Tak terima BLT, warga Sawahjoho geruduk balaidesa

bansos blt sawahjoho Dana Desa Layanan Publik by buono on Mei 27, 2020 add comment 3248 views

Batang, Wartadesa. – Puluhan warga Desa Sawahjoho, Kecamatatan Warungasem, Batang mendatangi balaidesa setempat. Mereka menggeruduk pemdes lantaran tidak mendapatkan bantuan sosial dampak Covid-19 baik dari PKH, BPNT, Banprop, BLT dari Desa, pemerintah daerah maupun pusat, Selasa (26/05).

“Ada 55 warga Desa Sawahjoho yang tidak menerima bantuan apapun, mereka merasa tidak terdata,” tutur Camat Warungasem, Wilopo.

Selain itu, protes warga dipicu adanya warga yang mampu tetapi menerima bantuan sosial, hal tersebut dianggap tidak tepat sasaran oleh warga. ” Padahal yangvkebih miskin lagi tidak mendapatkan,” lanjut Wilopo.

Warga juga mempertanyakan bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT DD) yang besarannya Rp 600 ribu selama tiga bulan.

Terhait BLT DD Camat Warungasem meminta agar desa memasang data penerima manfaat. “Oleh karen itu, untuk transparansi data penerima BLT dana desa supaya ditempelkan di RT masing masing, Untuk data tidak sesuai akan dimusyawarahkan dan akan di ganti,” tutur Wilopo.

Wilopo mengatakan bahwa jumlah bantuan dari kementrian desa untuk Desa Sawahjowo tidak sesuai yang diajukan, karena dari pemerintah pusat mengunakan data lama. Namun, bisa diusulkan atau ditambah dengan bantuan desa melalui musayawarah warga.

“Penerima bantuan jangan ada yang ganda. Apabila ada yang ganda segera laporan. Data bisa di rubah atau di revisi tetapi harus sesuai aturan yaitu melibatkan semua unsur di desa,” ujar Wilopo.

Sengkarut data dari kementrian sosial ini juga diakui Kepala Desa Sawahjoho, Zaenal Abidin. Menurutnya bantuan dari pusat tidak sesuai dengan daftar yang diajukan. “Data bantuan dari pusat diambil dari tahun 2011,” terangnya.

Terkait penerima ganda sebanyak 22 orang, Zaenal Abidin mengaku sudah mencoret data tersebut, dan mengembalikan ke kas bendahara desa. “Bantuan dari dana desa kami berusaha untuk menutupi warga yang belum dapat bantuan dari pusat, maupun Pemkab tentunya sesuai aturan,” pungkasnya. (Eva Abdullah)