Warta Desa

Kala yang berserak di jalanan berbagi kebaikan

by buono on April 10, 2020 Opini Sosial Budaya anak punk masker kain

Kamis malam, sehabis sholat Isya, Muhammad Zulfanoor Fahmi, remaja tanggung yang masih duduk di kelas 11 di salah satu SMA swasta di Pekalongan pamit keluar rumah kepada ibunya. Saat ditanya, ia mengatakan hendak menyiapkan ribuan masker kain yang hendak dibagikan bersama komunitas anak-anak punk dan metal Pekalongan, esok harinya, Jum’at (10/04) ba’da sholat duhur di sepanjang jalan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Sang ibu pun mengijinkan, meski ia selalu “bawel” wanti-wanti agar sang anak tidak keluar rumah.

Sebelumnya, putra kedua dari enam bersaudara ini sempat ngobrol bersama keluarganya. Ia bersama komunitasnya sedang menyiapkan paket bantuan masker kain gratis untuk warga yang membutuhkan. Ketika malam Jum’at, ia tidak pulang ke rumah lantaran sedang menyiapkan paket yang hendak dibagikan. Sang ibu pun mahfum.

Benar saja, saat pagi hari, Fahmi pulang. Ia bercerita bahwa siang ini selepas sholat Jum’at, komunitas anak-anak yang bagi banyak kalangan sering dipandang sebelah mata, karena penampilannya yang tak sedap dipandang mata akan berbagi kain masker gratis di daerah Ketitang.

Sang ibu yang baru mendengar kabar bahwa ada dua warga yang positif virus Korona di daerah Bojong, sempat khawatir. Namun dijawab oleh sang anak, “Kata Pak Polisi, tidak apa-apa, membagikan kain masker di Ketitang,” ujarnya.

Menurut Fahmi, komunitasnya sudah menghubungi dan ijin pihak kepolisian setempat untuk menggelar aksi berbagi masker gratis tersebut. Bahkan, “Pak Polisi” mendukung gerakan anak-anak yang berserak di jalanan tersebut.

Benar saja, siang ini, saya mendapat kiriman video dan beberapa foto, aksi anak-anak jalanan ini. Mereka sedang berbagi masker kain gratis kepada warga yang melintas ruas jalan raya Bojong. Kabupaten Pekalongan.

Dalam video tersebut, terlihat puluhan anak-anak punk dan metal dengan kaos serba hitam membagikan masker kepada para pengguna jalan yang melintas. Beberapa foto, terlihat para pengendara motor terlihat senang menerima paket bantuan tersebut.

“Tidak seberapa yang kami bagikan kepada warga Pekalongan, tapi setidaknya ini yang bisa kami lakukan untuk turut membantu pemerintah memutus rantai persebaran virus yang mematikan banyak orang,” ujar Fahmi, saat mengirimkan video dan foto.

Penulis: Buono

Pimpinan Redaksi Warta Desa

selengkapnya

Opini Sosial Budaya

Kesadaran menggunakan masker di Pekalongan rendah

by buono on April 10, 2020 Opini Sosial Budaya masker

Meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan telah menginstruksikan penggunaan masker bagi warga yang beraktifitas di luar rumah. Namun kenyataan di lapangan masih banyak dijumpai warga yang enggan menggunakan masker.

Seruan penggunaan masker oleh Pemkot Pekalongan berupa edaran Seruan Walikota Pekalongan Nomor 443.1/008 tentang Penggunaan Masker untuk Mencegah Penularan Covid-19 di Kota Pekalongan. Seruan itu dikeluarkan menindaklanjuti sesuai kebijakan pemerintah pusat untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19 dengan menjalankan program ‘Masker Untuk Semua’ per 5 April 2020 sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).pemerintah pusat yang mengimbau masyarakat memakai masker saat berada diluar rumah.

Hal yang sama dilakukan oleh Pemkab Pekalongan melalui edaran himbauan bernomor 443.1/01143 Tentang Penggunaan Masker untuk Mencegah Penularan virus Covid-19 di Kabupaten Pekalongan sebagai langkah tepat untuk menghentikan penyebaran virus Korona, disamping rajin cuci tangan dengan sabun selepas dan sebelum aktifitas.

Bahkan, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyadari minimnya kesadaran warga menggunakan masker. Ganjar meminta agar seluruh pihak terus menggiatkan sosialisasi tentang kewajiban menggunakan masker saat keluar rumah. Tak hanya di medsos, Ganjar melakukan sosialisasi pentingnya memakai masker dalam kegiatan.

Di pusat-pusat keramaian seperti Plaza Kuliner Gemek, Kedungwuni, pasar dan alun-alun, masih dijumpai, lebih banyak warga yang tidak menggunakan masker, ketimbang yang memakainya. Pun, hal yang sama terjadi si sepanjang jalan di berbagai ruas di Kota hingga Kabupaten Pekalongan. Kurang dari 30 persen pengguna jalan yang terlihat mengenakan masker kain saat beraktifitas.

Kesadaran penggunaan masker ini, perlu didorong lebih kuat lagi. Edukasi yang dilakukan oleh tiap satgas Covid-19 di seluruh desa dan kelurahan perlu menekankan pentingnya warga menggunakan masker. Pesan-pesan melalui media sosial tentang pentingnya penggunaan masker untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi Korona, musti terus didorong. Bahkan, petugas kepolisian dan Satpol PP yang saat ini sering menggelar patroli, perlu mengajak dan mensosialisasikan penggunaan masker. Ajakan tersebut setidaknya untuk melindungi diri sendiri dan keluarga.

Minimnya masker kain dan melonjaknya harga masker di lapangan, bukan menjadi alasan, untuk tidak melindungi diri dari wabah yang berdampak pada kematian tersebut.

Centers for Disease Control and Prevention (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit–CDC), merilis sebuah studi kecil bahwa Covid-19 menyebar tanpa kita menyadarinya. virus Covid-19 ini dapat menyebar di antara orang-orang yang berinteraksi dalam jarak dekat – misalnya, berbicara, batuk atau bersin – bahkan jika orang-orang itu tidak menunjukkan gejala, rilis CDC.

Bukti baru tersebut membuat CDC merekomendasikan seluruh warga yang beraktifitas di luar rumah untuk mengenakan penutup wajah kain (masker kain) di bagian mulut dan hidung –termasuk masker buatan sendiri, syal atau bandana– ketika mereka pergi ke area publik.

Jadi, jika masker kain (sudah jadi) langka di pasaran, warga tetap harus melindungi bagian mulut hingga hidung dengan kain, syal minimal dua lapis.

Mari mulai dari sendiri, menggunakan masker kain (bagi warga yang sehat) untuk memutus rantai persebaran virus Korona. Jika tidak dari diri sendiri, siapa lagi?

Penulis: Buono

Pimpinan Redaksi Warta Desa

selengkapnya

Opini Sosial Budaya

Menyelamatkan wabah kelaparan ditengah pandemi Korona

by buono on April 8, 2020 Opini Sosial Budaya pandemi korona wabah kelaparan

Pandemi Korona (Covid-19) memang menjadi penyebab kematian secara cepat di berbagai belahan negeri. Data pasien yang meninggal akibat virus ini setiap hari diupdate oleh pihak berwenang, dari tingkat kabupaten, provinsi, pusat bahkan data dunia. Selain menjadi penyebab hilangnya nyawa seseorang, virus Korona ini juga membawa efek bawaan, yakni menurunnya tingkat kehidupan warga. Warga miskin bertambah lebih miskin, kelas menengah turun kasta menjadi rentan miskin bahkan miskin karena kehilangan penghasilan.

Dan kita tahu, bahwa langkah jangka pendek dan segera yang harus dilakukan untuk membantu warga miskin adalah menyediakan bantuan pangan, disamping program lain yang mendorong mereka mendapat penghasilan untuk bisa membeli kebutuhan pokok–pangan–utamanya.

Rilis lembaga riset kebijakan pangan di Washington DC, Amerika Serikat, Global Hunger Index (GHI) tahun 2019, Indonesia menempati peringkat 70. dengan skor 20,1, masuk dalam kategori serius. Ada tiga kategori yang dipakai oleh GHI, yaitu kategori rendah (kurang dari 9,9), moderat (10-19,9), serius (20-34,9), mengkhawatirkan (35-49,9), sangat mengkhawatirkan (lebih dari 50). Tahun 2019 indeks kelaparan Indonesia tercatat lebih tinggi dibanding negara-negara di belahan Asia Tenggara. (Kompas, 03/12/2019).

Data tahun sebelumnya (2018), Indonesia dinilai memiliki masalah kelaparan tingkat serius yang memerlukan perhatian lebih. Dalam laporan Welthungerhilfe dan Concern Worldwide menghitung indeks global kelaparan berdasarkan empat indikator. Di antaranya adalah kasus kurang gizi dari populasi penduduk, stunting pada anak usia di bawah 5 tahun, kematian anak di bawah usia 5 tahun, dan anak usia di bawah 5 tahun yang tidak dirawat dengan baik. Adapun indeks kelaparan di Indonesia mendapat skor 21,9 dan berada pada tingkat serius untuk ditangani. (Katadata, 23/01/2019).

Infografis Indeks Kelaparan di Indonesia, Sumber: Kata Data 2019.

Upaya menekan jumlah korban terpapar virus Korona sudah dilakukan dengan beragam pendekatan. Terutama untuk menyelamatkan korban yang sakit dan menjaga warga yang sehat, agar tidak terpapar. Namun, penanganan yang tidak kalah penting adalah, menyelamatkan kematian ekonomi warga terdampak–beragam kebijakan tersebut. Meski kita sudah banyak mendengar, banyak program ekonomi dan stimulus ekonomi, baik jaring pengaman sosial dan sebagainya untuk menyelamatkan ekonomi warga, namun hingga saat ini belum terlihat, masih dalam proses implementasi kebijakan.

Gerakan Bersama Ketahanan Pangan

Gerakan untuk membantu sesama warga, utamanya warga miskin dan warga miskin baru terdampak wabah Korona, tentu sudah dilakukan beragam kalangan. Ditingkat lokal Pekalongan, kami mencatat inisiasi yang dilakukan oleh Sapuan, warga Desa Tunjungsari, Kecamatan Siwalan. Ia besama pemuda Karang Taruna, perangkat dan kepala desa mengumpulkan donasi dari warga yang mampu untuk membantu warga lainnya yang kehilangan penghasilan selama masa pandemi.

Gerakan warga ini tentu patut diduplikasi (ditiru–ATM–amati tiru modifikasi) diberbagai desa di Kota Santri (bahkan secara luas). Mengingat model warga mampu membantu warga kurang mampu, lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Yakni, pada kebiasaan zakat, infak dan shadaqah.

Masjid dan musala bisa menjadi basis pemberdayaan ekonomi warga, seperti yang dicontohkan jamaan Masjid Sabihir Rohman, Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa merespon kondisi warga RT 03 – 11 di sekitar masjid yang sebagian besar tidak bisa beraktivitas atau bekerja sebagaimana biasanya. Para ibu jamaah masjid menggalang aksi patungan, hasilnya dibagikan dalam bentuk paket sembako kepada warga kurang mampu.

Jika model gerakan-gerakan yang sudah diinisiasi warga ini diduplikasi lebih semarak lagi, dengan menjadikan lingkungan terkecil–seperti desa, sebagai basis gerakan. Tentu ini akan menyelamatkan banyak warga dari krisis ekonomi dan kelaparan yang sudah diambang pintu.

Mari bergerak bersama.

Penulis: Buono

Pimpinan Redaksi Warta Desa

selengkapnya

Opini Sosial Budaya

Warga bantu warga, cara berdaya atasi terpuruknya ekonomi akar rumput imbas pandemi Korona

by buono on April 6, 2020 Opini Sosial Budaya warga bantu warga

Imbas mewabahnya virus Korona (Covid-19) tidak hanya berdampak bagi menurunnya kesehatan warga–bahkan kematian, namun juga menggerogoti sendi-sendi ekonomi, utamanya akar rumput (baca: warga miskin dan rentan miskin). Kita tahu, bahwa pemerintah telah bekerja keras untuk mengurangi dampak ekonomi, akibat wabah ini. Pun, secara swadaya, warga, baik secara perseorangan maupun bersama-sama, turut serta dalam gerakan yang kami menyebutnya sebagai gerakan warga berdaya “Warga Bantu Warga”.

Sepekan terakhir ini, banyak inisiasi warga yang dilakukan untuk membantu sesama mereka. Di Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, seorang kasir pabrik tekstil, menginisiasi gerakan Potong Gaji karyawan. Ia memulai dari dirinya yang merekakan seluruh gajinya bulan April, untuk membantu tetangga dan rekan-rekannya mendapatkan masker, yang saat ini harganya melambung.

Sebut, Muhammad Darul namanya. Model yang dia lakukan adalah, pertama, dengan membagikan masker secara gratis bagi warga kurang mampu. Kedua, ia memberdayakan warga sekitarya untuk memproduksi masker kain. Dana dari gerakan potong gaji yang diinisiasinya digunakan untuk membeli masker produksi tetangganya. Kemudian masker tersebut dijual seharga Rp 2 ribu hingga Rp 3 ribu. Hasil dari penjualan masker tersebut kemudian dibelikan masker lagi dari tetangganya, pengusaha kecil rumahan. Dengan demikian, inisiasi ini setidaknya sedikit membantu usaha konfeksi tetangganya yang saat ini lesu, imbas wabah Korona.

Upaya yang dilakukan lainnya, untuk membantu usaha rumahan konfeksi di kampungnya adalah, ia membuka bazar kain jersey dengan harga murah. Menurut Darul, dengan menyediakan bahan baku berharga terjangkau akan membantu usaha konfeksi rumahan, tetangganya, terus berproduksi, meski ekonomi lesu.

Di Wiradesa, warga saling bantu dengan membagikan 125 paket sembako. Kepekaan sosial berbasis masjid ini, manakala jamaah Masjid Sabihir Rohman, Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa merespon kondisi warga RT 03 – 11 di sekitar masjid yang sebagian besar tidak bisa beraktivitas atau bekerja sebagaimana biasanya. Penghasilan mereka turun bahkan nyaris tanpa penghasilan. Para ibu jamah masjid menggalang aksi patungan, hasilnya dibagikan dalam bentuk paket sembako kepada warga kurang mampu terdampak kebijakan pembatasan sosial pemerintah.

Ada puluhan, bahkan ratusan hingga ribuan gerakan serupa. Gerakan kepedulian Warga Bantu Warga, disekitar kita yang tidak kita sadari.

Beberapa hari lalu, kami memergoki seorang penjual ayam potong asal Desa Wuled, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Ia kedapatan sedang memasangkan beberapa masker kepada remaja didekat Puskesmas Wonopringgo. Beberapa masker yang ia bawa, dengan rela dibagi-bagikan kepada warga lainnya yang membutuhkan. Tanpa pamrih.

Inisiasi gerakan Warga Bantu Warga, bisa datang dari siapa saja, dari mana saja. Sapuan, seorang guru yang juga juragan batik di Desa Tunjungsari, Kecamatan Siwalan, Pekalongan, menginisiasi gerakan Sembako Gratis bagi Warga terdampak Korona di desanya.

Aksinya dipicu dari keprihatinannya melihat virus Korona ini memukul ekonomi kaum proletar. Bakul-bakul cilik (pedangang kecil), buruh harian dan warga lainnya yang turun derajat kehidupannya.

Sapuan bersama para pemuda desa, ketua RT, perangkat desa setempat dan Kepala Desa Tunjungsari menggelar rapat dadakan membahas “Apa yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan warga yang terancam mati secara ekonomi meski dalam keadaan sehat saat pagebluk Korona?”

Hasil rapat dadakan menghasilkan sebuah Gerakan Sembako Gratis untuk Warga Miskin terdampak Korona. Tahap awal, sedikitnya sembilan kwintal beras terkumpul. Sambil menunggu pendistribusiannya ke warga yang membutuhkan. Para pemuda desa setempat yang bergabung dalam Karang Taruna melakukan pendataan warga, bersama ketua RT. Hasil dari pendataan warga, nantinya akan dimusyawarahkan, dan terbentuk database warga yang berhak menerima bantuan tersebut.

Semua yang terlibat dalam Gerakan Sembako Gratis untuk Warga Miskin terdampak Korona ini sepakat bahwa kegiatan mereka akan berkelanjutan, hingga badai yang meluluh-lantakkan ekonomi dan kesehatan warga ini berakhir.

Selain gerakan warga. Aliansi Mahasiswa Pekalongan-Batang menggelar aksi SENDALAN atau Sedoyo Nanggung Daharan lan Anjukan. Siapapun dapat terlibat dalam aksi ini, baik sebagai donatur maupun relawan. Untuk relawan dipetakan menjadi dua, yakni relawan yang turun langsung ke lapangan membagikan paket SENDALAN (makanan/sembako) dan relawan yang bertugas mencari donatur.

Sedikit aksi warga yang terlihat, dari ribuah aksi baik ini tentu memberikan energi positif bagi negeri ini untuk bangkit dari keterpurukan akibat virus Korona. Mari bergandeng tangan, bergotong-royong, bahu-membahu dalam sebuah aksi bersama, dari warga, oleh warga dan untuk warga. (.*.)

Penulis : Buono

Pimpinan Redaksi Warta Desa

selengkapnya

Opini

Imbas Covid-19 dan jaring pengaman sosial Kota Santri

by buono on April 4, 2020 Opini covid-19 jaring pengaman sosial kabupaten pekalongan

Wayahe wes dalu, dalane gel nyeyet. Donganu dedi miker, ngkesok nyong arep ke priwe, jare wong cilik sing mboh nek golek duit nggo anak bojo piye jal.

Kiye yo ora liyo goro goro pendemi Covid 19.

Gel angel nemen, padahal anak bojo kudu mangan. Ngenteni bantuan sing diarep-arepke, kanthi tekan saiki durung tekan nggone, paham ro ngerti korno ono virus corona. Tapi sing ora paham, tibane koyo nyong wong cilik dadi blingsatan. Ora mung ngenes, dadi korban sing sak temenane.

Ndisik durung ono wabah virus Corona ora pernah ngalami keadaan koyo ngene nggo keluargaku, saiki ora biso diceritake. Iki ora ngesrulo, mung tulung dipikirke nasib wong cilik koyo nyong, ora mong nang Kota Pekalongan tok tak kiro. Ning kota liane podo karo nasibe nyong, jareku.

Crita iki ora fiktif, mung nerangke tok. Nek ono kawulo alit, kudu muji syukur wes oleh bantuan. La sing durung, yo tulong dipikirke nasibe. Karepane kabeh biso kebagian, ora ono sedulur sing kroso ngelih tur ora kurusan. Aamiin Yra…

Sko de Heru Sambodo

Rasan-rasan tesebut diposting oleh salah seorang relawan Warta Desa, Imam Nurhuda dalam akun media sosial Facebook, Jum’at (03/04).

Pandemi virus Korona (Covid-19) tidak hanya berimbas pada kesehatan warga, imbas sosial ekonomi, bahkan lebih menyentuh kalangan akar rumput. Utamanya mereka yang kehilangan penghasilannya akibat kebijakan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan virus yang saat ini tercatat 73 ODP (Orang Dalam Pemantauan), empat orang PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan nihil kasus positif Korona di Kota Santri.

Tangkapan layar: Data ODP, PDP dan Positif Covid-19 Kabupaten Pekalongan, diambil dari laman http://corona.pekalongankab.go.id/ Sabtu (04/04)

Imbas sosial ekonomi (baca: berkurangnya atau hilangnya pendapatan/penghasilan warga) dirasakan seluruh kalangan masyarakat. Baik kalangan mampu (penghasilan tinggi), menengah, bahkan warga miskin dan rentan miskin.

Pembatasan fisik (physical distancing maupun social distancing) dan karantina mandiri pemudik dini warga Pekalongan dari daerah zona merah–data pemudik dini Kabupaten Pekalongan sebanyak 12 ribu orang, data disampaikan Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi dalma Musrenbang Kabupaten Pekalongan, Rabu (01/04)– berimbas pada kerentanan sosial yang membuat produktivitas menurun, mata pencarian terganggu, dan munculnya gangguan kecemasan sosial di masyarakat (seperti kepanikan).

Instruksi “jaga jarak” akhirnya tidak berjalan efektif, utamanya bagi buruh informal dengan sumber pemasukan ekonomi didapat sehari-hari (harian) seperti pedagang, tukang ojek, buruh pabrik dan konfeksi, maupun pekerja harian lainnya.

Data yang kami rangkum, hingga Senin (30/03), sedikitnya 1.021 buruh di tiga pabrik di Kota Santri dirumahkan imbas dari wabah Covid-19. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Unggul Jaya Sejahtera di Samburejo, Tirto, PT Dupantex di Jalan Raya Tirto, dan di PT Kharisma Adhi Mulya di Desa Karangsari, Kecamatan Karanganyar.

PT Unggul Jaya Sejahtera dengan 435 karyawan, sebanyak 295 karyawan dirumahkan secara bergilir. Mereka yang dirumahkan mendapat upah sebesar 50 persen. PT Dupantex, dari 1300 pekerja, yang dirumahkan sebanyak 226 orang, mereka dirumahkan sejak 25 Maret dengan upah 50 persen. Sedang PT Kharisma Adhi Mulya, sebanyak 500 karyawan dirumahkan sejak 27 Maret 2020 dengan upah yang masih dirundingkan pihak perusahaan dan karyawan.

Data tersebut belum termasuk ratusan karyawan PT Duta Ananda Textile Kedungwuni yang merumahkan seluruh karyawannya–data dari penuturan salah seorang karyawan kepada Warta Desa, Jum’at (03/04).

Salah seorang relawan Warta Desa yang juga pekerja seni hiburan dangdut Kota Santri, Sukarso, mengatakan bahwa pembatasan “keramaian” antisipasi merebaknya virus Korona, berimbas pada penghasilan para pekerja seni hiburan, seperti penyiar (emsi–mc dangdut), operator syuting, artis (penyanyi), pemusik, operator disel, operator dan pemilik panggung, pekerja rias pengantin dan sebagainya. Jumlah mereka tidak sedikit, ratusan. Sukarso mengatakan bahwa penghasilan mereka kini nol rupiah, alias tanpa penghasilan akibat larangan hajatan yang mengundang keramaian (kerumunan warga).

Jaring Pengaman Sosial

Virus Korona tidak hanya mematikan penderita (baca: pasien) saja, juga mematikan ekonomi warga yang sehat. Hal tersebut butuh penanganan segera dan konkret dari pengambil kebijakan.

Diluar kebijakan ekonomi dan stimulus yang dilakukan oleh pemerintah pusat saat ini, untuk meredam merosotnya daya beli “wong cilik”. Kami mencatat berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, diantaranya,

Pertama, Pemkab Pekalongan mengalokasikan Rp 5 miliar dari total Rp 20 miliar, untuk penanganan dampak sosial ekonomi. Dana tersebut disiapkan untuk warga yang terpukul kehidupanya secara ekonomi akibat adanya wabah tersebut.

Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi menyebut bahwa pihaknya juga akan menyalurkan bantuan dari program Kementrian Sosial yang disalurkan berbasis data.

Beberapa kepala desa di Kota Santri yang kami hubungi, Jum’at (03/04) mengatakan bahwa pemdes telah mendata warga miskin maupun rentan miskin untuk diusulkan dalam program tersebut.

Kedua, Penyaluran Dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2020 dipercepat untuk digunakan dalam penanggulangan wabah Covid-19.

Kepala Desa Jetaklengkong, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Priyo Arif Bintoro mengungkapkan bahwa alokasi Dana Desa untuk penanganan virus Korona sebesar satu persen dari total DD. Dana tersebut diperuntukkan untuk penyediaan sarana-prasarana pencegahan Covid-19 seperti pembuatan Posko Bebas Covid-19, pembelian sarana-prasarana pendeteksi suhu tubuh dan alat semprot disinfektan, maupun sarana-prasarana edukasi kepada warga.

Selain itu, penggunaan Dana Desa didorong untuk kegiatan padat karya seperti program kebersihan desa. Indeks Upah pekerja harian (HOK–hari orang kerja) Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 80 ribu akan sedikit membantu warga desa setempat yang kehilangan penghasilan akibat wabah Covid-19.

Ketiga, Pembagian masker bagi warga yang “terpaksa” harus keluar rumah saat bekerja. Pemkab melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan merekrut alumni Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menjahit 1000 masker untuk dibagikan kepada warga Kota Santri.

Jumlah tersebut tentu saja hal tersebut tidak cukup. Namun berbagai kalangan warga dan organisasi masyarakat (ormas) turut berkontribusi, dengan menyalurkan bantuan langsung kepada warga di kota yang dikenal dengan sego mengono.

Diperlukan langkah cepat

Penanganan dampak sosial ekonomi Covid-19 di Kabupaten Pekalongan berburu waktu. Asip Kholbihi menargetkan dalam pekan ini (minggu pertama bulan April 2020). Ia menginstruksikan pemerintah desa me-realokasi sebagian Dana Desa tahap pertama untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga yang kehilangan pemasukan. Jenis pekerjaan yang diciptakan harus bisa menyerap banyak pekerja dan membawa dampak pada perbaikan lingkungan.

Total anggaran yang akan direalokasi untuk menanggulangi dampak Covid-19 sebesar Rp 21 miliar. Menurut Kepala Dinas PMD P3A PPKB Kabupaten Pekalongan, Afib, mekanisme perubahan alokasi dana desa tersebut akan diatur dalam surat edaran Bupati Pekalongan yang akan didistribusikan pekan ini.

Selain jaring pengaman sosial yang telah disiapkan oleh Pemkab Pekalongan, para pedagang kecil dan bakul (penjual) pasar tradisional juga sudah sangat membutuhkan kebijakan dan stimulus ekonomi, seperti penundaan angsuran sewa los, pengurangan bunga bank dan kemudahan skema permodalan bagi pedagang kecil.

Kita sedang berburu waktu untuk menyelamatkan kehidupan warga dari bencana sosial. Ditunggu langkah konkret dan cepat dari Pemkab Pekalonan. Segera. (*.*)

Penulis : Buono

Penulis merupakan Pimpinan Redaksi Warta Desa Pekalongan (https://www.wartadesa.net) dan Editor Wilayah Suara Komunitas (https://suarakomunitas.net).

selengkapnya

Opini Politik

Pencetus awal tarik mundur, Gempar akan klarifikasi dalam konpers besok

by buono on Desember 21, 2019 Opini Politik gempar pemalang

Pemalang, Wartadesa. – Elemen organisasi GPI, Perisai, Gemura dan Asa menggelar konferensi pers bahwa mereka yang sebelumnya merupakan pencetus awal Logo Gempar (Gerakan Mahasisa Pemalang Raya), mengungkapkan bahwa mereka menarik diri dari Gempar lantaran dianggap gerakan yang diusung oleh Gempar telah bergeser kearah kepentingan politik. Menjawab hal tersebut, Gempar mengatakan akan menggelar konferensi pers, besok (Ahad, 22 Desember 2019) guna menjawab berbagai persoalan yang diungkapkan oleh empat elemen gerakan mahasiswa di Pemalang. Demikian diungkapkan perwakilan Gempar saat dikonfirmasi oleh Warta Desa. Sabtu (21/12).

Dalam konfernsi pers yang digelar oleh GPI, PERISAI, GEMURA dan ASA di Rumah Kebangsaan HOS Tjokroaminoto Jumat (20/12/19). Organisasi-Organisasi Tersebut juga menjelaskan bahwa Gerakan yang dilakukan terkait aksi demonstrasi dengan isu korupsi di kabupaten Pemalang beberapa waktu yang lalu sudah bergeser kepada kepentingan politik.

Lihat video konpers

“Kami menilai bahwa gerakan yang pernah kami lakukan ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan lain serta sudah bergeser pada kepentingan politik praktis akibat penumpang gelap yang memanfaatkan gerakan kami, oleh karena itu pimpinan pusat GPI dan Gemura memerintahkan kami selaku pengurus wilayah untuk tarik diri dari isu tersebut”, Ujar Irawan, ketua Brigade GPI Wilayah DKI.

Selain hal tersebut, Pertahanan Ideologi Sarekat Islam dan Aliansi Solidaritas Aktivis Jateng menyesalkan bahwa Gerakan demo yang dilakukan GEMPAR sudah mengarah ke politik praktis.

“Kami dari ASA dan PERISAI merupakan pencetus awal logo dan komunitas GEMPAR, Namun kami sangat menyesalkan Gerakan aksi yang dilakukan terkait kabupaten pemalang sudah bergeser pada kepentingan politik praktis dengan tujuan memberikan citra negatif kepada pemerintah kabupaten pemalang demi kepentingan pilkada 2020” Ujar Jojo Sekjend PERISAI.

Dalam konferensi pers tersebut mereka juga menjelaskan Bahwa Gerakan demonstrasi terkait isu korupsi di pemalang yang mengatasnamakan mahasiswa asal pemalang yang ada di Jakarta tidak serta merta merepresentasikan seluruh mahasiswa asal pemalang yang ada di Jakarta.

“Saya meyakini bahwa mahasiswa asal pemalang juga mahasiswa cerdas dan mempunyai idealisme yang akan terus di junjung tinggi tanpa tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik praktis, oleh karena itu saya yakin gelombang demonstrasi terkait isu korupsi di pemalang hanya merupakan Gerakan segelintir mahasiswa yang memiliki kepentingan saja” imbuh jojo

Dalam keterangan terpisah, Sekjend Pimpinan Pusat GPI, Diko Nugraha menjelaskan bahwa aksi demonstrasi terkait kabupaten pemalang bukan merupakan keputusan Pimpinan Pusat.

“Kami jelaskan bahwa Gerakan yang dilakukan terkait aksi demo oleh GPI dengan isu korupsi di kabupaten Pemalang oleh pengurus Wilayah DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu bukan merupakan representasi keputusan Pimpinan Pusat organisasi GPI, selain itu Kami menilai bahwa gerakan tersebut tidak serta merta dilengkapi oleh data otentik dan spesifik, sehingga pimpinan pusat GPI memerintahkan pengurus wilayah untuk Tarik diri dari isu tersebut”, tegas Diko.

Senada dengan diko, salah satu Ketua Bidang pengurus Pusat Gemura, satria menjelaskan bahwa Gerakan yang dilakukan terkait aksi demo GEMURA dengan isu korupsi di kabupaten Pemalang oleh pengurus GEMURA Wilayah DKI Jakarta bukan merupakan representasi keputusan Pimpinan Pusat organisasi GEMURA

Satria juga menjelaskan bahwa GEMURA tetap menjunjung tinggi upaya pemberantasan korupsi namun dengan penyajian data yang otentik, spesifik dan Akurat.

“bahwasannya kami dari ASA , PERISAI, GPI, GEMURA dan semua pengurus organisasi yang telah menggelar konferensi pers hari ini senantiasa mendukung penuh Gerakan upaya pemberantasan Korupsi yang berdasarkan data otentik, spesifik dan Akurat serta kami selalu memandang obyektif, rasional dan kritis tertait permasalahan isu korupsi yang ada di kabupaten Pemalang.” Ujar Satria. (Eky Diantara/Tempo Depok)

selengkapnya

Opini

Semua tergantung dari niat Bupati

by buono on Desember 17, 2019 Opini niat bupati Pekalongan Pilkades

Penulis : CholisSetiawan

Melanjutkan persoalan Pilkades serentak di Kabupaten Pekalongan tertutama terkait komitmen Bupati Pekalongan mewujudkan Pilkades yang bermartabat, berkualitas dan tolak anduman serta komitmen janjinya yang tidak akan melantik calon kepala desa (cakades) yang terbukti melakukan anduman uang ( politik uang ).

“Saya sangat setuju sekali siapa saja yang melakukan money politik untuk tidak dilantik tapi tentunya sesuai hukum acaranya, sesuai Peraturan Bupati, masalahnya siapa yang bisa membuktikan yang dikasih uang, noblos calon yang jadi.” jelas Asip kholbihi ketika menerima perwakilan aksi damai di ruang kerjanya.

Mendengar penjelasan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, saya mencoba memahaminya dan menerka nerka, kemana arah sebenarnya yang akan dilakukan dan diputuskan terkait laporan aduan yang disampaikan oleh 8 orang perwakilan desa yang menuntut komitmen dan janjinya yang berkali kali disampaikan.

Dengan tegas, Asip Kholbihi memerintahkan jajaran dibawahnya untuk segera memeriksa laporan aduan yang dibawa oleh beberapa perwakilan desa. Tentu ini cukup melegakan, setidaknya laporan aduannya akan diperiksa dan ditindaklanjuti.

Jujur kalau saya pribadi agak gamang, ragu penuh tanya. Akankah laporan aduan itu nanti benar diperiksa dan ditindaklanjuti hingga penyidikan? Atau hanya sebuah cara untuk “mbombongke ati” meredam para perwakilan aksi? jawabannya tentu hanya tuhan dan bupati yang tahu.

Sebenarnya sudah cukup jelas, di Perbub No.31 Tahun 2015 pasal 35, calon kepala desa dan atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan dan atau memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon kepala desa.

Dan kalau mengacu UU KUHP pasal 149 dengan jelas dinyatakan, Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau memakai hak itu dengan cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah.

Kalau itu dirasa belum cukup, ada UU nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, ancamannya lebih berat lagi 5 tahun penjara dan denda 15 juta.

Tetapi apalah arti sebuah aturan perundang undangan, mereka yang buat tentu lebih paham dimana celah kelemahannya, dari dulu hingga kini saya belum pernah mendengar ada seorang calon terpilih gagal lantik karena terbukti melakukan politik uang.

Tetapi semua tergantung dari niat awal. Hingga kini saya belum tahu niat awal bupati kita, apakah hanya sekedar pencitraan dengan janji janjinya atau memang benar-benar ingin mewujudkan demokrasi yang sehat. dan mengikis tradisi pemilihan yang buruk, tradisi anduman didalam masyarakat kita.

Dan saya yakin, kalo seandainya Bupati Pekalongan berani tidak melantik cakades terpilih yang terbukti melakukan anduman (politik uang) maka akan jadi catatan sejarah penting untuk pilkades 6 tahun yang akan datang khususnya bagi cakades maupun warga desa yang selalu mengharapkan ada anduman.

Saya masih yakin dengan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, apalagi beliau berangkat dari seorang santri tentu akan benar benar menepati janjinya. Dan saya, walaupun banyak yg nyinyir dan membully (melakukan perundungan) akan terus berjuang menegakkan nilai nilai demokrasi yang saya yakini. Selamat membully. (*.*)

Tulisan asli ada pada laman Cholis Setiawan
11 Desember pukul 11.19

selengkapnya

Opini

Janji Bupati bukan janji Joni dalam cerita komedi

by buono on Desember 17, 2019 Opini anduman janji bupati Pekalongan Pilkades

Penulis : Cholis Setiawan

Pilkades telah usai, tetapi masih menyisakan persoalan yang cukup pelik dan berpotensi kisruh jelang pelantikan, hal ini dikarenakan pernyataan Bupati Pekalongan di berbagai kesempatan sering mengatakan “Calon kades terpilih yang melakukan anduman uang tidak akan dilantik”. Pernyataan itu juga sering disampaikan oleh camat dan kapolsek di berbagai pertemuan yg diselenggarakan oleh P2KD. Hal itu disampaikan sebagai upaya mewujudkan “Pilkades yang Bermartabat, Berkualitas dan Tolak Anduman”. Slogan pilkades yang banyak terpampang besar di sudut sudut desa jelang pemilihan.

Bupati pun secara tegas berulang ulang menyampaikan, jangan takut tidak ada yang noblos karena tidak ada uang saku untuk ke TPS. Berapapun warga yang datang, meskipun sedikit yang noblos, tetap syah pemilihannya.

Respon warga desa pun beragam, banyak yang antusias dengan adanya larangan anduman, hal inilah yang mendorong warga rame-rame mencalonkan diri sebagai kades, disamping pendaftarannya gratis, anduman pun dilarang, ini ditandai ada satu desa yang cakadesnya 16 orang. Sebuah rekor baru dalam sejarah antusiasme peserta pilkades. Kebijakan baru ini tentu membawa angin segar terwujudnya demokrasi yang sehat dan harapannya akan lahir kepala desa yang benar benar jujur, cerdas, berkualitas dan disukai warganya. Tetapi banyak juga warga yang skeptis, “ah…. itu cuma aturan, praktiknya pasti ada anduman, Bupatinya saja dulu waktu mencalonkan diri juga andum uang”.

Menyikapi tolak anduman yang disuarakan terus oleh Bupati, Camat dan pihak kepolisian, menjadi persoalan tersendiri bagi calon kepala desa, disatu sisi desakan warga menuntut anduman disisi lain terkait adanya aturan larangan anduman. Berawal dari sinilah kompromi kompromi itu terjadi.

Ada beberapa desa yang semua calon kepala desanya kompromi sepakat bebas melakukan anduman dan tidak akan saling membuat laporan aduan. Ada juga yang andumannya disamakan nominalnya, istilahnya dipanitia dan dibagikan setelah pencoblosan. Ada juga yang tidak melakukan kompromi, tidak ada kesepakatan anduman dan semua calon sepakat mengikuti aturan yang berlaku.

Celakanya, ada oknum camat selaku penanggungjawab timwas yang menyampaikan bahwa boleh melakukan anduman sebelum penetapan calon kepala desa disyahkan. Dan lebih celakanya lagi Bupatinya juga di satu kesempatan menyampaikan boleh melakukan anduman setelah pencoblosan selesai. Inilah sumber persoalan terjadi. Bupati dan camat sebagai kepanjangan tangan bupati terkesan ambigu dalam kebijakannya.

Kesan ambigunya kebijakan Bupati makin terasa ketika beberapa laporan aduan tidak direspon dan tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh camat selaku timwas kecamatan, bahkan terkesan mempersulit aduan, saling lempar tanggungjawab ketika ada laporan.

Pilkades telah usai, kabarnya cakades terpilih sudah diundang untuk pelantikan, katanya setiap cakades dibebankan biaya 4,5 juta untuk seragam pelantikannya, informasinya 16 Desember mendatang akan ada pelantikan. Disisi lain desakan pembatalan pelantikan cakades terpilih terjadi dimana mana, menuntut janji Bupati. Aksi unjuk rasa kemungkinan terus berlanjut selama Bupati Pekalongan terus “bersembunyi” tidak berani menemui peserta aksi dan meredamnya.

Janji Bupati bukan Janji Joni dalam cerita komedi. Harapanya, Janji Bupati jangan hanya tinggal janji yang dengan mudahnya diingkari dan tak peduli banyak warga yang menagih janji. Saya masih yakin Bupati Pekalongan cukup berani untuk menepati janjinya. Semoga. (.*.)

Tulisan asli ada pada laman facebook Cholis Setiawan
9 Desember pukul 03.03

selengkapnya

Opini

Ironi Batik Pekalongan: Produk asli yang dibenci masyarakat Pekalongan sendiri

by buono on Desember 14, 2019 Opini batik limbah Pekalongan

Oleh: Muhammad Arsyad, mahasiswa IAIN Pekalongan

Menjamurnya industri batik pekalongan, membuat derasnya limbah yang terbuang ke sungai. Alhasil, sungai di sini mulai keruh, kotor, dan berwarna hitam.

Pekalongan melegitimasi diri sebagai Kota Batik. Julukan itu begitu melekat pada kota ini. Begitu lekatnya sehingga orang akan langsung paham ketika disebut Kota Batik pasti akan menyebut Pekalongan.

Batik memang sudah menjadi branding kota yang tak begitu luas itu. Dengan slogan “World City of Batik” Pekalongan dikenal dunia lewat batiknya. Selain itu banyak sejarah yang mendukung bahwa Pekalongan layak dijuluki Kota Batik.

Sayangnya batik sendiri malah menjadi musuh masyarakat Pekalongan sendiri. Banyak dari mereka justru membenci batik. Apalagi kalau bukan karena limbahnya.

Menjamurnya industri batik di kota ini, membuat derasnya limbah yang terbuang sia-sia ke sungai semakin tak terbendung lagi. Alhasil, sungai-sungai di Kota Pekalongan mulai keruh, kotor, dan berwarna hitam. Terkadang dari sungai-sungai itu tercium bau bekas obat batik yang menyengat. Ikan-ikan sudah tak sudi lagi tinggal di sana.

Itulah barangkali yang mengakibatkan masyarakat Kota Pekalongan sendiri begitu membenci batik. Padahal mereka belum mengenal betul apa yang mereka benci itu. Memang limbah batik bisa mencemari sungai.

Tetapi industri batik yang ada setidaknya sudah membantu sebagian besar masyakarat Kota Pekalongan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk saya yang saat ini sedang nyambi jualan batik online. Karena itu pula akhirnya muncul slogan lagi “kaline kotor tandane masyakarat makmur rejekine, lan kaline resik, tandane masyarakat seret rejekine.”

Slogan itu menunjukkan betapa ketergantungannya masyarakat Kota Pekalongan pada sektor batik. Kendati batik berdasarkan slogan tadi berarti bisa memperkotor kali. Oleh karena itu, batik juga menjadi musuh masyarakat untuk soal pencemaran sungai.

Padahal kita juga harus mengenali batik secara lebih lengkap. Ironisnya, masyarakat yang belum mengenal lebih jauh soal batik, sering mendakwa batik sebagai penyebab utama tercemarnya sungai. Permasalahan itu sering muncul berbarengan dengan branding Pekalongan Kota Batik yang semakin gencar.

Jika dirunut dari sejarahnya, batik sudah ada sejak zaman penjajahan. Dulu ketika masih bernama Hindia-Belanda, batik sudah ada, tapi belum terlalu familiar. Pekalongan semasa Hindia-Belanda juga menjadi lokasi berlabuh kapal-kapal pembawa kain mori (bahan membatik) dari penjuru dunia. Kapal-kapal itu menyuplai stok kebutuhan kain untuk para pengrajin batik waktu itu.

Saya beberapa kali mengulik soal sejarah batik. Bertanya dan berdiskusi dengan beberapa pegiat sejarah Pekalongan, saya berkesimpulan bahwa batik tak selamanya selalu disalahkan karena limbah sungai. Kapal-kapal tadi menjadi bukti kalau dahulu sungai di Pekalongan masih bisa dilalui.

Bahkan sungai yang kerap dicibir karena kotor dan berisi limbah batik, Sungai Lodji atau para pegiat sejarah sering menyebutnya Sungai Kupang semasa Hindia-Belanda menjadi jalur perdagangan terpadat di Pulau Jawa. Saya lupa tahunnya, tapi yang jelas itu tercatat di beberapa buku sejarah, salah satunya di buku “Pekalongan yang Tak Terlupakan” karya Dirhamsyah, seorang pegiat sejarah Pekalongan. Karena Sungai Kupang itu pula, Pekalongan menjadi daerah termasyhur kala itu, batik menjadi satu diantaranya yang menyumbang.

Pada era Soeharto, batik diajukan ke UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) sebagai warisan budaya tak benda. Pengajuan itu diterima secara resmi oleh UNESCO pada era SBY tepatnya 9 Januari 2009. Lokasi penerimaannya di Pekalongan, dan saat ini tempatnya sudah menjadi Museum Batik, kalau nggak tahu, silakan mampir Pekalongan.

Akhirnya batik resmi dikukuhkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO saat sidang di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009 yang kemudian dikenal dengan Hari Batik Internasional. Saya sempat bertanya pada Dirhamsyah, penulis buku di atas, batik yang diakui UNESCO hanya ada tiga macam. Yaitu batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi keduanya.

Kehadiran batik printing atau sablon membuat jenis batik menjadi bias. Ketika saya SD hingga SMA pun, batik printing selalu masuk ke macam-macam batik, dan itu diajarkan pada Mata Pelajaran muatan lokal Batik. Saya merasa dibodohi ketika tahu kalau batik printing bukan termasuk batik.

Bagi kamu yang belum tahu, batik printing adalah batik yang dibuat dengan cara disablon atau bahasa kerennya printing. Sementara batik tulis dibuat dengan menggunakan canting tulis, dan batik cap menggunakan canting cap. Batik cap dan tulis sangat berbeda dari printing.

Pada printing tak membutuhkan malam atau lilin, sementara batik cap dan tulis, serta kombinasi memerlukan lilin plus canting. Sewaktu saya tanya kepada Om Dirham, sapaan akrab Dirhamsyah, batik yang diakui adalah prosesnya.

Proses membatik itu banyak, ada membuat pola, nyanting atau menebali pola dengan canting yang dicelup malam panas, pewarnaan, ngelorot (penghilangan malam), sampai dikeringkan. Semua itu wajib ada, baru bisa disebut batik.

Celakanya sekarang yang terjadi justru industri printing dengan bermotif batik lebih banyak, daripada industri batik yang sesungguhnya. Apalagi masyarakat Pekalongan malahan lebih banyak membeli produk printing bermotif batik, dan mereka bangga sudah memakai batik. Padahal yang mereka pakai adalah printing, namun karena harga printing bermotif batik jauh lebih murah, maka pemakai printing batik lebih banyak ketimbang batik tulis maupun cap.

Efeknya masyarakat akan menganggap itu adalah batik. Sedangkan ratusan orang tak menyadari, limbah printing jauh lebih dominan ketimbang batik tulis atau cap. Terlebih siklus produksi printing lebih cepat dan murah membuat limbah yang dihasilkan semakin berlimpah.

Industri printing dimiliki oleh pengusaha menengah ke bawah, sementara batik asli biasanya milik bos-bos besar. Lantaran industri printing dipunyai pengusaha kelas menengah ke bawah, mereka banyak yang menyepelekan limbahnya. Terkadang langsung dibuang ke sungai, tanpa diolah terlebih dahulu.

Saya sepenuhnya tak menyalahkan mereka. Para pengusaha itu barangkali melakukannya atas dasar kekurangan biaya untuk sekedar membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Maklum ongkos produksi tak setara dengan penjualan.

Kalau pada batik asli, mereka jelas mampu untuk sekedar membuat IPAL, apalagi banyak dari mereka adalah orang-orang berduit. Namun ada pula diantara bos-bos kaya itu yang malas mengelola limbah batiknya dengan baik. Buntutnya batik masih menjadi musuh masyarakat.

Saya sesekali pernah mengecek kadar limbah di sungai Pekalongan lewat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat. Saya mengaksesnya lewat website resminya langsung. Di data yang saya temukan, batik (tulis dan cap) memang menyumbang limbah, tetapi kadarnya tak sebanyak printing. Wow!

Melihat data itu saya jadi ingat perkataan pegiat sejarah Pekalongan lainnya, kalau tak salah ingat namanya Arief Wick. Ia berkata gini, “Dulu dari mulai zaman ayah saya sudah ada batik, saya masih kecil sudah ada batik, tapi sungainya masih bisa buat mandi, bersih saja tuh.” Maknanya, keliru bila melihat sungai tercemar, terus malah nyalahin batik. Tanpa tahu betul, batik itu yang seperti apa.

Semoga, kalaupun pemuda-pemudi, khususnya Pekalongan makin paham soal batik. Mereka tak hanya nyinyirin batik saat yang lain bangga memakai batik di Hari Batik. Mau branding Kota Batik, eh malah kalah sama buzzer yang mau menjatuhkan batik yang dikaitkan dengan limbah yang salah kaprah. Ramashoookkkk! (*.*)

Tulisan asli ada di sini : https://mojok.co/terminal/ironi-batik-pekalongan-produk-asli-yang-dibenci-masyarakat-pekalongan-sendiri/

selengkapnya

Opini Opini Warga Politik

Mengusung pemimpin warga, perlukah?

by buono on November 30, 2019 Opini Opini Warga Politik calon independen pilbup pekalongan pilkada serentak 2020

Pertarungan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Pekalongan 2020, diperkirakan dipenuhi dengan 3L, alias Lu lagi, Lu lagi, Lu lagi. Asumsi yang beredar dikalangan warga, wajah-wajah lama masih mendominasi peta calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Santri. Tidak ada yang salah memang.

Pencalonan lewat jalur partai dianggap lebih murah biaya (cost) politiknya, ketimbang jalur perseorangan (independen), ditengah pramagtisme yang tak pernah surut. Padahal dengan dikeluarkannya putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 tentang calon independen, terbuka kesempatan keterwakilan sebenar warga untuk memilih pemimpin dari kalangan mereka sendiri.

Dari obrolan bersama Ribut Achwadi, dosen sekaligus budayawan Pekalongan pada gelaran nonton bareng film Sexy Killers, 22 April 2019 lalu di PhomRak Cafe Kajen, Ribut menawarkan opsi lain. Menurutnya, dibutuhkan gerakan politik yang diinisiasi, diusung oleh warga guna memperjuangkan dan menyuarakan suara warga.

Menurut Ribut, warga perlu menginisiasi gerakan politik tersebut dengan cara mengusung tokoh warga sekitar yang dikenal untuk “nyemplung” dalam “comberan” politik, utamanya golongan paramuda (bahasa kerennya sekarang kaum milenial). Ia menyebut, adalah bagaimana generasi Y maupun generazi Z (milenial) menggerakkan warga untuk mengusung tokoh yang merepresentasikan warga. Mereka berkumpul untuk kemudian memilih tokoh yang akan diusung, setelah bersepakat, galang saweran … misal Rp. 10 ribu, tidak boleh lebih dari nominal yang disepakati sebelumnya. Warga yang bersepakat seluruhnya berdonasi secara sukarela. Hasilnya digunakan untuk berkontestasi dalam Pemilukada yang merepresentasikan sebenar warga.

Menurut Ribut, oligarki politik sejak berpuluh-puluh tahun, hingga saat ini, perlu menumbuhkan kesadaran warga untuk turut terjun kegelanggang politik praktis, memperjuangkan kepentingan warga akar rumput.

Ribut Achwandi memantik acara diskusi pada acara nonton bareng film Sexy Killers di Kajen, Senin (22/04) malam. Foto: Wartadesa

Studi Kasus Pemilihan BKM

Memilih pemimpin dari akar rumput, bukan tidak mungkin. Belajar dari best practice pelaksanaan Pemilu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) pada jaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang kini telah dimatikan, berganti dengan program lain. Pemilihan pemimpin model mencari orang baik (sebenarnya) dilakukan dari basis RT/RW, pedukuhan/kampung hingga level desa, tanpa anduman dan kampanye. Sejak dari basis warga memilih wakil mereka yang mereka anggap sebagai orang baik, berintegritas, jujur, berpihak pada warga miskin dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya sesuai kesepakatan warga. Terbukti bahwa model pemilihan pemimpin ala-PNPM berhasil mencari orang-orang baik.

Bukan tidak mungkin, jika syarat calon independen Kabupaten Pekalongan minimal 54.435 penduduk dalam DPT terakhir dan tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten Pekalongan akan terlampaui (terpenuhi) jika dilakukan dari basis. Sejak dari tataran desa, ada rembug “mencari pemimpin warga”, seterusnya hingga tingkat kecamatan, seterusnya hingga tingkat kabupaten. Warga bergerak bersama dalam bentuk relawan (sekali lagi sebenar relawan). Antara calon yang diusung dengan warga ada kontrak politik yang dirumuskan dalam sebuah rembug warga tingkat kabupaten. Dengan prasyarat warga mempunyai hak untuk memantau kebijakan secra kritis, setelah calon yang diusungnya jadi.

Sejak awal, relawanlah yang melakukan kerja-kerja politik, dari pengusungan calon, pendaftaran, kampanye, beserta biaya politik yang dibutuhkan. Semuanya dilakukan dari-oleh-untuk warga. Karena calon yang diusung merupakan kehendak warga –tentu saja politik tanpa anduman (tanpa politik uang) bisa berlaku.

Namun, mengusung pemimpin dari-oleh-untuk warga, perlukah? Mengingat tragedi sebuah kepemimpinan yang awalnya digadang-gadang berasal dari representasi warga dan berpihak pada warga ternyata (dituding) tersandera oleh politik oligarki? (Buono)

selengkapnya

Opini

Jalan Panjang Pejuang Dapodik Mencari Keadilan

Pengajuan Tambah PTK dan Tendik Di Kabupaten Pekalongan Mengapa Berbeda?

Refleksi 73 Tahun, Persekap Pekalongan dan Hal Mendasar yang Belum Usai

Penjaga Pesisir

Labelisasi Keluarga Miskin KPM Bansos, Diskriminasi atau Solusi?

Pilih mana! Copiraits, Copileft atau Creative Commons di radiomu?

Kala yang berserak di jalanan berbagi kebaikan

Kesadaran menggunakan masker di Pekalongan rendah

Menyelamatkan wabah kelaparan ditengah pandemi Korona

Warga bantu warga, cara berdaya atasi terpuruknya ekonomi akar rumput imbas pandemi Korona

Imbas Covid-19 dan jaring pengaman sosial Kota Santri

Pencetus awal tarik mundur, Gempar akan klarifikasi dalam konpers besok

Semua tergantung dari niat Bupati

Janji Bupati bukan janji Joni dalam cerita komedi

Ironi Batik Pekalongan: Produk asli yang dibenci masyarakat Pekalongan sendiri

Mengusung pemimpin warga, perlukah?