Berita Desa Arsip — Laman 8 dari 48

Proyek Gorong-Gorong di Desa Rengas Disorot, Warga Pertanyakan Transparansi Tanpa Papan Informasi

by buono on Desember 1, 2025 Berita Desa Dana Desa Dana Desa rengas

Proyek Diduga Gunakan Dana Desa, Aparat Diminta Segera Audit untuk Akuntabilitas

WARTA DESA, KEDUNGWUNI – Transparansi pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Rengas, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, menjadi pertanyaan publik. Sejumlah warga setempat secara terbuka mempertanyakan pengerjaan gorong-gorong saluran air di wilayah mereka lantaran proyek tersebut tidak dilengkapi papan informasi pelaksanaan, sebuah syarat wajib proyek yang menggunakan anggaran publik.

Salah seorang warga Desa Rengas, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan kekecewaannya karena tidak adanya kejelasan mengenai detail proyek. Masyarakat dibuat bingung mengenai sumber anggaran, nilai kontrak, hingga siapa pelaksana pembangunan tersebut.

“Setahu saya itu menggunakan Dana Desa (DD/ADD). Seharusnya ada papan informasi agar semuanya transparan dan masyarakat tahu anggaran serta prosesnya. Kalau tidak ada, ya wajar kalau warga bertanya-tanya,” ujarnya.

Warga menekankan bahwa ketiadaan papan informasi tersebut menghambat fungsi pengawasan masyarakat, padahal semangat penggunaan Dana Desa seharusnya menjunjung tinggi keterbukaan.

Warga berharap Pemerintah Desa Rengas dapat bersikap lebih terbuka dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Selain itu, mereka juga mendesak adanya audit dari pihak terkait seperti Inspektorat agar pengelolaan Dana Desa kedepannya bisa berjalan lebih baik dan transparan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Rengas belum memberikan keterangan resmi terkait alasan di balik tidak adanya papan informasi pada pekerjaan gorong-gorong tersebut. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa

Kinerja Pendamping Desa di Pekalongan Disorot Tajam, Camat Wonokerto Lontarkan Kritik Keras

by buono on Desember 1, 2025 Berita Desa Dana Desa Dana Desa Wonokerto

Abdul Qoyum: Ada Pendamping Desa yang Gagal Jalankan Fungsi Verifikasi Dana Desa, Sudah Ditegur Tegas

WARTA DESA, WONOKERTO – Kinerja pendamping desa di Kabupaten Pekalongan kembali menuai sorotan serius. Dalam forum komunikasi terbuka dengan awak media di Aula Kantor Kecamatan Wonokerto, Camat Wonokerto, Abdul Qoyum, secara terbuka menyampaikan kritik tegas terhadap peran pendamping desa yang dinilai tidak optimal dalam mengawal Dana Desa (DD).

Camat Qoyum menegaskan bahwa peran pendamping desa sangat strategis dan vital dalam memastikan pengelolaan Dana Desa di tingkat tapak berjalan sesuai regulasi.

“Pendamping desa itu digaji oleh negara untuk melakukan verifikasi dan pendampingan pengelolaan Dana Desa. Tapi faktanya, ada yang tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Hal ini sudah saya tegur secara tegas,” ujar Qoyum di hadapan awak media.

Pernyataan Camat tersebut langsung menyita perhatian publik dan media. Kelemahan fungsi pendampingan dianggap berpotensi besar membuka celah timbulnya persoalan dan ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran desa.

Media dan publik menilai bahwa kritik Camat Wonokerto ini mencerminkan keresahan terkait lemahnya pengawasan di tingkat desa. Pendamping desa yang merupakan unsur penting dalam proses verifikasi, pencairan, hingga pelaporan Dana Desa, diharapkan tidak hanya menjalankan formalitas administratif, namun memberikan pendampingan substansial.

Forum tersebut diakhiri dengan harapan agar instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pendamping desa. Hal ini penting untuk memastikan fungsi pendampingan berjalan sesuai mandat, demi mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan Dana Desa yang lebih tertib di Kabupaten Pekalongan. (Rohadi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa

Camat Wonokerto Bongkar Masalah BUMDes dan Kritik Keras Kinerja Pendamping Desa

by buono on Desember 1, 2025 Berita Desa Dana Desa bumdes Dana Desa Wonokerto

Abdul Qoyum Tegaskan BUMDes Wonokerto Wetan Belum Berbadan Hukum Meski Sudah Diperingatkan Sejak 2022

WARTA DESA, PEKALONGAN – Isu-isu publik terkait pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wonokerto akhirnya dijawab terbuka oleh Camat Wonokerto, Abdul Qoyum, dalam forum klarifikasi pers di Aula Kantor Kecamatan, Senin (1/12/2025). Di hadapan awak media, Camat Qoyum tidak hanya mengklarifikasi isu viral, tetapi juga mengungkap status BUMDes yang belum sah dan melontarkan kritik tajam terhadap kinerja pendamping desa.

Forum klarifikasi ini digelar untuk menjawab tiga isu utama, termasuk postingan internal kepala desa yang viral dan dugaan pengelolaan BUMDes Wonokerto Wetan yang dinilai bermasalah, termasuk polemik Lumbung Desa 2023.

BUMDes Wonokerto Wetan Belum Sah, Camat Sudah Beri Peringatan

Camat Abdul Qoyum menegaskan bahwa hingga saat ini, di seluruh wilayahnya, hanya Desa Pecakaran dan Desa Rowoyoso yang memiliki BUMDes berstatus badan hukum yang sah.

Ia secara terbuka menyebutkan adanya kealpaan dalam proses legalitas BUMDes Wonokerto Wetan.

“Saya menjabat sebagai Camat sejak 1 Desember 2022. Sejak awal saya sudah mengingatkan Kepala Desa Wonokerto Wetan, Saudara Aziz, bahwa BUMDes di desanya belum berbadan hukum. Namun sampai sekarang, hal tersebut belum ditindaklanjuti,” tegas Abdul Qoyum.

Camat menekankan bahwa pihak kecamatan telah menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, namun tindak lanjut dan pertanggungjawaban operasional tetap berada di tangan pemerintah desa.

Kritik Keras untuk Pendamping Desa

Dalam kesempatan yang sama, Camat Wonokerto juga melontarkan kritik keras terhadap kinerja pendamping desa. Ia mempertanyakan fungsi vital mereka dalam pengelolaan anggaran desa.

“Pendamping desa itu digaji negara untuk melakukan verifikasi dan pendampingan Dana Desa. Tapi faktanya, ada yang tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Ini sudah saya tegur secara tegas,” ujar Qoyum.

Pernyataan ini mendapat perhatian serius dari wartawan, mengingat peran pendamping desa sangat krusial dalam memastikan Dana Desa (DD) terserap sesuai regulasi dan akuntabel.

Media Mendesak Verifikasi Dana Desa yang Lebih Ketat

Sesi tanya jawab menunjukkan dorongan awak media agar kecamatan bersikap lebih tegas. Ivan Dedi dari Radar Nusantara mempertanyakan standar verifikasi pencairan Dana Desa, menanyakan apakah proses yang dilakukan kecamatan selama ini sudah ketat atau masih “terlalu lentur.”

Sementara itu, Winoto Jamin dari Cakra menyinggung isu sensitif terkait potensi Operasi Tangkap Tangan (OTT), dan mempertanyakan kepatuhan desa terhadap koridor aturan.

Menutup forum, Camat Abdul Qoyum berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi dan siap menerima kritik konstruktif demi perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Ia menekankan bahwa sinergi antara media dan pemerintah adalah kunci utama mewujudkan transparansi dan akuntabilitas anggaran desa. (Susandi)

selengkapnya

Berita Desa

Modernisasi Pertanian Kandangserang: Drone Semprot Padi Kalahkan Metode Manual, Petani Rasakan Efisiensi Tinggi

by buono on November 26, 2025 Berita Desa Kandangserang trajumas

Warta Desa, KANDANGSERANG – Program modernisasi pertanian di Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, terus menunjukkan hasil positif. Pada Selasa (26/11/2025), Brigade Pangan Kecamatan Kandangserang melanjutkan demonstrasi penyemprotan tanaman padi menggunakan teknologi drone di Desa Trajumas dan Desa Sukoharjo.

Kegiatan ini merupakan hari kedua pelaksanaan program. Sebelumnya, demonstrasi serupa telah sukses digelar di Desa Lambur dan Desa Bojongkoneng.

“Ini hari kedua kita melaksanakan kegiatan. Kemarin kita sudah menyelesaikan demonstrasi di Desa Lambur dan Bojongkoneng,” ujar perwakilan Brigade Pangan Kecamatan Kandangserang.

Hemat Waktu dan Obat: Apresiasi dari Petani

Penggunaan drone mendapat sambutan antusias dari para petani. Ketua Kelompok Tani Tirta Mas Desa Trajumas, Jelani, menyampaikan bahwa teknologi ini membawa perubahan signifikan dibandingkan cara kerja konvensional.

“Ini luar biasa, sangat bagus. Biasanya kalau manual membutuhkan waktu lama dan boros obat, tapi dengan drone pekerjaan selesai hanya dalam hitungan menit dan penggunaan obat lebih hemat,” tuturnya, menyoroti aspek kecepatan dan penghematan biaya operasional.

Senada, Lurah Sukoharjo, Sucipto, menyampaikan rasa terima kasih dan dukungan penuh terhadap inovasi ini. Ia menilai teknologi drone sangat membantu petani di desa tersebut.

“Inovasi ini sangat luar biasa. Kemajuan teknologi seperti ini sangat membantu petani di desa kami. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini,” jelasnya.

Program demonstrasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang efektif dalam meningkatkan efisiensi kerja petani serta mendorong penerapan teknologi modern secara masif di sektor pertanian Kecamatan Kandangserang, didukung penuh oleh berbagai pihak seperti Polbangtan Jogja–Magelang, BPP Kandangserang, dan perwakilan Koramil Kandangserang. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa

Penguatan Ketahanan Pangan: Kandangserang Jadi Pioneer Pembentukan Brigade Pangan di Pekalongan

by buono on November 24, 2025 Berita Desa Kandangserang

Warta Desa,Kandangserang, 24 November 2025 — Kecamatan Kandangserang mencatatkan diri sebagai wilayah pertama di Kabupaten Pekalongan yang secara resmi membentuk Brigade Pangan. Langkah strategis ini ditandai dengan pelaksanaan Konsolidasi Lahan dan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Brigade Pertanian dengan Kelompok Tani se-Kecamatan Kandangserang.

Acara yang dipusatkan di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kandangserang ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan memastikan kesiapan petani dalam mendukung program ketahanan pangan lokal.

Akselerasi Program Ketahanan Pangan

Endah, Liaison Officer (LO) dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta–Magelang, menegaskan bahwa agenda ini adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengakselerasi pembentukan Brigade Pangan.

“Konsolidasi ini bertujuan untuk memperkuat konsolidasi lahan, mempercepat pembentukan Brigade Pangan, dan memastikan kesiapan kelompok tani,” jelas Endah.

Kandangserang menjadi titik awal sebelum kegiatan serupa dilaksanakan di kecamatan lain, seperti Paninggaran, Lebakbarang, Kesesi, Doro, dan Petungkriyono.

Endah menyampaikan apresiasinya karena Kandangserang menjadi yang pertama. “Harapannya, percepatan ini dapat membawa kemajuan signifikan bagi sektor pertanian. Kami juga mendorong Brigade Pangan agar segera menyusun usulan kebutuhan untuk mendukung target swasembada pangan,” tambahnya.

Harapan Peningkatan Produktivitas

Kegiatan ini mendapat sambutan baik dari berbagai pihak, termasuk Camat, Polsek, Koramil, Babinsa, instansi terkait, kepala desa, dan ketua-ketua kelompok tani setempat.

Umar, Ketua Kelompok Tani (KTNA) Kandangserang, mengungkapkan harapannya. “Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal peningkatan mutu serta produktivitas pertanian di wilayah kami. Kami berharap ini mampu meningkatkan kualitas dan hasil produksi pertanian di Kecamatan Kandangserang,” ujar Umar.

Dengan adanya konsolidasi lahan dan kolaborasi lintas lembaga ini, program Brigade Pangan diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani serta mencapai target swasembada pangan di tingkat kecamatan. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa

Jeritan Warga Paweden: Jalan Rusak Tak Kunjung Diperhatikan, Kemana Anggaran Desa?

by buono on November 24, 2025 Berita Desa Dana Desa paweden

Warta Desa, Pekalongan – Kesabaran warga Desa Paweden, Kecamatan Buaran, Pekalongan, khususnya yang bermukim di Gang 4, tampaknya telah mencapai batas. Sudah sekian lama infrastruktur dasar mereka—jalan lingkungan—berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, namun hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan dari Pemerintah Desa setempat.

Kerusakan jalan yang masif ini telah menjadi “momok” harian yang mengganggu aktivitas warga. Ketika kemarau, debu beterbangan; namun kondisi paling parah terjadi saat hujan. Jalan berlubang berubah menjadi kubangan licin dan genangan air, menciptakan risiko kecelakaan yang mengintai setiap pengguna jalan.

Sorotan Tajam Terhadap Transparansi Anggaran

Kondisi jalan yang terbengkalai ini memicu pertanyaan besar dan kekecewaan mendalam di kalangan warga Gang 4. Mereka menyoroti kinerja pemerintah desa yang dinilai lamban dan tidak responsif dalam menangani kebutuhan dasar masyarakat.

“Sampai sekarang belum ada perbaikan sama sekali. Kami ingin transparansi. Anggaran Dana Desa (DD) itu seharusnya bisa dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur vital seperti jalan lingkungan kami. Sebenarnya anggaran itu dipergunakan untuk apa?” ujar salah seorang warga yang mewakili keresahan komunitas.

Warga mengakui telah berulang kali menyampaikan keluhan ini, baik melalui forum resmi seperti pertemuan RT/RW maupun musyawarah lingkungan. Namun, yang mereka dapatkan hanyalah ketidakjelasan dan janji yang tak kunjung terealisasi.

Menuntut Hak dan Keselamatan

Bagi warga, jalan adalah urat nadi kehidupan. Membiarkan jalan rusak berarti mengabaikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang menggunakannya setiap hari.

“Kami hanya meminta hak kami sebagai warga negara yang patuh. Jalan ini kami gunakan setiap hari. Kalau terus dibiarkan, ini jelas membahayakan, apalagi bagi anak-anak dan lansia,” tambah warga lainnya dengan nada penuh harap.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Paweden belum memberikan pernyataan resmi. Belum ada penjelasan mengenai hambatan teknis perbaikan, apalagi klarifikasi mendalam terkait realisasi penggunaan Dana Desa tahun berjalan yang menjadi sorotan utama masyarakat.

Warga Paweden Gang 4 kini berharap penuh agar Pemerintah Desa segera turun ke lapangan, mengklarifikasi polemik anggaran, dan yang paling penting, memastikan perbaikan jalan dilakukan dalam waktu secepatnya demi keselamatan dan kenyamanan seluruh masyarakat. (Red)

selengkapnya

Berita Desa

PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI DESA DOMIYANG RESMI DIMULAI, ANGGARAN CAPAI RP 166 JUTA

by buono on November 22, 2025 Berita Desa domiang paninggaran

Warta Desa, Kajen, Pekalongan — Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian resmi memulai pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi di Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, sebagai upaya meningkatkan akses dan mendukung produktivitas pertanian masyarakat setempat. Proyek ini tercantum dalam dokumen resmi dengan Nomor SRK: 02/PL-PJPP-Domiyang/PPK/X/2025 tertanggal 27 Oktober 2025.

Pekerjaan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025, dengan total nilai proyek sebesar Rp 166.350.000,00 dan masa pelaksanaan 45 hari kalender. Adapun pelaksana pembangunan dipercayakan kepada CV Dapunta Hyang, kontraktor asal Pekalongan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan menyampaikan bahwa pembangunan jalan ini merupakan bagian dari program strategis untuk memperkuat infrastruktur pertanian di wilayah pegunungan, termasuk Desa Domiyang yang memiliki potensi hasil bumi melimpah.

Jalan produksi tersebut diharapkan dapat mempermudah mobilitas petani dalam mengangkut hasil panen, menekan biaya distribusi, serta mendorong peningkatan ekonomi desa. Selain itu, proyek ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam membangun sarana pendukung sektor pertanian secara berkelanjutan.

Warga Domiyang menyambut baik pelaksanaan pembangunan ini karena selama bertahun-tahun akses jalan menuju lahan pertanian dinilai kurang memadai, terutama saat musim hujan.

Dengan dimulainya pekerjaan ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pembangunan dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya para petani di Desa Domiyang. (Rohadi)

selengkapnya

Berita Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi

Diduga Kades Watusalam Bangun Perumahan, Menunggak Utang Tenaga Kerja hingga Rp13 Juta

by buono on November 22, 2025 Berita Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi watusalam

Warta Deaa, Buaran. – Kasus dugaan tunggakan pembayaran upah tenaga kerja pada proyek pembangunan perumahan yang dikerjakan oleh Kades Watusalam semakin menjadi sorotan. Berdasarkan keterangan para pekerja, proyek tersebut melibatkan delapan orang yang bekerja sejak awal proses pembangunan hingga proyek selesai. Namun, para pekerja mengaku tidak pernah menerima pembayaran secara penuh setiap kali dilakukan pencairan upah.

Salah satu pekerja menjelaskan bahwa setiap kali ada “pocokan” atau pembayaran berkala, selalu terdapat kekurangan antara Rp200.000 hingga Rp300.000 per orang. Kekurangan tersebut terus menumpuk dari satu tahap pembayaran ke tahap berikutnya, hingga akhirnya total tunggakan terhadap seluruh pekerja mencapai sekitar Rp13 juta.

Para pekerja menyatakan bahwa mereka telah beberapa kali mencoba menagih sisa pembayaran langsung ke rumah oknum Kades tersebut setelah proyek selesai. Namun hingga saat ini, sisa upah tersebut belum juga dibayarkan. Mereka juga mengaku memiliki catatan lengkap mengenai setiap kekurangan pembayaran, termasuk rincian jumlah yang seharusnya diterima dan jumlah yang selalu dipotong atau ditunda.

Situasi ini menimbulkan kekecewaan dan keresahan di kalangan para pekerja, terutama karena proyek telah selesai namun hak mereka belum diberikan sepenuhnya. Para pekerja berharap ada itikad baik dari pihak yang bertanggung jawab untuk segera melunasi kewajiban tersebut. Jika tidak ada penyelesaian, mereka mempertimbangkan untuk menempuh jalur resmi agar hak mereka dapat dipenuhi sesuai ketentuan. (Susandi)

selengkapnya

Berita Desa

Kades Menghilang dari Audiensi, Warga Desa Watu Salam Pasang Spanduk Sindiran di Depan Balai Desa

by buono on November 22, 2025 Berita Desa watusalam

Warta Desa, Watu Salam, Pekalongan — Ketidakhadiran Kepala Desa (Kades) Watu Salam dalam agenda audiensi bersama warga akhirnya memicu reaksi tidak biasa dari masyarakat. Pada pagi ini, warga memasang sebuah spanduk besar di depan balai desa sebagai bentuk “penghargaan” satir untuk kades yang dianggap menghilang dari tanggung jawab publik.

Spanduk tersebut dipasang oleh sejumlah warga dan langsung menarik perhatian pengguna jalan serta perangkat desa lain yang sedang beraktivitas. Dengan tulisan yang cukup mencolok, warga menyampaikan sindiran halus namun tegas kepada kepala desa yang dinilai tidak hadir pada momen penting, yakni audiensi yang sebelumnya telah dijadwalkan.

“Ini bentuk kekecewaan kami. Sudah dijadwalkan audiensi, tapi ketika waktunya tiba, beliau menghilang tanpa penjelasan jelas,” ungkap salah satu warga yang turut memasang spanduk.

Menurut warga, audiensi tersebut sangat penting karena berkaitan dengan sejumlah persoalan desa yang membutuhkan klarifikasi langsung dari kepala desa, termasuk terkait pelayanan masyarakat dan beberapa program yang dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pemasangan spanduk itu juga menjadi simbol bahwa masyarakat ingin kepala desa lebih terbuka dan hadir dalam setiap dialog yang menyangkut kepentingan publik. Warga berharap, aksi ini dapat menjadi pengingat agar pemerintah desa lebih responsif dan tidak abai terhadap aspirasi masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah desa maupun kepala desa Watu Salam belum memberikan keterangan resmi terkait ketidakhadiran dalam audiensi maupun pemasangan spanduk di depan balai desa.

Warga menyatakan siap membuka dialog kembali apabila kepala desa memberikan penjelasan dan bersedia hadir memenuhi undangan musyawarah. Namun untuk saat ini, spanduk bernada sindiran tersebut masih terpampang jelas sebagai bentuk protes sekaligus ekspresi kekecewaan masyarakat. (Rohadi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa

49 Prasasti Proyek Desa Kambangan Sejak 2017 Ditemukan Menumpuk di Balai Desa, Warga Demo dan Pertanyakan Transparansi

by buono on November 22, 2025 Berita Desa Dana Desa Blado kambangan

Warta Desa, Kambangan, Blado, Batang — Ketegangan terjadi di Desa Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, setelah warga menemukan sebanyak 49 prasasti proyek pembangunan desa dari tahun 2017 hingga 2024 yang seharusnya terpasang di lokasi kegiatan, justru menumpuk di Balai Desa Kambangan.

Temuan tersebut mencuat bersamaan dengan aksi demo warga pada kasus kepala desa pada malam hari, didapati sedang bersama seorang perempuan yang suaminya tengah merantau. Situasi ini membuat warga semakin mempertanyakan integritas dan transparansi pemerintah desa.

Dalam aksi itu, warga bersama sejumlah aktivis lokal memeriksa sejumlah titik pembangunan dan tidak menemukan prasasti proyek yang terpasang sebagaimana mestinya.

“Prasasti proyek itu seharusnya sudah terpasang di lokasi pembangunan, bukan ditumpuk di kantor desa. Ini jelas harus menjadi perhatian serius,” tegas salah satu koordinator aksi di hadapan warga.

Kurangnya Transparansi Picu Kecurigaan Warga

Warga menilai keberadaan prasasti di lokasi pekerjaan adalah bagian penting dari mekanisme keterbukaan penggunaan dana desa. Informasi mengenai anggaran, sumber dana, tahun anggaran, hingga pelaksana pekerjaan seharusnya dapat dibaca langsung di lokasi pembangunan.

Tidak terpasangnya prasasti disebut membuat masyarakat bertanya-tanya terkait kelengkapan administrasi dan akuntabilitas kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran negara.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah Desa Kambangan belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan puluhan prasasti tersebut tidak dipasang.

Aturan Jelas Mengatur Transparansi Proyek Desa

Walau belum dapat disimpulkan adanya pelanggaran tertentu, sejumlah regulasi sebenarnya mengatur dengan tegas kewajiban pemasangan papan informasi proyek, antara lain:

1. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Mengharuskan pemerintah desa menyampaikan informasi APBDes dan kegiatan pembangunan secara transparan, lengkap dengan dokumentasi yang dapat diakses masyarakat.

2. Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. 70 Tahun 2012

Setiap proyek wajib memasang papan informasi atau prasasti sebagai bentuk pertanggungjawaban publik serta identifikasi kegiatan.

Warga Desak Inspektorat Batang Turun Tangan

Melihat banyaknya prasasti yang tidak terpasang dan isu yang berkembang di masyarakat, warga meminta agar Inspektorat Kabupaten Batang melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap administrasi pembangunan Desa Kambangan.

Masyarakat berharap pemerintah desa memberikan klarifikasi terbuka dan memperbaiki tata kelola pemerintahan agar kepercayaan publik bisa kembali pulih. (Rohadi)

selengkapnya

Berita Desa

Agus Susilo Resmi Dilantik Jadi Ketua DPC PKDI Kabupaten Pekalongan, Sinergi Kepala Desa Makin Solid

Tak Hafal Medan, Bocah 12 Tahun Meninggal Tenggelam di Bawah Jembatan Lojahan Bandar

Buntut Kesepakatan yang Cidera: Audiensi Memanas, Camat Buaran Tolak Terbitkan Rekomendasi Pemberhentian Kades Watusalam

Mosi Tidak Percaya di Buaran: Warga Watusalam dan GEMPAR Desak Camat Mundur Soal Pengembalian Dana Desa

Warga Terdampak Pembangunan PLTMH Lambur Tuntut Ganti Rugi, PT Indonesia Power Sepakat Lakukan Pengecekan Lapangan

Soal Dampak Pembangunan PLTMH, Pemdes Lambur Fasilitasi Mediasi Warga Terdampak dan Pihak Terkait

Proyek Gorong-Gorong di Desa Rengas Disorot, Warga Pertanyakan Transparansi Tanpa Papan Informasi

Kinerja Pendamping Desa di Pekalongan Disorot Tajam, Camat Wonokerto Lontarkan Kritik Keras

Camat Wonokerto Bongkar Masalah BUMDes dan Kritik Keras Kinerja Pendamping Desa