Kajen, Wartadesa. – Langkanya pasokan gas elpiji ukuran tiga kilogram atau lebih dikenal dengan gas melon di Kabupaten Pekalongan disinyalir karena banyaknya warga yang tergolong mampu masih menggunakan gas yang diluncurkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Warga dengan penghasilan UMK Kabupaten Pekalongan diharapkan beralih menggunakan gas non subsidi ukuran lima kg berwarna pink. Kepala Subbagian Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian Kabupaten Pekalongan Anjar Ardiansyah, Selasa (9/5), mengatakan bahwa masyarakat yang berpenghasilan di atas Rp1,5 juta per bulan sudah tidak selayaknya menggunakan elpiji ukuran tiga kilogram.
“Kami menyarankan masyarakat berpenghasilan lebih dari cukup beralih menggunakan gas nonsubsidi seperti bright gas ukuran 5,5 kilogram karena elpiji berukuran 3 kg khusus untuk warga miskin,” kata Anjar.
Untuk mengatur penggunaan gas melon, pemerintah mewacanakan akan menggunakan kartu khusus, “untuk mengantisipasi pemakaian elpiji berukuran tiga kg bagi masyarakat mampu, pemerintah mewacanakan penggunaan kartu khusus bagi warga miskin yang akan membeli elpiji.” tambah Anjar
Anjar melanjutkan, bahwa dengan kartu tersebut nantinya warga miskin akan mendapatkan gas melon tiap bulannya. “Rencananya bagi rumah tangga akan mendapatkan tiga tabung elpiji per bulan, sedangkan pelaku usaha warung kecil memperoleh delapan hingga sembilan tabung per bulan,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu warga kecamatan Sragi, Eko Mulyono mengaku prihatin atas kelangkaan gas melon saat ini. Dia juga tidak setuju bila warga berpenghasilan rendah, setara dengan UMR Kabupaten Pekalongan harus beralih ke gas non subsidi.
“Tidak setuju kang, harapane kalo ada kebijakan di cek dulu ke masyarakat. Penghasilan warga Kabupaten Pekalongan seperti kami yang paling banter hanya Rp. 1,5 juta, tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.” Ujar Eko.
Untuk biaya sekolah, makan dan minum keluarga, untuk bayar listrik yang berkali-kali naik dan gas melon yang tadinya antara 16-17 ribu sekarang ada yang lebih dari 20 ribu, upah UMR tidak cukup untuk bertahan hidup saat ini. Kami berharap pemerintah segera ada tindakan supaya tidak berlarut-larut,” harap Eko. (Eva Abdullah)






