close
sosialisasi pertamini
Sosialisasi pemilik Pertamini di Kota Pekalongan, Rabu (18/07), di Aula Polres Pekalongan Kota.

Pekalongan, Wartadesa. – Maraknya pendirian Pertamini (Pom Mini) di Pekalongan dan sekitarnya, ternyata belum dibarengi dengan regulasi (aturan) terkait pendirian pom yang saat ini makin dekat dengan warga.

“Belum ada regulasi yang mengatur tentang pendirian usaha Pertamini,” tutur Zaenul Hakim, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop dan UKM) Kota Pekalongan, Kamis (19/07) kemarin dalam sosialisasi pengusaha Pertamini di Mapolres Pekalongan.

Zaenul menambahkan bahwa dalam aturan perdagangan belum ada UU dan peraturan lain yang mengatur usaha Peramini. Karena usaha Pertamini berbeda dengan usaha SPBU. Menurut UU No. 2/1981 tentang metrologi legal, usaha Pertamini tidak disebut dalam Undang-Undang tersebut.

Menurut Zaenul, menurut UU tersebut, semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) wajib ditera dan direra ulang. Alat harus diuji dulu di Metrologi Legal Bandung, memenuhi syarat atau tidak. Sedang Pertamini tidak masuk dalam alat yang diatur dalam peraturan tersebut.

Sementara menurut Satriyo W Wicaksono, perwakilan Pertamina IV Jateng menyebut bahwa Pertamini tidak memungkinkan untuk menjual BBM lantaran bisnis migas beresiko tinggi. Menurutnya seharusnya Pertamini dilengkapi dengan alat pemadam ringan (apar).

Satriyo menyebut bahwa penyalur akhir BBM adalah SPBU. “Kalaupun ada subpenyalur, sementara hanya ada di luar Jawa dan pelosok desa yang memang belum ada SPBU.” lanjutnya.

Seperti diberitakan Wartadesa kemarin, pro kontra kehadiran Pertamini sudah sejak 2015 lalu. Dimana BPH Migas telah menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015. Peraturan tersebut memberikan kesempatan para penjual BBM eceran menjadi sub penyalur sehingga kegiatannya menjadi legal dan harga BBM yang dijual ditentukan oleh pemerintah daerah dengan memperhitungkan biaya angkut.

Terkait klaim usaha Pertmini adalah ilegal, Aliansi Pengusaha Pom Mini Indonesia (APPMI) menegaskan bahwa kehadiran pom mini atau Pertamini tidak ilegal. Karena keberadaanya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak, khususnya di perdesaan. Demikian dilansir dari pikiran rakyat.

Menurut Ketua DPP APPMI, Deden Dinar Mukti, dalam Kongres APPMI di Bandung pada 7 April 2017 lalu, pelaku usaha pom mini menjalankan usahanya dengan membeli harga resmi dari Pertamina.

“Pernyataan itu tidak mendasar. Selama ini pelaku usaha pom mini dan penjual bahan bakar eceran membeli dengan harga resmi yang dikeluarkan Pertamina. Kami menentang keras pernyataan itu,” kata Deden Dinar Mukti.

Deden menilai kehadiran pom mini malah membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. “Pom mini adalah bagian dari lembaga usaha yang bahkan membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan memeratakan pembangunan ke pelosok, melalui penyediaan BBM,” ujar Deden.

Deden mengaku akan terus berjuang agar kehadiran Pertamini diakui oleh pemerintah.   “Kalau ada regulasi atau aturan kami siap patuh, asalkan berpihak pada kami,” lanjutnya. (Eva Abdullah)

Tags : pertaminipom mini