close
Layanan PublikPendidikan

Pupus harapan jadi PNS maupun P3K, guru honorer mengadu ke dewan

guru honorer

Kajen, Wartadesa. – Pupusnya harapan guru honoren non kategori berusia 35 keatas untuk diangkat menjadi PNS (ASN-Aparatur Sipil Negara) dan P3K lantaran terganjal PP nomor 48 tahun 2005 yang mengatur tentang pelarangan perekrutan honorer, PP 43 tahun 2007 dan PP 56 tahun 2012, membuat perwakilan  Guru Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTK HNK 35+) mengadu ke DPRD Kabupaten Pekalongan, Kamis (06/02).

Faturohim, perwakilan guru honorer mengatakan bahwa aturan pendaftaran CPNS saat ini, dibatasi hanya bagi guru honorer berusia dibawah 35 tahun. “Jadi, kami yang sudah berusia di atas 35 tahun sudah tidak punya kesempatan lagi untuk mendaftar menjadi PNS,” katanya.

Faturohim menambahkan, selain tidak bisa mendaftar CPNS, guru honorer berusia diatas 35 tahun juga tidak bisa masuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Permasalahan tersebut, masih menurut Faturohim, membuat pihaknya akan bersama-sama datang ke Jakarta, mengikuti Rakornas tanggal 20 Februari 2020 mendatang dengan agenda meminta Presiden Jokowi membuat Kepres tentang nasib honorer berusia diatas 35 tahun dan meminta pemerintah memberi honor sesuai dengan UMR dan dianggarkan dalam APBN.

Perwakilan guru honorer langsung diterima Ketua Komisi A, Dodi Prasetyo dan Ketua Komisi D, Kholis Jazuli dan anggota dewan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, dewan mengundang  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Daerah, dan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) untuk mendengar keluhan para guru.

Kholis Jazuli mengaku mendukung upaya yang dilakukan oleh para guru honorer tersebut. “Pada prinsip, kami sangat mendukung upaya guru WB yang memperjuangkan nasib bapak-bapak dan ibu-ibu,” katanya.

Kholis mengaku bahwa pihaknya sudah mendatangi Kemenpan dan Kemendikbud terkait permasalahan tersebut. Anggota dewan lainnya, Heru Gunawan mengajak guru honorer berjuang bersama agar harapan dan cita-cita dapat tercapai.

Sementara itu, Dodi Prasetyo menyarankan guru honorer untuk melakukan Judicial Review ke MK terkait aturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tersebut. (Eva Abdullah)

Terkait
Kabupaten Pekalongan usulkan 1.650 guru honorer dalam rekrutmen PPPK

Kajen, Wartadesa. - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pekalongan mengusulkan 1.650 guru honorer dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Read more

Awal Maret PNS yang baru dilantik bakal mendapat gaji penuh

Kajen, Wartadesa. - Awal bulan depan, ratusan CPNS yang diambil sumpahnya di Aula Setda Kabupaten Pekalongan menjadi PNS akan mendapatkan Read more

Soal mutasi Sekdes, Pemdes Menjangan surati Bupati

Kajen, Wartadesa. - Menindak-lanjuti Surat Kepala Desa Menjangan Nomor : 545/XII/2016 tertangal 8 Desember 2016 tentang permohonan mutasi Sekretaris Desa Read more

Ribuan pemudik tiba di Pekalongan

Karanganyar, Wartadesa. - Sebanyak 1.259 pemudik telah tiba di Kota Santri, hingga Selasa (27/04) sore kemarin.  Para pemudik ini menggunakan Read more

Tags : cpnsguru honorerp3kPekalonganPNS