close
EkonomiKesehatanLayanan Publik

Perangkat desa keluhkan kenaikan iuran BPJS, warga pilih turun kelas

iuran bpjs
Ilustrasi

Kajen, Wartadesa. – Naiknya iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat membuat perangkat desa se-Kabupaten Pekalongan pusing tujuh keliling. Bagaimana tidak, jika satu anggota keluarga, awalnya mengeluarkan Rp 80 ribu, kini harus merogoh kocek lebih dalam lagi, yakni, Rp 160 ribu. Jika total anggota keluarga ada enam orang, perangkat desa ini harus merogoh Rp 960 ribu perbulan.  Sementara itu, warga di Kabupaten Batang lebih memilih turun kelas, dari kelas I ke kelas III untuk mensiasati kenaikan iuran BPJS tersebut.

“Sebenarnya kami sebagai perangkat merasa terbebani dan pusing karena iuran BPJS naik 100 persen. Untuk itu kami sebagai perangkat desa meminta supaya ada keringanan. Kita hitung-hitungan aja, iuran perbulan sebelumnya Rp 80 ribu, saat ini dengan kenaikan 100 persen iuran bisa menjadi Rp 160 ribu, sedangkan untuk pembayaran tidak bisa sendiri dan harus semua anggota keluarga yang tercatat di Kartu Keluarga. Bayangkan kalau keluarga ada enam orang maka bayarnya tahu sendirikan,” keluh Makmur, salah seorang perangkat Desa Doro dalam audiensi bersama Komisi A DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD P3 dan PPKB) dan Bagian Pemerintahan Kabupaten Pekalongan, beberapa waktu lalu.

Dodiek Prasetyo, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan tidak bisa menanggapi keluhan para perangkat desa tersebut, lantaran kenaikan Iuran BPJS Kesehatan merupakan ranah pemerintah pusat.

Arif Nugroho, perwakilan DPMD P3KA PPKB mengungkapkan bahwa untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan sudah diploting dalam APBDes.

Perangkat saat ini hanya dibebani kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Sementara itu, warga Kabupaten Batang lebih memilih untuk turun kelas menghadapi kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dilansir dari Radar Pekalongan, warga Desa Dracik, Batang, Suraji (37) memilih mengurus turun kelas di kantor BPJS setempat, meski harus antri panjang.

“Saya sudah ajukan permohonan untuk turun kelas, dari kelas I turun ke kelas III, alasannya kemahalan. Saya tidak sendirian, masyarakat Batang lainnya juga senasib dengan saya. Mereka rela antre berlama lama untuk bisa mengajukan penurunan kelas,” terang Suraji,

Suraji mengaku sangat keberatan dengan kenaikan iruan BPJS Kesehatan tersebut.“Dulu iuran Rp 80 ribu saya masih mampu, namun sejak naik menjadi Rp 160 ribu, saya keberatan. Kini saya memilih untuk turun ke kelas III, yang biayanya cukup ringan. Meski kelas III juga mengalami kenaikan, dari semula Rp 25 ribu, kini menjadi Rp 42 ribu. Begitupun dengan Kelas II, yang semula Rp 51 ribu, kini menjadi Rp 110 ribu,” paparnya.

Suraji berharap dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut diimbangi dengan peninggatan pelayanan dan fasilitas. (Sumber: Radar Pekalongan)

Tags : Batangbpjsiuran bpjs naikKajenPekalongan