Bertambah jadi 18 desa, sepakat tanpa politik uang

Pilkades Serentak pilkades tanpa politik uang Politik by buono on September 16, 2019 add comment 1948 views

Batang, Wartadesa. – Komitmen Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) untuk tidak mentolerir praktik bagi-bagi uang (politik uang) dalam gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Batang meningkat. Jika sebelumnya ada enam desa, sekarang naik menjadi 18 desa yang menyatakan menolak praktik politik uang dalam Pilkades serentak.

Desa-desa yang menolak politik uang tersebut diantaranya, Kecamatan Wonotunggal Desa Kreo,Sodong, Kemligi Kecamatan Tulis Desa Siberuk, Kecamayan Subah Kemiri Barat, Kecamatan Gringsing Desa Yosorejo, Kecamatan Reban Desa Reban, Kalisari, Candirejo, Pacet, Tambakboyo dan desa Sukomangli, Kecamatan Bawang Desa Candirejo, Kecamtan Tersono Desa Pujud, Boja, Rejosari Timur, Satrian, Kecamatan Banyuputih Desa Dlimas, Timbang.

Komitmen 18 desa tersebut terungkap dalam Roadshow Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang beradab dan bermartabat oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda ) Kabupaten Batang, selama satu pekan secara maraton di 15 Kecataman.

“Ini merupakan gerakan moral sebagai bentuk ikhtiar kita untuk harapan dan masa depan yang lebih baik dan terciptanya kesejahteraan masyarakat desa, yang awalnya gerakan ini hanya 4 desa, terus bertambah 5,7, 14 sampai 17 desa,” Jelas Wihaji, Senin (16/09) di Batang.

Menurut Wihaji, komitmen menolak politik uang merupakan wujud adanya pemahaman dan pendewasaan warga dalam berpolitik. Ia menambahkan, jika kepala desa terpilih terbukti tanpa politik uang, pihaknya berjanji akan memberikan bantuan keuangan desa senilai Rp. 100-200 juta. “Oleh karena itu, kami harapakan ada kearifan lokal yang harus kita bangun untuk terlepas dari politik uang,” katanya.

Masih menurut Wihaji, biaya politik tinggi dengan politik uang akan memicu calon kades terpilih unguk menggembalikan modal yang telah diganakkannya, sehingga yang dirugikan adalah rakyat, karena tidak mungkin kesejahteraanya akan terbangun.

Ia juga berharap desa yang akan melaksanakan Pilkades tanpa politik uang harus belajar dengan Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah, yang pada pemilihan sebelumnya tidak ada politik uang dan bisa terlaksnan, “kalau Kemiri Barat bisa maka desa lain pun harus bisa.” Pungkas Wihaji. (Eva Abdullah)