Warta Desa, Banjarnegara — Pemerintah Kabupaten Banjarnegara resmi menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di wilayah Kecamatan Pandanarum, menyusul kejadian longsor besar yang melanda beberapa titik di kecamatan tersebut. Penetapan status tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 300.2/912 Tahun 2025, yang ditandatangani oleh Bupati Amalia Desiana pada 16 November 2025.
Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi lapangan yang menunjukkan perlunya penanganan cepat, terpadu, dan berskala darurat untuk melindungi keselamatan warga serta mempercepat proses evakuasi, pertolongan, dan pemulihan awal.
Dalam keputusan tersebut, Bupati Banjarnegara menetapkan status tanggap darurat berlaku selama 14 hari, yakni 16 November–29 November 2025. Masa ini akan digunakan untuk memastikan seluruh operasi penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan mobilisasi sumber daya secara optimal.
Penetapan status tanggap darurat ini berlandaskan sejumlah regulasi, di antaranya:
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan BNPB terkait pencarian, evakuasi, hingga penggunaan Dana Siap Pakai
Dengan dasar hukum tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengerahkan seluruh sumber daya dan anggaran yang diperlukan.
Dalam diktum KETIGA, disebutkan bahwa seluruh biaya penanganan bencana selama masa tanggap darurat dibebankan pada:
- APBN,
- APBD Provinsi Jawa Tengah,
- APBD Kabupaten Banjarnegara,
- Anggaran Bantuan Masyarakat,
- serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
Langkah ini memastikan bahwa upaya penanganan korban, pembukaan akses jalan, penyediaan logistik, hingga rehabilitasi darurat dapat dilaksanakan tanpa hambatan pendanaan.
Sebagai tindak lanjut, Bupati juga mengirimkan tembusan keputusan kepada sejumlah pihak strategis, seperti:
- Kepala BNPB RI
- Kepala BPBD Jawa Tengah
- Kodim 0704 Banjarnegara
- Polres Banjarnegara
- Camat Pandanarum
- PMI dan Baznas Banjarnegara
Dengan keterlibatan banyak lembaga, penanganan darurat diharapkan berjalan cepat dan terkoordinasi secara terpadu.
Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, menegaskan bahwa penetapan status ini dilakukan untuk memastikan semua proses penanganan berjalan dalam kerangka komando tanggap darurat yang jelas.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas tertinggi. Dengan penetapan status tanggap darurat, seluruh sumber daya dapat kita gerakkan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi,”
Keputusan ini menegaskan keseriusan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam merespons bencana tanah longsor yang telah menyebabkan kerusakan infrastruktur, mengancam keselamatan warga, serta memutus akses di sejumlah titik di Kecamatan Pandanarum. (Rohadi)
Pemalang, Wartadesa. - Warga Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, sejak bulan Ramadhan lalu kekurangan air bersih. Biasanya Read more
Pemalang, Wartadesa. - Kekurangan air bersih di wilayah Kecamatan Polosari akibat debit air Gunung Slamet yang terus mengecil ditanggapi oleh Read more
Pekalongan Kota, Wartadesa. - Penanganan rob itu bukan hanya membangun tanggul saja, namun juga pembangunan lainnya. Kasihan, masyarakat sudah menderita Read more
Pemalang, Wartadesa. - Air laut pasang (rob) dan abrasi pantai yang parah di wilayah Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Pemalang menyebabkan Read more
