48 Negara lakukan manipulasi opini publik melalui media sosial

berita hoax Tekno by buono on Juli 21, 2018 add comment 3332 views

ilustrasi

Berita-berita disinformasi dan berita sampah makin banyak dijumpai di media sosial. Manipulasi berita yang dibagikan melalui media sosial ini makin bertambah, Oxford University merilis sebuah laporan bahwa saat ini ada 48 negara yang melakukan hal tersebut.

Jumlah negara penyebar berita sampah dan informasi yang tidak benar (berdasar) meningkat tajam, dari sebelumnya, yang hanya berjumlah 28 negara. Meski ada upaya-upaya untuk memberantas berita palsu (hoax) namun tidak menurunkan berita-berita sampah secara signifikan di media sosial.

“Di seluruh dunia, lembaga pemerintah dan partai politik mengeksploitasi platform media sosial untuk menyebarkan berita sampah dan disinformasi, melakukan sensor dan mengkontrol olahraga, sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap media, lembaga-lembaga publik dan lembaga ilmu pengetahuan (sains),” lapor Phys.Org.

Oxford University melaporkan bahwa jumlah manipulasi berita/informasi secara formal dilakukan oleh 48 negara. “Jumlah negara di mana manipulasi media sosial yang diselenggarakan secara formal telah meningkat pesat, dari 28 menjadi 48 negara secara global,” kata Samantha Bradshaw, salah satu penulis laporan tersebut.

Menurut Samatha Bradshaw, mayoritas penyebar berita sampah dan disinformasi adalah partai politik. “Mayoritas berasal dari partai-partai politik yang menyebarkan berita disinformasi dan berita sampah pada saat pemilu.” Ujarnya.

Banyak partai politik belajar dari kasus Brexit saat Pemilu Presiden Amerika pada 2016. Dimana kampanye dilakukan dengan menggunakan mesin (bot), berita sampah, disinformasi untuk memanipulasi dan mempolarisasi berita demi meraih simpati pemilih.

Meski saat ini di beberapa negara demokrasi sudah mempunyai undang-undang tentang pemberantasan berita palsu (hoax) di internet, namun yang menjadi masalah adalah satuan tugas yang dibentuk tersebut malah digunakan penguasa untuk melakukan legitimasi penyensoran sebuah kontent.

“Masalahnya adalah bahwa ‘satuan tugas’ untuk memberantas berita palsu ini digunakan sebagai alat baru untuk melegitimasi penyensoran dalam rezim otoriter,” kata Profesor Phil Howard, penulis dan peneliti utama proyek Propaganda Komputasi OII.

Phil Howard mengungkapkan bahwa langkah terbaik untuk melawan berita hoax adalah membangun kesadaran warga dalam mengecek berita (tabayyun–bahasa Arab) dan menciptkan kontra-narasi. “Bagusnya, jenis gugus tugas tersebut menciptakan kontra-narasi dan membangun kesadaran warga untuk melakukan pengecekan fakta.” lanjutnya.

Tantangan baru yang dihadapi warganet dunia saat ini adalah evolusi-media sosial yang digunakan dalam berbagi berita dan informasi, dimana kelompok publik yang besar (banyak) beralih ke aplikasi chatting yang populer saat ini. (Sumber: Slashdot)