Telat sampaikan LKPJ, Bupati Pekalongan dianggap tak patuh undang-undang

lkpj raperda tata ruang Layanan Publik Politik by buono on Juni 24, 2020 add comment 2409 views

Kajen, Wartadesa. – Bupati Pekalongan dianggap tidak patuh terhadap undang-undang yang berlaku. Pasalnya sesuai dengan aturan yang ada, penyampaian laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan aturan terkait perpanjangan waktu penyerahan LKPJ Tahun 2019, batas waktu paling telat, 30 April 2020.

“Secara normatif memang tidak ada konsekuensi hukum terhadap keterlambatan penyampaian LKPJ Bupati, namun hal ini menunjukan ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang berlaku,” ujar Dodiek Prasetyo, Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (22/06) dalam pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna terkait penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua raperda yaitu Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019 dan Raperda rencana detail tata ruang (RDTR) Kecamatan Kedungwuni.

Menurut Dodiek, penyampaian LKPJ Bupati berdasarkan Pasal 69 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Bupati wajib menyampaikan LKPJ setelah tahun anggaran berakhir. Namun berdasarkan Pasal 71 juga disebutkan batas akhir penyampaian LKPJ Bupati paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ini juga selaras dengan Pasal 19 ayat 1 PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan juga Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 18 Ayat 1 tentang peraturan pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019, juga termaktub dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/172/OTDA tanggal 24 Maret 2020 perihal tentang perpanjangan waktu penyerahan LKPJ Tahun 2019. Lanjut Dodiek.

Dodiek melanjutkan, Gubernur, Bupati dan Walikota yang daerahnya ditetapkan status kejadian luar biasa (KLB) COVID-19 maka dapat menyampaikan LKPJ kepada DPRD dengan memanfaatkan sarana Teleconference atau Video Conference dengan batas waktu paling lambat 30 April 2020.

Dalam kesempatan penyampaian LKPJ Bupati Pekalongan tesebut, Mirza Kholik, Fraksi PPP menyoroti turunnya capaian PAD (pendapatan asli daerah). Menurutnya penurunan PAD, meski tidak signifikan, selama empat tahun terakhir, turun berturut-turut. Hal tersebut menjadi catatan tersendiri.

“Jika dicermati, capaian target PAD selalu mengalami penurunan. Tahun 2016 mencapai 109,53%, tahun 2017 mencapai 101,50%, tahun 2018 mencapai 84,34% dan tahun 2019 hanya mencapai 83,66%.” Papar Mirza. (Eva Abdullah, dengan tambahan sumber laman resmi DPRD Kab. Pekalongan)