close

Pemberantasan Korupsi

Dana DesaHukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Warga Pacar demo dugaan kasus korupsi Dana Desa

demo pacar

Tirto, Wartadesa. – Balai Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan digeruduk ratusan warga. Warga yang menatasnamakan Gerakan Warga Dan Pemuda Peduli Desa Pacar menggelar aksi unjuk rasa  terkait dengan dugaan korupsi penggunaan Dana Desa, terutama dana pembangunan lapangan bola volly Desa Pacar. Jum’at (26/06).

Aksi demo diwarnai dengan pembawaan keranda dan massa beratribut pocong, menuntut transparansi angaran pembangunan lapangan bola volly dengan angaran Dana Desa sebesar Rp 277 juta dan nilai dugaan penyelewengan sebesar Rp 50 juta.

Selain itu, mereka membawa poster dan selebaran berisi tuntutan transparansi anggaran pembangunan yang dilaksanakan desa setempat.

Muhammad Wahyu Kurniawan, salah seorang warga mengatakan bahwa warga menganggap terjadi penyimpangan Dana Desa dalam pembangunan lapangan desa., “Warga menganggap ada penyimpangan dana pembangunan lapangan desa, hingga sekitar Rp 50 juta dari total Rp200 juta yang dianggarkan,” ungkapnya dikutip dari seputar kendal.

Warga yang berorasi di depan kantor balai desa setempat menuntut kepala desa mundur dari jabatannya apabila dugaan kasus korupsi Dana Desa tersebut terbukti. Mereka mengaku telah menumpulkan bukti-bukti yang cukup.

Audiensipun digelar, 10 perwakilan warga kemudian masuk ke kantor desa untuk menyampaikan tuntutan dan bernegosiasi.

Camat Tirto Agus Dwi Nugroho menyebutkan pihaknya memahami tuntutan warga. Saat ini pembangunan sudah seharusnya dilaksanakan dengan transparan, agar tidak terjadi penyimpangan atau korupsi. pihaknya berharap agar warga bisa menyampaikan aspirasi dengan baik.

Sementara itu, Kepala Desa Pacar, Mulyono dihadapan massa mengakui pembangunan diserahkan ke aparat bawahannya dan sudah dilaporkan semuanya. “Kami juga siap menerima sanksi jika memang ditemukan adanya penyimpangan,”ujar Mulyono.

Saat ini, laporan pembangunan lapangan bola volly sedang dalam pemeriksaan inspektorat. Massa kemudian membuat MOU dengan Kepala Desa Pacar yang berisi apabila terbukti dalam pemeriksaan inspektorat, kades bersedia mundur dari jabatannya. (Eva Abdullah dengan tambahan sumber seputar kendal)

Terkait
Warga Karangbrai bakal tutup jalan, hari ini siap demo

Pemalang, Wartadesa. - Warga Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Pemalang akan melakukukan aksi blokir jalan, akibat jalanan rusak dan tidak kunjung Read more

Warga Surajaya tutup paksa tambang Galian C

Pemalang, WartaDesa. - Aktivitas tambang Galian C di Desa Surajaya, Pemalang ditutup paksa oleh ratusan warga desa setempat. Padahal tambang Read more

Tuntut transparansi aset desa, warga Ambokembang geruduk balaidesa

Kedungwuni, Wartadesa. - Kasus perpanjangan sewa tanah bengkok Desa Ambokembang,  Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh kades setempat, Adi Read more

BPD Desa Babalanlor Bojong dimosi tidak percaya oleh warga

Bojong, Wartadesa. - Puluhan warga yang menamanakan dirinya Aliansi Masyarakat Babalanlor Bergerak mengeluarkan mosi tidak percaya kepada BPD desa setempat Read more

selengkapnya
Hukum & KriminalLayanan PublikPemberantasan Korupsi

Kasus dugaan pungli PTSL, warga Rogoselo geruduk balaidesa

rogoselo

Doro, Wartadesa. – Kasus dugaan pungli Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan terus berlanjut, setelah sebelumnya warga melapor sekaligus menyerahkan bukti kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekalongan, Senin (15/06). Pada Selasa (23/06) warga menggeruduk kantor balaidesa setempat.

Kasus dugaan pungli di Desa Rogoselo pada Kamis (20/02) sempat dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan oleh  Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekalongan. Namun kasus tersebut seperti berjalan lambat, hingga akhirnya pada Senin (15/06) warga mendatangi Kejari untuk melaporkan kasus tersebut.

Puluhan warga menggeruduk balai desa setempat, mereka mewakili ratusan korban dugaan pungli pengurusan sertifikat tanah massal lainnya dengan menuntut kelebihan pembayaran agar secepatnya dikembalikan. Selasa (23/06)

Warga beralasan, selain kerap ditipu dengan bermacam dalih dan janji oleh kades dan panitia PTSL, proses hukum di kejaksaan pun juga berjalan lambat hingga enam bulan lebih. Alhasil kesabaran warga pun habis dan siap menggelar aksi yang lebih besar.

“Warga sudah muak dan marah, karena kerap dibohongi termasuk kejadian kemarin. Sudah diambil cap jempol dan tandatangan, eh warga disuruh ikhlas alias tidak ada uang pengembalian. Sama sekali tidak ada itikad baik dari kades maupun panitia,” ucap Samsudin, perwakilan warga.

Menurut Samsudin, kedatangan warga menemui kades dan panitia untuk meminta kejelasan kapan uang tersebut akan dikembalikan.

Samsudin mengatakan, kalau kades dan panitia PTSL beritikad baik seharusnya proses berjalan transparan, tidak seperti sekarang diam-diam meminta tandatangan dan cap jempol warga demi bisa memenuhi syarat dari kejaksaan, yakni menyerahkan bukti adanya pengembalian uang sehingga bisa bebas lepas dari jerat hukum.

“Kami minta kapan uang itu dikembalikan dan untuk kejaksaan kapan status penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan sehingga proses hukumnya jelas,” katanya.

Dihadapan puluhan warga, Kades Rogoselo, Saronto, dalam pertemuan tersebut berjanji akan mengembalikan kelebihan uang milik warga, namun dirinya membutuhkan waktu.

Saronto berdalih, program PTSL 2019 sejak awal sudah disosialisasikan secara terbuka, bahkan dihadiri oleh Babinsa dan Babinkamtibmas, termasuk dalam sosialisasi waktu itu warga tidak keberatan dengan menandatangani surat pernyataan serta menandatangani berita acara atau kesepakatan.

“Jadi mengapa sekarang baru protes. Kalau dibilang korupsi atau pungli itu tidak ada yang namanya kesepakatan. Di situ kan ada kesepakatan, ada berita acara dan ada surat pernyataan yang dibuat oleh panitia di masing-masing wilayah,” ujar Saronto.

Masih menurut Saronto, biaya sertifikat dari panitia, semua sudah tahu penggunaanya untuk apa saja. Kalau yang ditarik Rp 150 ribu itu tidak ada materai, tidak ada patok dan untuk pengukuran tanah saja ada pendampingnya dari RT dan RW, sedangkan mereka itu honornya berapa, intensifnya berapa, bagaimana kalau tidak diberikan uang transport.

“Kalau mengikuti aturan biaya Rp 150 ribu sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri saja tidak akan cukup,” tukasnya.

Jika warga menghendaki uangnya dikembalikan karena sudah mengadu ke kejaksaan, kata Saronto, maka akan dikembalikan, namun tidak langsung semuanya, sebab duitnya sudah tidak ada.

Sementara itu Ketua Panitia PTSL Desa Rogoselo, Santoso, mengaku hanya menerima tugas untuk menjalankan program sertifikat massal dan sejak awal sudah mematok biaya Rp 400 ribu, bahkan waktu itu disaksikan oleh Kapolsek, Kecamatan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Biaya Rp 400 ribu tersebut sudah ditandatangani oleh mereka yang hadir bahkan ada berita acaranya dan terkait adanya tiga pilihan biaya Rp 600 ribu, Rp 500 ribu serta Rp 400 ribu, demi Allah panitia tidak menawarkan,” ungkap Santoso. (Sumber: Sorot News)

Terkait
Belum lengkap, calon Perangkat Desa Rogoselo diminta lengkapi data

Doro, Wartadesa. - Verifikasi berkas bakal calon perangkat Desa Rogoselo (Kasi Tata Pemerintahan dan Kadus 1)  bertempat di gedung olahraga Read more

Kejari Pekalongan: Kasus pungli PTSL Desa Rogoselo lanjut terus

Doro, Wartadesa. - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekalongan memastikan akan tetap melanjutkan kasus pungli program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Read more

Pungli kerap terjadi, pengaduan jarang diakses warga

Kajen, Wartadesa. - Pungutan liar (Pungli) kerap terjadi namun jarang diakses (pelayanan pengaduan) oleh warga. Oleh karena itu perlu diadakan Read more

Mengenal bentuk-bentuk pungutan di sekolah

Kajen, Wartadesa. - Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Pekalongan serius dalam menangani pungli di wilayah Kota Santri. Read more

selengkapnya
Hukum & KriminalPemberantasan KorupsiSosial Budaya

Sekdes Surobayan kembalikan kekurangan uang pembelian kursi ke kas desa

balaidesa surobayan

Wonopringgo, Wartadesa. – Sekretaris Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan telah mengembalikan kekurangan uang pembelian kursi stainless GOR ke kas desa. Demikian disampaikan oleh Pjs Kades Surobayan, Kuswono yang dikonfirmasi Senin (15/06).

“Mas Feri sudah mengembalikan dana sesuai dengan LPJ pembelian kursi untuk GOR Desa Surobayan, sudah masuk ke rekening desa,” ujar Kuswono.

Kuswono menambahkan bahwa pengembalian dana dilakukan pada Sabtu (06/06). Ia mengaku akan berkonsultasi dengan pejabat diatasnya terkait penggunaan dana yang sudah dikembalikan tersebut.

Sementara itu Ketua BPD Desa Surobayan, Riskiyanto mengaku sudah mengetahui bahwa kekurangan dana pembelian kursi tersebut sudah dikembalikan yang bersangkutan ke kas desa.

“Dah bilang sama saya (pak lurah) … uangnya sudah dikembalikan ke kas desa,  yang pertama ngomong (memberi kabar) itu pagi-pagi … itu bendahara desa, ia bilang … pak ris uangnya sudah dikembalikan 23 juta   sekian …. Terus saya tanya ke Pjs Kades, dan dibenarkan bahkan Pjs kades yang mengantar ke bank untuk ditransfer ke rekening desa,” ujar Riskiyanto, Selasa (16/06).

“Terkait langkah selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan anggota BPD lainnya,” pungkas Riskiyanto.

Diberitakan sebelumnya, Sekretasis Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Feri Husni, diduga melakukan mark-up (menaikkan) harga kursi proyek perlengkapan Gedung Olahraga (Gor) desa setempat. Pengadaan kursi dengan anggaran lebih dari Rp 43 juta tersebut dibiayai anggaran Dana Desa tahun 2019 tahap tiga dengan kuantitas 100 buah dengan merk Sapporo.

Diketahuii bahwa jumlah kursi yang dibelanjakan sebelumnya, sebanyak 55 kursi yang disimpan di balaidesa dan 6 kursi yang ada di dalam gedung Gor Surobayan.

Bukti kuitansi pembelian kursi merk Sapporo yang dipegang oleh Ketua BPD desa setempat tertulis nominal Rp 13.750.000,- tertanggal 25 Februari 2020 dengan kuantitas sebanyak 55 kursi. (Tim Liputan: Buono/Eva Abdullah)

Berita terkait:

Sekdes Surobayan diduga “mark-up” dana pembelian kursi

Terkait
Korban meninggal di Surobayan, sakit TBC

Wonopringgo, Wartadesa. - Penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki di belakang MI Surobayan, tepatnya di sebuah kebon Desa Surobayan Rt 02/01, Read more

Sekdes Surobayan diduga “mark-up” dana pembelian kursi

Wonopringgo, Wartadesa. - Sekretasis Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Feri Husni, diduga melakukan mark-up (menaikkan) harga kursi proyek perlengkapan Read more

Empat desa tunda pelaksanaan Pilkades Serentak

Disorot FPB Kajen, Wartadesa. - Empat desa di Kota Megono, Pekalongan terindikasi bakal menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak Read more

Dua atap ruko Pasar Pagi Pemalang rubuh

Pemalang, Wartadesa. - Dua atap bagian depan ruko (rumah toko) nomor A03 dan A04 Pasar Pagi Pemalang, Kelurahan Mulyoharjo, Comal,  Read more

selengkapnya
Dana DesaPemberantasan Korupsi

Tuntut transparansi anggaran, warga Menjangan geruduk balai desa

demo menjangan

Bojong, Wartadesa. – Ratusan warga Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan menggeruduk balai desa setempat, Kamis (11/06). Informasi pewarta warga yang disampaikan ke Warta Desa mengatakan bahwa warga menuntut transparansi penggunaan anggaran desa, termasuk karut-marut data BLT desa.

Audiensi antara warga dengan pemerintah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa Menjangan Ahmad Purkon, BPD dan perangkat desa, didampingi oleh Muspika Kecamatan Bojong.

Tokoh masyarakat, Suprayitno dalam kesempatan tersebut menanyakan silpa Dana Desa tahap 3 tahun 2019 yang diperuntukkan untuk pengaspalan jalan Rt 06, namun dalam pelaksanaanya dialihkan tanpa persetujuan warga dalam musyawarah desa (musdes) dan tanpa berita acara.

Warga lainnya mempertanyakan bantuan untuk IPPNU sebesar Rp delapan juta yang hanya diberikan sebesar Rp tiga juta. “Dana bantuan untuk IPPNU sebesar Rp 8 juta tapi ternyata hanya diberikan Rp 3 juta,” katanya.

Selain bantuan untuk IPPNU, warga juga mempertanyakan bantuan untuk PAUD dan pengadaan printer, dana petugas kebersihan makam desa yang belum diterimakan, dan karut-marutnya pendataan penerima manfaat BLT Dana Desa.

Warga juga mempertanyakan program Padat Karya Tunai yang dibiayai dari Dana Desa yang tidak dijalankan sepenunhya.

Menjawab semua pertanyaan warga, kepala desa  mengungkapkan hal-hal yang menjadi tuntutan warga menjadi catatan agar dikemudian hari tidak terulang. (Eva Abdullah dari kiriman warga)

Terkait
Soal mutasi Sekdes Menjangan, masih dikaji

Kajen, Wartadesa. - Kondisi internal kerja akan berpengaruh pada kinerja, ungkapan seperti itu berlaku dalam lingkungan kerja baik swasta maupun pemerintahan. Read more

Kades Menjangan pertanyakan tindak-lanjut usulan mutasi Sekdes

Bojong, Wartadesa. - Pemerintah Desa Menjangan melayangkan surat permohonan tindak lanjut mutasi Sekretaris Desa (Sekdes) beberapa hari yang lalu, hal ini Read more

Tuntut transparansi aset desa, warga Ambokembang geruduk balaidesa

Kedungwuni, Wartadesa. - Kasus perpanjangan sewa tanah bengkok Desa Ambokembang,  Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh kades setempat, Adi Read more

BPD Desa Babalanlor Bojong dimosi tidak percaya oleh warga

Bojong, Wartadesa. - Puluhan warga yang menamanakan dirinya Aliansi Masyarakat Babalanlor Bergerak mengeluarkan mosi tidak percaya kepada BPD desa setempat Read more

selengkapnya
Dana DesaHukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Sekdes Surobayan diduga “mark-up” dana pembelian kursi

apbdes

Wonopringgo, Wartadesa. – Sekretasis Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Feri Husni, diduga melakukan mark-up (menaikkan) harga kursi proyek perlengkapan Gedung Olahraga (Gor) desa setempat. Pengadaan kursi dengan anggaran lebih dari Rp 43 juta tersebut dibiayai anggaran Dana Desa tahun 2019 tahap tiga dengan kuantitas 100 buah dengan merk Sapporo.

Penelusuran yang kami lakukan, harga kursi stainless merk Sapporo Rp 210 ribu perunitnya.

Diberitakan media online Sorot News, media tersebut melakukan liputan investigasi yang diberitakan hari ini, Kamis (04/06). Di lamannya media ini menulis bahwa temuan di lapangan, jumlah kursi yang dibelanjakan sebanyak 55 kursi yang disimpan di balaidesa dan 6 kursi yang ada di dalam gedung Gor Surobayan.

Bukti kuitansi pembelian kursi merk Sapporo yang didapatkan oleh wartawan Sorot News mendapati nominal Rp 13.750 ribu tertanggal 25 Februari 2020 dengan kuantitas sebanyak 55 kursi. Kuitansi tersebut didapatkan dari BPD desa setempat.

Nota pembelian kursi dari anggaran DD tahap 3 tahun 2019 Desa Surobayan. Foto: Sorot News

Pjs Kades Surobayan, Kuswono yang dikonfirmasi mengaku tidak tahu soal pembelian kursi perlengkapan Gor tersebut. “Saya tidak tahu, karena baru tiga bulan menjabat Pjs Kades. Maret saya baru dilantik menjadi Pjs, jadi saya tidak tahu,” kata Kuswono, Selasa (2/6/2020).

Sementara itu, Ketua BPD desa setempat, Riskiyanto, yang dikonfirmasi membenarkan bahwa jumlah pembelian kursi hanya 55 unit. “Bukti kwitansi dari toko ada pada saya dan tertulis jumlah kursi sebanyak 55 sedangkan total nilainya hanya Rp 13.750 ribu,” ungkap Riakiyanto.

Menurut Riskiyanto, kekurangan unit pembelian kursi sempat ditanyakan kepada Feri Husni, dan dijanjikan akan mengembalikan sisa pembelian kursi tersebut.“Dia pernah berjanji akan mengembalikan kekuranganya, bahkan saya sempat menawari perjanjian secara tertulis, namun yang bersangkutan menolak,” terang Riskiyanto.

Terpisah, Feri Husni yang dikonfirmasi membantah bahwa pembelian yang dilakukannya sebanyak 55 unit, melainkan 100 unit dengan anggaran Rp 43 juta yang telah terlaksana dan selesai. “Total 100 kursi sudah dibeli. Anggaranya Rp 43 juta,” ketusnya.

Untuk membuktikannya, wartawan Sorot News menghitung kursi yang ada di balai desa, total sejumlah 49 unit yang ada. Sementara konfirmasi dari karang taruna, kursi yang ada di dalam gedung Gor sebanyak enam unit. (Sumber: Sorot News)

 

Terkait
Korban meninggal di Surobayan, sakit TBC

Wonopringgo, Wartadesa. - Penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki di belakang MI Surobayan, tepatnya di sebuah kebon Desa Surobayan Rt 02/01, Read more

Sekdes Surobayan kembalikan kekurangan uang pembelian kursi ke kas desa

Wonopringgo, Wartadesa. - Sekretaris Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan telah mengembalikan kekurangan uang pembelian kursi stainless GOR ke kas Read more

Empat desa tunda pelaksanaan Pilkades Serentak

Disorot FPB Kajen, Wartadesa. - Empat desa di Kota Megono, Pekalongan terindikasi bakal menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak Read more

Warga Pacar demo dugaan kasus korupsi Dana Desa

Tirto, Wartadesa. - Balai Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan digeruduk ratusan warga. Warga yang menatasnamakan Gerakan Warga Dan Pemuda Read more

selengkapnya
Hukum & KriminalLayanan PublikPemberantasan Korupsi

Penyalur BPNT Pemalang diperiksa terkait dugaan penyimpangan

BNPT-1

Pemalang, Wartadesa. – Kasus dugaan penyimpangan pengadan dan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Ikhlas, Pemalang berlanjut. Sejumlah agen penyalur diperiksa di Mapolres Pemalang untuk dimintai keterangan, Selasa (05/05).

Tim yang dibentuk oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pemalang, secara khusus menyelidiki dugaan penyimpangan penyaluran program BPNT.

Kasatreskrim Polres Pemalang, AKP Suhadi, membenarkan adanya pemanggilan agen atau e-warung tersebut. “Benar sudah ada yang mulai kita panggil untuk dimintai keterangan,” kata Suhadi, dikutip dari Puskapik.

Sejumlah agen yang mendapat panggilan penyidik di Mapolres hari ini, antara lain agen dari Kecamatan Belik dan Randudongkal. Sebelumnya, Unit Tipikor juga sudah turun ke lapangan untuk menggali informasi dari sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Suhadi menambahkan bahwa pihaknya secara bertahap akan meminta keterangan dan klarifikasi pihak lain yang terkait. Lantaran masih dalam penyelidikan, ia mengaku belum bisa mengambil kesimpulan apapun, apakah telah terjadi penyimpangan atau tindak pidana korupsi pada program BPNT di Pemalang.

Sementara itu, sejumlah agen penyalur sembako  BPNT membantah telah ‘’menyunat’’ dana Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Pemalang. Penentuan fee atau profit agen dengan memotong dana KPM, justru ditentukan oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) selaku suplier komoditas sembako.

“Kami (agen) tidak pernah memotong dana BPNT. Jika ada fee atau keuntungan untuk kami selaku agen, yang menentukan angkanya juga bukan dari kami, tapi dari suplier yakni Bumdesma,” ungkap Fajar, Agen Jayadi di Desa Kabunan Kecamatan Taman, Senin malam, 04 April 2020.

Menurut pengakuan Fajar, ia bersama agen lain tidak pernah mematok atau menentukan keuntungan dalam menjalankan kewajibannya menyalurkan sembako ke warga penerima bantuan. Jika kemudian muncul angka sebesar Rp 15.000 atau lainnya yang disebut memotong jatah KPM, itu adalah keuntungan agen yang telah ditentukan oleh Bumdesma selaku suplier BPNT di Pemalang.

Pernyataan senada disampaikan agen lainnya, Eko, Agen di Desa Sewaka Kecamatan Pemalang, Ali Nasihin, Agen di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang dan Adi Madiarso, Agen di Desa Banjaran Kecamatan Taman. Menurut mereka, keuntungan yang didapatkan agen dipergunakan untuk operasional selama persiapan hingga pendistribusian sembako ke warga.

Saat disinggung berapa belanja modal dari seluruh komoditas paket sembako yang disalurkan, mereka mengaku tidak tahu menahu. Alasannya, seluruh komoditas dari beras, telur, ayam, tempe, buah, sayur dan lainnya berasal dari Bumdesma yang mengklaim sebagai suplier tunggal BPNT. “Kami tidak tahu harga sebenarnya. Karena yang kami terima sudah dalam bentuk paketan,” ucap Eko.

Agen penyalur sembako di Kecamatan Pemalang dan Taman ini mengaku sejak bulan April, hampir keseluruhan bahan pangan sembako program BPNT di Kabupaten Pemalang disuplai dari Bumdesma. “Katanya sih Bumdesma sebagai koordinator suplier. Tapi kami juga tidak tahu yang sebenarnya seperti apa,” ujar Ali.

Sebelumnya, muncul temuan dugaan pemotongan jatah warga penerima bantuan BPNT di Kota Ikhlas. Dari jatah warga yang seharusnya sebesar Rp 200.000, diduga telah dipotong dengan angka bervariasi antara Rp 15.000 hingga Rp 30.000 untuk masing-masing KPM.

Selain dugaan pemotongan jatah KPM, muncul temuan agen atau e-warung fiktif (siluman) yang dilakukan oleh oknum mafia pangan. Oknum-oknum tersebut mengorganisir dan memonopoli suplai bahan pangan BPNT. Dari ulah oknum mafia ini, negara diperkirakan mengalami kerugian Rp 3 miliar hingga Rp 4 miliar tiap bulan.

Berdasarkan data yang diperoleh puskapik.com, sejumlah agen penyalur BPNT di Pemalang mendapatkan intervensi dari sekolompok orang yang mengatasnamakan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Kelompok ini bahkan ‘memaksa’ agen-agen untuk tidak membeli atau mengambil bahan pangan (sembako) selain dari Bumdesma.

Kelompok ini beralasan, Bumdesma adalah suplier tunggal dalam penyaluran sembako program BPNT. Padahal, sesuai pedoman umum agen penyalur bebas memilih dan menentukan sendiri distributor atau suplier bahan pangan yang akan mereka salurkan kepada warga penerima bantuan.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Bumdesma terkait persoalan ini. Namun, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemalang, Slamet Masduki secara tegas menyatakan, Bumdesma bukanlah suplier tunggal untuk penyedia sembako pada program BPNT. Sebagai penyalur sejumlah bahan pangan, pemerintah memprioritaskan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga bisa memberdayakan perekonomian di daerah.

Ia meminta agar tidak ada pihak-pihak atau kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi di tengah wabah corona, dimana masyarakat saat ini sedang dalam kondisi kesusahan. “Tolong jangan ada yang memperkeruh suasana dengan klaim-klaim sepihak, apalagi mengintervensi,” tandas Slamet Masduki. (Sumber: Puskapik)

Terkait
Khawatir melanggar norma agama, pasangan remaja nikah dini

Pemalang, Wartadesa. - Ratusan pasangan remaja di Kabupaten Pemalang menikah, meski usia mereka belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Read more

Dibangun swadaya, Tugu Nasi Goreng Jrakah diresmikan

Pemalang, Wartadesa. - Setelah melewati proses pembangunan sejak Nopember 2020, Tugu Nasi Goreng di Desa Jrakah, Kecamatan Taman, Pemalang, Senin Read more

Dua atap ruko Pasar Pagi Pemalang rubuh

Pemalang, Wartadesa. - Dua atap bagian depan ruko (rumah toko) nomor A03 dan A04 Pasar Pagi Pemalang, Kelurahan Mulyoharjo, Comal,  Read more

Bandar togel online di Pemalang dibekuk

Pemalang, Wartadesa. - Polsek Ulujami, Polres Pemalang berhasil mengamankan dua orang tersangka tindak pidana perjudian jenis togel saat melaksanakan patroli di Read more

selengkapnya
Hukum & KriminalPemberantasan Korupsi

Warga Desa Sumublor geruduk balaidesa, pertanyakan tunggakan PBB dan pengecoran jalan

demo sumublor

Sragi, Wartadesa. – 150 warga Desa Sumublor, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan menggeruduk balaidesa setempat, Senin (06/01) siang. Mereka meminta kejelasan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2013-2018 dan pengecoran jalan desa sepanjang 200 meter. Beragam spanduk tuntutan warga pun dibawa.

Aksi warga yang  tergabung dalam Forum Peduli Desa Sumublor, datang meminta klarifikasi Pemerintah Desa Sumublor, kemudian dilakukan mediasi yang didampingi oleh Camat Sragi  Hazanudin beserta Kasi Trantib   Yani, Kapolsek Sragi AKP Sumantri  beserta anggota, Kasat Intelkam Polres Pekalongan AKP Susilo Kalis Rubiyono, Danramil 11 Sragi Kapten Inf. Riyanto, Kepala Desa Sumublor Karso, Mantan Kepala Desa Sumublor Bambang, Ketua BPD Siswanto, Perangkat Desa Sumublor.

Aksi tersebut mendapat pengamanan satu pleton Dalmas Polres Pekalongan dan satu regu anggota TNI.

Dalam aksinya, perwakilan warga, Ari Sasongko menuntut pelunasan dan transparansi tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013-2018, dan tindak lanjut pengecoran jalan sepanjang 200 meter yang belum diselesaikan oleh mantan kepala desa setempat.

“Kami berharap masalah ini bisa terang benderang, khususnya kepada perangkat desa kami ingin mengetahui berkaitan menunggaknya PBB dari tahun 2013-2018, kemudian tindak lanjut mantan kades mengenai pengecoran jalan sepanjang 200 meter yang belum selesai dikerjakan”, ujar Ari Sasongko.

Menjawab tuntutan warga terkait tunggakan PBB periode 2013-2018 sebesar Rp. 142 juta harus segera dilunasi oleh perangkat desa bersangkutan yang melakukan pemungutan PBB. “Terkait tunggakan PBB kami ambil alih (Pemdes), dengan jalan akan memberikan sanksi sesuai tahapan dari Surat Peringatan pertama dan seterusnya hingga tahap pemecatan atau pidana jika tidak bisa melunasi. Dalam hal ini Perangkat Desa Sumublor harus segera melunasi tunggakan PBB tersebut paling lambat tanggal 31 Januari 2020.” Ujar Karso, kepala desa Sumublor.

Bambang, mantan kepala desa setempat sanggup menyelesaikan pekerjaan pengecoran jalan yang belum selesai dan bersedia mengembalikan uang PBB yang telah ia pakai.

Sebelumnya, Camat Sragi, Hasanudin mengatakan bahwa pihaknya sudah tahu terkait tunggakan PBB di Sumublor, “Saya mengetahui apa yang menjadi unek-unek berkaitan dengan PBB desa Sumublor, yang intinya ada laporan unjuk rasa dengan Korlap Joko Wahyono. Saya selaku Camat mengucapkan terima kasih karena era sekarang eranya masyarakat, kedepan Kepala Desa Sumublor harus mengambil sikap terhadap Petugas penarik pajak dengan jalan diberikan tenggang waktu berkaitan dengan pelunasan PBB tersebut dan apabila tidak lunas maka Kepala Desa bisa menerbitkan Surat Peringatan dan seterusnya. Mekanisme yg ada, masyarakat laporan ke BPD, lalu BPD klarifikasi ke pemdes, lalu dari hasil tersebut disampaikan ke masyarakat apabila masyarakat kurang puas terhadap hasilnya bisa melakukan aksi unjuk rasa,” ucap Hasanudin.

Hal yang sama disampaikan oleh Kapolsek Sragi, AKP Sumantri,  “Saya sudah mendengar lama namun karena belum ada pengaduan dari warga masyarakat maka kami belum melaksanakan penindakan. Pemberhentian Perangkat Desa tidak bisa serta merta tapi harus mengikuti prosedur mekanisme aturan yang ada. Berkaitan dengan penegakan hukum kami bisa terapkan kepada siapapun termasuk Perangkat Desa dan Mantan Kepala Desa Sumublor. Harapan kami warga masyarakat bisa bersabar hormati dan ikuti proses aturan yang berlaku terhadap permasalahan yang sedang terjadi sekarang ini, jangan sampai bertindak anarkis yang justru menimbulkan kerugian terhadap semua pihak”, himbau AKP Sumantri. (Eva Abdullah)

Terkait
Peninggian jalan bukan solusi atasi rob Pekalongan

Pekalongan Kota, Wartadesa. - Penanganan banjir dan rob di Kota Pekalongan dinilai hanya sebatas tindakan sementara dan tidak solutif. Hal Read more

Perjuangkah hak-hak orang lemah, PD IPM gelar pelatihan jurnalistik

Kajen, Wartadesa. - Menyiapkan generasi muda yang memperjuangkan hak-hak akar rumput (kaum kecil dan lemah) perlu dilakukan sejak dini. Seperti Read more

Nyadran, kini menarik hati kaum milenial

NYADRAN yakni bebesik (membersihkan) makam dan memanjatkan do'a-doa dan selamaetan dengan berbagi makanan, menjelang bulan Ramadan, atau dalam penanggalan Jawa, Ruwah, kini Read more

Sepekan tenggelam, warga Randumuktiwaren ditemukan

Kajen, Wartadesa. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan bersama instansi terkait menyatakan seorang warga Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong yang Read more

selengkapnya
Hukum & KriminalLayanan PublikPemberantasan Korupsi

FPB Dukung pengungkapan kasus BPNT

demo

Kajen, Wartadesa.  – Puluhan Penggurus dan Anggota Forum Pekalongan Bangkit (FPB)  mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, diketahui Kedatangan mereka dalam rangka mendukung penuh pihak  Kejaksaan Negeri Kabupaten terkait penanganan kasus Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT–dulu Rastra). Senin (9/12).

Ketua Forum Pekalongan Bangkit, Subkhi mengatakan kedatangan pihaknya dalam rangka silaturahmi dan memberi dukungan kepada penegak hukum dikabupaten Pekalongan, “yang pertama kami datang ke sini dalam rangka silaturahmi dan memberikan dukungan penuh kepada pihak kejaksaan terkait pengungkapan Kasus BPNT, mudah-mudahan kasus ini bisa cepat terungkap hingga ke akar-akarnya.” Sebut Usup.

Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Bambang Widianto, S.H mengapresiasi kedatangan Forum Pekalongan Bangkit. “Kami mengucapkak terimakasih kepada rekan-rekan yang berkenan bersilaturahmu ke sini. Saya sangat mengapresiasi kepedulian masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam rangka penegakan hukum. Berawal dari sini mudah -mudahan kita bisa saling bekerjasama dengan baik kedepanya.” Kata Bambang. ( Eva Abdullah )

Terkait
Diduga gelapkan raskin, Kadus 4 Pesucen dilaporkan warga

Pemalang, Wartadesa. - Gara-gara diduga menggelapkan beras miskin (raskin) --sekarang disebut beras sejahtera (rastra), seorang oknum Kepala Dusun 4, Desa Read more

Tahun depan Raskin jadi ATM e-vaucher, bisa buat beli kebutuhan di e-warung

Wartadesa. - Desember 2016 menjadi bulan terakhir penyaluran beras untuk keluarga miskin, atau yang lebih dikenal dengan beras miskin. Program Read more

Sepekan tenggelam, warga Randumuktiwaren ditemukan

Kajen, Wartadesa. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan bersama instansi terkait menyatakan seorang warga Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong yang Read more

Polri Cabut Kewenangan Penyidikan di Tingkat Polsek

Termasuk Sejumlah Polsek di Pekalongan Raya  Pekalongan, Wartadesa - Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghapus kewenangan melakukan penyidikan Read more

selengkapnya
Hukum & KriminalLayanan PublikPemberantasan Korupsi

Tuntut pengembalian PBB, warga Karangtengah geruduk balaidesa

demo batang

Batang, Wartadesa. – Pengembalian uang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diduga digelapkan oleh perangkat Desa Karangtengah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, ke warga tak kunjung diberikan, membuat mereka menggeruduk balaidesa setempat, menuntut pamong dan Sekdes (perangkat desa) untuk mundur dari jabatannya. Senin (02/12). Sebelumnya pada 1 Nopember 2019, warga melakukan aksi demo dengan tuntutan serupa.

Koordinator aksi, Ngatib mengatakan bahwa sesuai dengan perjanjian tertulis usai demo pada tanggal 1 Nopember sebelumnya, para pelaku bersedia mengembalikan uang PBB yang ditilep pada 30 Nopember, namun hingga kemarin belum ada satupun perangkat desa yang mengembalikan uang tersebut. “Pada perjanjian tertulis dengan materai 6 ribu, para terduga pelaku siap mengembalikan sejumlah uang iuran yang telah digunakan pada tanggal 30 November 2019,” ujarnya.

Kedatangan puluhan warga kali ini, masih menurut Ngatib, untuk menagih janji pengembalian uang PBB. “Oleh karenanya, hari ini kami cari mereka, untuk dapat menepati janjinya. Namun keberadaan mereka, khususnya Sekdes, tidak bisa kita temui,” lanjutnya.

Diduga sembilan perangkat desa setempat melakukan penggelapan iuran PBB. Kesembilan perangkat desa tersebut telah mengaku  menggunakan uang PPB dengan total 23 juta rupiah. Mereka sepakat melunasi  melunasi tunggakan PBB tahun 2013, 2014, dan 2016  maksimal sampai dengan 30 November 2019.

Tiadanya itikad baik para pamong untuk mengembalikan uang PBB tersebut membuat warga menuntut para pamong, terutama Sekdes untuk mengundurkan diri dari jabatannya.  Jika tuntutan mereka tidak dilaksanakan, warga akan menggelar aksi serupa hingga ke kabupaten dan membawanya ke meja hijau. (Eva Abdullah)

Terkait
Menikmati jetski di Pantai Batang musti rogoh kocek Rp 500 ribu

Batang, Wartadesa. - Pantai Sigandu Batang bakal menambah wahana olahraga pantai, jetski. Kemungkinan hadirnya wahana bagi kalangan menengah keatas di Read more

Tak punya Kartu Tani, serapan pupuk subsidi di Batang hanya 11 persen

Batang, Wartadesa. - Serapan pupuk besubsidi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah tergolong rendah, berkisar antara 5 hingga 11 persen. Sementara Read more

Lazismu Jateng akan buka Kantor Layanan di setiap AUM

Batang, Wartadesa. – Lazismu Jateng ingin membentuk kantor-kantor layanan di rumah sakit, panti asuhan, perguruan tinggi dan baitut tanwil Muhammadiyah. Read more

Curi motor di cucian diposting di Facebook, ketangkep deh

Batang, Wartadesa. - Apes bener si FS (30) pemuda asal Dukuh Tegalrejo, Desa Depok, Kandeman, Batang ini. Usai nyolong motor Read more

selengkapnya
Hukum & KriminalPemberantasan KorupsiPolitik

Cakades Tembelanggunung layangkan protes dugaan anduman

politik uang

Lebakbarang, Wartadesa. – Calon Kepala Desa Tembelanggunung, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, Musthofa mengajukan keberatan atas keputusan Timwas Pilkades Kecamatan Lebakbarang yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan anduman (politik uang) yang dilakukan oleh calon kepala desa tertentu. Demikian rilis yang dikirimkan kepada Warta Desa, Ahad (24/11).

Sebelum pelaksanaan pemilihan calon kepala desa setempat, tim pemenangan calon kades Musthofa melaporkan adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh calon lainnya.  Kronologi dugaan politik uang, menurut Musthofa seperti disampaikan dalam rilis sebagai berikut,

Pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019, pukul 18.30 WIB Saudari M  dipanggil kerumah Saudara R, kejadian tersebut diketahui oleh Saudara AS, kemudian AS menitipkan ponsel rekaman (dugaan politik uang) kepada Saudari M.

Setelah Saudari M  sampai dirumah saudara R terjadi transaksi pembelian suara untuk mempengaruhi pemilih. Setelah pulang dari rumah Saudara R, Saudari M  dicegat Saudara AS lalu diambilah barang bukti rekaman ponsel dan uang dalam amplop seniali Rp 100 ribu. Dan Saudari M  telah mengakui kejadian tersebut kepada Saudara AS.

Tindak dugaan politik uang tersebut kemudian dilaporkan kepada Timwas Pilkades Kecamatan Lebakbarang, namun oleh Timwas dianggap kurang barang bukti dan tidak menguatkan. Adapun barang bukti yang disertakan dalam laporan adalah rekaman dugaan praktik politik uang dalam ponsel, uang sejumlah Rp. 100 ribu beserta amplop, foto uang dan amplop dan saksi.

Atas kejadian tersebut, Musthofa dan tim mengambil kesimpulan,

  1. Barang bukti yang di anggap terdapat kekurangan dan tidak menguatkan, tidak dikonfirmasi terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang berkaitan (tidak ada crosschek).

  2. Penolakan laporan terkesan berbelit dan tidak melibatkan para pihak yang terkait.

  3. Laporan yang dianggap Timwas kadaluwarsa karena sudah melebihi batas waktu 1 x 24 jam adalah tidak benar

Musthofa mengatakan bahwa kejadian politik uang dalam Pilkades Tembelanggunung sudah diketahui sebelumnya oleh anggota Timwas sendiri di Dukuh Pomahan namun kejadian tersebut tidak ditindaklanjuti. Ia menamahkan bahwa pihaknya juga memiliki bukti-bukti lain yang dapat menguatkan dan dipertanggungjawabkan.

Musthofa mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2015 tentang tata cara pencalonan kepala desa dalam pemilihan kepala desa serentak, Pasal 5 huruf l sebagaimana lampiran Model A5-CKD berbunyi, sanggup melakukan pencarian surat suara dengan cara jujur dan tidak melakukan pembelian suara.

Namun berdasarakan temuan dilapangan berikut dengan barang bukti dan saksi, pihaknya menemukan pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh pihak calon kepala desa nomor urut 02. Musthofa meminta pihak-pihak berwenang melakukan tidaklanjut laporan dugaan politik uang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  (Eva Abdullah)

Catatan Redaksi: Berita ini merupakan rilis dari calon kepala desa pada Pilkades serentak 13 Nopember 2019. Untuk coverbothside (keberimbangan berita) pihak-pihak yang berkeberatan dapat mengirimkan hak jawab/rilis balasan ke email wartadaridesa@gmail.com

Terkait
Bawaslu Jateng telusuri dugaan politik uang dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan

Semarang, WartaDesa. - Bawaslu Provinsi Jawa Tengah akan menelusuri dugaan praktik politik uang yang terjadi dalam gelaran Pemilukada di Kabupaten Read more

Akankan Kades terpilih yang terbukti lakukan anduman, tidak dilantik?

Beberapa hari terakhir ini terjadi demo warga terkait dugaan politik uang atau anduman dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Read more

Tawaran lain, sila lakukan politik uang tapi warga terus awasi

Belum lama ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan mendeklarasika desa pecontohan "Desa Tanpa Politik Uang" dalam wujud Desa Pengawasan Read more

Indikasi lakukan politik uang, kades terpilih tak dilantik

Tirto, Wartadesa. - Pelaksanaan Pilkades bermartabat tanpa politik uang kembali dilontarkan orang nomor satu di Kota Sego Megono, Pekalongan. Asip Read more

selengkapnya