close
Layanan PublikSosial Budaya

Kaya tapi terima Bansos, akan ditindak secara hukum

ilustrasi penempelan warga miskin
Ilustrasi, penempelan keluarga miskin di Comal

Kajen, Wartadesa. – Penerima bantuan sosial (Bansos) seperti Program Keluarga Sejahtera (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan sosial lainnya bila melanggar dari ketentuan program akan ditindak secara hukum. Artinya, keluarga mampu atau kaya yang menerima bantuan sosial akan menerima sanksi tersebut.

“Kami dari pihak Kepolisian siap mengawal pendistribusian dana bantuan sosial pemerintah, agar pastinya tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan oleh oknum-oknum tertentu. Dana bantuan sosial ini merupakan amanah, dan harus sampai kepada pemiliknya yang membutuhkan. Dan apabila pihaknya menemukan adanya penyelewengan, pihaknya tidak segan-segan akan menindak tegas serta akan di proses sesuai dengan aturan yang berlaku ” Jelas Wakapolres Pekalongan, Kompol Mashudi. Jum’at (08/02).

Mashudi mengungkapkan bahwa terkait keinginan warga Kabupaten Pekalongan agar penerima Bansos tepat sasaran, Polres Pekalongan telah membentuk Satgas Bansos berdasarkan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dengan Polri, 11 Januari 2019 lalu, Polri kini dilibatkan dalam pengawasan pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat.

Satgas Bansos ini bertugas melakukan pendataan, sosialisasi, pendampingan, hingga penegakan hukum apabila ditemukan penyalahgunaan bantuan sosial, lanjut Wakapolres Pekalongan.

Pihaknya juga akan mendorong para anggota Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan sosialisasi mulai tingkat kecamatan, kelurahan, desa, sampai dengan tingkat RW dan RT terkait program Bansos yang akan dilaksanakan.

Diketahui, beberapa pesan masuk dari warga kepada Warta Desa, bahwa penerima Bansos saat ini banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan. “Sementara ini yg pke gelang kalung hp android dpt, sementara yg bener 2 miskin dilewati, emangnya data itu yg mendata dari tingkt apa yah, klo rt hrsnya paham warganya,” tulis Kusripah, salah seorang warga kepada Warta Desa.

Warga bahkan mendukung pemasangan stiker bertuliskan keluarga miskin, bagi penerima Bansos untuk memberi efek jera bagi keluarga yang dinilai mampu (kaya) namun masih menerima bantuan sosial. Eko Bawono salah seorang warga mengungkapkan, “Iyo setuju di Pekalongan penerima PKH juga perlu dipasang stiker biar masyarakat bisa menilai dan membandingkan dengan yang tidak menerima tetapi tingkat kehidupannya dibawahnya.”

Warga juga berharap, agar Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan melalui lembaga terkait melakukan update (pemutakhiran) data penerima bantuan sosial. Sebanyak 73 persen warga Pekalongan sepakat dilakukan pemutakhiran data. Hal tersebut terlihat dalam polling (jajak pendapat) yang dilakukan oleh Warta Desa yang masih berlangsung hingga Rabu (12/02). (WD)

Tags : bansosPKH