Layanan Publik Arsip — Laman 31 dari 114

Pemdes Kalimade pasang label keluarga miskin

by buono on Agustus 13, 2021 Layanan Publik Sosial Budaya bpnt bst kalimade labelisasi miskin Pekalongan PKH Sragi

Kesesi, Wartadesa. – Pemasangan label “Keluarga Miskin” di Desa Kalimade, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan akan segera dilakukan. Labelisasi bagi penerima bantuan sosial tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bupati Pekalongan Nomor 466.2/02990 Tentang Labelisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Kementrian Sosial RI Di Kabupaten Pekalongan.

Kepala Desa Kalimade, Sukoco menyebutkan bahwa pengecatan (labelisasi) bertuliskan “Kami Keluarga Miskin Penerima Bantuan Sosial PKH BSP BST Semoga Segera Terbebas Dari Kemiskinan” tersebut sesuai dengan edaran Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.

“Kami akan segera melakukan pemasangan abelisasi CAT pada rumah KPM penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan (BSP/BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST),” ujar Sukoco, Kamis (12/08), seperti dikutip dari laman resmi web desa setempat.

Menurut Sukoco, daftar penerima manfaat diambil dari pendamping sosia PKH dan pendamping TSKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).

Ditekankan bahwa bagi warga Desa Kalimade yang sudah mampu, sebelum pengecatan dapat mengajukan proses pengunduran diri dari KPM dengan surat bermaterai sesuai dengan format yang dilampirkan pada laman web desa. (Bono)

selengkapnya

Layanan Publik Sosial Budaya

Karut marut DTKS, Dinsos diminta buat tim dan turun ke lapangan

by buono on Agustus 6, 2021 Layanan Publik Sosial Budaya dinas sosial dtks Pekalongan

Rumah Penerima Bantuan Sosial akan Ditandai dengan Tulisan/Dicat

Kajen, Wartadesa. – Karut-marutnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seperti yang disampaikan oleh Wasduki, Kepala Desa Wuled, Kecamatan Tirto, membuat Pemkab Pekalongan meminta Dinas Sosial segera membentuk tim dan turun ke lapangan beserta camat, untuk melihat langsung, warga yang berhak mendapat bantuan pemerintah.

Seperti dalam postingan Wasduki dalam media sosial Facebook, Wasduki Djazuli. Ia menyampaikan bahwa DTKS perlu ditinjau kembali. “Agaknya perlu ditinjau kembali tentang program bantuan itu. Sebab, di lapangan banyak penerima bantuan yang tidak sesuai. Tentu, hal ini membuat warga resah. Apalagi di tengah-tengah kondisi yang serba tidak menentu seperti sekarang ini. Warga tentu berharap ingin mendapatkan bantuan, karena kondisi mereka sedang terpuruk. Sementara, jika distribusi bantuan itu tidak tepat sasaran juga membuka peluang terjadinya kesenjangan. Mbok ya kalau ada kebijakan semacam ini pemerintah desa diajak rembug dulu. Bener-bener rembugan. Bukan sekadar data penerima turun untuk membagikan . Karena yang sangat mengetahui kondisi warga ya pemerintahan desa. Kalau ada masalah yang kena imbasnya ya juga pemerintah desa..!!” Tulisnya 31 Juli 2021.

Perintah agar Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan agar segera membuat tim tersebut, dilanjutkan dengan pemasangan tanda atau tulisan yang disemprot di depan rumah milik penerima bantuan, sebagai tanda telah menerima bantuan. Hal demikian disampaikan dalam pembinaan Camat dan pengenalan program desa digital dan optimalisasi penyelenggaraan data terpadu kesejahteraan sosial, hari ini.

Selain itu, menurut Fadia, poin yang penting adalah optimalisasi verifikasi dan validasi DTKS secara berkala dengan melibatkan babinkamtibmas, babinsa, TKSK, tokoh masyarakat, agar data yang diusulkan sesuai dan tepat sasaran.

Sementara itu Pj Sekda Budi Santoso menjelaskan bahwa harus adanya persamaan persepsi para pengambil keputusan, bahwa DTKS adalah data paten 40 % jumlah penduduk yang masih standarnya terbawah. Itu sebagai jaring pengaman sosial yang nantinya yang miskin bisa naik ke pra sejahtera, sejahtera sampai menuju ke kemandirian atau kesejahteraan.

“ Dari sisi itu, bantuan sosial itu bukan berarti bantuan yang hanya diberikan oleh masyarakat miskin, tetapi adalah jejaring pengaman yang 40% nya penduduk kita itu agar tidak jatuh pada saat ada di level 40 % itu. Maka sangat beda konsepnya dengan pengentasan kemiskinan,” ujar Budi Santoso, Jum’at (06/08).

Menurut Budi Santoso, DTKS merupakan jaring pengaman sosial, jika dikaitkan dengan data kemiskinan akan terjadi inklusif eror (kesalahan pada karakteristik umum pada populasi data). “Persepsi inilah yang harus dibangun, termasuk para pengampu kebijakan bahwa pasti 40% penduduk itu akan terjadi inklusif eror apabila dikaitkan dengan data kemiskinan. (Bono)

selengkapnya

Layanan Publik

Pedagang Kakilima Pekalongan minta PPKMD dievaluasi

by buono on Juli 16, 2021 Layanan Publik Pekalongan ppkm darurat

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82

Ini tujuh point permintaan pedagang

Kota Pekalongan, Wartadesa. – Paguyuban Pedagang Kuliner Nusantara dan Aliansi PKL (Pedagang Kakilima) Kota Pekalongan menyampaikan tujuh tuntutan kepada DPRD Kota Pekalongan dalam audiensi antara para pedagang dengan Ketua DPRD, M. Azmi Basyir, Kamis (15/07).

Dalam audiensi tersebut perwakilan pedagang kakilima terdampak penerapan PPKM Darurat menyerahkan tujuh point permintaan, diantaranya.

Meminta Ketua DPRD dan komisi terkait untuk mengeluarkan rekomendasi penghentian PPKM Darurat di Kota Pekalongan,
Kompensasi terkait dengan kerugian yang dialami para pedagang terdampak PPKM Darurat,
Kompensasi yang dimaksud berupa dana pengganti selama para pedagang tidak diperkenankan melakukan aktivitas berdagang secara normal,
Meminta para pedagang dilibatkan dalam sosialisasi dan pengambilan keputusan terkait pandemi Covid-19 maupun lainnya,
Menolak pemadaman lampu jalan secara bertahap/bergilir karena akan berdampak buruk bagi keamanan lingkungan,
Menolak arogansi petugas gabungan saat menjalankan tugas PPKM Darurat,
Meminta jawaban enam point diatas dalam batas waktu 3×24 jam. Jika tidak dikabulkan, pedagang akan melakukan aksi lebih lanjut.

Koordinator Paguyuban Pedagang Kuliner Nusantara dan Aliansi PKL (Pedagang Kakilima) Kota Pekalongan, Misbachul Fuadi dalam audiensi tersebut mengungkapkan bahwa penerapan PPKM Darurat perlu dikaji ulang pelaksanaanya di lapangan maupun arogansi aparat agar lebih persuasif.

Sementara itu, menjawab tuntutan para pedagang, Ketua DPRD, M. Azmi Basyir mengungkapkan bahwa kebijakan PPKM Darurat bersifat mendadak sehingga masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya dan perlu dikaji kembali.

“Kami berharap kedepan sosialisasi kebijakan seperti ini di lapangan dan penyampaian ke pedagang juga harus jelas dan rinci, supaya ada kesepahaman dari dua belah pihak,” tutur Azmi.

Azmi menambahkan, untuk pemadaman lampu pihaknya akan berkoordinasi dengan Walikota Pekalongan, Kapolres Pekalongan Kota dan Kepala Dishub Kota Pekalongan untuk menganalisa dampak pemadaman lampu jalan di beberapa titik di Kota Pekalongan. (Buono)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Dewan tak setuju tempat ibadah ditutup selama pelaksanaan PPKM Darurat

by buono on Juli 4, 2021 Kesehatan Layanan Publik chandra saputra ppkm darurat tempat ibadah ditutup

Sragi, Wartadesa. – Sehari lepas pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali, anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, Chandra Saputra mengkritisi kebijakan pemerintah untuk menutup atau membubarkan kegiatan di tempat ibadah.

Dalam laman media sosial Facebook Candra Shinanta anggota dewan ini mengungkapkan ketidaksetujuannya terkait penutupan tempat ibadah. “Saya tidak setuju jika PPKM Darurat ini menutup masjid serta mushola. saya nilai tidak bijak. Karena Bandara serta kantor dan kegiatan perekonomian lainnya masih tetap diizinkan untuk dibuka.
Saya meminta agar selama penerapan PPKM Darurat ini, tidak ada petugas yang memaksa membubarkan atau menutup tempat ibadah selama masjid dan mushola tersebut menerapkan protokol kesehatan yang ketat.” tulis Chandra, Ahad (04/07).

Postingan tersebut mendapat persetujuan dari warganet yang mengikuti halamannya.

Sebelumnya, dikutip dari laman resmi Pemkab Pekalongan, Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan dengan tegas menginstruksikan seluruh warga Kota Santri untuk mematuhi instruksi dari Pemerintah Pusat terkait kebijakan PPKM Darurat.

Wakil Bupati Pekalongan, Riswadi mengungkapkan bahwa terhitung sejak esok tanggal 3-20 Juli 2021 di Kabupaten Pekalongan area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan masyarakat akan ditutup. ‘’Dengan adanya PPKM Darurat tersebut, maka untuk tempat ibadah dan objek wisata sementara akan ditutup terlebih dahulu,’’ katanya.

Pria yang akrab disapa Riswood ini menambahkan bahwa untuk tempat-tempat umum lain seperti restoran, warung tradisional, dan toko modern akan tetap dibuka namun dengan adanya pembatasan pengunjung. ‘’ Toko modern, warung tradisional sudah diatur maksimal buka hanya sampai jam 8 malam. Dan untuk restoran maksimal hanya boleh menampung 50% pengunjung dari kuota biasanya. Jadi tidak boleh ada kerumunan sama sekali,’’ ungkapnya.

Selain itu, lanjut Riswadi, untuk ASN dan dinas-dinas vertikal diminta untuk memberi contoh kepada warga Pekalongan. ‘’ASN dan instansi vertical itu sebagai pemberi tauladan bagi masyarakat,’’ tuturnya.

Aturan PPKM Darurat di Kota Santri kemudian dibuat regulasinya dengan mengeluarkan instruksi Bupati Pekalongan nomor 01 Tahun 2021 tentang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dari Corona virus di kabupaten Pekalongan. (Buono)

selengkapnya

Layanan Publik Pendidikan

Fadia canangkan program pendidikan gratis hingga SMA, benarkah?

by buono on Juli 2, 2021 Layanan Publik Pendidikan Pekalongan sekolah gratis

Kajen, Wartadesa. – Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq dan Wakil Bupati Riswadi mencanangkan program sekolah gratis dari SD hingga SMA, untuk sekolah negeri. Namun tahukah Anda bahwa sejak tahun-tahun sebelumnya untuk jenjang pendidikan SD hingga SMA negeri di Provinsi Jawa Tengah sudah gratis?

Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq mengungkapkan bahwa ia tidak mau berjanji lebih jauh terkait pendidikan gratis di Kota Santri. Menurutnya, pihaknya akan mewujudkan pendidikan gratis, meski terbatas untuk sekolah negeri.

“Saya menghindari janji. Belum untuk swasta karena kami mengukur dan menyesuaikan anggaran yang ada,” kata Fadia dikutip dari Radar Pekalongan.

Fadia menyebut bahwa realisasi program pendidikan gratis (untuk sekolah negeri) paling cepat akan dilaksanakan awal tahun 2022. “Tapi jika kelak anggaran itu cukup, pendapatan asli daerah (PAD) tinggi, tidak menutup kemungkinan akan kami berlakukan juga untuk sekolah swasta,” ucapnya.

Sekolah Negeri Gratis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, jelas bahwa sekolah setingkat SD hingga SMP negeri seluruh Indonesia tidak ada pungutan biaya pendidikan alias gratis.

Untuk jenjang SMA Negeri, sejak tahun 2020 lalu sudah gratis. Mengutip laman resmi Pemprov Jateng, Program SPP gratis bagi siswa SMA/SMK/SLB negeri di Jawa Tengah diberlakukan mulai Januari 2020. Siswa yang terlanjur membayar SPP hingga Juni 2020 berhak mendapatkan pengembalian dari sekolah.

“SPP gratis kami mulai tahun ini, kalau ada yang sudah terlanjur membayar full, maka kepala sekolah harus mengembalikan,” tegas Ganjar melansir tulisan dari web resmi Pemprov Jateng.

Masih rendahnya Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kabupaten Pekalongan tahun 2019 dan 2020 yang berkisar 9.90 persen, membuat Pemkab Pekalongan harus menaikkan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat UU Pendidikan, yakni minimal sebesar 20 persen.

NPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2019. sumber: https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=anggaran&tahun=2019

Anggaran untuk pendidikan pada tahun 2021 pun tidak jauh dari anggaran tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, anggaran pendidikan mendapatkan porsi sebesar Rp 720.934.775.654, naik sedikit dari tahun sebelumnya.

APBD Pendidikan Tahun 2021 Kabupaten Pekalongan. Sumber : https://drive.google.com/file/d/11MdT3Pu721f6kU2Rr8-AHIzJL84lYOMe/view

Sementara itu, untuk program layanan kesehatan gratis cukup dengan menunjukkan KTP baru bisa untuk pemilik BPJS kelas III. (Buono)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

RS Bendan Overload, di tempat lain tempat tidur tinggal satu atau dua

by buono on Juni 18, 2021 Kesehatan Layanan Publik covid-19 Pekalongan rsud bendan

Pekalongan Kota, Wartadesa. – Lonjakan kasus Covid-19 di Kota Pekalongan membuat okupasi (ketersediaan) tempat tidur (bed) ruang perawatan tinggal satu atau dua tempat tidur. Bahkan, menurut Walikota Pekalongan, ruang isolasi RSUD Bendan sudah melebihi kapasitas (overload). Demikian disampaikan Afzan Arslan Djunaid usai menghadiri kegiatan Sosialisasi Perwal Wajib PAUD 1 Tahun Pra SD, di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, Jumat (18/06).

“Ruang isolasi rawat inap di RSUD Bendan sudah overload dengan kapasitas tempat tidur 26, dan kita sudah merawat 36 pasien terkonfirmasi positif, dimana ada 10 orang masih dirawat darurat di IGD khusus Covid. Sementara di rumah isolasi milik Pemerintah Kota Pekalongan hanya tersisa 1 atau 2 bed yang kosong,” tutur Aaf.

Melonjaknya kasus Covid-19 di Kota Batik tersebut membuat jajaran Pemkot meminta agar warga menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Aaf berharap dengan perilaku warganya yang taat terhadap protokol kesehatan, akan menghindarkan Kota Pekalongan dari zona merah penularan Covid-19.

“Kami tidak ingin klaster penularan di salah satu SMA Negeri dan Pondok Pesantren di Kota Pekalongan ini terulang kembali. Kami juga masih gencar melakukan tes swab antigen baik kepada semua santri,pengurus maupun pengasuh pondok pesantren,” lanjut Aaf.

Aaf menambahkan, klaster SMA Negeri 4 sudah selesai, tinggal klaster pondok pesantren Syafi’i Akrom. Pemkot masih melakukan tes swab antigen kepada seluruh santri, pengurus dan pengasuh pondok.

“Dari semua yang kami swab, ada 48 orang yang terkonfirmasi positif dari pondok pesantren tersebut dan langsung kami pindahkan ke lokasi isolasi terpusat untuk melakukan isolasi mandiri,” pungkas Aaf. (Bono)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Digerogoti kanker ganas, kaki pemuda asal Tersono membesar

by buono on Juni 6, 2021 Kesehatan Layanan Publik Batang kanker

Batang, Wartadesa. – Kanker ganas yang menggerogoti setahun terakhir remaja bernama Ifan Ferdianyanto (18), warga Dukuh Muliwung Desa Rejosari Barat, Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, membuat kakinya membesar. Ia terpaksa sehari-harinya berbaring karena tidak mampu menopang badannya untuk berdiri maupun berjalan.

Kanker ganas telah menggerogoti kaki kanannya. Iapun sempat menjalani kemoterapi di RS Moewardi Solo sebanyak 19 kali. Namun penyakitnya belum lepas dari tubuhnya.

Mendengar informasi tersebut, Wakil Bupati Batang Suyono mengunjungi ke rumah keluarga Subekti untuk menjenguk Ifan Ferdianyanto.

Didatangi wakil bupati, Ifan merasa terharu dan senang. Sementara itu Suyono meminta agar Ifan terus berdoa dan berusaha untuk kesembuhannya.

“Penyakit datangnya dari Allah SWT, untuk itu kita harus berdoa meminta kesembuhan serta berusaha berobat mencari alternatif demi kesembuhan. Terlebih Ifan masih berusia 18 tahun yang seharusnya masih duduk di bangku SMA untuk mengejar cita-citanya,” tutur Suyono.

Suyono meminta agar orang tua Ifan, Subekti untuk selalu mengabarkan kondisi putrana melalui WhatsApp untuk membantu pengobatan remaja yang kini kehilangan seluruh rambutnya akibat kanker yang dideritanya.

“Di zaman yang serba media sosial (medsos) ini, manfaatkan medsos untuk menyampaikan informasi positif, seperti mengabarkan warga yang sedang mengalami musibah dan jangan sungkan untuk WhatsApp atau DM ke akun baik Bupati maupun Wakil Bupati Batang demi kesejahteraan warga,” kata Suyono. (Buono)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Jam buka Kafe dibatasi hingga pukul sembilan malam

by buono on Juni 6, 2021 Kesehatan Layanan Publik kafe Pekalongan

Kajen, Wartadesa. – Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Pekalongan meminta agar kafe membatasi jam buka hingga pukul 21.00 WIB. Hal tersebut untuk mengantisipasi lonjakan kasus akhir-akhir ini.

Tim sebelumnya melakukan sidak di salah satu kafe di Wonopringgo dan Ambokembang, Kedungwuni. Di kafe Wonopringgo, Tim Satgas Covid-19 mendapati pengunjung berkerumun dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Sementara di salah satu kafe di Ambokembang, menggelar live music.

Kapolres Pekalongan, AKP Darno mengungkapkan bahwa kafe diminta tutup maksimal pukul 21.00 WIB dan tidak menggelar hiburan seperti live music. Pun para pengunjung dibatasi untuk tidak terlalu lama konngkow-kongkow di kafe.

“Ketentuan sudah ada surat edaran, diantaranya harus memakai masker, jaga jarak, tempat duduk disesuaikan. Setelah ini akan kita tindaklanjuti dengan rapat bersama pemda,” kata Kapolres, Sabtu (05/06).

Darno menghimbau warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. “kita lakukan ini untuk mencegah masyarakat agar selalu sehat dan terjaga dari covid 19,” harapnya.

Polisi Bagi Masker di Batang

Sementara itu petugas kepolisian di Batang membagikan sejumlah masker pada pengunjung alun-alun Batang yang tidak mengenakan masker.

Puluhan aparat gabungan dari Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Batang menghentikan pengendara yang tidak memakai masker. Tidak hanya sepeda motor atau mobil, pejalan kaki pun dihentikan petugas.

“Kegiatan ini dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan dan mendukung pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro,” kata Kabag Ops Polres Batang, Kompol Raharja di lokasi, Ahad (6/6/2021).

Ia mengingatkan warga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, khususnya memakai masker saat beraktivitas. Jika kedapatan tidak bermasker, oleh petugas bisa terkena sanksi sosial.

Raharja menyebut, bagi para pelanggar protokol kesehatan diberikan teguran. Sebagian dari mereka juga mendapat sanksi sosial mulai dari menghapal Pancasila, menyanyikan lagu nasional dan push up.

Kali ini, pihaknya juga membagikan masker dan kampanyekan pentingnya prokes 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari berkerumun dan membatasi mobilitas.

“Harapan kami, warga makin patuh dengan protokol kesehatan, sebab pandemi Covid-19 belum berakhir,” tuturnya. (Buono)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Masih ada 1 zona merah, 3 zona oranye dan 63 zona kuning di Kota Pekalongan

by buono on Juni 6, 2021 Kesehatan Layanan Publik Pekalongan ppkm mikro

Pekalongan Kota, Wartadesa. – Kasus Covid-19 di Kota Pekalongan masih menyisakan satu zona merah, yakni klaster SMA 4, tiga zona oranye, dan 63 zona kuning, paska penerapan PPKM berskala mikro. Demikian disampaikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam Apel Bersama TNI-Polri-Satgas Covid-19 dalam rangka penguatan pelaksanaan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan untuk pengendalian Covid-19 di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan, bertempat di Lapangan Mataram, Kota Pekalongan, Ahad (6/6/2021) sore.

“Kota Pekalongan juga membuktikan bahwa pelaksanaan PPKM berskala mikro dengan berbasis RT/RW yang masuk zona merah (ada) 1 yaitu adanya klaster SMA 4 namun bisa terkendali. Zona oranye ada 3, zona kuning 63, dan zona hijau 1.615,” ungkap Panglima TNI.

Hadi menilai pelaksanaan pengendaian Covid-19 di Kota dan Kabupaten Pekalongan berhasil. Menurutnya saat ini kasus aktif di Kota Pekalongan sejumlah 81 dengan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit dibawah 40 persen.

Meski demikian, Hadi menghimbau agar warga tetap menggunakan masker meskipun sudah divaksin. “Dengan menggunakan masker maka kita menyayangi anak kita, istri atau suami kita, tetangga kita. Saya menggunakan masker adalah dalam rangka melindungi mereka, melindungi keluarga saya. Termasuk mereka yang menggunakan masker adalah melindungi saya. Sehingga menggunakan masker, saya melindungi saudara, dan saudara melindungi saya sehingga tidak terjangkit Covid-19,” lanjutnya.

panglima TNI berpesan agar pelaksanaan tugas penegakan prokes tidak menjadikan warga sebagai obyek, sehingga warga memiliki kesadaran tinggi untuk mematuhi protokol kesehatan.

“Mari kita sama-sama melaksanakan tugas negara, tugas mulia ini dengan sebaik-baiknya, mengajak seluruh masyarakat untuk patuh terhadap prokes karena untuk menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan rakyat Pekalongan supaya terhindar dari bahaya Covid-19,” pungkas Hadi Tjahjanto. (Buono)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan

Pemdes Karangdowo beli motor pengangkut sampah

by buono on Juni 4, 2021 Layanan Publik Lingkungan bumdes karangdowo Kedungwuni Pekalongan

Kedungwuni, Wartadesa. – Pemerintah Desa Karangdowo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan melakukan pembelian motor pengangkut sampah dengan sumber anggaran dari Dana Desa Tahun 2021. Motor tesebut diserahkan kepada Bumdes Mugi Langgeng beberapa waktu lalu.

Dilansir dari laman resmi pemerintah desa setempat, pembelian motor pengangkut sampah tersebut, merupakan upaya meningkatkan layanan Bumdes Mugi Langgeng Desa Karangdowo, yakni layanan pungut sampah.

Bumdes desa setempat melalui layanan pungut sampah, sebelumnya mempunyai satu unit motor pengangkut. Namun dengan konsumen sekitar 350 KK, pelayanan pungut sampah belum maksimal.

Kepala Desa Karangdowo, Hufron, berharap dengan penambahan armada baru tersebut layanan Bumdes Mugi Langgeng dapat diperbaiki.

Hufron juga berharap warga yang belum menjadi konsumen bumdes dapat bergabung untuk mengembangkan Bumdes Mugi Langgeng.

“Selain sebagai kontribusi dalam mengembangkan bumdes, juga untuk turut serta menciptakan lingkungan Desa Karangdowo yang jauh lebih bersih lagi.” Pungkasnya. (Buono)

selengkapnya

Layanan Publik

Mobil Damkar Terperosok di Kandangserang, Akses Jalan Rawan Kembali Disorot

Titik Terang Jembatan Kedungpatangewu: Tim Provinsi Turun Survei, Pemdes Berharap Mimpi Puluhan Tahun Segera Terwujud

Meniti ‘Napas’ di Atas Sengkedan Bambu: Jembatan Darurat Kedungpatangewu dan Janji Manis yang Tak Kunjung Menyeberang

Kursi Kosong dan Ruang Pelayanan yang Sepi di Desa Dadirejo

Musim Kemarau Tiba, Bau Menyengat Limbah Cucian Jins Kembali Resahkan Warga Pegaden Tengah Pekalongan

Dampak Kemarau Panjang, Warga Wonopringgo ‘Serbu’ Bantuan 5.000 Liter Air Bersih

Pemdes Kalimade pasang label keluarga miskin

Karut marut DTKS, Dinsos diminta buat tim dan turun ke lapangan

Pedagang Kakilima Pekalongan minta PPKMD dievaluasi

Dewan tak setuju tempat ibadah ditutup selama pelaksanaan PPKM Darurat

Fadia canangkan program pendidikan gratis hingga SMA, benarkah?

RS Bendan Overload, di tempat lain tempat tidur tinggal satu atau dua

Digerogoti kanker ganas, kaki pemuda asal Tersono membesar

Jam buka Kafe dibatasi hingga pukul sembilan malam

Masih ada 1 zona merah, 3 zona oranye dan 63 zona kuning di Kota Pekalongan

Pemdes Karangdowo beli motor pengangkut sampah