
Kajen, Wartadesa. – Dana sharing Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) masih rendah. Terbukti hingga saat ini masih dikisaran 20 persen dari komitmen awal sebesar 500 juta rupiah. Demikian terungkap saat desk PLPBK Kabupaten Pekalongan menggelar pemaparan pemasaran progam PLPBK bagi delapan desa penerima program, Jum’at (28/10) di Aula Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab. Pekalongan.
Sri Ratnawati, Koordinator Kota Program Kotaku (dulu, PNPM -red) menyampaikan bahwa capaian dana sharing Pemkab Pekalongan melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) masih rendah. Dari komitmen awal sebesar 500 juta rupiah, baru dikisaran 100 juta rupiah, bahkan ada desa yang belum menerima dana sharing. “Dulu ada program yang mau masuk ke desa Tosaran, tetapi karena program tersebut dipending dulu, sehingga belum masuk dana sharing.” Ujarnya.
Sri Ratnawati menambahkan, bahwa saat inilah kesempatan bagi tim pemasaran PLPBK yang terdiri dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Tim Inti Pemasaran Partisipatif (TIPP) dan Pemerintah Desa untuk memaparkan rencana investasi bagi program PLPBK dan PLPBK Lanjutan. Dengan pemaparan tim pemasaran, diharapkan bisa mempertemukan antara desa-desa penerima PLPBK dan SKPD melalui kemitraan.
Paparan yang dibagi dalam dua kali pertemuan dilaksanakan pada, Senin (24/10) dan Jum’at (28/10) yang diikuti oleh empat BKM tiap sesi pertemuan.
Sementara itu, Satuan Kerja (satker) PLPBK, Yuni menyampaikan bahwa dilihat dari hasil paparan empat peserta hari ini, Jum’at (28/10) BKM masih kurang mem-breakdown program-program penanganan kumuh. Masih berkutat pada pembangunan fisik saja, padalah bila di-breakdown program-program sosial dan ekonomi seperti pelatihan dan penguatan Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang bisa dimitrakan dengan SKPD yang hadir pada hari ini. Ujarnya.
Dari pantauan di lokasi, komitmen SKPD yang hadir seperti dari Dinas Kesehatan, Dirjen Cipta Karya dan Dinas Perdaganan cukup tinggi. Terbukti perwakilan dari masing-masing dinas menyampaikan program-program yang bisa dimitrakan dengan BKM. “Kami menunggu tindak lanjut dari BKM berupa proposal segera mungkin, agar bisa masuk dalam pendanaan Tahun 2017.” Tutup Yuni. ***(Buono)









