Berita Desa Arsip — Laman 9 dari 48

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi

Warga Watusalam Desak Penindakan Dugaan Korupsi Dana Desa, Kepala Desa Dua Kali Mangkir dari Audiensi

by buono on November 21, 2025 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi watusalam

Warta Desa, Pekalongan — Ketegangan antara warga Desa Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dengan pemerintah desa semakin memuncak setelah Kepala Desa Herudiyanto, kembali tidak hadir dalam audiensi yang telah disepakati bersama warga. Audiensi yang dijadwalkan pada 7 dan 14 November 2025 tersebut bertujuan membahas transparansi pengelolaan keuangan desa dan tindak lanjut atas sejumlah temuan terkait dugaan penyalahgunaan dana desa.

Ketidakhadiran Kepala Desa untuk kedua kalinya memicu gelombang protes dari warga. Pada 8 November 2025, puluhan warga mendatangi Balai Desa Watusalam untuk menuntut penjelasan terbuka terkait pengelolaan anggaran desa. Warga menyatakan kecewa atas sikap pemerintah desa yang dinilai tidak kooperatif dan mengabaikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai penggunaan dana publik.

Forum Warga Watusalam yang diwakili oleh Ilyas Yusuf dan sejumlah warga lainnya telah mengirimkan surat terbuka kepada Bupati Pekalongan. Surat tersebut memohon agar Bupati memberikan sanksi tegas, termasuk pemberhentian Kepala Desa Herudiyanto, jika terbukti melakukan pelanggaran administrasi maupun hukum.

Selain itu, warga juga telah melayangkan pengaduan resmi kepada Camat Buaran, Inspektorat Kabupaten Pekalongan, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Pengaduan tersebut berisi permintaan agar aparat berwenang memproses dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa Watusalam tahun anggaran 2019–2024.

Menurut warga dan dokumen yang disampaikan kepada pihak berwenang, laporan Inspektorat Kabupaten Pekalongan sebelumnya menemukan indikasi kerugian keuangan desa yang ditaksir lebih dari Rp500 juta pada tahun anggaran 2024. Dugaan tersebut mencakup:

Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa, termasuk program pembangunan yang diduga tidak sesuai perencanaan.

Tidak adanya transparansi LPJ tahunan dari tahun 2019 hingga 2025, termasuk APBD Desa dan RKP.

Ketidakteraturan pengelolaan TPS 3R Watusalam, yang menurut warga telah menimbulkan pencemaran lingkungan dan ketidaknyamanan.

Warga berpendapat bahwa sejumlah persoalan tersebut tidak ditindaklanjuti secara memadai oleh pemerintah desa, sehingga memunculkan kecurigaan dan ketidakpuasan publik.

Dalam surat resmi kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, warga mendesak agar aparat penegak hukum segera memproses dugaan penyalahgunaan dana desa tanpa menunggu lebih banyak waktu. Forum Warga Watusalam menilai bahwa penegakan hukum yang cepat penting untuk mencegah potensi kerugian lanjutan dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

“Warga sudah berulang kali meminta klarifikasi, namun tidak mendapatkan jawaban. Kami berharap Kejaksaan membuka penyidikan atas dugaan kerugian desa yang nilainya signifikan,” demikian isi desakan warga dalam surat tersebut.

Karena tidak adanya respons dari Kepala Desa maupun pejabat desa lainnya, Forum Warga Watusalam menyatakan tengah menyiapkan langkah hukum massal, baik melalui Inspektorat maupun Kejaksaan. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen warga untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa belum memberikan keterangan terkait alasan ketidakhadiran Kepala Desa dalam audiensi warga maupun tanggapan atas laporan-laporan yang diajukan. (Rohadi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa

Penyertaan Modal 100 Juta dari Anggaran Ketahanan Pangan 2024 ke BUMDes untuk Usaha Agen Bank Patut Dipertanyakan

by buono on November 19, 2025 Berita Desa Dana Desa Dana Desa sumurjomblangbogo

Warta Desa, Pekalongan — Penggunaan anggaran ketahanan pangan desa untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, yang pada tahun 2024 diduga menggelontorkan dana sebesar Rp100 juta dari pos ketahanan pangan untuk unit usaha agen bank milik BUMDes Tirta Arum.

Secara umum, penyertaan modal desa kepada BUMDes memang dibenarkan. Namun, penggunaan anggaran ketahanan pangan untuk unit usaha jasa keuangan seperti agen bank dipandang tidak sejalan dengan regulasi prioritas penggunaan Dana Desa.

Pemerintah desa wajib mengalokasikan sedikitnya 20 persen Dana Desa untuk program ketahanan pangan, sebagaimana diatur dalam:

Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2025, dan PMK Nomor 108 Tahun 2024.

Anggaran ini bertujuan mendukung peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan melalui kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, lumbung pangan, hingga penguatan produksi pangan lokal.

Sementara itu, unit usaha agen bank merupakan layanan keagenan perbankan, yang pada dasarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan produksi atau rantai pasok pangan. Modal usaha semacam ini lazimnya bersumber dari penyertaan modal desa reguler, PADes, atau keuntungan usaha BUMDes, bukan dari anggaran khusus ketahanan pangan.

Informasi Lapangan: Rp100 Juta Digunakan untuk agen bank

Informasi yang dihimpun dari lapangan menyebutkan bahwa Desa Sumurjomblangbogo telah mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp100 juta dari anggaran ketahanan pangan Tahun 2024 untuk BUMDes Tirta Arum.

Salah satu tenaga kerja BUMDes, Furkon, membenarkan bahwa dana tersebut digunakan untuk pengembangan unit usaha agen bank.

“Tahun 2023 desa rencananya mau memberi penyertaan modal dari anggaran ketahanan pangan ke BUMDes, tapi saat itu ditolak Ketua Pengurus BUMDes. Kemudian tahun 2024 ada penyertaan modal 100 juta dari desa, dan itu digunakan BUMDes untuk unit usaha BRI-Link di rumah salah satu pengurus,” ungkap Furkon, Rabu (19/11/25).

Ia juga menyebut bahwa pada tahun 2025 terdapat kembali alokasi anggaran ketahanan pangan untuk BUMDes, yang menurutnya diduga digunakan untuk pembelian alat pertanian Combi.

“Yang 2025 ini angkanya saya kurang tahu, mungkin digunakan untuk pembelian Combi. Di sini memang ada Combi baru untuk petani yang panen padi,” tambahnya.

Kepala Desa: Tidak Mengetahui Penggunaan Dana untuk agen bank

Kepala Desa Sumurjomblangbogo, Sunaryo, ketika dikonfirmasi (19/11) membenarkan adanya penyertaan modal dari anggaran ketahanan pangan kepada BUMDes. Namun ia mengaku tidak mengetahui peruntukan penggunaan dana tersebut pada 2024.

“Memang ada penyertaan modal dari anggaran ketahanan pangan untuk BUMDes. Tapi jenis usaha yang dilakukan, desa tidak tahu karena pengelolaannya ada pada BUMDes. Untuk tahun 2025, penyertaan modal sekitar Rp280 juta digunakan untuk pengadaan alat pertanian berupa Combi, guna menunjang program ketahanan pangan. Kalau yang tahun sebelumnya digunakan untuk BRI-Link, saya baru dengar ini,” ujar Sunaryo.

Ketua Pengurus BUMDes Tirta Arum, Purwo Aji, tidak berada di tempat ketika hendak dimintai keterangan. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon juga belum mendapat respons hingga berita ini diterbitkan.

Patut Ditinjau dari Peraturan dan Musdes

Setiap program yang didanai Dana Desa wajib diputuskan dalam Musyawarah Desa (Musdes), ditetapkan dalam Perdes, serta dituangkan dalam APBDes. Karena itu, penggunaan dana ketahanan pangan untuk unit usaha yang tidak memiliki hubungan substansial dengan ketahanan pangan berpotensi menyalahi ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa.

Sesuai regulasi yang berlaku, dana ketahanan pangan tidak diperbolehkan digunakan untuk usaha jasa keuangan seperti BRI-Link, meskipun melalui mekanisme penyertaan modal BUMDes.

Pengamat menilai bahwa Pemerintah Desa bersama BUMDes perlu membuka kembali dokumen Musdes, Perdes, dan APBDes Tahun 2024 untuk memastikan apakah penggunaan dana tersebut sudah sesuai dengan peruntukan yang diamanatkan undang-undang. (Rohadi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal

Kades Watusalam Menghilang, Warga Siapkan Langkah Hukum Massal ke Inspektorat dan Kejaksaan

by buono on November 17, 2025 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal kades menghilang watusalam

WARTA DESA, PEKALONGAN, – Polemik tata kelola pemerintahan di Desa Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, memasuki babak baru. Setelah sebelumnya menyampaikan aspirasi terkait dugaan masalah di desa, warga kini bersiap menempuh jalur hukum dan pengawasan resmi menyusul kabar menghilangnya Kepala Desa (Kades) Watusalam.

Warga Desa Watusalam mengonfirmasi bahwa mereka akan melakukan audiensi resmi dan langkah hukum lanjutan pada pekan ini untuk menuntut kejelasan serta pertanggungjawaban atas kondisi yang terjadi.

Audiensi Massal ke Tiga Lembaga

Berdasarkan kesepakatan masyarakat, warga Watusalam berencana mendatangi sejumlah lembaga pengawasan dan penegak hukum pada Selasa, 18 November 2025.

Lembaga yang menjadi sasaran audiensi warga adalah:

Inspektorat Kabupaten Pekalongan
Kejaksaan Negeri Pekalongan
Bupati Pekalongan

Langkah ini diambil sebagai upaya kolektif warga untuk mencari kepastian hukum dan mendesak Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk segera mengambil tindakan tegas terkait persoalan yang mereka hadapi.

“Sesuai kesepakatan warga, hari Selasa kami akan bertemu Inspektorat, terus ke Kejaksaan, lalu menghadap Bupati. Kami ingin semuanya jelas dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” ungkap salah satu perwakilan warga yang enggan disebut namanya.

Aksi Lanjutan di Balai Desa

Tidak hanya berhenti di kantor pemerintahan tingkat kabupaten, warga juga merencanakan aksi tindak lanjut di tingkat desa. Masyarakat berencana kembali mendatangi Balai Desa Watusalam secara massal pada Jumat, 21 November 2025.

Aksi kedatangan massal ini bertujuan untuk memastikan respons dan perkembangan dari pihak pemerintah desa atas tuntutan dan pertanyaan yang sebelumnya telah disampaikan oleh masyarakat.

“Hari Jumat warga akan datang ramai-ramai lagi ke balai desa untuk menanyakan perkembangan. Kami ingin dengar langsung bagaimana pihak desa menyikapi persoalan ini,” tambah warga lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di Desa Watusalam masih menjadi perhatian publik. Belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Desa Watusalam maupun aparat Kecamatan Buaran terkait rencana audiensi massal yang akan dilakukan oleh warga tersebut.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Pekalongan segera turun tangan agar persoalan di Desa Watusalam dapat diselesaikan secara jelas, adil, dan transparan, demi memulihkan tata kelola pemerintahan desa.

Perkembangan terkait hasil audiensi pada hari Selasa (18/11) dan pertemuan lanjutan di hari Jumat (21/11) mendatang akan terus dipantau. (Rohadi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal

Kepala Desa Watusalam Mangkir dari Kesepakatan, Warga Layangkan Surat Aduan ke Bupati Pekalongan

by buono on November 14, 2025 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Demo watusalam

Warta Desa, Watusalam, Pekalongan — Ratusan warga Desa Watusalam, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, meluapkan kekecewaan mereka setelah Kepala Desa Watusalam tidak hadir saat warga datang untuk menyampaikan aspirasi terkait transparansi pengelolaan Dana Desa selama lima tahun terakhir, yakni periode 2019–2025. Atas kejadian tersebut, warga secara resmi melayangkan surat laporan kepada Bupati Pekalongan dan Camat Buaran.

Ketegangan ini bermula dari aksi unjuk rasa warga pada Jumat, 7 November 2025, yang berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 16.00 WIB di Balai Desa Watusalam. Dalam aksi tersebut, ratusan warga menuntut Kepala Desa Watusalam untuk memberikan pertanggungjawaban atas sejumlah permasalahan, di antaranya:

Dugaan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan desa.

Keputusan pembangunan TPS dan SPPG.
Pembelian mobil siaga desa.
Serta beberapa kebijakan desa lain yang dinilai tidak transparan.

Selain itu, warga juga meminta kepada pemerintah desa untuk membuka dokumen-dokumen penting, meliputi RPJMDes, RKPDes, APBDes, hingga LPJ Desa dari tahun 2019 hingga 2025. Namun perangkat desa menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak tersedia karena komputer desa mengalami kerusakan. Setelah desakan warga semakin kuat, Kepala Desa akhirnya berjanji akan menyerahkan seluruh dokumen tersebut kepada warga pada Jumat, 14 November 2025.

Kades Tidak Hadir, Warga Kecewa

Pada hari yang dijanjikan, Jumat, 14 November 2025, ratusan warga kembali mendatangi balai desa sejak pukul 09.00 WIB untuk menagih janji sang kepala desa. Namun hingga pukul 10.30 WIB, Kepala Desa Watusalam tidak kunjung datang.

Sejumlah warga termasuk Pak Yusuf mempertanyakan ketidakhadiran tersebut kepada perangkat desa, pihak kecamatan, hingga Kapolsek Buaran yang turut memantau situasi. Namun semua pihak menyampaikan bahwa kepala desa tidak dapat dihubungi sejak pagi.

Kondisi ini membuat warga merasa dibohongi dan tidak dihormati, mengingat sebelumnya telah ada kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Warga Layangkan Surat Aduan Resmi

Merasa diabaikan, warga yang hadir kemudian menyusun dan menandatangani surat laporan resmi yang ditujukan kepada Bupati Pekalongan dan Camat Buaran. Isi pokok tuntutan warga adalah:

1. Meminta Bupati Pekalongan mengambil langkah administrasi maupun hukum agar Kepala Desa Watusalam bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan wewenang serta sikapnya yang tidak bersedia menemui warga.

2. Meminta agar Kepala Desa Watusalam beserta seluruh perangkatnya diberhentikan, dan dilakukan reformasi total dalam pemerintahan Desa Watusalam.

Camat Buaran dikabarkan hadir langsung di balai desa untuk menerima surat aduan tersebut. Dalam waktu dekat, warga juga berencana menemui langsung Bupati Pekalongan di Kajen untuk menyerahkan laporan lengkap beserta tanda tangan warga sebagai bentuk dukungan atas tuntutan yang diajukan.

Pengamanan dari TNI–Polri

Situasi di balai desa tetap kondusif. Aparat TNI dan Polri tampak berjaga untuk memastikan penyampaian aspirasi warga berlangsung tertib tanpa gangguan. (Rohadi)

selengkapnya

Berita Desa

Jalan Utama Bojongkoneng–Kandangserang Masih Dalam Proses Pengerjaan, Pengguna Jalan Diminta Bersabar

by buono on November 11, 2025 Berita Desa bojongkoneng lebakbarang

Warta Desa, Kandangserang – Minggu, 9 November 2025.. – Pekerjaan perbaikan jalan utama penghubung Desa Bojongkoneng menuju Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, masih terus berlangsung. Pemerintah desa meminta masyarakat untuk bersabar dan tetap berhati-hati saat melintas di jalur tersebut.

Kepala Desa Bojongkoneng, Raden, menjelaskan bahwa proses pengerjaan jalan ini memiliki tantangan tersendiri karena kondisi lalu lintas yang cukup ramai serta posisi jalan yang kini hanya tersisa setengah bahu jalan.

“Jalan ini cukup padat, jadi tidak memungkinkan untuk dikerjakan setengah bahu secara bergantian. Karena itu, kemungkinan nanti akan dilakukan penutupan sementara saat proses pengecoran agar pekerjaan tidak terhambat dan keselamatan pengguna jalan tetap terjaga,” tutur Kades Raden. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa

Pelatihan UMKM di Desa Tlemang Dorong Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif

by buono on November 8, 2025 Berita Desa pkk

Warta Desa, Tlemang, Ngimbang — Pemerintah Desa Tlemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, menggelar kegiatan Pelatihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan sumber daya manusia (SDM) masyarakat desa. Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Tlemang ini diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari pelaku usaha lokal, ibu rumah tangga, dan pemuda desa.

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Ngimbang, Anton Sujarwo, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Desa Tlemang dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM.

“Pelatihan ini sangat penting untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan praktis agar mampu mengelola usaha secara mandiri dan berdaya saing, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi pascapandemi serta era digitalisasi pasar,” ujar Camat Anton Sujarwo.

Sementara itu, Aris Pramono, Kepala Desa Tlemang, dalam sambutannya menegaskan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan UMKM merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

“Kami ingin masyarakat Desa Tlemang memiliki keterampilan dan inovasi dalam berwirausaha. Dengan pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat mengelola usahanya secara profesional, kreatif, dan mampu memanfaatkan peluang pasar digital,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program pelatihan tersebut sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Pemerintah desa juga berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan dan memfasilitasi akses informasi bagi pelaku UMKM agar mampu memperluas jaringan pasar.

Pelatihan kali ini menghadirkan . KRT Tekno Wiroyudo sebagai pemateri, yang memberikan motivasi kepada peserta tentang pentingnya memiliki mental kuat dalam berwirausaha. Selain itu, narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamongan juga membawakan materi tentang strategi pemasaran, manajemen keuangan, serta cara memanfaatkan media sosial untuk promosi produk.

Menariknya, pelatihan ini juga disertai dengan praktik langsung membuat produk olahan seperti cireng dan tahu aci. Produk tersebut diperkenalkan sebagai contoh usaha kuliner yang bisa dikembangkan oleh masyarakat karena memiliki cita rasa yang digemari dan potensi pasar yang luas.

Salah satu peserta yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tlemang mengaku sangat terbantu dengan adanya pelatihan tersebut.

“Biasanya kami hanya menjual produk di sekitar desa. Setelah pelatihan ini, kami jadi tahu bagaimana menjangkau pasar yang lebih luas melalui internet, sekaligus memperbaiki kualitas kemasan agar lebih menarik pembeli,” ungkapnya.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif dan praktik pembuatan konten promosi produk lokal. Pemerintah Desa Tlemang berencana mengadakan kegiatan serupa secara berkala sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. (Rohadi)

selengkapnya

Berita Desa

Warga Watusalam Geruduk Balai Desa, Tuntut Transparansi Dana Desa 2019–2025

by buono on November 7, 2025 Berita Desa Dana Desa Demo watusalam

Warta Desa, Watusalam, Pekalongan — Puluhan warga Desa Watusalam, Kecamatan Buaran, menggeruduk Balai Desa Watusalam sejak pagi hingga sore hari. Mereka menuntut pemerintah desa untuk membuka secara transparan data penyaluran Dana Desa (DD) dari tahun 2019 hingga 2025 yang dinilai selama ini tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Aksi yang berlangsung kondusif itu diwarnai dengan permintaan warga agar pemerintah desa menjelaskan secara terbuka penggunaan Dana Desa selama enam tahun terakhir.

Salah satu tokoh masyarakat, Gus Yusuf, menyampaikan bahwa warga merasa kecewa karena program dan realisasi Dana Desa selama ini tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Selama ini masyarakat tidak bisa merasakan manfaat dari Dana Desa. Maka kami menuntut transparansi agar semua jelas,” ujarnya di tengah audiensi.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Watusalam, Iksan, menuturkan bahwa pihaknya melihat pemerintah desa terkesan tertutup dalam hal keterbukaan data.

“Posisi saat ini, pemdes kelihatannya sudah mentok untuk membuka data penyaluran. Kami menyarankan agar warga meminta pendampingan dari pihak kabupaten,” jelas Iksan.

Dalam audiensi tersebut, Sekretaris Desa Watusalam turut memberikan penjelasan bahwa pihaknya mengalami kendala teknis.

“Komputer desa rusak, jadi selama ini kami bekerja menggunakan alat pribadi. Hari ini kami memang belum bisa membuka data secara lengkap,” terangnya.

Warga berharap pemerintah desa segera memperbaiki sistem administrasi dan keterbukaan informasi agar pengelolaan Dana Desa benar-benar bisa diawasi dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Watusalam. (Rohadi)

selengkapnya

Berita Desa Sosial Budaya

Tradisi Pembukaan Bendung Gembiro Tertunda, Pengamat Pertanyakan Fungsi Pemeliharaan dan Pengawasan

by buono on November 2, 2025 Berita Desa Sosial Budaya Bojong bukaan bendung Gembiro

Warta Desa, Bojong, Pekalongan — Sejumlah warga Desa Bukur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, menyayangkan tertundanya tradisi pembukaan pintu Bendung Gembiro yang biasanya digelar setiap awal November. Penundaan ini diketahui setelah Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, melalui akun Instagram resminya @fadiaarafiq.official, menyampaikan bahwa dua pintu air utama Bendung Gembiro mengalami kerusakan.

Dalam unggahan tersebut, Fadia menuliskan bahwa pintu nomor 1 dan 3 masih dalam tahap perbaikan, sehingga bendungan belum bisa dibuka. Ia juga menyebut bahwa pembukaan kembali bendungan masih menunggu informasi lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kabar ini sontak menjadi perhatian masyarakat, mengingat tradisi pembukaan pintu Bendung Gembiro sudah menjadi agenda tahunan yang dinanti warga sekitar. Banyak warga yang membaca berita tersebut melalui media lokal dan media sosial, kemudian mengekspresikan kekecewaan karena kegiatan yang dianggap sebagai simbol awal musim tanam itu harus tertunda.

Salah satu pengamat kebijakan publik di Pekalongan turut menyoroti kejadian ini. Ia mempertanyakan bagaimana bisa fasilitas penting seperti pintu air bendungan mengalami kerusakan tanpa adanya antisipasi.

“Kok bisa sampai rusak? Apakah tidak ada anggaran pemeliharaan rutin? Dan apa fungsi pegawai yang berjaga di lokasi jika tidak bisa mendeteksi kerusakan sejak awal?” ujarnya dengan nada kritis.

Menurutnya, kejadian seperti ini seharusnya bisa dicegah. Mengingat pembukaan pintu Bendung Gembiro sudah menjadi tradisi dan kebutuhan penting bagi para petani serta warga sekitar untuk menunjang UMKM lokal dan pedagang dari luar daerah yang berjualan di sekitar lokasi, semestinya pihak terkait melakukan pemeriksaan dan perbaikan lebih awal sebelum waktu pelaksanaan tiba.

“Kalau memang sudah diketahui rusak, mestinya segera diperbaiki sebelumnya, agar masyarakat tidak kecewa,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu warga Desa Bukur, Slamet (47), mengaku kecewa dengan penundaan tersebut.

“Setiap tahun kami selalu menunggu acara ini, karena selain tradisi turun-temurun, banyak warga kecil yang dapat penghasilan tambahan saat bendungan dibuka. Sekarang ya harus sabar menunggu perbaikan,” ujarnya.

Warga berharap perbaikan dapat segera diselesaikan agar tradisi pembukaan Bendung Gembiro bisa kembali dilaksanakan seperti biasanya, sekaligus memastikan aliran air ke lahan pertanian tetap berjalan lancar. (Rohadi)

selengkapnya

Berita Desa Sosial Budaya

Tradisi Pembukaan Pintu Bendung Gembiro Tertunda Akibat Kerusakan Dua Pintu Air Utama

by buono on November 1, 2025 Berita Desa Sosial Budaya Gembiro

Warta Desa, Pekalongan — Tradisi pembukaan pintu Bendung Gembiro yang biasanya digelar setiap awal November tahun ini belum dapat dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan kegiatan tersebut tertunda akibat adanya kerusakan pada dua pintu air utama di bendungan tersebut.

Melalui unggahan di Instagram Story akun resminya, @fadiaarafiq.official, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyampaikan bahwa pintu nomor 1 dan nomor 3 Bendung Gembiro saat ini dalam kondisi rusak, sehingga belum memungkinkan untuk dibuka.

“Untuk seluruh warga Kabupaten Pekalongan tercinta, Bendung Gembiro untuk saat ini belum bisa dibuka dikarenakan pintu nomor 1 dan nomor 3 sedang rusak. Jadi kita akan menunggu informasi selanjutnya dari Pemprov Jawa Tengah,” tulis Fadia dalam keterangan di Instagram Story-nya, disertai foto proses perbaikan di lokasi, Jumat malam (31/10/2025).

Sementara itu, Umar, salah satu pedagang yang berjualan di sekitar Bendung Gembiro, mengatakan bahwa masyarakat setempat selalu menantikan momen pembukaan pintu air tersebut setiap tanggal 1 November. Tradisi ini, menurutnya, bukan sekadar kegiatan teknis, melainkan juga peristiwa budaya yang sarat makna dan menjadi hiburan tahunan bagi warga.

“Biasanya saat pembukaan pintu air Gembiro ini, banyak masyarakat dari berbagai penjuru yang datang. Ada yang sekadar menonton detik-detik pintu dibuka, ada yang mencari ikan, dan banyak pula pedagang yang datang untuk menjemput rezeki,” ungkap Umar.

Ia menambahkan, Bendung Gembiro yang terletak di perbatasan antara Kecamatan Kesesi dan Kecamatan Bojong itu memiliki nilai tradisi yang kuat bagi masyarakat.
“Kegiatan ini biasanya menandai berakhirnya musim kemarau dan awal musim penghujan. Selain itu, jadi ajang kebersamaan warga Kabupaten Pekalongan yang sudah berlangsung turun-temurun,” ujarnya.

Beberapa warga juga mengungkapkan kekecewaan karena hingga hari ini belum ada tanda-tanda pembukaan pintu bendungan tersebut. Mereka berharap perbaikan dapat segera selesai agar tradisi tahunan yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Pekalongan ini dapat kembali digelar dalam waktu dekat. (Rohadi)

selengkapnya

Berita Desa Hukum & Kriminal

Diduga Terjadi Korupsi Pengadaan Sapi di Desa Pesanggrahan, Anggaran Ratusan Juta Hanya Hasilkan 7 Ekor Sapi, 1 Kandang, dan CCTV

by buono on November 1, 2025 Berita Desa Hukum & Kriminal

Warta Desa, Pekalongan — Dugaan praktik korupsi dana desa kembali mencuat di Kabupaten Pekalongan. Kali ini, program pengadaan sapi di Desa Pesanggrahan menjadi sorotan publik setelah warga menemukan kejanggalan dalam penggunaan anggaran yang mencapai sekitar Rp500 juta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dana setengah miliar rupiah tersebut diperuntukkan bagi program pengadaan ternak sapi, pembangunan kandang, serta pemasangan CCTV sebagai sistem pengawasan. Namun, hasil di lapangan jauh dari ekspektasi — hanya terdapat 7 ekor sapi, 1 unit kandang, dan beberapa kamera CCTV yang terpasang.

Sejumlah warga mempertanyakan ke mana sisa anggaran tersebut digunakan, karena jika dihitung secara logis, nilai pengadaan tersebut tidak sebanding dengan total dana yang telah dikucurkan.

“Kalau anggarannya setengah miliar, seharusnya bisa lebih dari 20 ekor sapi dengan fasilitas lengkap. Ini cuma tujuh ekor, satu kandang, sama CCTV. Sangat janggal,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Warga menduga telah terjadi penyelewengan anggaran oleh pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan program tersebut. Mereka pun mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan penyelidikan agar kejelasan penggunaan dana publik ini bisa diungkap secara transparan.

“Kami minta aparat turun tangan. Ini uang rakyat, harus jelas penggunaannya. Jangan sampai masyarakat terus dibodohi dengan proyek-proyek seperti ini,” tegas warga lainnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Pesanggrahan maupun pihak lain yang terlibat dalam proyek tersebut belum memberikan klarifikasi resmi atas dugaan penyimpangan tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian serius publik, terlebih karena program pengadaan sapi seharusnya bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat desa, bukan menjadi sarana memperkaya diri bagi oknum tertentu.

Masyarakat berharap agar Inspektorat Kabupaten Pekalongan bersama APH segera menindaklanjuti dugaan korupsi ini, demi terwujudnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan dana desa. (Rohadi)

selengkapnya

Berita Desa

Agus Susilo Resmi Dilantik Jadi Ketua DPC PKDI Kabupaten Pekalongan, Sinergi Kepala Desa Makin Solid

Tak Hafal Medan, Bocah 12 Tahun Meninggal Tenggelam di Bawah Jembatan Lojahan Bandar

Buntut Kesepakatan yang Cidera: Audiensi Memanas, Camat Buaran Tolak Terbitkan Rekomendasi Pemberhentian Kades Watusalam

Mosi Tidak Percaya di Buaran: Warga Watusalam dan GEMPAR Desak Camat Mundur Soal Pengembalian Dana Desa

Warga Terdampak Pembangunan PLTMH Lambur Tuntut Ganti Rugi, PT Indonesia Power Sepakat Lakukan Pengecekan Lapangan

Soal Dampak Pembangunan PLTMH, Pemdes Lambur Fasilitasi Mediasi Warga Terdampak dan Pihak Terkait

Warga Watusalam Desak Penindakan Dugaan Korupsi Dana Desa, Kepala Desa Dua Kali Mangkir dari Audiensi

Penyertaan Modal 100 Juta dari Anggaran Ketahanan Pangan 2024 ke BUMDes untuk Usaha Agen Bank Patut Dipertanyakan

Kades Watusalam Menghilang, Warga Siapkan Langkah Hukum Massal ke Inspektorat dan Kejaksaan

Audiensi Massal ke Tiga Lembaga

Aksi Lanjutan di Balai Desa

Kepala Desa Watusalam Mangkir dari Kesepakatan, Warga Layangkan Surat Aduan ke Bupati Pekalongan

Jalan Utama Bojongkoneng–Kandangserang Masih Dalam Proses Pengerjaan, Pengguna Jalan Diminta Bersabar

Pelatihan UMKM di Desa Tlemang Dorong Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif

Warga Watusalam Geruduk Balai Desa, Tuntut Transparansi Dana Desa 2019–2025

Tradisi Pembukaan Bendung Gembiro Tertunda, Pengamat Pertanyakan Fungsi Pemeliharaan dan Pengawasan

Tradisi Pembukaan Pintu Bendung Gembiro Tertunda Akibat Kerusakan Dua Pintu Air Utama

Diduga Terjadi Korupsi Pengadaan Sapi di Desa Pesanggrahan, Anggaran Ratusan Juta Hanya Hasilkan 7 Ekor Sapi, 1 Kandang, dan CCTV