close
spn
Forum Buruh Kabupaten Pekalongan melakukan audiensi terkait UMK

Kajen, Wartadesa. – Serikat buruh Kabupaten Pekalongan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menolak penerapan PP 78 sebagai patokan penetapan UMK Kabupaten Pekalongan 2018.

Isa Hanafi, Sekretaris SPN Kabupaten Pekalongan mengungkapkan bahwa buruh  menolak penerapan Penerapan PP 78/2015 tentang pengupahan lantaran mayoritas perusahan tidak menjalankan sepenuhnya amanat PP tersebut.

“Kita menolah PP 78 karena perusahaan sendiri tidak melaksanakan PP tersebut secara sepenuhnya,” kata Isa Hanafi, kemarin saat melakukan audiensi dengan Dinas PM PTSP Naker di Kajen.

Baca: Forum Buruh Pekalongan Usulkan UMK Rp. 2,240 ribu

Isa menambahkan, hingga saat ini, 80 persen perusahaan di Kabupaten Pekalongan belum menyusun struktur skala upah, seperti yang diamanatkan undang-undang.

Terkait besaran UMK yang diusulkan oleh Forum Buruh Kabupaten Pekalongan, Isa mengusulkan besaran Rp. Rp 2.054.026,00. “Kalau menurut PP kan upah UMK sekarang ditambah persentase inflasi tahun ini, menghasilkan UMK 2018. Maka kita tidak setuju dengan nominal tersebut,” lanjut Isa.

Sementara, Kepala Dinas PM PTSP Naker Kabupaten Pekalongan, Edy Harjanto mengaku akan menampung aspirasi para pekerja yang menolak adanya PP 78. “Aspirasi tetap kita tampung untuk kita bahas dalam forum dewan pengupahan,” kata Edy, di depan perwakilan buruh.

Edy mengaku sudah beberapa kali mengingatkan perusahaan untuk membuat struktur skala upah. “Bintek sudah kita lakukan kepada perusahaan-perusahaan sejak awal Januari 2018 lalu. Yang belum melaksanakan, terus kita tegur agar bisa melaksanakan struktur skala upah. Kalau sanksi itu ada di ranah dewan pengawas provinsi. Kita sifatnya pembinaan,” jelas Edi. (WD)

Tags : UMK

Leave a Response