Asik! BLT APBD Kabupaten Pemalang mulai disalurkan

blt pemalang Sosial Budaya by buono on Mei 16, 2020 add comment 2106 views

Pemalang, Wartadesa. – Pemerintah Kabupaten Pemalang mulai mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp 200 ribu per KK selama tiga bulan, tanpa potongan. Sabtu (16/05).

“Kita bagikan secara tunai untuk mempercepat. Utuh tanpa potongan serupiahpun. Ini amanat Pak Bupati, bantuan harus tepat sasaran dan harus diterima warga secara utuh,” demikian disampaikan oleh Kades Pengarit, Imam Wibowo saat menyalurkan bantuan ke warga.

Imam menambahkan bahwa penyerahan BLT APBD dilakukan dengan mendatangi langsung penerima manfaat. Sehari sebelumnya, pihaknya sudah membagikan BLT yang bersumber dari Dana Desa (DD). Pembagian secara simbolis dilakukan di Balai Desa Penggarit.

Menurut Kepala Desa Penggarit, Imam Wibowo, wilayahnya mendapatkan kuota sejumlah 187 warga penerima manfaat. “BLT yang dibagikan hari ini, sebenarnya adalah alokasi bantuan bulan April. Namun karena perlu finalisasi pendataan dan proses adminsitrasi, baru bisa bagikan hari ini,” imbuhnya.

Sementar itu, Kepala BPBD Pemalang, Wahadi, mengungkapkan, sejumlah 188 desa/kelurahan dari 222 desa/kelurahan di Kabupaten Pemalang telah menyelesaikan proses administrasi, sehingga sudah bisa dicairkan untuk ditransfer ke rekening masing-masing. Sedangkan sisanya yakni 34 desa/kelurahan akan disusulkan setelah proses administrasi diselesaikan oleh aparat desa/kelurahan tersebut.

Menurut Wahadi, mekanisme pencairan dan pendataan diserahkan langsung ke masing-masing desa/kelurahan. Pemkab, hanya memberikan kuota ke masing-masing desa/kelurahan untuk kemudian diberikan ke warga penerima manfaat sesuai pendataan melalui Musyawarah Desa Khusus dan Musyawarah Kelurahan Khusus yang melibatkan RT/RW.

BLT APBD tersebut menyasar 59 ribu keluarga penerima manfaat dengan total anggarannya sekitar Rp 29 miliar.

Penerima BLT APBD diperuntukan bagi warga yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi diantaranya, non PKH, non BPNT, non Pra Kerja, non BST, non BLT DD Desa. (Eva Abdullah)