TEGAL, WARTADESA. – Kondisi Bendung Cipero di Desa Kedungjati, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, kini memicu keresahan massal di kalangan petani. Infrastruktur vital yang menjadi urat nadi pengairan bagi wilayah Tegal bagian timur tersebut telah jebol sejak 15 Maret 2026, namun hingga pertengahan April ini belum kunjung mendapatkan perbaikan permanen.
Lambannya penanganan ini memicu peringatan keras dari Komisi III DPRD Kabupaten Tegal kepada pemerintah dan pihak terkait. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tegal, Muhammad Zaenudin, menegaskan bahwa pembiaran selama satu bulan ini bukan masalah kecil. Menurutnya, terdapat 7.643 hektare lahan pertanian di wilayah Warureja dan Suradadi yang kini berada di ujung tanduk atau terancam mengalami gagal panen total alias puso.
Dampak ekonomi dari rusaknya bendung ini diprediksi akan sangat masif. Petani mulai panik menghadapi jadwal Musim Tanam pertama (MT 1) dan kedua (MT 2), sementara tanaman padi yang sudah ada saat ini terancam tidak mendapatkan suplai air optimal di masa kritisnya. Jika tidak segera ditangani, stabilitas pangan di Kabupaten Tegal sebagai salah satu lumbung padi daerah dipastikan akan merosot drastis akibat penurunan produksi.
Pada Selasa, 14 April 2026, tim dari Pemerintah Kabupaten Tegal bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) akhirnya melakukan peninjauan langsung ke lokasi jebolnya bendung. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Daerah Irigasi Rambut, Masroni, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.000 hektare tanaman padi yang hampir memasuki masa panen namun terhambat masalah irigasi yang serius.
Sebagai langkah penanganan jangka pendek, petugas akan melakukan pengalihan aliran air secara darurat agar suplai ke sawah tetap terjaga dan menghindari kerugian petani pada musim panen ini. Namun, untuk perbaikan permanen yang diperkirakan menelan biaya miliaran rupiah, anggaran kemungkinan besar baru bisa dialokasikan pada tahun 2027 mendatang.
Menanggapi rencana perbaikan permanen yang masih sangat lama tersebut, DPRD Kabupaten Tegal meminta pemerintah pusat dan provinsi agar tidak kaku dalam urusan birokrasi anggaran. Zaenudin mendesak agar penanganan darurat yang efektif segera dieksekusi sekarang juga. Ia menegaskan bahwa petani tidak boleh dikorbankan demi proses administrasi yang panjang, sehingga 7.643 hektare sawah di Tegal dapat diselamatkan dari ancaman kekeringan tahun ini. (Redaksi)










