close
Hukum & Kriminal

Hal yang harus dihindari agar terhindar dari jerat UU ITE

jerat uu ite
Tersangka UU ITE warga Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan berinisial TB (43). Foto: Istimewa

Pekalongan Kota, Wartadesa. – Seorang warga Jalan Selat Karimata, Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan berinisial TB (43), ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

TB dijerat pasal 45 A ayat 2 jo pasal 28 ayat 2 atau pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UURI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 tahun 2008 tentang ITE, pasca mengunggah tulisan di media sosial FB. Melalui akun media sosialnya “Saprani Al Yarkoni” ia telah mencemarkan nama baik Eko Yuli, yang juga menjabat sebagai KBO Satlantas Polres Pekalongan Kota.

Dalam gelar Kamis (11/7) siang di Mapolresta Pekalongan,  Kapolres Pekalongan Kota AKBP Ferry Sandy Sitepu menjelaskan bahwa pada Kamis 6 Juni 2019 pukul 09.08 WIB tersangka  menulis beberapa kalimat berisi kata-kata kasar dan hujatan kepada korban, bahkan ada yang menjurus ke fitnah. “Sehingga dengan postingan tersebut korban merasa telah dihina dan dicemarkan nama baiknya, kemudian melaporkan kasus ini,” ungkap Kapolres.

Menurut Ferry, akibat postingan tersebut, korban merasa telah dihina dan dicemarkan nama baiknya, kamudian korban melaporkan kasus tersebut.

TB, dihadapan Kapolres mengaku mengunggah postingan tersebut lantaran ia merasa kesal terhadap korban. Menurut TB saat itu ia diminta tolong oleh temannya untuk mengurus kasus tilang di Polresta Pekalngan. TB mengaku sering diminta untuk menyelesaikan kasus tilang, namun pada saat itu ia gagal mengurus kasus tilang temannya.

TB mengaku bahwa dirinya sering menulis di media sosial dengan kata-kata yang vulgar, yang ditujukan kepada orang atau institusi tanpa dipikir resikonya.  “Mungkin karena saya sering menulis komentar atau postingan-postingan yang sifatnya vulgar, atau ada kritik tajam. Itu ungkapan hati, saya memang seperti itu. Kalau sudah punya unek-unek saya kadang tidak pikir risikonya, lepas gitu saja,” katanya.

Data Jerat UU ITE

Data dari South East Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), jumlah warga yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengalami peningkatan setiap tahunnya.

SAFENet menulis, sejak diberlakukan pada 2008, UU ITE telah menjerat tiga orang, kemudian di 2009 menjerat satu orang, 2010 dua orang, 2011 tiga orang, 2012 tujuh orang, 2013 20 orang, 2014 35 orang, lalu 2015 29 orang. Pada 2016 hingga 15 Desember, jumlahnya melonjak hingga 77 orang (terverifikasi) dan 14 orang (belum terverifikasi), total sebanyak 177 orang yang terjerat UU ITE.

Data dari SAFENet, medium yang digunakan oleh terlapor mayoritas adalah Facebook. Medium lain dengan jumlah yang lebih sedikit seperti Twitter, media online, SMS, Email.

Sementara dalam diskusi terbatas bertajuk “Mencari Formula Penyelesaian Sengketa di Luar Jalur Pidana”, di UGM, 12 Juni 2017, pakar TI Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Wisnu Baroto memaparkan bahwa sepanjang tahun 2008 hingga November 2016, jumlah netizen yang terjerat UU ITE sebanyak 215. Dari data tersebut, 50 persen pelapornya adalah aparatur Negara. Disusul profesional 32 persen, masyarakat sipil 28 persen, pelaku bisnis 14 persen, dan 2 persen lainnya tidak diketahui.

Pasal-pasal yang dikenakan, menurut Wisnu, sekitar 79 persennya adalah pasal tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik (Pasal 27 Ayat 3); 13 persen pasal tentang Kebencian (Pasal 28 Ayat 2); 4 persen pasal tentang Ancaman (Pasal 29); dan 1,7 persen dikenai pasal tentang Pornografi (Pasal 27 Ayat 1).

Hindari Jerat UU ITE

Aktifis Combine Resource Institution (CRI) Yogyakarta, Elanto Wijoyono, dikutip dari kabarkota.com mengatakan bahwa literasi terhadap pengguna media elektronik perlu digalakkan hingga ke kampung-kampung. Hal ini penting dilakukan utamanya oleh kalangan akademisi untuk memberikan pendidikan literatif hukum kepada warga agar mereka mendapatkan suplai pengetahuan (terkait UU ITE).

Kumparan, pada September 2017 menulis tujuh hal yang perlu diketahui dalam UU ITE agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas di dunia maya:

1. Jangan membuat, membagikan atau memberikan akses konten bermuatan kesusilaan

Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat konten yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang dapat diakses secara elektronik bisa dijerat dengan UU ini.

Ancaman untuk muatan kesusilaan adalah dipidana paling lambat 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

2. Jangan sembarangan mengancam, memeras dan memcemarkan nama baik seseorang

Dalam Pasal 27 ayat 3 dan 4 dijelaskan ketentuan setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memilii muatan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP, bisa dijerat dengan pasal ini.

Mereka yang melanggar pasal ini bisa dikenakan pidana paling lama 4 tahun dan atau denda Rp 1 miliar. Ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.

3. Jangan Sembarangan Menyadap

Dalam Pasal 31 dijelaskan soal aturan penyadapan yang tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Penyadapan hanya bisa dilakukan untuk kepentingan penyidikan aparat penegak hukum.

Penyadapan yang dimaksud adalah adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Mereka yang bisa dijerat dengan pasal ini adalah:

1. Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

2. Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

4. Muatan perjudian

Pasal 27 ayat 2 memuat aturan soal orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ancaman untuk konten yang memiliki muatan perjudian dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

5. Pencemaran nama baik

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bisa diancam dengan pidana paling lama 4 tahun dan/atau Rp 750 juta.

6. Berita Hoax

Ancaman hukuman menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

7. Hate speech atau ujaran kebencian

Ancaman menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1 miliar. (Eva Abdullah, dirangkum dari berbagai sumber)

Tags : UU ITE

Leave a Response