close
Layanan PublikSosial Budaya

Hak penyandang disabilitas masih dikesampingkan di Kota Santri

idsabilitas
ilustrasi

Kajen, Wartadesa. – Selama ini hak-hak disabilitas di Kabupaten Pekalongan, kurang terpenuhi. Terutama bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik.  Demikian disampaikan oleh Dodiek Prasetyo, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rapat pembahasan Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyadang Disabilitas, Komisi B dan D bersama OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) terkait dan Unsoed Purwokerto, di ruang pimpinan dewan, Senin (08/07) kemarin.

Menurut Dodiek, di Kota Santri, sekolah berkebutuhan khusus hanya satu. “Satu tempat untuk jenjang pendidikan dari SD, SMP dan SMA. Walaupun sekolahnya sudah gratis tetapi persoalannya datang dari biaya yang tinggi untuk pengasuh atau pengantar orang berkebutuhan khusus tersebut.” Ujarnya.

Dodiek menyoroti masih banyaknya penyandang disabilitas yang mendapatkan perlakuan sama seperti orang normal. Hingga hak-hak mereka kurang terpenuhi, seperti hak untuk bekerja. Menurutnya banyak perusahaan di Pekalongan yang belum menerima penyandang disabilitas untuk bekerja. “Harusnya dikasih kesempatan walaupun persentasenya sedikit.” Lanjutnya.

Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyadang Disabilitas disusun berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan UU Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan convention on the Right of Persons with Disabilities (Konversi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Menurut Dodiek, pihaknya berharap adanya perda yang membackup hak-hak penyandang disabilitas. “Kita berharap dengan adanya Perda ini bisa membackup tentang hak-hak untuk Disabilitas, minimal fokus dengan target dibidang Pendidikan, Kesehatan dan Pelayanan Publik bisa dipenuhi oleh Pemerintah,” ucap Didiek.

Sementara itu terpisah, Budiman, Tim Penyusun Raperda Kabupaten Pekalonan dari Unsoed menjelaskan bahwa seringkali penyandang disabilitas kerapkali dianggap sebagai orang yang terpinggirkan dan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.

“Dulu orang Disabilitas disebut dengan orang cacat, itu memberikan konotasi yang negatif sehingga hak-hak nya terbatas. Jarang dikasih lapangan pekerjaan, sekolah pun harus di sekolah tertentu, dan juga fasilitas umum yang belum mengkhususkan untuk sarana dan prasarana bagi orang Disabilitas,” terangnya.

Menurut Budiman, dengan regulasi baru, penyandang disabilitas diharapkan lebih dihargai dan ditempatkan sebagai orang yang mempunyai hak yang sama dengan manusia pada umumnya.   Mulai dari Pendidikan, Pekerjaan, Politik dan Pemerintahan. (Humas DPRD Kab. Pekalongan)

Tags : disabilitasPekalongan