Pencetus awal tarik mundur, Gempar akan klarifikasi dalam konpers besok

gempar pemalang Opini Politik by buono on Desember 21, 2019 2 comments 1719 views

Pemalang, Wartadesa. – Elemen organisasi GPI, Perisai, Gemura dan Asa menggelar konferensi pers bahwa mereka yang sebelumnya merupakan pencetus awal Logo Gempar (Gerakan Mahasisa Pemalang Raya), mengungkapkan bahwa mereka menarik diri dari Gempar lantaran dianggap gerakan yang diusung oleh Gempar telah bergeser kearah kepentingan politik. Menjawab hal tersebut, Gempar mengatakan akan menggelar konferensi pers, besok (Ahad, 22 Desember 2019) guna menjawab berbagai persoalan yang diungkapkan oleh empat elemen gerakan mahasiswa di Pemalang. Demikian diungkapkan perwakilan Gempar saat dikonfirmasi oleh Warta Desa. Sabtu (21/12).

Dalam konfernsi pers yang digelar oleh GPI, PERISAI, GEMURA dan ASA di Rumah Kebangsaan HOS Tjokroaminoto Jumat (20/12/19). Organisasi-Organisasi Tersebut juga menjelaskan bahwa Gerakan yang dilakukan terkait aksi demonstrasi dengan isu korupsi di kabupaten Pemalang beberapa waktu yang lalu sudah bergeser kepada kepentingan politik.

Lihat video konpers

“Kami menilai bahwa gerakan yang pernah kami lakukan ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan lain serta sudah bergeser pada kepentingan politik praktis akibat penumpang gelap yang memanfaatkan gerakan kami, oleh karena itu pimpinan pusat GPI dan Gemura memerintahkan kami selaku pengurus wilayah untuk tarik diri dari isu tersebut”, Ujar Irawan, ketua Brigade GPI Wilayah DKI.

Selain hal tersebut, Pertahanan Ideologi Sarekat Islam dan Aliansi Solidaritas Aktivis Jateng menyesalkan bahwa Gerakan demo yang dilakukan GEMPAR sudah mengarah ke politik praktis.

“Kami dari ASA dan PERISAI merupakan pencetus awal logo dan komunitas GEMPAR, Namun kami sangat menyesalkan Gerakan aksi yang dilakukan terkait kabupaten pemalang sudah bergeser pada kepentingan politik praktis dengan tujuan memberikan citra negatif kepada pemerintah kabupaten pemalang demi kepentingan pilkada 2020” Ujar Jojo Sekjend PERISAI.

Dalam konferensi pers tersebut mereka juga menjelaskan Bahwa Gerakan demonstrasi terkait isu korupsi di pemalang yang mengatasnamakan mahasiswa asal pemalang yang ada di Jakarta tidak serta merta merepresentasikan seluruh mahasiswa asal pemalang yang ada di Jakarta.

“Saya meyakini bahwa mahasiswa asal pemalang juga mahasiswa cerdas dan mempunyai idealisme yang akan terus di junjung tinggi tanpa tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik praktis, oleh karena itu saya yakin gelombang demonstrasi terkait isu korupsi di pemalang hanya merupakan Gerakan segelintir mahasiswa yang memiliki kepentingan saja” imbuh jojo

Dalam keterangan terpisah, Sekjend Pimpinan Pusat GPI, Diko Nugraha menjelaskan bahwa aksi demonstrasi terkait kabupaten pemalang bukan merupakan keputusan Pimpinan Pusat.

“Kami jelaskan bahwa Gerakan yang dilakukan terkait aksi demo oleh GPI dengan isu korupsi di kabupaten Pemalang oleh pengurus Wilayah DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu bukan merupakan representasi keputusan Pimpinan Pusat organisasi GPI, selain itu Kami menilai bahwa gerakan tersebut tidak serta merta dilengkapi oleh data otentik dan spesifik, sehingga pimpinan pusat GPI memerintahkan pengurus wilayah untuk Tarik diri dari isu tersebut”, tegas Diko.

Senada dengan diko, salah satu Ketua Bidang pengurus Pusat Gemura, satria menjelaskan bahwa Gerakan yang dilakukan terkait aksi demo GEMURA dengan isu korupsi di kabupaten Pemalang oleh pengurus GEMURA Wilayah DKI Jakarta bukan merupakan representasi keputusan Pimpinan Pusat organisasi GEMURA

Satria juga menjelaskan bahwa GEMURA tetap menjunjung tinggi upaya pemberantasan korupsi namun dengan penyajian data yang otentik, spesifik dan Akurat.

“bahwasannya kami dari ASA , PERISAI, GPI, GEMURA dan semua pengurus organisasi yang telah menggelar konferensi pers hari ini senantiasa mendukung penuh Gerakan upaya pemberantasan Korupsi yang berdasarkan data otentik, spesifik dan Akurat serta kami selalu memandang obyektif, rasional dan kritis tertait permasalahan isu korupsi yang ada di kabupaten Pemalang.” Ujar Satria. (Eky Diantara/Tempo Depok)