Layanan Publik Arsip — Laman 34 dari 114

Ratusan warga Kecamatan Kajen ambil BST di GPU

by buono on Februari 18, 2021 Layanan Publik bertia pekalongan bst Kajen

Kajen, Wartadesa. – Ratusan KPM (keluarga penerima manfaat) BST (Bantuan Sosial Tunai) Kecamatan Kajen, Pekalongan menerima penyaluran bantuan yang digelar di GPU (Gedung Pertemuan Umum) Kajen, 16 hingga 18 Pebruari 2021.

Adapun Desa yang menerima antara lain Desa Tambakroto 77 KPM, Desa Sinangohprendeng 117 KPM, Desa Sabarwangi 100 KPM, Desa Wonorejo 55 KPM, Desa Tanjungkulon 76 KPM, Desa Sambiroto 109 KPM, Desa Sankanjoyo 68 KPM, Desa Pekiringanageng 79 KPM dan Desa Sokoyoso 64 KPM.

Dalam rangka menjamin penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) agar tepat Sasaran Kapolsek Kajen Iptu Isnovim menerjunkan anggotanya untuk melaksanakan pengamanan, Rabu (17/2/2021).

Kegiatan Pengamanan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 11 tahun 2021 Kec. Kajen Kab. Pekalongan tersebut dimulai pukul 07.30 wib bertempat di GPU Kajen Kab. Pekalongan, dengan personil pengamanan anggota Polsek Kajen Bripka Yuli Setyawan, dan Bripka Nifi Suharto.

Sebelum pelaksanaan penyaluran BST, Bripka Yuli terlebih dahulu memberikan himbauan kepada panitia dan warga masyarakat agar menerapkan Protokol Kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19.

Kapolsek Kajen mengatakan bahwa kegiatan Pengamanan penyaluran BST yang dilakukan oleh personel Polsek Kajen ini berlangsung selama tiga hari dari hari kemarin tanggal 16 Februari 2021 hingga besok tanggal 18 Februari 2021, semoga kegiatan ini berjalan lancar dan penyaluran BST tepat sasaran” tutur Kapolsek. (Hms linggo)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

PPKM Mikro Kota Santri, tiga desa masuk zona merah

by buono on Februari 15, 2021 Kesehatan Layanan Publik berita pekalongan ppkm mikro

Kajen, Wartadesa. – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerapkan PPKM Mikro sejak 9-22 Pebruari 2021. Penerapan pembatasan wilayah berskala RT/RW ini diterapkan di seluruh desa dengan melihat perkembangan kasus Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Setiawan Dwiantoro mengungkapkan, hingga tanggal 12 Pebruari 2021, terdapat tiga desa yang masuk zona merah di Kota Santri.

Tiga desa tersebut yakni, Desa Yosorejo di Kecamatan Siwalan, Desa Kaliombo di Kecamatan Paninggaran, dan Desa Watugajah di Kecamatan Kesesi. Ujar Setiawan.

Setiawan menambahkan, hingga saat ini 16 Kecamatan ditemukan kasus aktif Covid-19, yakni Kecamatan Siwalan, Wonokerto, Wiradesa, Tirto, Sragi, Bojong, Buaran, Kedungwuni, Karangdadap, Wonopringgo, Karanganyar, Doro, Kesesi, Kajen, Paninggaran, dan di Kecamatan Kandangserang.

Sementara tiga kecamatan yang tidak ditemukan kasus Covid-19 adalah Kecamatan Petungkriyono, Talun, dan Kecamatan Lebakbarang. Tutur Setiawan.

Data Dinas Kesehatan, 2000 kasus Covid-19 di Kota Santri, meliputi , 283 orang menjalani isolasi mandiri, 74 orang dirawat, 97 orang meninggal dunia, dan 1.546 orang sembuh. (Bono)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Isolasi mandiri di desa atau kabupaten bakal dapat insentif 1 juta

by buono on Februari 15, 2021 Kesehatan Layanan Publik berita batang ppkm mikro

Batang, Wartadesa. – Pemerintah Kabupaten Batang bakal menggelontorkan insentif sebesar Rp 1 juta bagi warga positif Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri di gedung yang disiapkan oleh desa maupun oleh pemkab. Demikian disampaikan oleh Bupati Batang, Wihaji, Senin (15/02).

”Saya pastikan kita tidak kasih insentif Rp 1 juta untuk orang yang positif yang tidak mau diisolasi oleh pihak desa maupun Pemkab Batang,” ujar Wihaji.

insentif Rp 1 juta tesebut menurut Wihaji dipergunakan untuk biaya operasional keluarga Rp 500 ribu dan Rp 500 ribu untuk operasional di tempat isolasi saja.

Orang nomor satu di Kota Batang Berkembang tersebut mengatakan bahwa selama ini isolasi mandiri dirumah, dinilai tidak efektif. “Karena faktanya setelah kita cek di lapangan isolasi mandiri di rumah tidak efektif, tidak ada yang mengecek pergi ke mana dan tetap menerima tamu,” kata Wihaji.

Menurutnya, klaster keluarga, saat ini di Batang menjadi pemicu tingginya angka Covid-19. Sehingga kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan 3M dan 3T tetap dilakukan sampai proses vaksinasi di Kabupaten Batang dilakukan secara menyeluruh, lanjut Wihaji.

Pemkab Priotiraskan 50 RT PPKM Mikro

Sementara itu, pelaksanaan PPKM Mikro di Kabupaten Batang, 50 RT dari total 93 desa menjadi prioritas. Hal tersebut berdasarkan i SE Bupati Batang No. 443.5/0106/2021 tentang PPKM berbasis Mikro di Kabupaten Batang.

Camat nantinya diminta untuk melakukan pelacakan kasus di tingkat desa atau kelurahan dan memonitoring pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri dengan memerankan jogo tonggo.

Kecamatan juga harus berkoordinasi dengan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk mempercepat penyembuhan dan memutus penularan dan melakukan pelaporan kepada Posko Kabupaten Batang secara regular. (Bono)

selengkapnya

Dana Desa Layanan Publik Sosial Budaya

Kecamatan Karangdadap gelar Musrenbang

by buono on Februari 5, 2021 Dana Desa Layanan Publik Sosial Budaya berita pekalongan musrenbang

Karangdadap, Wartadesa. – Bertempat di Pendopo Kec. Karangdadap, Rabu, 3 Pebruari 2021 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Karangdadap Tahun 2021 untuk Penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022. Kegiatan tersebut dihadiri Unsur Forkompimcam lengkap, Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari Dapil IV, Kepala Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si. beserta stafnya, Kasi/Kasubag Kantor Kec. Karangdadap, Ka. Puskesmas, Korluh Pertanian, Korwil Bidang Pendidikan, Korlap KB,Kepala KUA, dan Kades se Kec. Karangdadap.

Forum Musrenbang Tahun 2021 ini adalah merupakan amanat Undang – Undang tentang Perencanaan Suatu Negara, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa. Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022.

Pelaksanaan Musrenbang ini bertujuan mendapatkan masukan, sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan kecamatan dengan program prioritas OPD di Tingkat Kab. Pekalongan, yang memerlukan dukungan pendanaan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD provinsi maupun APBN. disamping itu, diharapkan pelaksanaan Musrenbang ini menjadi media interaktif bagi segenap stakeholders di tingkat kecamatan untuk menetapkan program dan kegiatan kecamatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang akan datang.

Musrenbang ini merupakan bagian dari proses perencanaan dalam kerangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Pekalongan yakni “ TERWUJUDNYA KABUPATEN PEKALONGAN YANG SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI LOKAL “. demikian disampaikan oleh Abdul Qoyyum, SH., selaku Camat Karangdadap dalam sambutannya.

Disamping itu Camat Karangdadap juga menyampaikan beberapa potensi wilayah, permasalahan yang ada selama ini di wilayah dan sekaligus juga usulan kegiatan, baik usulan skala tingkat Kecamatan maupun usulan yang berasal dari Desa – desa yang diperoleh dan disepakati pada Forum sebelumnya yaitu Forum Pra Musrenbang Kecamatan yang sudah dilaksanakan pada hari Jum’at, 29 Januari 2021, yaitu 10 Prioritas Usulan Kegiatan Kecamatan Karangdadap Tahun 2022.

Musrenbang kali ini memang berbeda dengan kegiatan pada tahun- tahun sebelumnya, disamping peserta juga dibatasi, karena dilaksanakan di musim Pandemi Covid-19 yang belum berakhir, dimana setiap desa hanya diwakili oleh satu orang peserta yaitu Kepala Desa, juga didahului dengan kegiatan Pra Musrenbang, yang mana pada pelaksanaan di tahun sebelumnya tidak pernah diadakan, juga adanya pembatasan usulan yang menjadi skala prioritas kegiatan, dimana setiap kecamatan hanya diwajibkan atau dibatasi untuk mengajukan 10 prioritas usulan kegiatan yang mana 10 prioritas usulan tersebut sudah dimusyawarahkan dan disepakati oleh para Kepala Desa pada pelaksanaan kegiatan di Pra Musrenbang sebelumnya.

Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang kali ini juga tetap dengan mentaati dan mematuhi Protokol kesehatan yaitu 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) serta sebelum masuk tiap peserta juga diukur suhu tubuhnya.

( ) , :
1. Pengaspalan Jalan Poros Desa yang menghubungkan desa Logandeng dengan Desa Jrebengkembang (Rp.350.000.000,-).
2. Pembangunan Senderan di Dukuh Kedolon Desa Jrebengkebang (Rp. 250.000.000,-).
3. Pembangunan Pintu Air di Dukuh Rowoputih Desa Pagumenganmas (Rp.200.000.000,-).
4. Pembangunan Senderan Talud Sungai, di Dukuh Krajan Desa Kedungkebo (Rp. 500.000.000,-).
5. Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten, di Dukuh Ngasem dan Dukuh Kaligawe, Desa Kaligawe (Rp. 450.000.000,-).
6. Pembangunan Bronjong Kali Kupang di Dukuh Guntur Desa Karangdadap (Rp. 250.000.000,-).
7. Pembangunan Bronjong Kali Kupang di Desa Kalilembu atau Barat Kantor Polsek Karangdadap (Rp. 450.000.000,-).
8. Pembangunan Bronjong Kali Kupang di Dukuh Sliban dan Dukuh Pentol Desa Pangkah di lingkungan Pemukiman warga (Rp.860.000.000,-).
9. Pembangunan Bronjong Talud Penahan Tebing Sungai di Dukuh Rowobulus Wetan Desa Kebonrowopucang (Rp.300.000.000,-).
10. Pembangunan Bronjong Sungai di Dukuh Wora Wari Desa Kebonsari (Rp.250.000.000,-).

Disamping 10 Prioritas Usulan tersebut, Forum Musrenbang Kecamatan kali ini juga mengusulkan program kegiatan yang mendesak untuk segera ditangani dan dilakukan pengerjaannya, antara lain :
1. Perbaikan jalan kabupaten dari Kalilembu, Pangkah, Kebonsari sampai dengan Watusalam Kecamatan Buaran, yang kondisinya sudah sangat parah dan butuh perbaikan segera.
2. Pelebaran jalan protocol atau jalan utama dari Kedungwuni menuju Karangdadap, Karangdadap menuju arah Buaran dan dari perempatan Karangdadap menuju arah Jembatan Guntur perbatasan dengan Kab. Batang.
3. Pemasangan LPJU dari Perbatasan Kecamatan Doro sampai ke Perempatan Karangdadap ( saat ini LPJU yang ada masih minim, terutama, jalur dari Kedungkebo ke Perbatasan Doro ).
4. Program Penataan wilayah Ibukota Kecamatan Karangdadap, perlu dibangun trotoar atau pedestrian jalan, untuk mendukung program Adipura, terutama juga penataan wilayah sekitar pasar desa Karangdadap.
5. Masih minimnya marka jalan dan rambu – rambu alu lintas (traffic light), utamanya pengadaan Trafic Light di perempatan jalan Karangdadap. (Rencana Pengadaan Trafic Light di Tahun 2020 tidak jadi karena adanya Refocusing Anggaran).
6. Perluasan Bangunan Gedung Puskesmas Induk Karangdadap. (usulan dari pihak Puskesmas Karangdadap), kondisi sekarang dengan volume pasien yang semakin banyak dipandang kurang representativ.
7. Rehab sedang Gedung Kantor Kecamatan Karangdadap (bangunan sebelah utara sudah mengkhawatirkan/kayu kuda – kuda rangka atap sudah lapuk dimakan rayap).
8. Peningkatan Status Pos Koramil Kecamatan Kedungwuni menjadi Kantor Koramil Kecamatan Karangdadap, sejalan dengan perkembangan wilayah serta pembangunan Rumah Dinas Danramil dan Anggota Koramil Karangdadap.
9. Peninggian dan Pavingisasi serta pembangunan saluran drainase Halaman Kantor Kecamatan Karangdadap.

Alhamdulillah musrenbang tingkat Kecamatan Karangdadap ini dihadiri oleh 10 orang dari 11 orang anggota DPRD Kab. Pekalongan yang berasal dari Dapil IV (Karangdadap, Kedungwuni, Wonopringgo dan Buaran), dimana para anggota DPRD tersebut berkomitmen untuk ikut mengawal usulan kegiatan hasil musrenbang Tingkat Kecamatan Karangdadap ini dan juga siap memberikan dan menyalurkan dana aspirasinya ke Dapil masing-masing, termasuk untuk kemajuan Kec. Karangdadap. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

600 warga Pekalongan bakal divaksin, ditandai dengan barkode

by buono on Januari 30, 2021 Kesehatan Layanan Publik berita pekalongan vaksinasi covid-19

Kajen, Wartadesa. – Usai vaksinasi Covid-19 bagi tenaga kesehatan (nakes) di Kota Santri, Pemkab Pekalongan akan melakukan vaksinasi kepada warga. Total warga yang tedata sebanyak 605.991 orang. Nantinya warga yang sudah divaksin akan mendapatkan barkode sebagai bukti bahwa ia sudah divaksin.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Setiawan Dwi Antoro, beberapa waktu lalu. Ia mengungkapkan bahwa vaksinasi kepada warga, gratis, “vaksin Covid-19 ini gratis, dibiayai oleh Pemerintah. Pelayanan vaksinasi berada di Pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas),” ujarnya.

Vaksinasi perdana dilakukan pada tanggal 25 Januari 2021 di RSUD Kesesi, diikuti Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, Kapolres Pekalongan, Dandim 0710 Pekalongan, Ketua DPRD, Kajari, Ketua MUI, FKUB, KNPI, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Dilanjutkan dengan vaksinasi tenaga kesehatan di berbagai Puskesmas se- Kabupaten Pekalongan.

208 Nakes Kota Pekalongan belum divaksin

Sementara itu, vaksinasi di kota Pekalonan tahap I, putaran pertama tanggal 25-28 Januari 2021 menyisakan 208 tenaga kesehatan yang belum menjalani vaksinasi lantaran memiliki komorbid (penyakit penyerta) maupun sakit. Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekalongan, dr Slamet Budiyanto, Jum’at (29/01).

“Secara kumulatif sekitar 200 an nakes yang belum melakukan vaksinasi, kami beri waktu dua hari agar seluruh puskesmas dan RS untuk mengecek kembali. Sehingga, bagi yang sudah terdaftar dan sudah mendapatkan e-tiket namun belum melakukan vaksinasi untuk segera dilakukan pelacakan dan dihubungi untuk mendapatkan vaksinasi bisa di RS maupun puskesmas,” tutur Budiyanto.

Menurut Budiyanto sebanyak 2.334 tenaga kesehatan (nakes) atau sekitar 74.43% telah disuntik vaksin Covid-19 dari total sasaran 3.144 nakes. Menurutnya hingga saat ini belum ada nakes atau tokoh masyarakat yang divaksin mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) berat ataupun gejala serius.

Vaksinasi putaran kedua akan dilakukan mulai tanggal 8 Pebruari mendatang dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan. (Bono)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

ODHA di Pemalang kebanyakan berusia 15 sampai 45 tahun

by buono on Januari 5, 2021 Kesehatan Layanan Publik berita pemalang HIV/AIDS

Pemalang, Wartadesa. – Meski mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, kasus HIV/AIDS di Kota Ikhlas masih tinggi. Data Dinas Kesehatan Pemalang mencatat bahwa pada 2019 tercatat 143 ODHA (orang dengan HIV/AIDS), sedang tahun 2020 sebanyak 107 kasus.

Menurut Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2PM) Dinkes Pemalang, Surip, usia penderita AIDS antara 15-45 tahun. “Usia tertinggi, yang paling banyak itu usia 15 sampai 45 tahun, ada 94 kasus. Bahkan yang kurang satu tahun pun ada, itu penularan dari orang tua ke anak,” katanya, Selasa (05/01).

Surip menyebut bahwa kebanyakan dari penderita AIDS adalah laki-laki, yakni 68 orang, dengan penyebab utama perilaku seks beresiko, gonta-ganti pasangan seks. “107 kasus HIV/AIDS di Pemalang dengan rincian 68 laki-laki dan 39 perempuan. Penularannya, mayoritas melalui perilaku seks berisiko, berganti-ganti pasangan. Untuk anak-anak, biasanya ditularkan dari ibu korban yang notabene positif HIV/AIDS.” lanjutnya.

HIV/AIDS dapat diketahui dengan tes reagen tiga tahapan, “tes tahapan pertama sudah bisa dilakukan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Pemalang. Tes kedua dan ketiga, masih terbatas di 11 puskesmas dan rumah sakit,” lanjutnya.

Menurut Surip, pihaknya melakukan penyuluhan ke masyarakat dan sekolah untuk melakukan voluntary test dengan harapan mencari suspect. Untuk menjaga privasi penderita HIV/AIDS, data mereka dijamin kerahasiaanya. “Jadi ketika ada yang reaktif nanti konselor yang memanggil, untuk tes kedua dan ketiga. Kalau positif diobati, obatnya gratis,” katanya. (Buono)

selengkapnya

Layanan Publik

Normalisasi, puluhan jembatan dan bangunan bakal dibongkar

by buono on Januari 5, 2021 Layanan Publik berita pemalang bulakan irigasi

Pemalang, Wartadesa. – Puluhan bangunan termasuk jembatan yang berada diatas sungai Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Pemalang, bakal dibongkar. Bangunan tersebut masuk dalam Daerah Irigasi (DI) desa setempat dan dituding sebagai penyebab terjadinya banjir yang kerapkali datang saat turun hujan.

Pemdes setempat bersama DPUPR dan Satpol PP Kabupaten Pemalang melakukan tinjauan lapangan, Senin (04/01) sebelum pelaksanaan normalisasi sungai Desa Bulakan.

Hadirnya tim survey normalisasi sungai mendapat penolakan dari puluhan warga yang bangunannya bakal dirobohkan. Mediasi digelar pada hari ini, Selasa (05/01) dengan melibatkan pemilik bangunan, warga sekitar sungai, Satpol PP, DPUPR Kabupaten Pemalang dan Muspika Belik.

Dalam mediasi yang dihelat di balaidesa setempat, Plt Kepala Satpol PP Pemalang, Sukisman menyampaikan bahwa fungsi irigasi atau pengairan tidak bisa dirubah dengan mendirikan bangunan diatasnya. “Apapun alasannya Perda dari PU yaitu tidak boleh merubah fungsi sungai dengan mendirikan bangunan dalam bentuk apapun.” Ujarnya.

Sukisman menambahkan, pada 20 Pebruari 2020 terlah disepakati pembongkaran mandiri oleh pemilik bangunan. Ia memberikan toleransi kepada para pemilik bangunan untuk membongkar sendiri sampai tenggat 30 Januari 2021.

“Dari sisi moral, tidak bisa dibenarkan jika ada beberapa warga yang menikmati ini namun menyebabkan 3 RT kebanjiran. Maka dari itu pihak Pemdes harus bisa memprioritaskan kemaslahatan umat, ” ujar Sukisman.

Sri Larasati, salah seorang pemilik bangunan mengaku pada audiensi sebelumnya ia tidak diundang. “Saya keberatan dan semua yang hadir di sini juga keberatan, kenapa rapat kemarin saya tidak diundang lalu diputuskan begitu saja, ini namanya kan sepihak, ” ujarnya.

Sigit Purnomo, Kepala Desa Bulakan mengungkapkan bahwa mediasi tersebut merupakan kali kedua. Sebelumnya mediasi digelar pada 22 Pebruari 2020. “Namun sampai saat ini hal tersebut (kesepakatan bersama untuk membongkar bangunan) belum dilaksanakan, sedangkan saat hujan masih terjadi banjir makanya hari ini kita mengadakan musyawarah lagi,” ujarnya.

Sedikitnya, ada 20 bangunan yang berada di atas saluran irigasi, berupa jembatan, dapur, teras dan garasi warga. (Buono)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Layanan persalinan Puskesmas Kedungwuni II tutup 10 hari

by buono on Desember 18, 2020 Kesehatan Layanan Publik puskesmas kedungwuni II

Kedungwuni, WartaDesa. – Pelayanan persalinan di Puskesmas Kedungwuni II, Jalan Raya Tangkil Kulon, Kedungwuni, Pekalongan ditutup untuk jangka waktu 10 hari sejak 19 hingga 29 Desember 2020 mendatang. Tutupnya layanan tersebut tertuang dalam pengumuman yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Puskesmas Kedungwuni II, dr. Noor Endah Artanti.

Dalam pengumuman penghentian layanan persalinan di Puskesmas Kedungwuni II tersebut dijelaskan bahwa hasil uji swab pada tanggal 18 Desember 2020, terdapat tambahan staf yang terkonfirmasi positif korona.

Tertulis dalam pengumuman tersebut, tiga dari 15 bidan yang ada sedang sakit, sehingga Puskesmas Kedungwuni II kekurangan tenaga kesehatan.

“Berkaitan dengan hasil swab tersebut, saat ini kami mengalami kekurangan tenaga bidan. Sebagai informasi bahwa bidan Puskesmas Kedungwuni II, 15 bidan dengan hasil swab diatas ada tiga bidan kami yang sedang sakit, maka bidan yang aktif hanya sembilan orang untuk melakukan layanan rumah bersalin 24 jam. Maka kami mohon ijin menutup persalinan selama 10 hari,” demikian bunyi pengumuman tersebut. (Bono)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik Pendidikan

Pembelajaran tatap muka di Batang bulan depan belum diijinkan

by buono on Desember 16, 2020 Kesehatan Layanan Publik Pendidikan Batang kbm tatap muka

Batang, WartaDesa. – Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Batang pada Januari 2021 mendatang belum diperkenankan. Meski Kemendikbud memperbolehkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka pada semester genap, namun hal tersebut diserahkan kepada pemda masing-masing.

“Kami belum izinkan sekolah tatap muka untuk kecamatan Batang, Limpung, Tulis dan Warungasem,” ujar Mukhlasin, Kepala Dinkes Kabupaten Batang, Selasa (15/12).

Mukhlasin menyebut bahwa pelaksanaan KBM tatap muka ditunda lantaran kasus Covid-19 di kota dengan julukan Batang Berkembang ini masih belum bisa dikendalikan.

“Kalau melihat kondisi, apalagi Batang kota yang jumlah kasus hampir 146 orang positif dari 336 orang positif yang isolasi mandiri. Maka saran saya jangan dulu sekolah tatap muka,” lanjutnya.

Meski demikian, beberapa sekolah sudah menggelar KBM tatap muka dengan membatasi jumlah siswa dan menerapkan protokol kesehatan. Namun Mukhlasin menyarankan agar sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka menunda, sembari mengunggu vaksinasi. “Sebenarnya lebih baik jangan dulu, nanti nunggu vaksinasi saja sekolah tatap muka,” tuturnya.

Kondisi terkini jumlah warga terkonfirmasi positif korona di Batang mencapai 1.724 orang, 52 orang dirawat di rumah sakit,336 orang isolasi mandiri, sembuh 1.253 orang dan meninggal dunia 81 orang dan dirujuk 2 orang. (Bono)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Pandemi Covid-19, jumlah warga miskin Kota Santri naik, angka stunting 21%

by buono on Desember 15, 2020 Kesehatan Layanan Publik kemiskinan Kota Santri stunting

Raih Peringkat 2 Penanganan Stunting

Kajen, WartaDesa. – Pagebluk (pandemi) Covid-19 menjadi pemicu naiknya jumlah warga miskin di Kota Santri.Jika pada 2019 angka kemiskinan Kabupaten Pekalongan pada kisaran 9,71 persen, saat ini jumlahnya naik mencapai 10,19 persen.

Demikian disampaikan oleh Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar yang hadir mendampingi wakil bupati dalam acara penyerahan penghargaan pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting terintegrasi kabupaten/kota tahun 2020 di Semarang.

Menurut Yulian, naiknya angka kemiskinan tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama pemerintah daerah dan warga. ”Tentu saja ini menjadi PR bersama, antara pemerintah dan masyarakat di masa pandemic dengan segala keterbatasan, memang harus kita fokuskan perencanaan pembangunan dalam upaya penurunan angka kemiskinan,” ujarnya.

Yulian Akbar mengungkapkan bahwa angka stunting di Kota Santri turun dibandingkan pada tahun 2016. Menurutnya, angka stunting di kabupaten Pekalongan tahun 2016 di kisaran 32-33 %, tahun 2019 sudah di level 21 %. “Ini percepatan capaian yang cukup bagus dan kita mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi terkait dengan capaian evalensi stunting,“ ujarnya.

Turunnya angka stunting di Kota Santri menorehkan prestasi, untuk kesekian kalinya kembali menerima penghargaan. Kabupaten Pekalongan mendapat penghargaan terkait kinerja aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting terintegrasi tingkat Jawa Tengah, dan berada di peringkat ke-2 (dua).

Penghargaan secara simbolis ini diserahkan Pj Sekda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dr. Prasetyo Aribowo. kepada wakil bupati Pekalongan Arini Harimurti, di ruang rapat lantai VI.A Bappeda Provinsi Jawa Tengah. (Bono)

selengkapnya

Layanan Publik

Mobil Damkar Terperosok di Kandangserang, Akses Jalan Rawan Kembali Disorot

Titik Terang Jembatan Kedungpatangewu: Tim Provinsi Turun Survei, Pemdes Berharap Mimpi Puluhan Tahun Segera Terwujud

Meniti ‘Napas’ di Atas Sengkedan Bambu: Jembatan Darurat Kedungpatangewu dan Janji Manis yang Tak Kunjung Menyeberang

Kursi Kosong dan Ruang Pelayanan yang Sepi di Desa Dadirejo

Musim Kemarau Tiba, Bau Menyengat Limbah Cucian Jins Kembali Resahkan Warga Pegaden Tengah Pekalongan

Dampak Kemarau Panjang, Warga Wonopringgo ‘Serbu’ Bantuan 5.000 Liter Air Bersih

Ratusan warga Kecamatan Kajen ambil BST di GPU

PPKM Mikro Kota Santri, tiga desa masuk zona merah

Isolasi mandiri di desa atau kabupaten bakal dapat insentif 1 juta

Kecamatan Karangdadap gelar Musrenbang

600 warga Pekalongan bakal divaksin, ditandai dengan barkode

ODHA di Pemalang kebanyakan berusia 15 sampai 45 tahun

Normalisasi, puluhan jembatan dan bangunan bakal dibongkar

Layanan persalinan Puskesmas Kedungwuni II tutup 10 hari

Pembelajaran tatap muka di Batang bulan depan belum diijinkan

Pandemi Covid-19, jumlah warga miskin Kota Santri naik, angka stunting 21%