close
PolitikSosial Budaya

Jariyah Politik melalui 90% Tanah Bengkok Tambakboyo

kades

Pilkades Tambakboyo yang diikuti tiga calon kepala desa telah usai. Calon petahana, Sodikin, berhasil meraih perolehan suara mutlak untuk melanjutkan pembangunan desa di Kecamatan Reban, Kabupaten Batang tersebut. Pada masa kampanye lalu, Sodikin menawarkan program sosial kemasyarakatan sebagai program unggulan.

Menurut Sodikin, pemerintah pusat sebenarnya sudah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyejahterakan masyarakat desa. Dengan kondisi seperti itu, Pemdes hanya berstatus sebagai tingkat terbawah penyelenggara pemerintahan, yaitu hanya menjalankan tugas yang diketok oleh pemerintah di atasnya.

Kepala Desa berusia 37 tahun tersebut ingin agar Pemdes Tambakboyo tak cuma berperan sebagai eselon terbawah pemerintahan. Ia menginginkan pemerintahan desa yang berdikari dengan membikin program sosial kemasyarakatan dengan dana sendiri.

“Selama perjalanan saya menjadi kepala desa, saya mengamati ada kalangan penting desa yang justru tidak ter-cover (bantuan pemerintah), yaitu kalangan yatim piatu dan janda miskin terlantar. Tidak ada program (pemerintah) yang spesifik mengurusi mereka,” ucapnya.

Dalam rangka memperhatikan golongan janda, yatim, dan piatu, Sodikin telah menyiapkan program jaminan sosial kemasyarakatan. Program ini meliputi bantuan beras 10 kilogram per bulan, beasiswa dan pendampingan life skill, serta bantuan kematian berupa beras 25 kg dan layanan ambulan gratis.

Seperti yang telah Sodikin tegaskan sebelumnya, program tersebut akan dibiayai oleh lembaga khusus yang dibentuknya. Untuk merealisasikannya, ayah dua anak tersebut bersiap menggunakan 90% tanah bengkok miliknya seluas 4,5 hektar.

3 hektar tanah akan disewakan ke masyarakat, adapun 1,5 hektar lainnya akan digunakan sebagai budidaya tanaman produktif seperti pisang. Dengan harga sewa Rp10 juta per hektar per tahun dan perkiraan pendapatan Rp70 juta sekali panen (dengan asumsi akan ditanami 1000 pohon), Sodikin berekspektasi akan mendapat dana Rp100 juta per tahun. Dana tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk membiayai progam jaminan sosial kemasyarakatan yang dicanangkan Sodikin.

Sodikin menerangkan apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” Program itu juga disebutnya punya landasan dalam Alquran, yaitu Surah Al Baqarah ayat 220 yang berarti, “Mengurus urusan mereka (anak yatim) secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu.”

Kerelaan Sodikin menggunakan 90% tanah bengkoknya sangat mungkin membuat orang awam tak percaya. Namun, ia sebelumnya telah menggunakan 40% tanah bengkoknya untuk dikelola hasilnya digunakan untuk dana operasional TPQ atau Madrasah serta bantuan sosial kemasyarakatan lainnya pada periode pertama.

Sodikin menyebut konsep yang telah dan akan dilakukannya tersebut dengan jariyah politik. Ia berniat menjadikan periode 2019-2025 sebagai ladang ibadah melalui jalur politik. Warga yang memilihnya akan mendapat pahala dari amal jariyah yang akan diberikan pada anak yatim piatu dan janda miskin terlantar. (.*.)

Penulis: Najmul Ula

Penulis adalah mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Unnes Semarang.

Terkait
Semua tergantung dari niat Bupati

Penulis : CholisSetiawan Melanjutkan persoalan Pilkades serentak di Kabupaten Pekalongan tertutama terkait komitmen Bupati Pekalongan mewujudkan Pilkades yang bermartabat, berkualitas Read more

Janji Bupati bukan janji Joni dalam cerita komedi

Penulis : Cholis Setiawan Pilkades telah usai, tetapi masih menyisakan persoalan yang cukup pelik dan berpotensi kisruh jelang pelantikan, hal Read more

Akankan Kades terpilih yang terbukti lakukan anduman, tidak dilantik?

Beberapa hari terakhir ini terjadi demo warga terkait dugaan politik uang atau anduman dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Read more

Tawaran lain, sila lakukan politik uang tapi warga terus awasi

Belum lama ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan mendeklarasika desa pecontohan "Desa Tanpa Politik Uang" dalam wujud Desa Pengawasan Read more

Tags : BatangkadesPilkades