Sragi, Wartadesa. – Sengkarut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang biasa disebut BDT di Kabupaten Pekalongan terus saja terjadi. Kali ini Komisi IV DPRD Kota Santri menemukan data ganda (dobel) pada penerima manfaat bantuan sosial (bansos). Hal itu dibenarkan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pekalongan Kholis Jazuli usai kegiatan, Kamis (14/5/2020).
“Memang di beberapa desa lain atau wilayah lain di Kabupaten Pekalongan ada beberapa kendala yakni rangkap data. Ini yang harus diperbaiki karena terkait dengan data penerima bantuan di Kabupaten Pekalongan. Jadi data ini harus disinkronkan dengan Kementerian Sosial, karena dilapangan data yang turun dari Kemensos ternyata berbeda dengan data yang dikirimkan oleh Dinsos Kabupaten Pekalongan. Ini menjadi masalah di Kabupaten Pekalongan,” ujar Kholis Jazuli.
Kholis menambahkan, bahwa pihaknya akan mencocokkan data tersebut ke kementrian sosial. “Kami akan mengajak Dinsos untuk mensinkronkan data terserbut, seperti perbaikan vervalnya harus seperti apa harus dilakukan supaya jangan terjadi bantuan sosial seperti masa pandemi COVID-19 ini yang menimbulkan gejolak dimasyarakat karena masih terjadi salah data antara perbedaan di Kabupaten dengan Pusat,” terangnya.
Menurut Kholis, langkah terakhir untuk menyiasati permasalahan di lapangan, kades melakukan aksi sapu jagad. “Bagi yang belum menerima bantuan dari pusat, provinsi dan pemda nantinya akan dimasukan sebagai penerima dari desa melalui dana desa yang kelurahan nanti mudah-mudahan bisa dianggarkan.” Pungkasnya. (Eva Abdullah)










