Mobil Listrik vs Jalan “Bopeng”: Menakar Empati Pemkab Pemalang di Tengah Jeritan Akar Rumput

jalan rusak mobil listrik pemalang Layanan Publik by buono on April 16, 2026 add comment 1612 views

PEMALANG, WARTADESA. – Rencana pengadaan mobil listrik untuk pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang kini tengah menjadi sorotan tajam. Kebijakan yang diklaim demi “efisiensi” ini dianggap kontras dengan realitas infrastruktur jalan kabupaten yang masih dipenuhi lubang dan keluhan warga yang tak kunjung usai.

Narasi Efisiensi vs Realitas Lapangan

Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, menegaskan bahwa pengadaan ini bukan sekadar gaya hidup, melainkan langkah transisi energi.

“Penggunaan mobil listrik ini untuk penghematan energi dan biaya operasional. Ke depan, penggunaan bahan bakar fosil diarahkan beralih ke energi listrik,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Namun, klaim efisiensi ini terasa “hambar” di telinga warga yang setiap hari harus bertaruh nyawa di jalanan rusak. Jika anggaran tersedia untuk unit kendaraan listrik baru yang harganya mencapai ratusan juta rupiah per unit, mengapa perbaikan jalan terasa sangat lambat?

Jejak Jalan Rusak: Dari Viral hingga Janji yang Ditagih

Kondisi infrastruktur di Pemalang memang sedang dalam fase kritis. Berdasarkan data dan pantauan terkini:

Media Lokal: Laporan dari Mediakita.co mencatat bahwa Pemkab Pemalang memang merencanakan perbaikan pada 103 ruas jalan di tahun 2026. Namun, realisasi di lapangan seringkali dianggap terlambat. Ruas jalan seperti Bumirejo – Ulujami dikabarkan sempat mengalami kerusakan kembali meski baru saja diperbaiki (Erapos).
Keluhan Media Sosial: Di jagat maya, kritik masyarakat semakin pedas. Melalui akun TikTok @wongrivew_17 dan berbagai grup Facebook warga Pemalang, netizen terus menagih janji kampanye “Jalan Halus Merata”. Warga desa seperti Nyamplungsari, Kecamatan Petarukan, secara terbuka mengeluhkan jalan yang rusak parah dan membahayakan pengguna jalan (Mattaneews).
Aksi Simbolik: Memori publik juga masih segar dengan aksi protes unik seniman lokal yang menggelar “konser musik” di tengah kubangan jalan sebagai bentuk sindiran atas lambannya penanganan infrastruktur (Detikcom).

Kritik Efisiensi: Mewah di Atas, Perih di Bawah

Pengadaan mobil listrik di saat infrastruktur dasar belum mumpuni memicu tiga kritik utama terkait efisiensi:

Prioritas Anggaran: Biaya pengadaan satu mobil listrik bisa setara dengan pengaspalan ratusan meter jalan desa. Bagi rakyat, manfaat jalan mulus jauh lebih terasa secara ekonomi dibanding penghematan bensin mobil dinas.
Kecocokan Medan: Mobil listrik dengan profil rendah berisiko tinggi jika dipaksa melintasi jalanan kabupaten yang masih berlubang dan rawan genangan air/rob di wilayah utara.
Beban Baru: Pembangunan infrastruktur pengisian daya (SPKLU) di kantor pemerintahan justru akan menambah pos pengeluaran baru yang tidak sedikit.

Kesimpulan: Dahulukan Hak Rakyat

Transformasi energi memang penting, namun empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat jauh lebih mendesak. Rakyat Pemalang tidak butuh melihat pejabatnya meluncur senyap tanpa suara mesin; mereka butuh berkendara dengan tenang tanpa rasa takut terperosok lubang.

Publik kini menunggu: apakah Pemkab akan tetap melaju dengan kemewahan listriknya, atau memilih menginjak rem sejenak untuk memastikan roda ekonomi rakyat di tingkat akar rumput bisa berputar lebih lancar di atas jalan yang mulus? (Redaksi)