close
Layanan PublikPolitik

Ratusan warga demo hasil e-voting Pilkades serentak Pemalang

unjuk rasa pilkades
Ratusan warga Taman dan Petarukan melakukan unjukrasa terkair pilkades serentak Pemalang, Rabu (05/09)

Pemalang, Wartadesa. – 500 an warga yang tergabung dalam Solidaritas Calon Kepala Desa Kecamatan Taman dan Petarukan melakukan aksi unjuk rasa terkait pelaksaaan Pilkdes serentak dengan e-voting Kabupaten Pemalang, mereka menggelar aksi di Pendopo Kabupaten Pemalang, Rabu (05/09).

Para demonstran membentangkan spanduk dan poster yang dibawanya  sejak pukul 09.00 WIB dengan menggunakan truk bak terbuka dan pick-up.

Usai melakukan orasi di Pendopo, peserta aksi melanjukan orasinya di depan kantor DPRD Kabupaten Pemalang dan melakukan audiensi dengan anggota dewan.

Koordinator lapangan, Bambang Winasis, warga Desa Kedungbanjar mengungkapkan dalam audiensi bahwa pihaknya mensinyalir  ada kejadian aneh pada pelaksanaan Pilkades di beberapa desa yang telah melaksanakan Pilkades e-Voting pafa tanggal 2 September 2018 di wilayah Kab Pemalang.

“Kejadian aneh tersebut yaitu ketika melaksanakan pemilihan melalui alat e-Votting, misalnya yang dipilih no urut 1 akan tetapi yang muncul no urut kades yang lain. Kami melihat bahwa Banyaknya surat C-6 ( Surat undangan pemilih Pilkades) yang tidak diterima warga walaupun warga sudah memiliki E- KTP ataupun Suket (surat keterangan),” jelas Bambang.

Bambang menilai bahwa Pelaksanaan Pilkades dengan e-Voting tidak sesuai dengan harapan warga karena Alat e-Voting sangat riskan dengan kecurangan.

“Pada intinya kami meminta/menuntut agar pilkades diulang dan dilaksanakan dengan manual dan meminta agar para perangkat desa tidak terlibat atau menjadi Tim Panitia Pilkades,” tambah bambang.

Senada dengan Bambang Winasis, Abidin, warga Desa Tegalmlati juga mengeluhkan hal yang sama dalam pelaksanaan e-Voting Pilkades yang telah berlangsung kemarin, (2/9).

“Sesuai dengan pemantauan kami bahwa dalam pelaksaan Pilkades e-Voting di Desa Tegalmlati ada ketidakberesan pada alat e-Voting seperti halnya terjadinya error, gambar/foto bakal calon kades tidak muncul secara keseluruhan atau hanya muncul sebagian,” ujar Abidin.

Perwakilan dari desa lain juga mengeluhkan hal serupa.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dispermasdes Pemalang, Tutuko Raharjo mengatakan bahawa pelaksanaan Pilkades e-Voting di Kab Pemalang sudah sesuai dengan Perda serta Surat edaran Bupati Kab Pemalang.

“Pada prinsipnya bahwa Pemilih dalam pelaksanaan Pilkades yang dilaksanakan di Kab Pemalang harus sudah memiliki E-KTP ataupun Surat keterangan (Bukti rekaman E-KTP). Berkaitan dengan adanya warga yang memiliki E-KTP /Suket namun tidak mendapatkan undangan pemilihan Pilkades maka akan kami pelajari dan kita evaluasi tetang permasalahan tersebut,” terang Tutuko.

Berkaitan dengan proses Pilkades ulang dengan cara manual, Tutuko hal tersebut tidak dapat dilakukan.

“Apabila warga tidak puas dengan pelaksanaan pilkades e-Voting yang telah dilaksanakan di Kab Pemalang maka di persilahkan untuk melakukan jalur Hukum melalui PTUN ( Pengadilan Tata Usaha Negara),” lanjut Tutuko.

Ketua DPRD Pemalang, Agus Sukoco menyimpulkan beberapa hal dari hasil audiensi tersebut dan menekankan bahw apihaknya akan siap mengawal dan memfasilitasi warga masyarakat apabila berkeinginan permasalahan tersebut dibawa ke ranah hukum melalui PTUN. (WD)

Tags : demo pilkadese-voting