Data penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial masih bermasalah

bantuan sosial bdt dtks Layanan Publik Sosial Budaya by buono on Mei 6, 2020 add comment 2444 views

Ilustrasi. Poster rombak BDT. Foto. Partai Rakyat Pekerja

Kajen, Wartadesa. – Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau sebelumnya lebih dikenal dengan BDT (Basis Data Terpadu) masih saja bermasalah, meski beberapa kali pihak pemerintah desa melakukan perbaikan data. Seperti yang dikeluhkan oleh beberapa kepala desa belum lama ini, meski pada pekan pertama April 2020, pihak desa telah melakukan pemutakhiran data. Namun data yang kembali ke desa masih data lama yakni data tahun 2015. Hal demikian terungkap dalam berbincangan Warta Desa dengan beberapa kepala desa di Kabupaten Pekalongan.

Hal demikian juga terungkap saat Komisi I DPRD Kabupaten Pekalongan melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Sragi. Rombongan anggota dewan yang dipimpin oleh Dody Prasetyo, Ketua Komisi I menyebut masih ditemukan bantuan yang tidak tepat sasaran.

“Hasil monitoring yang paling utama adalah perlunya pebaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena masih banyak bantuan yang tidak tepat sasaran.” Ujar Dody Prasetyo, Selasa (05/05).

Dari monitoring tersebut, Dody meminta untuk dilakukan pembenahan dalam pendataan DTKS.

Sementaraitu, progam bantuan yang bersumber dari Kemensos seperti PKH, Sembako dan lainnya-pun, dinilai oleh Wasduki, Kepala Desa Wuled, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan bermasalah.

“Besarnya bantuan yang akan diterima warga dari Kemensos juga tidak terlalu banyak & banyak yang salah sasaran. Akibatnya, sulit bagi kami menanggulangi masalah di lapangan. Kami benar-benar tak berdaya. Sebab, pada kenyataannya, tak sedikit warga yang dalam kategori mampu justru mendapatkan bantuan. Sementara, yang tergolong kurang mampu justru tidak mendapatkan bantuan apa-apa. Ini sangat miris. Membuat kami yang berada di garda terdepan bertanya-tanya sekaligus terheran-heran, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada kesalahan data atau bagaimana?” Tulis Wasduki dalam surat terbuka yang terbit di laman media sosial Warta Desa, Selasa (05/05).

Selain paket bantuan dari kementrian sosial, progam JPS bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Pekalongan dalam bentuk bantuan pangan.

Warga terdampak Covid-19 yang tidak masuk dalam kategori diatas, dianggarkan melalui mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT/Bantuan Sosial) dengan menggunakan Dana Desa dengan alokasi anggaran maksimal 25 persen untuk DD dibawah satu miliar, dan maksimal 35 persen untuk DD diatas satu miliar.

Menurut Wasduki, pengunaan Dana Desa untuk BLT dikhawatirkan justru akan menimbulkan ketidakadilan yang berakibat ketidaknyamanan pada masyarakat. “Apalagi, sebagaimana disampaikan Pak Menteri Desa yang mengarahkan agar dana bantuan itu disalurkan bagi anggota masyarakat yang terdampak covid 19. Hal itu, sepertinya sulit dilakukan.” Tulisnya.

“Kenyataan di lapangan begitu rumit dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Keadaan di setiap desa memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Tidak bisa dipukul rata. Sebab, sependek pengetahuan saya, desa-desa memiliki keunikan sendiri, baik sebagai satuan sosial maupun karakter individunya.” Lanjut Wasduki.

Dengan kondisi demikian, Wasduki berharap agar pemangku kebijakan meninjau ulang besaran alokasi DD untuk bantuan sosial tersebut lantaran dirasa tidak cukup untuk menanggulangi masalah. Sebaliknya, justru akan memicu terjadinya gejolah sosial di masyarakat yang lebih parah.

Wasduki menambahkan, agar BLT yang bersumber dari DD tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat, “cukuplah dana desa itu digunakan untuk membantu seluruh warga desa, terutama untuk meringankan beban hidup sehari-hari. Yaitu, digunakan untuk pembelian sembako, kemudian dibagikan kepada seluruh masyarakat terdampak tanpa embel BLT yang malah akan menimbulkan perpecahan di masyarakat.” Sarannya. (Eva Abdullah)