Pekalongan Kota, Wartadesa. – Ratusan warga yang mendatangi kantor Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P2KB) di Jalan Wilis Kota Pekalongan akhrinya dibubarkan. Warga mendatangi kantor tersebut untuk mengumpulkan berkas pengajuan bantuan sosial, seperti foto kopi KTP dan KK. Selasa (05/05).
Plt Kepala Dinsos P2KB Kota Pekalongan, Budiyanto mengungkapkan bahwa adanya kerumunan massa yang telah dibubarkan ini karena adanya miskomunikasi terkait pencairan bantuan sosial BPNT. “Awalnya sudah dijadwalkan Senin sampai dengan Kamis, setiap kelurahan datang 10 orang perwakilan, dan sisanya akan dilanjut di kelurahan masing-masing,” terang Budiyanto.
BPNT ini berupa kartu sembako yang nantinya akan digunakan di e-warung, lanjut Budianto, tanpa sepengetahuan dirinya, pihak BNI meminta kepada staf untuk menghadirkan semua penerima dan akhirnya massa membludak di halaman kantornya. “Akhirnya ketika saya mengetahui hal tersebut, saya minta warga untuk mengumpulkan persyaratan dan langsung saya minta pulang, dan ini akan kita kembalikan ke tingkat RT,” papar Budiyanto.
Disampaikan Budiyanto bahwa yang punya acara ini adalah BNI, Dinsos P2KB hanya menjadi lokasi pelaksanaan. Pihak Dinsos P2KB hanya memberikan data. Nominal yang akan diberikan yakni Rp200 ribu setiap bulannya yang akan diberikan sampai Desember 2020.
“Jumlah penerima bantuan ada 12.711 KK yang termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Nanti akan menerima kartu dan dapat digunakan di e-warung. Tentu penerima bantuan ini berbeda dengan yang Non DTKS yang nantinya akan mendapat bantuan Covid-19. Untuk yang bantuan Covid-19 ini datanya sudah kami susun dan diserahkan ke provinsi, dari provinsi diserahkan ke pusat, dan nantinya akan diserahkan kembali ke Kota Pekalongan. Penyaluran bantuan ini diupayakan Dinsos P2KB agar tak tumpang tindih,” lanjut Budiyanto.
Sementar itu, salah seorang warga Kelurahan Pasirkratonkramat, Lestari mengatakan, pihaknya mendatangi kantor Dinsos P2KB untuk mengumpulkan foto copy KTP dan KK. ” Saya ke sini disuruh pak Rt dan kelurahan, untuk mengumpulkan foto copy KTP dan KK. Bantuan apa, kami belum tahu, namun sampai sini hanya diterima dan diminta lapor lagi ke kelurahan,” jelas Lestari.
Ia mengaku informasi itu didapatnya dari RT setempat, namun hingga saat ini Ia belum mengetahui jenis bantuan yang akan didapatkan. (Eva Abdullah)









