Pertarungan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Pekalongan 2020, diperkirakan dipenuhi dengan 3L, alias Lu lagi, Lu lagi, Lu lagi. Asumsi yang beredar dikalangan warga, wajah-wajah lama masih mendominasi peta calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Santri. Tidak ada yang salah memang.
Pencalonan lewat jalur partai dianggap lebih murah biaya (cost) politiknya, ketimbang jalur perseorangan (independen), ditengah pramagtisme yang tak pernah surut. Padahal dengan dikeluarkannya putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 tentang calon independen, terbuka kesempatan keterwakilan sebenar warga untuk memilih pemimpin dari kalangan mereka sendiri.
Dari obrolan bersama Ribut Achwadi, dosen sekaligus budayawan Pekalongan pada gelaran nonton bareng film Sexy Killers, 22 April 2019 lalu di PhomRak Cafe Kajen, Ribut menawarkan opsi lain. Menurutnya, dibutuhkan gerakan politik yang diinisiasi, diusung oleh warga guna memperjuangkan dan menyuarakan suara warga.
Menurut Ribut, warga perlu menginisiasi gerakan politik tersebut dengan cara mengusung tokoh warga sekitar yang dikenal untuk “nyemplung” dalam “comberan” politik, utamanya golongan paramuda (bahasa kerennya sekarang kaum milenial). Ia menyebut, adalah bagaimana generasi Y maupun generazi Z (milenial) menggerakkan warga untuk mengusung tokoh yang merepresentasikan warga. Mereka berkumpul untuk kemudian memilih tokoh yang akan diusung, setelah bersepakat, galang saweran … misal Rp. 10 ribu, tidak boleh lebih dari nominal yang disepakati sebelumnya. Warga yang bersepakat seluruhnya berdonasi secara sukarela. Hasilnya digunakan untuk berkontestasi dalam Pemilukada yang merepresentasikan sebenar warga.
Menurut Ribut, oligarki politik sejak berpuluh-puluh tahun, hingga saat ini, perlu menumbuhkan kesadaran warga untuk turut terjun kegelanggang politik praktis, memperjuangkan kepentingan warga akar rumput.
Studi Kasus Pemilihan BKM
Memilih pemimpin dari akar rumput, bukan tidak mungkin. Belajar dari best practice pelaksanaan Pemilu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) pada jaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang kini telah dimatikan, berganti dengan program lain. Pemilihan pemimpin model mencari orang baik (sebenarnya) dilakukan dari basis RT/RW, pedukuhan/kampung hingga level desa, tanpa anduman dan kampanye. Sejak dari basis warga memilih wakil mereka yang mereka anggap sebagai orang baik, berintegritas, jujur, berpihak pada warga miskin dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya sesuai kesepakatan warga. Terbukti bahwa model pemilihan pemimpin ala-PNPM berhasil mencari orang-orang baik.
Bukan tidak mungkin, jika syarat calon independen Kabupaten Pekalongan minimal 54.435 penduduk dalam DPT terakhir dan tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten Pekalongan akan terlampaui (terpenuhi) jika dilakukan dari basis. Sejak dari tataran desa, ada rembug “mencari pemimpin warga”, seterusnya hingga tingkat kecamatan, seterusnya hingga tingkat kabupaten. Warga bergerak bersama dalam bentuk relawan (sekali lagi sebenar relawan). Antara calon yang diusung dengan warga ada kontrak politik yang dirumuskan dalam sebuah rembug warga tingkat kabupaten. Dengan prasyarat warga mempunyai hak untuk memantau kebijakan secra kritis, setelah calon yang diusungnya jadi.
Sejak awal, relawanlah yang melakukan kerja-kerja politik, dari pengusungan calon, pendaftaran, kampanye, beserta biaya politik yang dibutuhkan. Semuanya dilakukan dari-oleh-untuk warga. Karena calon yang diusung merupakan kehendak warga –tentu saja politik tanpa anduman (tanpa politik uang) bisa berlaku.
Namun, mengusung pemimpin dari-oleh-untuk warga, perlukah? Mengingat tragedi sebuah kepemimpinan yang awalnya digadang-gadang berasal dari representasi warga dan berpihak pada warga ternyata (dituding) tersandera oleh politik oligarki? (Buono)
Bojong, Wartadesa. - Bidang Perempuan DPD Partai Keadikan Sejahtera ( PKS) menyelengarakan peringatan Hari Ibu di beberpa lokasi secara safari Read more
Petungkriyono, Wartadesa. - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Petungkriyono berhasil menyelesaikan kepengurusan tingkat ranting (DPRa). Hal ini Read more
Pekalongan Kota, Wartadesa. - Indikasi pelanggaran pemilu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah diungkapkan oleh Panwas Pemilihan Umum Read more
Kedungwuni, Waradesa. - Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pekalongan, Kamis (05/01) mendatangi komplek Ponpes Miftakhul Read more
