Warta Desa, Sukabumi – 22 Juni 2025. - Organisasi Pemuda Shiddiqiyyah Front Ketuhanan Yang Maha Esa (OPSHID FKYME) bersama lembaga sosial Dhilal Berkat Rochmat Alloh (DHIBRA)
Warta Desa, Sukabumi – Minggu, 22 Juni 2025. - Organisasi Pemuda Shiddiqiyyah Front Ketuhanan Yang Maha Esa (OPSHID) kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun negeri dengan melaksanakan seremoni peletakan batu syukur sebagai tanda dimulainya pembangunan Rumah Syukur
Warta Desa, Pekalongan – 21 Juni 2025. - Turnamen sepak bola Kades Cup 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, berlangsung meriah dan
Warta Desa, Pekalongan – 21 Juni 2025.- Kebocoran aliran air dari jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Desa Legokkalong, tepatnya di Dukuh Sari RT 03 RW 05, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sudah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa
Warta Desa, Jombang – 21 Juni 2025. - Sebanyak 135 unit Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni Shiddiqiyyah (RSKILHS) dibangun secara gratis oleh Jam’iyyah Thoriqoh Shiddiqiyyah
Warta Desa, Kajen. - Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Kajen, Kabupaten Pekalongan, melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan ini diduga kuat sebagai dampak terganggunya
Warta Desa, Pekalongan – 21 Juni 2025. - Sejumlah warga Desa Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, mulai mempertanyakan transparansi Pemerintah Desa terkait pelaksanaan pembangunan fisik di wilayah mereka pada tahun anggaran 2025. Salah satu kegiatan yang
Warta Desa, Pekalongan, Jumat 20 Juni 2025 — Sejumlah karyawan PT. Panamtex menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut penyelesaian upah yang belum dibayarkan sejak pembatalan status
Warta Desa, Pekalongan – 18 Juni 2025. - Kasus dugaan penyelewengan dana desa yang menyeret seorang kepala desa sebagai tersangka kini menyita perhatian masyarakat luas di
Warta Desa, Pemalang – 18 Juni 2025. - Warga Desa Muncang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, melayangkan protes atas dugaan pembangunan pertokoan ilegal yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pembangunan tersebut dinilai menyalahi janji awal kepala desa yang