Layanan Publik Arsip — Laman 33 dari 114

AMPP gelar aksi tambal Jeglongan sewu di Pemalang

by buono on Maret 16, 2021 Layanan Publik Sosial Budaya jalan rusak jeglongan sewu pemalang

Pemalang, Wartadesa. – Aliansi Masyarakat Peduli Pemalang (AMPP) menggelar aksi menambal ruas jalan berlubang (jeglongan sewu) di sekitar ruas jalan Desa Sokawangi-Desa Gondang, Kecamatan Taman, Pemalang. Aksi tersebut digelar setelah sebelumnya melakukan audiensi dengan dewan setempat pada 3 Maret 2021.

Menurut Siswanto, Ketua AMPP, aksi digelar pada hari ini merupakan aksi sukarela sebagai wujud keprihatinan dengan kondisi jalan yang membahayakan bagi warga.

“Kami dan pemuda sekitar wilayah Desa Gondang dan sekitarnya tergerak untuk melakukan aksi ini. Dibawah kordinator saudara Warsito sebagai motor penggerak aksi ini,” tutur Siswanto, Selasa (16/03).

Menurut Siswanto, untuk menambal ruas jalan Desa Sokawangi-Desa Gondang, pihaknya mendapatkan sumbangan dari beberpa pengusaha yang menyumbang dua truk sirtu. Aksi yang dilakukannya merupakan gerakan sukarela, tanpa imbalan.

“Kita tergerak dari hati, kami murni, tidak dibayar dan rekan-rekan juga rela mengeluarkan uang sendiri untuk kebutuhan makan dan lain-lain,” pungkasnya. (Bono)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

PPKM Mikro Kota Pekalongan diperpanjang hingga 22 Maret

by buono on Maret 14, 2021 Kesehatan Layanan Publik aaf Kota Pekalongan ppkm mikro

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality

Pekalongan Kota, Wartadesa. – Pemerintah Kota Pekalongan, memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro hingga 22 Maret 2021 karena program tersebut dinilai efektif menekan laju penyebaran COVID-19.

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Sabtu, mengatakan bahwa PPKM merupakan upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan mengurangi aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Sesuai Surat Edaran (SE) Nomor 443/0012 tentang PPKM Berbasis Mikro untuk pengendalian penyebaran COVID-19, kata dia, secara umum aturan tersebut masih tetap sama dengan peraturan sebelumnya.

“Peraturannya masih sama, restoran atau rumah makan diperbolehkan buka maksimal pukul 21.00 WIB. Demikian pula pusat perbelanjaan atau toko maksimal buka pukul 21.00 WIB,” katanya.

Adapun khusus destinasi wisata, kata dia, akan diberlakukan pembatasan pengunjung maksimal 30 persen dari kapasitas normal dan pembatasan jam operasional hingga pukul 15.00 WIB.

Ia mengatakan usaha pariwisata seperti tempat hiburan, tempat olahraga, karaoke, warnet, dan kegiatan usaha sejenis dibatasi jam operasional maksimal pukul 21.00 WIB.

Selanjutnya, kata dia, kegiatan fasilitas umum dan sosial budaya dibatasi jumlah peserta maksimal 50 persen dari kapasitas normal dengan jam pelaksanaan sampai pukul 21.00 WIB.

Selain operasi penegakan disiplin protokol kesehatan yang dilakukan secara regular dengan melibatkan Satpol PP, Polri/TNI, dan instansi terkait, kata dia, dalam surat edaran tersebut terkait mekanisme koordinasi, pengawasan, dan pelacakan kasus (contact tracing) dilakukan dengan pembentukan pos komando (posko) secara berjenjang baik di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Afzan mengimbau warga harus tetap mematuhi protokol kesehatan meski sudah dilakukan vaksinasi dan kasus kasus COVID-19 sudah turun.

“Kami minta warga jangan bosan menerapkan protokol kesehatan agar kasus COVID-19 bisa secepatnya selesai. Jumlah pasien COVID-19 memang menurun dan sudah banyak yang disuntik vaksin tetapi kami imbau warga jangan lalai menerapkan prokes,” katanya. (Humas Pemkot Pekalongan)

selengkapnya

Layanan Publik

Ajak anak ke Pasar Batang kini lebih asik, ada ruang bermain anak

by buono on Maret 14, 2021 Layanan Publik anak pasar batang

Batang, Wartadesa. – Persepsi (anggapan) anak-anak balita jika diajak ke pasar akan rewel dan tidak betah, lantaran sumpek, kini ditepis oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Batang. Bagi warga Kota Batang Berkembang–sebutan Kabupaten Batang, kini lebih asik jika mengajak putra-putri mereka ke pasar lantaran Pasar Batang kini memiliki ruang bermain anak (RPA).

RBA yang diinisiasi oleh Uni Kuslantasih Wihaji tersebut dilengkapi dengan tempat tidur, ruang ber-AC, ruang permainan anak, ruang ibu menyusui (laktasi) dapur dan toilet yang representatif.

“Saya kira Pemda di Jateng belum memilii RBA di pasar. Maka saya apresiasi dan berterima-kasih kepada Tim penggerak PKK,” kata Bupati Wihaji usai meresmikan RBA di lantai dua Pasar Induk Batang, Jumat (12/3).

Ia pun mengatakan, RBA merupakan bagian dari layanan Pemkab Batang di pasar yang berkaitan dengan hak – hak anak.

Dari data pedagang di pasar induk yang memiliki anak balita ada 41 orang tua yang menitipkan anaknya di tetangga, saudara dan tempat penitipan anak.

“RBA ini pedagang bisa menitipkan secara gratis, nyaman yang ada juga tim kesehatannya, dan kalau anaknya minta ASI ada ruangannya tersendiri. Di RBA orang tua bisa berjualan dengan nyaman,” ungkap Wihaji.

Dalam kesemapatan tersebut Bupati juga memberi catatan agar benar – benar menjaga keamanan dan kenyamanan RBA.

“RBA ini gratis, dan untuk demi keamanan orang tua pedagang yang akan menitipkan harus mendaftara secara administrasi saja,” kata Wihaji

Sementara Ketua TP PKK Kkabupaten Batang , Ny Uni Kuslantasih Wihaji mengatakan, RBA sebagai keberpihakan Pemkab Batang kepada rakyat kecil yang harus mencari nafkah di pasar.

“Kalau instansi, lembaga dan kantor – kantor yang begitu megah sudah RBA sudah biasa, tapi ini warga atau rakyat kecil seperti di pasar belum tercover. Maka RBA sebagai wujud keberpihakan Pemkab,” kata Uni Kuslantasih Wihaji. (Humas Pemkab Batang)

selengkapnya

Layanan Publik

Belum lengkap, calon Perangkat Desa Rogoselo diminta lengkapi data

by buono on Maret 14, 2021 Layanan Publik Pekalongan rogoselo seleksi perangkat desa

Ilustrasi-seleksi-perangkat-desa-di-Jombang

Doro, Wartadesa. – Verifikasi berkas bakal calon perangkat Desa Rogoselo (Kasi Tata Pemerintahan dan Kadus 1) bertempat di gedung olahraga Desa Rogoselo Kec. Doro Kab. Pekalongan, Sabtu (13/03), panitia menemukan beberapa bakal calon belum menyertakan nilai ijazah.

Menurut Ketua panitia seleksi perangkat Desa Rogoselo, Ahmad Al Basyir, para peserta yang belum melengkapi berkas nilai ijazah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan melengkapi berkas pada Senin dan Selasa (15-16/03).

“Dari hasil verifikasi berkas bakal calon perangkat Desa Rogoselo bahwa Masing-masing bakal calon perangkat tidak menyertakan nilai ijazah. Persyaratan bakal calon perangkat Desa yang belum lengkap / belum sesui dengan persyaratan pihak panitia memberikan waktu melengkapi dan memperbaiki berkas selama dua hari yaitu hari Senin dan Selasa pada tanggal 15 dan 16 Maret 2021.” Ujar Basyir.

Camat Doro Paijal Imron dalam sambutannya menyampaikan bahwa panitia seleksi harus koperatif dan transparan. “Kami dari kecamatan hanya memfasilitasi supaya kegiatan ini berjalan lancar. Mudah-mudahan kegiatan berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun dan Desa Rogoselo menemukan perangkat desa yang sesui dengan ketentuan dan benar-benar melayani masyarakat,” ujarnya.

Hadir dalam kegiatan, Camat Doro Paijla Imron, S.I.P., Sekcam Doro Fatkhul Hadi, Kasi Tapem Kec. Doro Hendi P, Korwil Kec. Doro Masrur, S.Pd., M.Pd, Koramil Doro Sarsan Kepala M. Chaerozi, Kanit Intelkam Polsek Doro, Babhinkamtibmas Desa Rogoselo, ketua BPD Desa Rogoselo, perangkat Desa Rogoselo dan Bakal Calon Perangkat Desa Rogoselo.

Adapun panitia seleksi perangkat Desa Rogoselo Ahmad Al Basyir (ketua panitia), Anis Widi Hidayah (sekertaris), Sigit Dwi Anggoro (bendahara), Maryono (anggota) dan Taruno (anggota). (Bono)

selengkapnya

Layanan Publik

Butuh 50 tahun selesaikan RTLH di Batang

by buono on Maret 9, 2021 Layanan Publik Batang rtlh

Batang, Wartadesa. – Pemerintah Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah membutuhkan waktu 50 tahun lebih untuk menuntaskan perbaikan 51.000 rumah tidak layak huni (RTLH) milik warga di wilayahnya.

“Berdasar data yang ada, jumlah RTLH masih ada 51 ribu padahal setiap tahunnya pemkab hanya mampu memperbaiki 1.000 unit,” kata Bupati Batang Wihaji di Batang, Senin.

“Kami inginnya setiap tahun jumlah RTLH yang diperbaiki bisa meningkat. Akan tetapi, dengan keterbatasan anggaran, apalagi di tengah masa pandemi, maka tentunya sangat lah terbatas (dana yang tersedia),” katanya.

Wihaji mengatakan bahwa pemerintah kabupaten pada tahun 2021 berencana memperbaiki 852 RTLH yang tersebar di 15 wilayah kecamatan menggunakan dana dari pemerintah kabupaten, bantuan dana dari pemerintah provinsi, dana alokasi khusus (DAK), dan bantuan dana dari perusahaan atau lembaga.

Pemerintah kabupaten, menurut dia, mengalokasikan dana Rp5,4 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni masing-masing Rp12,5 juta bagi 432 sasaran.

Selain itu, ia melanjutkan, ada bantuan dana Rp3,48 miliar dari pemerintah provinsi yang dialokasikan untuk memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi 290 sasaran. Nilai bantuan perbaikan rumah dari pemerintah provinsi Rp12 juta per unit rumah.

“Adapun bantuan dari DAK, kami mendapat anggaran Rp2,3 miliar yang akan digunakan untuk merenovasi 115 RTLH yang masing-masing rumah mendapat Rp20 juta,” katanya.

“Untuk CSR dari PMI hanya Rp10 juta yang diperuntukkan bagi 15 rumah,” ia menambahkan. (Antara Jateng)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan

Bencana ekologis di Pekalongan perlu penanganan serius dan terintegrasi

by buono on Maret 9, 2021 Layanan Publik Lingkungan banjir bencana ekologis Pekalongan Rob

Air masih saja merendam wilayah Jeruksari, karangjompo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, meski pemerintah daerah telah mengoperasikan 11 pompa untuk menyedot air yang merendam permukiman warga. Beberapa wilayah di Kota Santri yang berbatasan dengan tanggul raksasa rob, air belum juga surut. Di Kota Batik, air juga belum surut di wilayah Kramatsari, meski pompa air beroperasi.

Pendekatan penanganan banjir di dua wilayah, Kota dan Kabupaten Pekalongan masih sebatas penanganan jangka pendek. Sementara penanganan banjir dan rob jangka menengah dan panjang, yang digaungkan sejak 2019 lalu belum terdengar kabarnya.

Pada 24 Pebruari 2019 lalu, Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi menjelaskan hasil rapat koordinasi penanganan banjir Pekalongan. Menurutnya langkah-langkah penanganan yang perlu dilakukan yaitu langkah jangka pendek, menengah dan panjang, jangka pendeknya adalah revitalisasi saluran, kemudian jangka menengah yaitu dengan melakukan penyempurnaan pompanisasi, penyempurnaan tanggul dan lain-lain, kemudian untuk jangka panjangnya adalah membuat polder lalu menutup Sungai Bremi dan Sungai Meduri.

Bencana Ekologis

Pada awal Februari 2021, banjir terjadi di daerah-daerah pantura Kabupaten dan Kota Pekalongan. Selain banjir, rob juga merendam dua kawasan tersebut.

Awal Juni tahun 2020, banjir rob merendam Pekalongan di wilayah utara. Warga mengeluhkan banjir rob makin tinggi tiap tahun, dan tanggul tak lagi mampu menahan empasan ombak.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun lalu memperingatkan bahaya tanah ambles di sepanjang pantai utara Jawa Tengah termasuk Kabupaten dan Kota Pekalongan. Penyebabnya, antara lain pengambil air tanah yang berlebih, terbanyak untuk industri.

Penanganan banjir dan rob di Kabupaten dan Kota Pekalongan menurut peneliti ITB, Heri Andreas, bukan merupakan solusi utama. Itu hanya solusi sementara, lantaran tanggul ikut mengalami penurunan muka tanah (land subsidence) lebih kurang 20 centimeter pertahun. Tanggul yang mengalami land subsidence juga mengakibatkan air laut bisa melewati tanggul (overtopping). Selain itu, potensi tanggul bocor dan jebol bisa terjadi.

Masalah lingkungan lain yang dihadapi Pekalongan adalah kontaminasi limbah industri batik ke badan sungai dan air permukaan. Pada musim kemarau beberapa kali didapati sungai tercemar limbah batik hingga warna air berubah. Industri batik di kota itu tidak semua memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).

Data Dinas Lingkungan Hidup Pekalongan menyebutkan, setidaknya ada 5 juta liter limbah sair per hari dari kegiatan industri batik. Namun kurang dari separuhnya tertampung di IPAL. Meski ada IPAL komunal berlokasi di kelurahan dan yang dibangun melalui anggaran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), namun masih kurang bagi hampir seribuan industri batik di kota itu.

Banjir limbah ini sudah biasa dihadapi warga Pekalongan. Warga sering mendapati limbah cair dibuang langsung ke sungai atau selokan sentra penghasil batik printing, jins dan industri tekstil.

Beberapa waktu lalu, pada Sabtu 6 Februari, genangan berwarna merah darah mengagetkan warga. Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan. Air berwarna merah setinggi hingga 30 cm itu menggenangi beberapa ruas jalan dan permukiman warga.

Mengutip pernyataan Taibin, lurah Jenggot, banjir yang berwarna merah dan biru diduga karena ada orang yang sengaja membuang bahan pewarna batik.

Usai viral, Pemerintah Pekalongan dan Kepolisian bergerak cepat. Kepada awak media, Kapolsek Pekalongan Selatan Kompol Basuki Budisantoso mengatakan, banjir berwarna merah berasal dari home industri batik.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan menerjunkan armada untuk menyedot air yang campur pewarna. Setelah disedot air yang berwarna warni itu pun berangsur-angsur hilang. Keterangan dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinkominfo) Pekalongan, perlu tiga tangki menyedot air berwarna itu. Selanjutnya air dibuang ke IPAL di Banyuurip, sekalian mengambil sampel untuk pengujian di laboratorium.

Terkait berbagai benacana alam di pantura, Fahmi Bastian, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Tengah menjelaskan, tidak ada penyebab tunggal dari peristiwa banjir dan tanah longsor yang berdampak pada ribuan warga bahkan jatuhnya korban jiwa itu. Penumpukan masalah dari hulu dan hilir menjadikan bencana ekologis itu berdampak luas.

“Pola tata ruang juga masuk dalam faktor yang mempengaruhi karena ada beberapa hal seperti daerah-daerah resapan air dan tangkapan air semakin berkurang karena perubahan pola ruang untuk proyek-proyek infrastruktur, industri dan permukiman,” katanya mengutip Mongabay.

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) juga berpengaruh, selain perubahan iklim yang salah satu dampaknya adalah cuaca ekstrem. “Perlu ada evaluasi dari pemerintah daerah terkait bagaimana mitigasi dan adaptasi bencana, serta rehabilitasi daerah-daerah tangkapan dan resapan air serta mengembalikan fungsi DAS.” Lanjut Fahmi.

Fahmi menilai, cuaca ekstrem seperti siklus 50 tahunan bukan satu-satunya penyebab banjir. Fungsi-fungsi hidrologis di wilayah hulu telah kalah oleh kepentingan jangka pendek, hingga tidak mampu menyangga tekanan lingkungan seperti saat curah hujan tinggi. Di hilir, katanya, perubahan alih fungsi pesisir memperparah dampak banjir.

Menengok Masterplan RPJMD Kabupaten Pekalongan dalam RTRW (2019 – 2023)

Dalam Review RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Pekalongan Bab VI Keterpaduan Strategi Pengembangan Kabupaten yang kami lansir dari laman sippa.ciptakarya.pu.go.id mengintegrasikan pengembangan sistem jaringan prasaran sumber air yang meliputi, Jaringan sumber daya air lintas kabupaten; Wilayah sungai; Jaringan irigasi; Jaringan air baku untuk air minum dengan sistem jaringanperpipaan dan non perpipaan; dan Sistem pengendalian banjir.

Pengembangan jaringan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten di wilayah sungai Pemali Comal yang meliputi DAS Sragi Lama dan Sragi Baru, Sengkarang, Kupang, Gabus, Sambong, Sono, Karanggeneng, Boyo, Urang, Kretek, Bugel,Kuripan, dan Kedondong.

Dalam menunjang ketersediaan sumber daya air di Kabupaten Pekalongan juga dikembangkan rencana pengembangan embung dan lumbung air, yaitu: Pembangunan embung pada daerah hulu untuk kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir; Pembuatan area resapan air melalui program konversi lahan tidak produktif untuk pengendalian banjir dan konservasi cadangan
sumber air; Upaya konservasi embung dan lumbung air meliputi: 1) Lumbung air Kapirutan di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi; 2) Lumbung air Kulu di Desa Kulu, Kecamatan Karanganyar; 3) Embung Tracas di Desa Sukoyoso, Kecamatan Kajen; 4) Embung-embung lain yang akan dibangun kemudian.

Selain pengembangan lumbung air tersebut, pengembangan sistem jaringan irigasi berdasarkan tingkatan stakeholder juga diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Pekalongan, yakni :
1) Sistem jaringan irigasi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, lintas kabupaten/kota, meliputi Kaliwadas, Pesantren Kletak, dan Kupang Krompeng; 2) Sistem jaringan irigasi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah utuh kabupaten, meliputi DI Sragi; 3) Sistem jaringan irigasi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi, lintas kabupaten/kota meliputi DI Asem Siketek/Keset; 4) Sistem jaringan irigasi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi, utuh kabupaten meliputi DI Padurekso.

Permasalahan pengguanaan air baku di Pekalongan juga turut menurunkan muka tanah. Kebijakan penting yang akan dilakukan meliputi, Pembersihan bangunan-bangunan yang masuk di area sempadan sungai terutama pada sungai-sungai yang masuk ke kawasan pusat kota maupun kawasan strategis; Pengembangan biopori dan sumur resapan pada kawasan permukiman penduduk di kawasan perkotaan yang padat; Program konversi lahan tidak produktif milik masyarakat sebagai area resapan air dengan pola insentif kepada pemilik lahan; Peningkatan pembangunan bendung atau bendungan di sungai-sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku; Pembatasan penambahan dan penggunaan sumur bor bagi kepentingan non rumah tangga dalam skala besar (industri,
perdagangan, jasa) lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang ada pada wilayah Cekungan Air Tanah di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Tirto; dan Peningkatan pelayanan perpipaan PDAM Tirta Kajen di semua wilayah kota kecamatan hingga 80% yang terlayani dan peningkatan SPAM untuk wilayah perdesaan hingga 60% yang
terlayani.

Rencana pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Pekalongan diarahkan pada upaya perluasan jaringan pelayanan persampahan ke semua wilayah kecamatan yang belum terlayani, seperti Kecamatan Talun, Paninggaran, Kandangserang, Lebakbarang, Petungkriyono, dan Karangdadap. Selain itu secara spesifik dalam arahan pembangunan juga direncanakan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) modern di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong–TPA Wangandowo ditolak warga, sebagai gantinya telah disepakati pembangunan TPA Karangdadap–; penambahan sarana pengangkut sampah; serta pengembangan sistem pengolahan sampah langsung dari sumber sampahndengan metode 3 R (reduce, reuse dan recycle) untuk mengurangi jumlah timbunan sampah; dan Prasarana Pengelolaan Limbah.

Rencana pengembangan prasarana pengelolaan limbah meliputi:
a) Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) untuk mengolah limbah tinja yang ada;
b) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di seluruh wilayah kota kecamatan yang ada di daerah yang dilengkapi dengan jaringan perpipaan; dan
c) Pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat dan pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat.

Secara spesifik, kebijakan pengelolaan air limbah juga tercantum dalam rencana pengendalian berupa ketentuan umu peraturan zonasi yang tertuang dalam Perda RTRW Kabupaten Pekalongan, dimana ketentuan tersebut mengatur rencana sistem pengelolaan limbah yang terkait dengan sistem permukiman yaitu setiap kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan
pengolahan limbah indiv idu untuk menyediakan instalasi dan/atau komunal sesuai dengan
ketentuan teknis yang berlaku.

Perbaikan kawasan bagian hulu atau lindung sebagai area tangkapan air hujan sehingga akan mengurangi aliran air permukaan dan mengurangi debit air sungai pada musim penghujan tetapi pada musim kemarau dapat meningkatkan debit air sungai; Pembuatan sempadan sungai pada kawasan tengah dan hilir sungai; dan Pembuatan saluran yang lebih memadai pada kawasan yang
sering mengalami genangan akibat luapan air sungai.

Namun dalam pengembangannya, Rencana pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten Pekalongan perlu diterapkan tahapan-tahapan penting sebagai berikut : Mendata jaringan drainase di Kabupaten Pekalongan dari segi pengelolan mana yang menjadi wewenang pemerintah pusat,
provinsi dan kabupaten. Mengikutsertakan masyarakat petani dalam pengelolaan dan
pemeliharaan jaringan irigasi yang ada. Membangun irigasi teknis untuk memperluas ketersediaan
lahan sawah abadi. Perbaikan saluran irigasi yang ada yang mengalami kerusakan
untuk menekan kehilangan air. Mengembalikan funsi saluran irigasi yang ada, yang hanya berfungsi debagai saluran irigasi bukan saluran drainase.

Penutup

Bencana ekologis di Kabupaten dan Kota Pekalongan nyata didepan mata. Butuh effort (kerja keras) dan keberpihakan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) untuk mewujudkan masterplan RPJMD Tahun 2019-2023 dengan bersinergi sesuai dengan kewenangan, daerah (pemkot dan pemkab), provinsi dan pusat.

Sebaik apapun rencana, jika tidak dikerjakan, percuma. Warga menunggu aksi nyata penanggulangan banjir dan rob, serta penanganan bencana ekologis yang menghadang. (Bono)

Pekalongan darurat banjir! Catat program jangka pendek, menengah dan panjang penanggulangan

selengkapnya

Layanan Publik

AAf inginkan penanganan banjir Pekalongan secara menyeluruh

by buono on Maret 5, 2021 Layanan Publik banjir pekalongan

Kota Pekalongan, Wartadesa. – Hingga Kamis (04/03) air yang merendam wilayah Kramatsari, Kota Pekalongan belum juga surut. Satu pompa yang beroperasi untuk menyedot air di permukiman warga dan membuangnya ke sungai, belum juga menjadi penyelesai masalah banjir.

Walikota Pekalongan, A Afzan Arslan Djunaid yang akrap disapa Aaf mengungkapkan bahwa penanganan banjir di Kota Batik tidak bisa dilakukan secara sporadis. Ia menginginkan dilakukan secara serius, yakni dilakukan perencanaan matang dan terperinci melalui penyiapan blueprint.

“Gak bisa dilakukan secara sporadis. Melainkan harus ada blueprint atau terkonsep. Makanya diperlukan perencanaan matang dan terperinci,” ujar Aaf, Kamis (04/03).

Aaf meminta seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) segera menyelesaikan blueprint. “Kami meminta kepada OPD terkait bahwasannya blueprint drainase di Kota Pekalongan harus ada dan segera diselesaikan. Perencanaan pembangunan harus memanggil konsultan supaya program pembangunan maupun penanganan banjir ini tepat sasaran, jangan hanya dibangun di wilayah kelurahan A sudah diatasi namun berdampak di kelurahan B, jadi perlu kedua hal tersebut baik blueprint maupun tenaga konsultan berkompeten,” lanjutnya.

Walikota Pekalongan menyebut bahwa pengerjaan dalam mengatasi permasalahan banjir ini tidak boleh setengah-setengah, mengingat program pembangunan ini bersifat multiyears dan berkelanjutan, meski di tengah penyesuaian anggaran daerah yang terbatas, namun program pembangunan dan penanganan banjir yang dilaksanakan berjenjang tersebut harus segera dilakukan.

Menurut Aaf, tiga faktor pendukung dalam penanganan banjir yakni pembenahan sistem drainase yang ditangani secara baik, normalisasi sungai dan pembangunan tanggul-tanggul dan sumur pompa yang perlu dilakukan secara sinergis dari pemerintah daerah hingga level pusat. (Bono)

selengkapnya

Layanan Publik

Perbaikan jeglongan sewu di Pemalang, April mendatang

by buono on Maret 4, 2021 Layanan Publik jalan rusak pemalang

Pemalang, Wartadesa. – Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui DPU TARU bakal memperbaiki 305 ruas ‘jeglongan sewu’ (jalan rusak) pada April mendatang. Hal demikian disampaikan oleh Supriyanto, Plt Kepala DPU Taru.

Dijelaskan, dari 765,72 km jalan kabupaten, sepanjang 432,43 km (56,47%) dalam kondisi baik. Sedangkan sisanya, 333,29 km (43,52%) dalam kondisi rusak.

Menurut Supriyanto, perbaikan jalan dilakukan dengan penambalan sesuai dengan anggaran yang ada dan beberapa ruas jalan ditenderkan atau lelang. “Ada 305 ruas jalan tingkat kabupaten yang akan diperbaiki, tersebar di semua wilayah kecamatan,” kata Supriyanto.

Dia merinci, untuk kondisi kerusakan paling banyak berada di wilayah Kecamatan Pemalang dengan total 111 ruas, lalu Kecamatan Taman ada 61 ruas jalan yang akan diperbaiki, dan untuk di wilayah Kecamatan Petarukan ada 18 ruas.

Kemudian Bodeh ada lima ruas jalan yang diperbaiki, Ampelgading sembilan ruas, Comal 15 ruas, Ulujami 11 ruas.

Selanjutnya, untuk di wilayah Pemalang bagian atas ada Pulosari ada 21 ruas, Belik 16 titik ruas, Randudongkal 12 ruas, Moga 4 ruas, Warungpring 3 ruas, Bantarbolang 6 ruas, dan Watukumpul 13 ruas jalan.

“Untuk itu kami berharap masyarakat dapat mendukung terkait perbaikan jalan ini,” pungkasnya. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Layanan Publik

Pantai Batang berwarna hijau, bagaimana nasib nelayan?

by buono on Maret 2, 2021 Layanan Publik berita batang laut berwarna hijau

Batang, Wartadesa. – Fenomena air laut berwarna hijau di Pantai Batang menjadi pembicaraan hangat di grup media sosial Facebook, Pigura Warga Batang. Sebuah posting dari Lulu Afidah, di grup tersebut mendapatkan respon 4,1 ribu, 857 komentar dan dibagikan sebanyak 11 kali oleh warganet.

Beberapa anggota grup menanggapi dengan ‘guyonan’, Spongebob menumpahkan sirup di Pantai Batang. Beberapa lainnya menanggapi dengan ‘guyonan’ lain, penguasa laut Nyi Roro Kidul yang dikenal dengan pakaian hijau, bertandang ke pantai utara.

Fenomena air laut berwarna hijau, bukan sekali terjadi di Indonesia. Pada 23 Desember 2019 fenomena yang diakibatkan oleh ganggang hijau Noctiluca pernah terjadi di pantai Padang. Tepatnya di Teluk Kabung, Bungus, Sumatera Barat.

Melansir sumber Tempo[dot]co, akademisi Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Dr Hafriandri Damanhuri, fenomena air laut berwarna hijau terjadi akibat perubahan iklim. Suhu yang tidak menentu mempengaruhi arus laut sehingga pergerakan masa air tidak normal. Dan terjadi blooming alga.

Blooming alga merupakan suatu peristiwa ketika jumlah alga yang berada di perairan membludak. Laut berwarna hijau karena alga hijau disinari matahari.

Merebaknya alga hijau, menurut Hafriandri Damanhuri harus segera dibersihkan, karena mempengaruhi kadar oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di laut, seperti ikan dan lain sebagainya.

Pembersihan alga atau fitoplankton dilakukan dengan mengambil alga hijau dari laut ke darat. Dijemur, setelah busuk jangan dibuang ke laut. Untuk penanganan jangka panjang, katanya, menghentikan pembabatan serta penggundulan hutan yang mempunyai peran menjaga iklim global. Kemudian menghentikan pencemaran, serta pembuangan limbah ke laut.

Perubahan iklim dan pencemaran laut turut berkontribusi terhadap kehidupan biota laut. Sebelumnya, akun media sosial Bersihkan Indonesia pada tanggal 19 Desember 2020 memposting foto dengan caption, Kamis 17 Desember 2020 pagi kepada serat.id Munanto mengeluh soal tangkapan ikan para nelayan di Roban Timur, Kelurahan Sengon, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Seperti biasa mereka melaut untuk mencari ikan pagi itu. Namun setelah mereka mengangkat “payang” (jala), bukan hanya ikan yang didapat, tapi batu bara juga terjaring. #BersihkanIndonesia.

Merespon berita di media sosial terkait ‘ikan batu bara’ tersebut, Bupati Batang, Wihaji kemudian mengkonfirmasi hal tersebut kepada pihak PLTU Batang.

Hasil dari konfirmasi Pemkab Batang dengan pihak manajemen PLTU Batang, bahwa kawasan PLTU Batang memiliki lokasi steril yaitu sekitar 2,5 KM dari bibir pantai yang digunakan sebagai kawasan pelabuhan khusus. Para nelayan ataupun pengguna perairan lainnya untuk tidak memasuki dan melakukan aktifitas di kawasan steril tersebut maupun alur pelayaran yang sudah ditetapkan.

Melansir tulisan Ayo Semarang, Konsorsium PLTU Batang, PT BPI belum menjelaskan soal dugaan tercecernya batu bara di laut yang ditemukan nelayan dukuh Roban Timur, Desa Sengon Kecamatan Subah. Dalam rilis yang diterima, Selasa (22/12/2020) GM Community dan Government Relations PT BPI, Ary Wibowo menyebutkan, proyek PLTU Batang saat ini masih dalam proses pembangunan, dimana aktifitas pengiriman batu bara masih sangat terbatas.

“Sebagai objek vital, kawasan PLTU Batang memiliki lokasi steril yaitu sekitar 2,5 KM dari bibir pantai yang digunakan sebagai kawasan pelabuhan khusus. Untuk itu, alat bantu navigasi pelayaran telah dipasang dan dimonitor secara rutin agar memudahkan para nelayan ataupun pengguna perairan lainnya untuk tidak memasuki dan melakukan aktifitas di kawasan steril tersebut maupun alur pelayaran yang sudah ditetapkan,” terangnya.

Melansir laporan Mongabay[dot]co[dot]id, batubara yang digunakan PLTU Batang untuk menghasilkan energi menghasilkan limbah di laut, sehingga hasil laut semakin berkurang. Belum lagi air laut pesisir yang disedot juga akan menyedot hasil laut dan merusak ekosistemnya.

Bupati Batang mengeluarkan peraturan No.532/306/2011 tertanggal 19 September 2011 sebagai perubahan atas Keputusan Bupati Batang No.523/282/2005 tertanggal 15 Desember 2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoto-Roban, Kabupaten Batang.

Keputusan itu bertentangan dengan PP No.26/2010 tentang RTRW Provinsi Jateng 2009-2029, maupun Perda Kabupaten Batang No.7/2011 tentang RTRW Kabupaten Batang 2011-2031 yang menyebutkan kawasan konservasi laut daerah Pantai Ujungnegoro-Roban dengan luas kurang lebih 6.899,74 hektar merupakan kawasan perlindungan terumbu karang dan taman nasional wisata alam laut. (*.*)

Sumber:

https://tekno.tempo.co/read/1287134/air-laut-di-padang-berwarna-hijau-ini-kata-pakar/
https://www.ayosemarang.com/read/2020/12/22/69044/pltu-batang-pengiriman-batu-bara-masih-terbatas
https://www.mongabay.co.id/2015/05/19/nasib-nelayan-dan-petani-batang-di-mega-proyek-energi-kotor/
https://www.wartadesa.net/wihaji-harap-ada-tim-khusus-kaji-dampak-merkuri-pltu-batang/

selengkapnya

Layanan Publik Politik

Aaf prioritaskan penanganan banjir dan rob, Agung benahi infrastruktur

by buono on Februari 27, 2021 Layanan Publik Politik berita pekalongan berita pemalang program 100 hari

Program 100 hari

Pekalongan, Wartadesa. – Afzan Arslan Djunaid (Aaf)-Salahudin, Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan memasukkan penanganan banjir dan rob sebagai program unggulan 100 hari pertama mereka menjabat. Sementara Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo fokus melakukan pembenahan insfrastruktur.

Pasangan Aladin (Aaf-Salahudin) usai dilantik secara virtual oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Jum’at (26/02) mengungkapkan program 100 hari pertamanya, meliputi,

Mewujudkan jalan kota yang bebas berlubang, penanganan sampah, penanganan kesehatan gizi buruk, pengaturan lalu lintas yang berpedoman pada keselamatan pengendara dan peningkatan perekonomian masyarakat, permasalahan penanganan banjir dan rob, pendidikan di masa pandemi Covid-19,dan penanganan Covid-19 di masyarakat,serta permasalahan-permasalahan serius lainnya yang harus segera dituntaskan.

“Kami tidak ingin muluk-muluk dalam membuat program 100 hari kerja yang bisa kita realisasikan saja. Mudah-mudahan dengan sinergitas dan komunikasi yang sudah terjalin baik antara pemerintah pusat, provinsi, daerah, Forkopimda, dalam 100 hari kerja ke depan bisa segera terwujud dengan baik,” kata Aaf.

Terkait penanganan banjir dan rob, Aaf menyebut bahwa penanganan dilakukan bersama-sama pemerintah pusat, pemprov dan pemda. “Pemkot membangun dan memperbaiki sistem drainase, Pemprov sudah berkomitmen untuk memperbaiki sungai-sungai, dan Pemerintah Pusat menyiapkan penanganan dari sisi tanggul-tanggul raksasa yang ada,” papar Aaf.

Menurut Aaf upaya penyelesaian masalah banjir di Kota Pekalongan yang perlu ditekankan adalah koordinasi persiapan menghadapi musim penghujan dan antisipasi terjadinya musibah banjir sejak dini ini yang menjadi hal paling utama agar bisa menekan risiko dan dampak yang ada.

Program 100 hari Bupati Pemalang

Sementara itu Bupati Pemalang terpilih, Mukti Agung Wibowo lebih memprioritaskan pembenahan infrastruktur. “Dalam 100 hari kerja, kami akan lebih fokuskan infrastruktur karena dengan penataan infrastruktur ini, semua kegiatan bisa berjalan dengan baik,” kata Mukti Agung di Pendapa Pemkab Pemalang.

Dia mengatakan, apa yang akan dilakukannya ini diharapkan bisa membawa perubahan di Kabupaten Pemalang.

Mukti Agung juga mengingatkan masyarakat Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap penularan Covid-19 yang hingga kini belum berakhir. “Pemerintah saat ini tengah melakukan PPKM mikro, mari kita dukung, mari kita laksanakan agar bisa berjalan dengan baik untuk melawan pandemi,” katanya. (Bono)

selengkapnya

Layanan Publik

Mobil Damkar Terperosok di Kandangserang, Akses Jalan Rawan Kembali Disorot

Titik Terang Jembatan Kedungpatangewu: Tim Provinsi Turun Survei, Pemdes Berharap Mimpi Puluhan Tahun Segera Terwujud

Meniti ‘Napas’ di Atas Sengkedan Bambu: Jembatan Darurat Kedungpatangewu dan Janji Manis yang Tak Kunjung Menyeberang

Kursi Kosong dan Ruang Pelayanan yang Sepi di Desa Dadirejo

Musim Kemarau Tiba, Bau Menyengat Limbah Cucian Jins Kembali Resahkan Warga Pegaden Tengah Pekalongan

Dampak Kemarau Panjang, Warga Wonopringgo ‘Serbu’ Bantuan 5.000 Liter Air Bersih

AMPP gelar aksi tambal Jeglongan sewu di Pemalang

PPKM Mikro Kota Pekalongan diperpanjang hingga 22 Maret

Ajak anak ke Pasar Batang kini lebih asik, ada ruang bermain anak

Belum lengkap, calon Perangkat Desa Rogoselo diminta lengkapi data

Butuh 50 tahun selesaikan RTLH di Batang

Bencana ekologis di Pekalongan perlu penanganan serius dan terintegrasi

AAf inginkan penanganan banjir Pekalongan secara menyeluruh

Perbaikan jeglongan sewu di Pemalang, April mendatang

Pantai Batang berwarna hijau, bagaimana nasib nelayan?

Aaf prioritaskan penanganan banjir dan rob, Agung benahi infrastruktur