Junaedi: Gaji guru honorer tahun depan mendekati UMK

guru honorer pemalang UMK Layanan Publik Pendidikan by buono on Desember 4, 2019 add comment 1774 views

Pemalang, Wartadesa. – Bupati Pemalang, Junaedi mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengkaji kemungkinan guru dan tenaga kependidikan honorer mendapat honorarium mendekati Upah Minimum Kabupaten (UMK), tahun mendatang. Diketahui saat ini UMK Kabupaten Pemalang sebesar Rp 1.865 ribu. Hal tersebut disampaikan usai menerima penghargaan Indeks Kelola 2019 di Jakarta pada 29 Nopember 2019 lalu.

Namun demikian, Ketua FWBNKSD Kabupaten Pemalang, Afni Abdur Rozak,pesimis akan terwujud, mengingat pagu anggaran APBD perubahan belum dimasukkan. Afni mengungkapkannya pada Senin (02/12) saat audiensi dengan dewan setempat yang hanya diberi waktu tiga menit. Hingga para guru honorer menggelar aksi tutup mulut.

Baca: Bu Guru sama Pak Guru pada mogok ngajar Om!

Junaedi menyebut pihaknya akan memasukkan anggaran (kenaikan honorarium guru dan tendik honorer) tersebut pada RAPBD Perubahan atau di RAPB murni tahun mendatang. “InsyaAllah mungkin tahun depan, kalau tidak di anggaran murni ya di perubahan, kita anggarakan untuk memberikan apresiasi kepada mereka”, katanya.

Menurut Junaedi, rencana penyetaraan honorarium tenaga honorer sesuai himbauan dari Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, agar kepala daerah di Jateng bisa mengalokasikan anggaran honorarium bagi tenaga honorer mendekati UMK.

“Kami sedang mengkaji secara komprehensif, bagaimana agar tenaga honorer itu bisa diberikan apresiasi oleh pemerintah daerah tapi tidak bertentangan dengan aturan. Kita cermati nanti bagaimana regulasinya, bagaimana anggarannya,” kata Junaedi, dikutip dari laman resmi pemalangkab.go.id.

Junaedi sangat yakin penyetaraan honorarium tenaga honorer bisa terlaksana tahun depan. Sebab, ke depan tidak ada lagi tenaga honorer tapi diganti menjadi tenaga harian lepas (THL). “UMK di Kabupaten Pemalang saat ini Rp1,865 juta, ya minimal mendekati itu, ora ketang sejuta lah atau berapalah”, pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan guru dan tenaga kependidikan honorer yang tergabung dalam Forum Wiyata Bhakti Non Kategori Sekolah Dasar (FWBNKSD) Kabupaten Pemalang menggelar audiensi di gedung dewan dengan menggunakan masker penutup mulut sebagai bentuk protes kepada dewan setempat yang tak mau memperjuangkan nasib mereka.

Ketua FWBNKSD Kabupaten Pemalang, Afni Abdur Rozak, mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai legalitas sebagaimana guru lainnya. “Kami hanya punya legalitas kepagaiwan dari Dinas Kabupaten Pemalang, yang hanya secarik kertas. Legalitas ini nggak memiliki fungsi yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan guru. Untuk mendaftar UKG dan PPG tidak bisa,” ujarnya dikutip dari Matra.

Tuntutan guru honorer hanya ingin mendapat SK Bupati agar bisa mengajukan sertifikasi (tunjangan sertifikasi), seperti yang pernah dijanjikan Presiden Jokowi pada awal tahun 2019. Lanjut Afni.

Dalam audiensi tersebut, Afni mengatakan bahwa makin sempitnya ruang penerimaan CPNS di Pemalang berdampak bagi para tenaga honorer. Padahal, dari sisi formasi masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Dampak lainnya, lanjut Afni, jika nantinya ada CPNS guru yang masuk ke sekolah-sekolah, maka ototmatis akan menggeser posisi para guru honorer yang ada. Para guru honorer akan berguguran, tanpa bisa melawan.

“Padahal para guru honorer ini sudah mengabdi puluhan tahun, bahkan ada yang sudah 15 tahun menjadi guru honorer hanya dengan honor Rp 150 ribu sampai Rp 250 ribu per bulan,” ujar Afni.

Menurut Afni, para guru honorer sudah mengadukan nasibnya kepada Bupati Pemalang, Junaedi. Namun menurutnya, hasilnya tidak bisa diharapkan.

Bupati Pemalang sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabuaten Pemalang untuk membuat regulasi tentang kesejahteraan guru honorer sampai akhir tahun ini. Namun, Afni pesimis akan terwujud, mengingat pagu anggaran APBD perubahan belum dimasukkan.

“Karena itu, mogok massal para guru honorer ini akan terus dilakukan sampai ada kejelasan perubahan nasib mereka.” Ujar Afni.

Para guru honorer yang melakukan audiensi di gedung DPRD hanya ditemui wakil rakyat sekitar tiga menit. Mereka mengenakan masker penutup mulut. Sebagai bentuk protes kepada wakil rakyat di kota ini yang tak mau memperjuangkan nasib mereka.

Mogoknya guru honorer Kabupaten Pemalang, membuat para pengawas daerah binaan (Dabin) di tiap kecamatan memerintahkan kepada para kepala sekolah untuk mencatat nama para guru yang mogok mengajar. Sebagian guru menganggap, “edaran” melalui WA ini dianggap sebagai intimidasi kepada para guru honorer yang mogok mengajar. Ada yang takut, ada yang was-was, ada juga yang mengaku sudah siap kalau dipecat. (catatan: jurnalis Matra mendapatkan salinan dokumen tangkapan layar pesan singkat WA tersebut).

“Kami sudah 12 tahun lebih ngabdi, tapi kesejahteraan tidak perhatikan sama sekali. Kalau pun saya dipecat, ya sudah siap,” tutur salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, Pengawas Dabin 4, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, Untung TS membantah dirinya melakukan intimidasi kepada para guru honorer yang ikut mogok mengajar. “Itu bukan maksud untuk intimidasi, tapi hanya untuk mencatat saja. Kepala sekolah wajib tahu siapa saja, guru yang mogok ngajar. Kami hanya untuk mengantisipasi supaya pekerjaan di sekolah tidak keteter (terbengkalai),” tuturnya.

Untung mengaku, dirinya merasa kasihan dengan nasib para guru honorer yang nasibnya tidak menentu. “Maka itu, kami menghormati hak setiap guru yang sudah melakukan audiensi dengan Bupati beberapa hari lalu,” tambah Untung. (Eva Abdullah dengan tambahan berbagai sumber)