close
Dana DesaHukum & Kriminal

Kasus korupsi DD, mantan Kades Wonosido Lebakbarang tinggal tunggu sidang

dd

Lebakbarang, Wartadesa. – Masih ingatkah dengan mantan Kepala Desa Wonosido, Kecamatan Lebakbarang, Sugito (55), yang dibekuk unit Resmob Satreskrim Polres Pekalongan di Jalan Raya Desa Sidomulyo, Lebakbarang, Kamis (14/11) pukul 17.30. WIB? Ia ditangkap setelah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lantaran kasus dugaan korupsi anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018.

Sugito diduga melarikan diri ke Jakarta, saat ia pulang ditangkap di jalan raya. Sugito diduga menggelapkan penyertaan modal BUMDes berupa pengadaan 10 ekor sapi, namun hanya dibelikan tujuh ekor.  Setelah kasus tersebut diselidiki oleh pihak kepolisian kekurangan tiga ekor sapi tersebut dipenuhi oleh keluarga.

Berdasarkan penyelidikan dan keterangan dari saksi ahli sebelumnya yang dilakukan secara marathon oleh anggota Unit Tipikor, akhirnya Sugito ditetapkan sebagai tersangka dengan sejumlah barang bukti.

Kini Sugito tinggal menunggu persidangannya digelar. Demikian keterangan dari Kapolres Pekalongan Aris Tri Yunarko saat menjadi narasumber Sosialisasi Dana Desa (DD)/Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 di Pendapa Rumdin Bupati, beberapa waktu lalu.

“Tersangka sudah ditahan, berkas sudah P21, tinggal menunggu persidangan. Berdasarkan hasil audit, ada kerugian Rp 290 juta.” Tutur Aris.

Aris menambahkan bahwa kades lainnya jangan coba-coba untuk korupsi DD lantaran banyak yang mengawasinya. “Sel tahanan kita masih lowong, kalau bapak mau coba-coba ya silahkan,” katanya.

Pihak kepolisian sudah mengetahui berbagai modus penyelewengan pengelolaan dana desa seperti DD dikelola sendiri oleh kades, markup, fiktif, mengurangi volume, hingga pengadaan barang dan jasa yang melanggar.

Ancaman pidana korupsi dana desa diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumanya, lanjut Aris, 1 tahun hingga 20 tahun penjara, bahkan bisa seumur hidup atau hukuman mati pada keadaan tertentu.

Terkait pengaduan dari masyarakat soal penyelewengan DD, pihaknya meminta waktu dua bulan untuk menyelesaikannya. “Polanya dicek dulu dengan Inspektorat. Jika ada temuan, kasih waktu dua bulan harus bisa diselesaikan. Jika tidak bisa ya ke penegakan hukum,” pungkas dia. (Budi Rahayu Setiawan dengan tambahan sumber dari Radar Pekalongan)

Berita terkait:

DPO kasus DD, saat pulang mantan Kades Wonosido dibekuk dijalanan

Tags : Dana Desakorupsi DDlebakbarangWonosido