close
Sosial Budaya

Tuntut mundur Sekdes Sumurkidang, eh … ternyata mis komunikasi

sumurkidang

Pemalang, Wartadesa. – Keterbukaan informasi publik semestinya terus dijalankan tiap pemerintahan desa, agar tidak terjadi mis komunikasi (komunikasi yang tidak nyambung). Seperti terjadi Kamis (04/06) kemarin. Warga Desa Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang menuntut sekretaris desa setempat mundur dari jabatannya. Ia diminta mundur lantaran diduga data penerima bantuan sosial dampak Covid-19 tidak sesuai.

Warga yang menggeruduk balaidesa setempat akhirnya dimediasi petugas kepolisian untuk melakukan audiensi dengan perangkat desa.

Dalam audiensi tersebut, warga menuturkan bahwa beberapa warga seharusnya menerima bansos sebesar Rp 600 ribu, namun pada kenyataanya mereka hanya menerima Rp 200 ribu. Warga juga mengungkapkan bahwa sebagian penerima manfaat bansos adalah kerabat sekdes.

Pjs Kepala Desa Sumurkidang menjelaskan bahwa besaran nominal bantuan sosial sesua dengan data. Menurut Pjs Kades, tidak ditemukan data seperti diungkapkan oleh warga. Diindikasikan informasi yang beredar merupakan rumor (isu) belaka. Dan terjadi mis komunikasi antara warga dengan pemerintah desa setempat.

Sementara itu, Wakapolsek Bantarbolang, Ipda Bambang Hadi Busono yang memimpin mediasi mengungkapkan kepada warga agar tidak termakan isu yang tidak benar (hoaks)  yang bisa memperkeruh suasana. Jika ada penemuan penyelewengan sampaikan kepada BPD dan Pemerintah Desa.

“Jangan buru-buru, beramai-ramai lakukan audensi, kalau benar ada penyelewengan adukan ke Polsek Bantarbolang pasti akan ditindak sesuai undang-undang yang berlaku,”  ujar Bambang.

Wakapolsek pun menghimbau agar warga yang masih berkumpul untuk membubarkan diri, masyarakat pun agar tenang menghadapi kabar yang simpang Siur agar Desa Sumurkidang selalu kondusif. (Sumber: Kabar Pemalang)

Tags : bansospemalang