close
Politik

Kelemahan penyelenggaraan pemilu adalah penyelenggara dan netralitas

pengawas
Pelantikan anggota Pengawas TPS se Kecamatan Ampelgading Pemalang, Senin 04/06.

Pemalang, Wartadesa. – Kelemahan penyelenggaraan pemilu adalah penyelenggara dan netralitas penyelenggara. Demikian diungkapkan oleh Kapolsek Ampelgading dalam pelantikan petuga Pengawas TPS se Kecamatan Ampelgading, Pemalang, Senin (04/06).

“Dari temuan beberapa penelitian, 70 persen permasalahan kelemahan dalam pelaksanaan pilkada berasal dari penyelenggara. Disamping itu juga masalah netralitas, terutama bukan ditingkat pusat, penyelenggara pusat (KPU), kemudian tingkat provinsi dan kabupaten kota. Mungkin karena cara mem-planning kegiatannya kurang pas,” ujar AKP Imam Khanafi.

Imam meminta pengawas TPS yang baru dilantik untuk memahami tugas pengawas pasang mata dan telinga bila terjadi pelanggaran sebelum, sesaat dan setelah penghitungan suara dan berkoordinasi dengan Gakkumdu.

Menurut Imam, permasalahan netralitas penyelenggara pemilu bisa juga dikarenakan banyaknya penyelenggara pemilu yang direkrut sementara.

“Tapi kerawanan itu pada penyelenggara di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, sampai dengan ke TPS. Karena ini direkrut dari orang-orang yang sementara, bukan permanen dan jumlahnya itu ratusan ribu. Nah itu problemnya, sehingga para pengawas yang baru dilantik agar membuktikan kinerjanya,” lanjut Imam.

Imam meminta agar KPU, TNI dan Polri duduk bersama membahas permasalahan netralitas penyelenggara pemilu. “Sehingga perlu ada langkah-langkah secara sistematis oleh teman-teman Polri, TNI, pemda, dan KPU untuk duduk secara berjenjang. Supaya mereka membuat komitmen untuk netralitas itu terjaga atau diminimalisir,” ujarnya. (Eva Abdullah)

Tags : netralitaspemilu