close
fpb

Kajen, Wartadesa. – Delapan masalah krusial yang ada di Kabupaten Pekalongan mendapat sorotan dari Forum Pekalongan Bangkit (FPB) dalam hearing (dengar pendapat) bersama wakil rakyat di Ruang Komisi C DPRD, Kajen, Senin (16/12). Poin-poin yang menjadi sorotan saat dengar pendapat tersebut meliputi progres (capaian) pembagunan Pasar Kedungwuni, kasus dugaan korupsi dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Rastra–beras sejahtera), dan maraknya toko modern yang beroperasi meski belum mendapatkan ijin lengkap.

Selain itu, dengar pendapat juga menyoroti permasalahan limbah cucian jins, batik dan tekstil, tata kelola perijinan galian C, kebijakan transparansi APBD, pembangunan RSUD Kraton yang gagal lelang dan permasalahan yang muncul paska pelaksanaa Pilkades serentak di Kota Santri.

Ketua FPB, M Subkhi, pria yang akrab disapa Usup ini mengungkapkan kepada Warta Desa bahwa terkait pembangunan fisik Pasar Kedungwuni, pihaknya berharap agar penyelesaian pembangunan fisik, dan kontruksi bangunan pasar diharapkan tepat waktu, mutu dan sesuai prosedur.

“Terkait capaian pembangunan Pasar Kedungwuni, untuk menjadi pertimbangan dan kehati-hatian karena banyak temuan dari berbagai lembaga audit, penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat langsung yang seringkali menemukan kegiatan proyek fisik konstruksi kurang / tidak tepat waktu, mutu dan prosedur yang disebabkan atau diawali dari schedule / jadwal pelaksanaan yang tidak sesuai rencana. Bahkan temuan tersebut menyertakan potensi penyimpangan,” ujar Usup.

Menurut Usup, potensi penyimpangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti, proyek dinyatakan selesai dan dibayar 100% namun sejatinya belum selesai sepenuhnya; proyek dinyatakan selesai dan dibayar 100% namun sejatinya masih terdapat pekerjaan yang diselesaikan melewati masa kontrak; proyek dinyatakan selesai 100% namun sejatinya terdapat berbagai penurunan mutu konstruksi; proyek dinyatakan tidak selesai 100% namun tidak dilakukan prosedur pemutusan kontrak yang sesuai, dimana perusahaan penyedia jasa harus dicantumkan dalam daftar hitam dan jaminan pelaksanaannya harus dicairkan dan disetorkan kepada negara.

“Potensi tersebut  pada umumnya termonitor pada masa mendekati akhir kontrak yaitu akhir bulan desember pada setiap tahun anggaran.” lanjut Usup.

Masih menurut Usup, FPB secara khusus pada tahun 2019   menyoroti proyek-proyek fisik dengan nilai signifikan, yaitu Proyek Pembangunan Jembatan Kalikeruh dengan nilai sekitar 16 milyard rupiah, proyek pembangunan Pasar Kedungwuni senilai 28 milyar  rupiah lebih dan proyek pembangunan RSUD Kesesi senilai 9 milyar  rupiah.

“Ketiga proyek ini baik dari nilai anggaran, nilai manfaat maupun proses konstruksinya sangat strategis untuk diberi perhatian khusus. Namun demikian kami juga memiliki perhatian terhadap proyek-proyek lain yang tidak kalah penting, seperti proyek tribun timur stadion gemek kedungwuni, pembangunan pasar wiradesa, pembangunan gedung kominfo serta proyek-proyek lainnya.” Ucap Usup.

Sebagai LSM, lanjut Usup, pihaknya merasa tergugah untuk memberikan himbauan dengan tujuan demi kepentingan umum dan mencegah terjadinya berbagai potensi penyimpangan di kabupaten Pekalongan agar tercipta harmoni dalam tata kelola hubungan pemerintah daerah dan masyarakat.

Tags : fpbhearingPekalongan