close
fpb

Kajen, Wartadesa. – Forum Pekalongan Bangkit (FPB) menunda rencana aksi demo terkait kasus Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tengah diusut pihak Polres Pekalongan. Kasus dugaan penyelewengan BNPT di Kota Santri ramai diperbincangkan di media sosial, setelah media arus utama, Radar Pekalongan menurunkan berita cetak bertajuk BPNT DIDUGA BERMASALAH, terbit Kamis 24 Oktober 2019.

Penundaan demo oleh FPB dikatakan oleh Subkhi yang akrab disapa Usup, lantaran mempertimbangkan berbagai aspek. Ia mengaku sedang melakukan pendalaman lebih lanjut terkait masalah BPNT  dengan melakukan komunikasi antar lembaga.

Usup menambahkan bahwa pihaknya segera menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan dengan tembusan kepada Bupati Pekalongan dan instansi terkait guna memperoleh informasi yang lebih kongkrit.

FPB, Selasa (29/10) siang, langsung menggelar pertemuan eksponen penggiat FPB dan berkomunikasi dengan Sony Yulianto, penggiat FPB di Jakarta untuk berkonsultasi dengan lembaga terkait di Jakarta.

Usup Selasa siang juga segera menggelar pertemuan eksponen aktivis FPB guna membahas hal ini serta berkomunikasi dengan Sony Yulianto salah satu eksponen FPB yg tengah berada di Jakarta guna berkonsultasi dengan lembaga terkait program ini di Jakarta.

Melalui komunikasi media sosial WhatsApp, terungkap Sony berencana mendiskusikannya dengan Indonesia Corruption Wacth (ICW) serta mengkonsultasikannya ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri di Jakarta, karena persoalan ini telah ditangani institusi Polri di Polres Kajen.

Dihimpun dari harian cetak Radar Pekalongan yang terbit pada Kamis, 24 Oktober 2019, Koran Pekalongan tersebut menurunkan tulisan Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT ) di Kabupaten Pekalongan, diduga bermasalah.  Program Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut diindikasikan ada penyelewengan dan dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk meraih keuntungan.

Hasil pindian (scan) harian Radar Pekalongan, Kamis (24/10)
Hasil pindian (scan) harian Radar Pekalongan, Kamis (24/10) halaman lanjutan

Laporan dari Tribunnews Jateng pada Senin, 28 Oktober 2019 20:10 menulis, penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Pekalongan, diduga bermasalah.

Program Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut diindikasikan ada penyelewengan dan dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk meraih keuntungan.

Data yang dihimpun Tribunjateng.com dari berbagai sumber, program BPNT dilaksanakan sejak Oktober 2018 sampai Maret 2019.

Bantuan tersebut didroping oleh salah satu koperasi yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Kemudian bantuan pangan tersebut berupa beras dengan tiap KPM 10 kilogram didistribusikan ke penerima melalui transfer ke ATM atau KKS.

Setelah ditransfer melalui EDC, selanjutnya bukti ditukar beras yang sebelumnya didroping ke e-Warung Gotong Royong di masing-masing kecamatan yang dikelola oleh KPK PKH.

Adapun tiap KPM menerima bantuan beras seberat 10 kilogram perbulan dengan harga Rp 11 ribu perkilogram.

Sementara, realitasnya perkilogram tiap KPM dikenai harga Rp 10.100.

Sedangkan selisih harga Rp 900 menjadi keuntungan e-Warung.

Sehingga tiap e-Warung dalam sebulan mendapat keuntungan dari KPM Rp 9.000.

Padahal penerima KPM di Kabupaten Pekalongan sekitar 50 ribu jiwa.

“Padahal harga beras yang dibagikan ke KPM Rp 10.100. Namun kualitas beras kurang bagus. Untuk selisih uang tidak dibagikan pada KPM,” kata sumber yang enggan disebutkan namanya, Senin (28/10/2019).

Padahal pada awal pembagian bantuan tiap KPM ada paketan telur, namun dikarenakan kualitas kurang bagus dan banyak yang berbau entah mengapa telur selanjutnya tidak ada lagi.

Sementara itu, Radar Pekalongan kembali menurunkan tulisan terkait BNPT pada Senin (28/10) bahwa Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan mengklaim dalam penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) bagi rakyat miskin sudah sesuai prosedur. Hal itu ditegaskan Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Siti Masruroh didampingi Kabid dan Kasi di Aula Kantor setempat, Senin (28/10).

Menurutnya, dalam penyaluran program BPNT semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Nilai beras yang disalurkan sesuai yakni seratus sepuluh ribu untuk 10 kilonya.

Kalaupun ada ketidakberesan pihaknya langsung melakukan pengecekan dari kedatangan truk beras hingga sampai ke distribusi beras. “Semuanya sesuai. Tidak ada beras yang jelek ke penerima program ini,” tegasnya.

Dirinya bahkan beberapa kali menolak kedatangan truk pengangkut beras dengan kulitas jelek. Setidaknya ada tiga kali ditolak karena berasnya jelek dan disuruh suplayer untuk mengembalikan dan menukar yang bagus.

Adapun ketika diwawancarai sejumlah awak media ia mengaku cukup terkejut. Namun apabila ada permasalahan dalam menyalurkan dipermasalahkan lagi karena semua pihak untuk bisa mengecek secara langsung, bagaimana program Bantuan Pangan Non Tunai.

“BPNT di Kabupaten Pekalongan yang sudah berjalan sejak Oktober 2018 sampai saat ini berarti 1 tahun persis yang merupakan program Transformasi dari program Rastra. Sebelum ini Alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik dan sekarang 59 warung sebagai penyalur dari 50.192 KPM di Kabupaten Pekalongan setiap bulan telah mampu mencairkan ataupun menerima bantuan pangan non tunai dalam bentuk beras dengan kesesuaian jumlah yang sesuai dengan harga pasar,” katanya.

Dalam hal ini e – warung, lanjut dia, berikan kualitas mutu yang tetap terjaga sebagaimana harapan dari Kemensos maupun Pemerintah pusat. Bahwa standar mutu ini tetap terus dijaga dan pengawasannya dari semua pihak yang terkait dalam hal ini Dinas Sosial melalui bidang pelayanan dan perlindungan jaminan sosial setiap bulannya.

“Penyaluran kita lakukan di samping itu juga ada dari kasi monev Dinas Sosial juga melakukan pengawasan secara menyeluruh disamping itu juga dari para pendamping PKH, kemudian mereka pendamping selaku SDM yang kita ada di lapangan mereka kita minta laporan apapun yang perkembangan setiap kali penyaluran beras, ” imbuhnya.

Sementara terpisah, Kasat Reskrim Polres Pekalongan AKP Hari Hariyanto ketika dikonfirmasi menyatakan bahwa permasalahan program BPNT rencana akan diambil alih oleh Bareskrim. Meskipun saat ini pemeriksaan dilakukan oleh Satreskrim Polres Pekalongan.

“Iya nantinya,” kata Kastareskrim dengan singkat.
Adapun pemeriksaan dilakukan kasus tersebut sudah dilakukan sejak April 2019 dan sekarang tinggal menunggu kepastian. (Eva Abdullah, dengan tambahan sumber tercantum dalam tulisan)

Tags : anti korupsibpnt bermasalahKorupsiPekalongan