close
pajak
Sosialisasi pajak konsumen warung makan di Jalan Bebekan Kedungwuni

Kajen, Wartadesa. – Sosialisasi penerapan Perda Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengusaha restoran, rumah makan, warung makan, kantin, katering-jasa boga, dan kafetaria yang diterapkan mulai tahun 2018 mendapat beragam pendapat dari warganet Kabupaten Pekalongan. Kebanyakan warganet keberatan dengan penerapan restribusi yang menyasar konsumen berpenghasilan rendah.

Berdasarkan Perda ini, warga yang membeli makan atau jajan alias marung di restoran, rumah makan, warung makan, kantin, katering-jasa boga, dan kafetaria, dipungut pajak 10 persen. Pungutan pajak ini harus disetorkan ke Pemkab Pekalongan sebagai pajak daerah.

Jika seseorang membeli makan di restoran seharga Rp 10 ribu, maka ia akan membayar sebesar Rp 11 ribu, dimana Rp 1.000 itu pajak yang harus disetorkan ke pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

Keberatan terhadap Perda Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengusaha restoran, rumah makan, warung makan, kantin, katering-jasa boga, dan kafetaria, disuarakan warganet Pekalongan, diantaranya:

Muhammad Ardhi Rofik : Ora do setuju mesti,pajek seng dibayar rakyat wes akeh

Tuluz Soekarno Putra Nek nyong yo ra setuju…lagian sisteme arep piye???opo yakin malah nggo peluang korupsi… Lagian bukane wez berjalan yen mangan nang resto opo cafe opo rumah makan fastfood kae di tariki pajek
Tristan Shah Kurang setuju soale nmbh beban konsumen…mohon dikaji ulang wacana tsb.
Ahmad Kis Ora setuju.
Izat Asfiyani Asfiyani Jane setuju…asal pendapatan juga naik hehehe
Miranda Ya kalo gitu bahan bakunya pake ppn juga nu, biar bisa dikreditkan pajaknya.
Umar Abidin kalau semua warung ya agak keberatan.
harus ada klasifikasi warung/RM seperti apa yg diambil pajak nya. ya kan, knpa masyarakat bs beli kan harga terjangkau. ya kalau semua warung di minta pajak dibebankan sama pembeli, sama saja kan nekek daya beli masyarakat yg sudah kejang karena harga pada naik pula
Muhsin Fitroh  Hrs nya kalo wrg kecil yo jgn
Hrs ada kriteria yg jls mana yg wajib byr pajak
Masak rakyat kecil mw di injak2 lagi
Byr pajak ini itu
Kasian…
Listrik mahal,byr pjk motor,pbb masak msh hrs byr pajak warung jugak

Disinyalir pemberlakuan pajak daerah tersebut untuk mendongkrak pendapatan sektor riil pajak daerah yang masih kecul. Pemkab baru bisa memungut dari pengusaha restoran, rumah makan, dan sejenisnya sebesarRp 700 juta. Realisasi ini masih jauh dari potensi riil di lapangan

Kabid Perencanaan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan, M Arif Wahyu Hidayat menyebut bahwa target pajak daerah  dari sektor restoran dan sejenisnya di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2018  dari pungutan langsung dari restoran dan sejenisnya hanya sekitar Rp 700 juta.

“Pada tahun 2018 dari target Rp 2,7 miliar memang terealisasi Rp 3,5 miliar, namun ini terbesar dari pengadaan konsumsi di dinas atau instansi. Jika sebuah instansi ada konsumsinya, maka dari harga konsumsi itu dikenai pajak. Dari sini lah yang terbanyak, tapi yang langsung dari restoran atau rumah makan hanya sekitar Rp 700 juta,”  ujar Arif.

Sosialisasi penerapan pajak daerah tersebut, mulai dikeluhkan oleh para pedagang rumah makan.  Mereka menilai besaran pajak itu masih terlalu tinggi untuk diterapkan di daerah seperti di Kabupaten Pekalongan. Mereka mencemaskan para pembeli akan lari dengan adanya penambahan pajak tersebut. “Pelanggan saya kan kebanyakan orangnya itu-itu saja. Jika diterapkan pajak 10 persen ini, nanti harganya akan lebih mahal. Bisa-bisa pembeli akan sepi,” ujar salah satu pemilik rumah makan di Kota Kajen.  (Redaksi, Eva Abdullah)

Tags : pajak daerahpajak warung makan