close
PolitikTekno

kampanye calon Kades di media sosial, tak tersentuh

sosial media

Kejen, Wartadesa. – Hingar-binggar buzzer dalam kampanye politik Pilpres sejak 2014 dan 2019 ternyata tidak menjadi rujukan dalam pemilihan calon kepala desa (Pilkades) di Kota Santri. Penelusuran yang kami lakukan pada akun media sosial calon kepala desa di Kabupaten Pekalongan, mereka belum memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menarik dukungan. Kenapa?

Maraknya traffic penggunaan media sosial seperti facebook, twitter maupun whatsapp sudah bukan hal yang baru di Indonesia. Sejak mengalami booming di tahun 2012, keterikatan warga terhadap media sosial semakin meningkat. Media sosial yang awalnya hanya digunakan sebagai media untuk bersosialisasi dengan teman dan kerabat dekat, kini mulai menembus komunikasi antara individu dengan institusi.

Kekuatan media sosial untuk mempengaruhi masyarakat didasarkan secara eksklusif pada aspek sosialnya –ini berarti interaksi dan partisipasi. Dalam beberapa studi yang berbeda dari kebiasaan voting warga – sejak investigasi Lazarsfeld klasik pada 1940-an – hasil menunjukkan bahwa keputusan voting tidak biasanya didasarkan pada satu langkah komunikasi. Lebih penting adalah dua langkah komunikasi, yang berarti percakapan dengan pemimpin opini, kolega, teman dan kenalan yang dapat mengkonsolidasikan baik atau melemahkan pendapat pemilih (Social media – The New Power Of Political Influence Version 1.O Ari-Matti Auvinen Centre for European Studies).

Sejak 2014 lalu, media sosial digunakan caleg dan capres/cawapres untuk berinteraksi dengan konstituennya, termasuk untuk mempromosikan produk mereka (visi misi dan program). Bahkan, menjelang Pemilu Legislatif, Partai Politik mulai gencar membuat akun untuk melakukan kampanye terhadap partai dan caleg mereka. Hal demikian belum (baca: tidak) dilakukan oleh kebanyakan calon kepala desa yang akan berkonstestasi dalam ajang Pilkades serentak 2019.

Laman kompas menulis kampanye konvensional  terasa sepi makna. Keramaian ide, gagasan, dan visi-misi terasa mulai berpindah ke ruang-ruang maya. Untuk kalangan yang relatif terdidik, kampanye menggunakan media sosial lebih efektif ketimbang baliho dan spanduk. Orang yang relatif terdidik dan well inform (melek informasi) ini tidak akan percaya isi baliho atau spanduk, tapi lebih percaya pada perkataan teman atau koleganya di media sosial.

Di sini dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat berpengaruh bagi orang lain. Maka, secara berseloroh, di media sosial tidak lagi berlaku one man one vote, tetapi satu orang bisa memiliki kekuatan setara puluhan, ratusan, atau ribuan lebih orang. Inilah kelebihan media sosial: efektif sebagai sarana pertukaran ide. Penyebaran berbagai ide, termasuk isi kampanye via media sosial, berlangsung amat cepat dan hampir tanpa batas.

Belum maksimal

Penelusuran yang dilakukan Warta Desa pada akun-akun calon kepala desa di Kabupaten Pekalongan, media sosial belum dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan ‘komunikasi dua arah’ antara calon dengan konstituennya.

Imam Chasani, salah seorang anggota P2KD Sinangohprendeng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan ketika dikonfirmasi terkait pemanfaatan media sosial untuk kampanye calon kepala desa mengatakan bahwa tidak ada pembatasan penggunaan media sosial untuk berkampanye.

“Kami tidak membatasi terkait penggunaan medsos (untuk kampanye), karena di tatib (tata tertib) tidak ada aturan yang mengatur secara sepesifik terkait (hal tersebut) di medsos,” ujar Imam, Selasa (15/10)

Menurut pria yang akrab disapa Katank Nusantara ini, di desanya belum ada laporan resmi, calon kades memanfaatkan media sosial untuk berkampanye, “kemungkinan ada yang menggunakan medsos tapi selama ini belum ada laporan resmi ke kami, utuk sipatisan mungkin sudah mensosialisasikan masing masing,” lanjutnya.

Penggunaan media sosial seperti facebook di Indonesia tahun 2019 mencapai 120 juta pengguna, ini tentu menjadi ruang bagi calon kepala desa untuk lebih memanfaatkan potensi media sosial tersebut untuk ‘berkomunikasi’ dengan calon pemilihnya, utamanya yang berada di luar daerah.

“Keberadaan medsos juga sebenarnya sangat membatu bagi warga yang berdomisili atau perantaun luar kota yang masih punya hak pilih atau tidak mempunyai hak pilih karena mereka juga sangat atusias mengikuti perkembangan di kampung halaman,” ujar Imam.

Meski media sosial dinilai rentan penyebaran informasi bohong (hoax), Imam berharap agar warga maupun kontestan yang akan memanfaatkan media sosial dalam kampanye Pilkades bisa lebih bijak. “Harapan kami selaku P2KD agar simpatisa juga bisa bijak dalam menggunakan medsos untuk pilkades serentak ini,  saya yakin masyarakat bisa menggunakan medsos dengan bijak, dan bahagia.” Pungkas Imam.

Sementara itu, calon Kepala Desa Kwagean, Muhammad Asy’ari mengungkapkan bahwa dirinya akan memanfaatkan facebook pada saat kampanye nanti. “Saya tetap memanfaatkan medsos. nanti promosinya pas kampanye.” tuturnya singkat.   (Buono, dengan tambahan berbagai sumber)

Tags : PekalonganPilkadessosial media