UMR Kabupaten Pekalongan naik 8,71 persen

khl spn kab. pekalongan umr Ekonomi Sosial Budaya by buono on Oktober 30, 2017 add comment 3746 views

Kajen, Wartadesa. – Ada kabar gembira bagi buruh di Kota Santri, yakni Upah Minimal Regional (UMR) Kabupaten Pekalongan naik sebesar 8,71% sesuai dengan peraturan pemerintah tentang UMK Tahun 2018. Meski kenaikan UMR tersebut belum sesuai dengan hitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dihitung oleh pegiat Serikat Pekerja Nasional (SPN) setempat.

Kenaikan UMR tersebut terungkap saat rapat koordinasi DPC SPN Kabupaten Pekalongan pada Sabtu (28/10) di Sekretariat, jalan raya Pandanarum Kecamatan Tirto, yang dihadiri oleh 15 perwakilan Persatuan Serikat Pekerja (PSP) se-Kabupaten Pekalongan.

Menurut Ali Sholeh, Ketua DPC SPN Kabupaten Pekalongan bahwa kenaikan upah tersebut merupakan hasil penetapan Dewan Pengupahan, “hasil sidang Dewan pengupahan yang dilakukan pada hari Kamis (26/10/2017), menetapkan kenaikan UMK 2018 adalah sebesar 8,71% sesuai dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua SPN Kabupaten Pekalongan, Ibnu Mas’ud ketika dihubungi Wartadesa, Senin (30/10) mengungkapkan bahwa pihaknya belum sepakat dengan penetapan UMR tersebut. “Kita saat ini masih melakukan survey dan riset tentang KHL di Kabupaten Pekalongan. Beberapa serikat pekerja di berbagai wilayah belum sepakat dengan penetapan UMR oleh Menteri Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Mas’ud menambahkan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Pekalongan dan DPRD serta Dewa Pengupahan terkait dengan tidak dilibatkannya serikat pekerja dalam penetapan UMR. Selain itu, tambah Mas’ud, pihaknya akan meminta agar UMR di Kabupaten Pekalongan disesuaikan dengan KHL.

“Setelah kita melakukan survey KHL, kita akan melakukan audiensi dengan Bupati, DPRD dan Dewan Pengupahan Kabupaten Pekalongan, agar UMR disesuaikan dengan KHL, sebelum penetapan UMR pada 20 November 2017 mendatang,” pungkasnya. (Eva Abdullah, Foto: spn.or.id)