Ribuan Warga Proto Gelar Aksi Damai, Tuntut Transparansi Dana Desa

Demo proto Berita Desa Hukum & Kriminal by buono on Agustus 29, 2025 add comment 1224 views

WARTA DESA, PEKALONGAN – Ribuan warga Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, menggelar aksi damai di halaman Balai Desa Proto pada Jumat (29/8/2025) mulai pukul 08.00 WIB. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait kebijakan pemerintah desa yang dinilai kurang pro-rakyat serta adanya indikasi penyelewengan dana desa.

Aksi yang dipimpin oleh Akasah sebagai penanggung jawab ini diikuti sekitar 500–1000 warga. Massa melakukan orasi, membentangkan spanduk, dan menyampaikan aspirasi secara terbuka dengan suasana damai namun penuh ketegasan.

Situasi sempat memanas ketika warga menuntut agar Sekretaris Desa Proto dihadirkan dalam meja mediasi. Namun, Sekdes yang bersangkutan tidak tampak hadir sehingga menimbulkan kekecewaan warga.

Koordinator aksi menegaskan pesan tegas kepada pemerintah desa, khususnya terkait posisi Sekretaris Desa.

“Kami minta Sekretaris desa untuk bersedia mundur dengan kesadaranya dari jabatannya dan sekertaris Desa untuk nonaktif sementara mulai Senin depan. Ini demi menjaga kondusivitas dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jika tuntutan ini tidak direspons oleh pemerintah desa maupun Inspektorat, kami siap melakukan aksi besar-besaran secara berjilid-jilid,” tegas Akasah, penanggung jawab aksi.

Kapolres Pekalongan, AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si., yang hadir langsung bersama jajaran dalam aksi tersebut, berupaya menengahi melalui mediasi yang berlangsung alot.

“Kami akan membantu proses pengawalan pelaporan ke Inspektorat Kabupaten Pekalongan dan segera memanggil langsung Sekretaris Desa ke Polres. Hal ini demi menjaga ketertiban dan menjawab keresahan masyarakat,” ungkap Kapolres.

Aksi damai ini juga mendapat pengawalan ketat dari ratusan personel TNI-Polri Kabupaten Pekalongan untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif.

Dengan adanya jaminan tindak lanjut dari aparat penegak hukum, warga berharap persoalan pengelolaan dana desa segera diusut tuntas, sehingga transparansi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dapat kembali terjaga. (Rohadi)