Dana Desa Arsip — Laman 8 dari 16

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi

Pengelolaan Bumdesma Kecamatan Bojong Dana Tahap Dua Dibekukan Usai Dugaan Penyimpangan

by buono on Februari 22, 2025 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi Bojong bumdesma Pekalongan

Warta Desa, Pekalongan, 22 Februari 2025. – Pengelolaan Bumdesma di Kecamatan Bojong, yang menerima penyertaan modal dari 14 desa, Penyertaan Modal Tahap Dua kini dibekukan usai munculnya dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya.

Seorang anggota BPD desa yang terlibat dalam pengawasan mengungkapkan adanya kejanggalan dalam pengelolaan Bumdesma yang bergerak di bidang peternakan. Menurutnya, beberapa kepala desa yang ikut serta belum pernah menerima laporan keuangan terkait kegiatan awal pembangunan kandang dan fasilitas pendukung di area peternakan. Laporan tersebut seharusnya mencakup rincian gaji bagi seluruh pengurus Bumdesma, mulai dari sekretaris, bendahara, direktur, hingga tukang ngarit dan petugas keamanan kandang.

Baca: Anggaran 1,7 Miliar, Kapasitas Bumdesma Bojong Hanya Diisi 20 Ekor Kambing

Tim Media Warta Desa juga telah berupaya mengonfirmasi melalui telepon dan WhatsApp. Camat Bojong, Farid, menyatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi terlibat dalam struktur pengurusan. “Dulu, saya memang tergabung dalam struktur pengelolaan sebelum direkturnya Faura,” ujarnya, serta mengimbau agar yang ingin konfirmasi terkait Bumdesma dapat langsung menghubungi Faura.

Audit menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pengelolaan Bumdesma dilakukan oleh Badan Pengawas Bumdesma Kecamatan Bojong dalam minggu ini. Audit tersebut dilaksanakan karena banyak laporan dari masyarakat yang menilai proses pembangunan fisik dan pembelian kambing. Dalam kurun waktu 5 tahun, baru tersedia 20 ekor kambing, sementara kepemimpinan baru yang dipegang oleh Direktur Faura telah berlangsung lebih dari satu tahun. Selain itu, BPD desa yang terlibat dalam pengawasan telah mengajukan permohonan transparansi mengenai kegiatan pembangunan kandang kambing dan fasilitas pendukung ke pihak Direktur Faura hingga dua kali, namun permohonan tersebut diabaikan. Disayangkan, pengadaan barang material untuk pembangunan fisik juga dikelola langsung oleh Faura, menimbulkan tanda tanya atas integritas proses pengelolaan.

Lebih lanjut, seorang anggota BPD desa yang enggan disebutkan namanya menyampaikan adanya dugaan pemakaian anggaran senilai Rp18 juta untuk kepentingan di luar kegiatan Bumdesma. Dugaan penyimpangan ini didasarkan pada data yang disampaikan oleh Faura. Meskipun BPD telah meminta agar data tersebut diperbaiki, Faura semula menjanjikan perbaikan data dalam waktu tiga hari, namun hingga lima hari kemudian data kegiatan belum diserahkan kembali.

Keresahan di antara peserta penyertaan modal semakin meningkat, bahkan ada yang berkeinginan untuk menarik kembali penyertaan modal tersebut. Oleh karena itu, BPD desa yang ikut serta dalam pengawasan kegiatan di bidang ketahanan pangan melalui peternakan kambing berencana untuk berkonsultasi dengan Camat Bojong, Farid. Langkah selanjutnya adalah meminta persetujuan tanda tangan untuk membawa permasalahan ini ke Inspektorat Kabupaten Pekalongan.

Masyarakat setempat berharap agar hasil audit dapat mengungkap secara tuntas permasalahan yang ada serta memicu perbaikan dalam tata kelola Bumdesma. Penjelasan dan klarifikasi dari pihak pengelola sangat dinantikan agar dana desa yang telah dipercayakan dapat digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan dan kemajuan wilayah Kecamatan Bojong. (Tim Liputan)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa

Kecamatan Karanganyar Gelar Pra-Musrenbang Bersama Para Kepala Desa

by buono on Februari 11, 2025 Berita Desa Dana Desa karanganyar musrenbang Pekalongan

Warta Desa, Karanganyar, 11 Februari 2025 – Pemerintah Kecamatan Karanganyar mengadakan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bersama seluruh kepala desa se-Kecamatan Karanganyar. Acara ini bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap desa.

Camat Karanganyar, Budi Rahmulyo, dalam sambutannya menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai forum strategis dalam menentukan prioritas pembangunan di tingkat desa dan kecamatan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga,” ujarnya.

Dalam musyawarah ini, masing-masing kepala desa menyampaikan usulan prioritas pembangunan di desanya, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga program jalan poros antar desa

Salah satu kepala desa, Bapak Akhwan kepala desa pododadi, mengusulkan peningkatan jalan desa yang menjadi akses utama bagi warganya. “Jalan desa kami perlu perbaikan agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga lebih lancar,” katanya.

Selain infrastruktur, pembahasan juga menyoroti program peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM). Pemerintah kecamatan berjanji akan mengawal usulan-usulan ini agar dapat masuk dalam rencana pembangunan kabupaten.

Musrenbang ini diharapkan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat Karanganyar, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. (Gus Santo)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal

Inspektorat Bantah Abaikan Laporan Warga Wuled

by buono on Februari 10, 2025 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Dana Desa Korupsi Pekalongan Pungli Tirto wuled

Warta Desa, Kajen. – Warga Desa Wuled bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Robin Hood menggeruduk kantor Inspektorat Kabupaten Pekalongan, untuk kali ketiga warga mendatangi kantor itu lantaran dianggap lambat dalam merespon aduan warga terkait dugaan korupsi dan pungli serta arogansi oknum kepala desa setempat. Sementara itu, Kepala Inspektorat, Ali Resa, membantah pihaknya lambat merespon aduan tersebut. Senin 10/02/2025.

Lihat Video:

Dalam aksi yang digelar, sambil membawa beberapa spanduk tuntutan, Hadi (55) menyampaikan apabila laporan warga tidak ditindak lanjuti, warga akan meneruskan maslah ini keaparat penegak hukum (APH) baik polres, polda maupun kepusat, hingga ke kementrian desa dan presiden.

“Mohon pimpinan inspektorat untuk secepatnya menindaklanjuti laporan kami warga Wuled, masyarakat juga tau bahwa presiden berkomitmen menegakkan supremasi hukum,” ujar Hadi dalam orasinya.

Menjawab desakan dari warga, Kepala Inspektorat Kabupaten Pekalongan, Ali Reza membantah tidak menindaklanjuti laporan warga. Ia menyampaikan bahwa, “kerena semua harus berproses dan inspektorat sudah melakukan audit dan klarifikasi dengan warga.”

Selanjutnya, Ali Reza siap memanggil ulang masyarakat guna konfirmasi yang lebih konkrit,

Menjawab warga yang khawatir jika klarifikasi kepada warga hanya dilakukan kepada warga yang terindikasi pro dengan kadesnya. Reza menjawab, “maaf, bukanya tidak menindak lanjuti, kami menindaklanjuti dari waktu ke waktu tetapi semuanya berproses, karena dari masalah yang dilaporkan warga dari tahun 2019 ada sebanyak 15 substansi,” paparnya di hadapan audens.

Dalam kesempatan itu Kuasa Hukum warga Wuled, Didik Harahap menyayangkan sikap yang kurang obyekti dari pihak inspektorat dan berharap klarifikasi dilakukan secara obyektif.

“Saya kira pemeriksaan yang dilakukan oleh tim inspektorat kepada warga lebih obyektif, tidak dilakukan di balai desa tetapi bisa dipanggil ke kantor inspektorat biar ebih netral.” Pungkasnya.

Dalam berita sebelumnya, warga Desa Wuled Kecamatan Tirto Pekalongan kembali menggelar aksi demo menuntut kadesnya mundur dari jabatan. Kali ini yang menjadi sasaran, adalah Kantor Bupati Pekalongan di Kajen. Aksi dihelat Senin (30/09/2024) kemarin.

Perwakilan warga yang melakukan audiensi ditemui Asisten I Wiryo Santoso, Kepala Inspektorat Ali Reza, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Agus Dwi Nugroho, Camat Tirto Siswanto, dan Kepala Bakesbangpol Haryanto Nugroho.

Warga menyampaikan sejumlah keresahan mereka terhadap Kepala Desa Wuled Wasduki Djazuli. Banyak persoalan yang disampaikan warga terkait gaduhnya Desa Wuled akibat ulah kades mereka. Diantaranya soal dugaan penjualan tanah kas desa (bengkok).

Namun dalam audiensi, Budi, perwakilan warga mengaku kecewa lantaran Wasduki, kepala desa tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Warga bertekad akan terus menggelar aksi demo secara berkelanjutan hingga Wasduki benar-benar turun dari jabatannya, papar Budi. (Tim Liputan)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa

Warga Keluhkan Kurangnya Transparansi dalam Penyusunan RPJMDes Jetak Kidul Wonopringgo

by buono on Februari 6, 2025 Berita Desa Dana Desa Dana Desa jetak kidul Pekalongan RPJMDes Wonopringgo

Warta Desa, Pekalongan – 06/02/2025 – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jetak Kidul, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan menyayangkan perubahan Berita Acara (BA) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2024, tanpa musyawarah ulang. Padahal hal itu sebelumnya sudah disepakati bersama.

Selain itu, sejumlah warga mengeluhkan kurangnya transparansi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2024, yang hingga kini belum dilaporkan secara resmi.

Salah satu warga, Rian, menyampaikan kepada awak media bahwa masyarakat berharap adanya keterbukaan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran desa. “Kami hanya ingin ada transparansi. Masyarakat berhak tahu bagaimana perencanaan desa dan pengelolaan asetnya,” ujarnya.

Selain itu, persoalan terkait sewa tanah bengkok juga menjadi perhatian. Beberapa perangkat desa, seperti kepala seksi (Kasi) dan kepala urusan (Kaur), mengaku tidak mengetahui informasi mengenai sewa bengkok tahun ini. Hal ini menimbulkan tanda tanya di kalangan warga mengenai bagaimana proses pengelolaan aset desa dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jetak Kidul, Himawan, turut menyampaikan keluhannya terkait perubahan berita acara yang dilakukan tanpa komunikasi atau musyawarah ulang, padahal berita acara tersebut sebelumnya sudah disetujui bersama. “Seharusnya setiap perubahan didiskusikan kembali, bukan dilakukan sepihak,” tegasnya.

Warga berharap pemerintah desa segera memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai penyusunan RPJMDes dan mekanisme sewa bengkok agar tidak menimbulkan kecurigaan serta polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. (Tim Liputan)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa

Pembangunan Gardu di Notogiwang Mangkrak, Warga Tuntut Transparansi Dana Desa

by buono on Februari 6, 2025 Berita Desa Dana Desa Dana Desa notogiwang paninggaran Pekalongan

Warta Desa, Pekalongan, 5 Februari 2025 – Warga Desa Notogiwang mempertanyakan transparansi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2024 senilai Rp 47 juta yang dialokasikan untuk pembangunan gardu di lima titik setiap dukuh. Pasalnya, hingga kini proyek tersebut terlihat mangkrak tanpa kejelasan kelanjutan.

Sejumlah warga mengaku khawatir dengan pengelolaan dana desa, mengingat pengalaman buruk pada tahun 2022, ketika anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dialihkan untuk kegiatan di luar APBDes Notogiwang selama empat bulan. Meskipun saat itu Kepala Desa bertanggung jawab dengan membuat surat perjanjian kesanggupan mengembalikan dana berdasarkan musyawarah dengan warga, kejadian tersebut masih menyisakan trauma bagi penerima BLT yang terdampak.

Warga berharap pemerintah desa lebih transparan dalam pengelolaan anggaran pembangunan, terutama dalam proyek pembangunan gardu yang kini terbengkalai. Mereka menuntut adanya kejelasan mengenai realisasi anggaran agar tidak terjadi penyalahgunaan dana yang dapat merugikan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Notogiwang belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi proyek pembangunan gardu tersebut. (Tim Liputan)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal

Warga Notogiwang Keluhkan Dugaan Penyelewengan Dana Desa, Tuntut Transparansi

by buono on Februari 4, 2025 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Dana Desa notogiwang paninggaran Pekalongan

Warta Desa, Kabupaten Pekalongan – Warga Desa Notogiwang semakin geram dengan dugaan penyelewengan dana desa yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Mereka menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, mengingat berbagai kejanggalan yang mereka rasakan dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sejumlah warga menyebut bahwa kepala desa sebelumnya telah membuat surat pernyataan hitam di atas putih yang mengakui adanya tindakan terkait penyalahgunaan dana desa. Namun, meski sudah ada pernyataan tersebut, praktik yang diduga merugikan masyarakat ini masih terus berulang.

“Kami hanya ingin kejelasan. Kalau memang dana desa digunakan sebagaimana mestinya, tunjukkan buktinya. Tapi kalau ada penyimpangan, harus dipertanggungjawabkan,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.

Warga menyoroti beberapa proyek desa yang dinilai tidak sesuai dengan anggaran yang dikucurkan. Mereka berharap pemerintah kabupaten dan pihak berwenang segera turun tangan untuk mengaudit serta memastikan dana desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah desa terkait tuntutan transparansi yang disuarakan oleh warga. (Tim Liputan)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Sosial Budaya

Warga Kesesi Berterima Kasih kepada Media atas Dorongan Penyelesaian Dugaan Penyelewengan Dana Desa

by buono on Februari 2, 2025 Berita Desa Dana Desa Sosial Budaya Dana Desa Kesesi Pekalongan

Warta Desa, Kesesi, Pekalongan – Warga Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, menyampaikan rasa terima kasih kepada tim media Warta Desa yang telah membantu mendorong pertanggungjawaban atas dugaan penyelewengan dana desa.

Ayu, salah satu warga setempat, mengungkapkan kebahagiaannya setelah berita mengenai pembangunan yang mangkrak di Desa Kesesi menjadi viral. Ia menilai pemberitaan tersebut berperan penting dalam menekan pihak terkait agar bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dana desa sebesar Rp700 juta.

“Alhamdulillah, sekarang pembangunan fisik di Dukuh Kauman, Gondahan, Jenggul, Wates, dan Bantul sudah halus semua. Saya sangat berterima kasih kepada tim Warta Desa yang turun langsung mendorong penyelesaian masalah ini hingga kepala desa bertanggung jawab penuh,” ujar Ayu.

Sebelumnya, pembangunan di beberapa wilayah desa sempat terhenti, memicu kekecewaan warga. Namun, berkat dorongan media dan desakan masyarakat, proyek pembangunan akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Warga berharap kejadian serupa tidak terulang dan meminta agar pengelolaan dana desa ke depan lebih transparan serta diawasi dengan ketat demi kesejahteraan bersama. (Rohadi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal

Penerangan Hukum BINMATKUM 2025 Digelar di Paninggaran, Warga Dapat Pemahaman Hukum

by buono on Januari 23, 2025 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Hukum paninggaran Pekalongan

Warta Desa, Pekalongan, 23 Januari 2025.– Kecamatan Paninggaran menjadi lokasi pelaksanaan Penerangan Hukum dalam Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 10.20 WIB ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum serta memperkenalkan peran Kejaksaan Republik Indonesia.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Taufan Maulana, S.H., M.H., serta Kasubsi Bidang Ekonomi, Keuangan, dan PPS, Setya Budi Kusnianto, S.H.. Turut hadir pula Camat Paninggaran Arif Nugroho, kepala desa se-Kecamatan Paninggaran, serta staf intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan.

Kegiatan diawali dengan doa bersama, dilanjutkan sambutan dari Camat Paninggaran dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Puncak acara diisi dengan pemaparan materi penerangan hukum yang diikuti sesi tanya jawab, di mana peserta aktif berdiskusi mengenai berbagai permasalahan hukum yang sering dihadapi masyarakat.

Selain meningkatkan kesadaran hukum, acara ini juga menjadi ajang komunikasi antara masyarakat dan pihak kejaksaan. Sebagai bentuk apresiasi, peserta yang hadir mendapatkan souvenir dari penyelenggara.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kecamatan Paninggaran semakin memahami hukum dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta lingkungan yang lebih tertib dan taat hukum. (Rohadi)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa

Desa Kesesi Selesaikan Pembangunan yang Sempat Mangkrak, Didampingi Inspektorat dan Kejaksaan

by buono on Januari 18, 2025 Berita Desa Dana Desa Dana Desa Kesesi Pekalongan

Warta Desa, Pekalongan, 17 Januari 2025 – Pemerintah Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, akhirnya menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang sebelumnya tertunda pada tahap 1 dan 2 anggaran tahun 2024. Proyek ini sebelumnya menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial akibat dugaan penyimpangan dana desa.

Sekretaris Camat Kesesi, Rinto, bersama Kasi PMD Kecamatan Kesesi, Priyono, menegaskan bahwa penyelesaian proyek ini merupakan prioritas pemerintah. “Kami memastikan pembangunan tahap 1 telah selesai, sementara tahap 2 sedang dalam proses dan ditargetkan rampung pada akhir Januari 2025,” ujar Priyono.

Inspektorat dan Kejaksaan Lakukan Pengawasan

Menanggapi polemik yang sempat mencuat, Inspektorat dan Kejaksaan Kabupaten Pekalongan turut serta dalam mengawal proyek ini. Kehadiran dua lembaga tersebut bertujuan untuk memastikan dana desa digunakan sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan.

“Kami akan terus mengawasi agar proyek berjalan transparan dan akuntabel. Harapannya, tidak ada lagi kendala dalam penyelesaian pembangunan,” ungkap Rinto.

Harapan Warga

Masyarakat Desa Kesesi menyambut baik penyelesaian pembangunan ini, meskipun mereka tetap berharap adanya transparansi lebih lanjut dalam pengelolaan dana desa. Beberapa warga menyuarakan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.

Dengan selesainya tahap 1 dan berlanjutnya tahap 2, pemerintah desa optimistis proyek ini dapat selesai sesuai target, membawa manfaat bagi warga, serta memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. (Tim Liputan)

selengkapnya

Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Layanan Publik

Pengelolaan Keuangan Tidak Transparan, Bumdes Giri Makmur Jadi Sorotan Warga

by buono on Januari 17, 2025 Berita Desa Dana Desa Hukum & Kriminal Layanan Publik akuntable bankeu bumdes lebakbarang Pekalongan transparan warung desa

Warta Desa, Pekalongan, 17 Januari 2025 –Badan Usaha milik Desa (Bumdes) Giri Makmur Desa Tembelanggunung, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan jadi sorotan warga. Pasalnya, pengelolaan keuangan Bumdes yang bergerak dibidang simpan pinjam ini, dinilai tidak akuntable dan transparan. Tidak ada laporan keuangan yang dipublikasikan kepada warga desa.

Narasumber kami menyebut, unit simpan pinjam Bumdes Giri Makmur berasal dari alokasi dana desa sebesar Rp100 juta pada tahun 2018 dan Rp50 juta pada tahun 2019.

Selain simpan pinjam, Bumdes ini mempunyai program utama yakni Warung Desa dengan modal awal Rp20 juta dari Bantuan Keuangan (Bankeu). Namun Warung Desa ini tidak beroperasi.

Dana Bumdes Diduga Beralih ke Kepala Desa

Sejumlah warga mengeluhkan bahwa dana sebesar Rp150 juta, yang seharusnya digunakan untuk program simpan pinjam Bumdes Giri Makmur, justru diserahkan kepada kepala desa tanpa kejelasan.

Bendahara Bumdes mengungkapkan bahwa pada 2022, kepala desa meminjam Rp20 juta dengan janji pengembalian dalam waktu dekat, tetapi hingga kini belum ada pertanggungjawaban (belum dikembalikan).

Merasa tidak ada kejelasan, bendahara Bumdes dan anggota lainnya akhirnya menyerahkan pengelolaan dana senilai Rp122 juta langsung kepada kepala desa. Penyerahan ini dilakukan di hadapan anggota Bumdes lainnya.

Bendahara Bumdes juga mengungkapkan bahwa masih terdapat pinjaman macet dari nasabah sekitar Rp5 juta. Selama dua tahun beroperasi, program simpan pinjam Bumdes Giri Makmur diklaim memperoleh keuntungan sekitar Rp20 juta. Sebagian dana juga telah digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp10 juta, sementara gaji pengelola diambil dari persentase bunga pinjaman. Selain itu, kepala desa sempat memberikan Rp4,5 juta kepada pengurus BUMDes sebagai dana kebersamaan, yang kemudian dibagikan kepada empat anggota.

Kepala Desa Sulit Ditemui

Saat awak media mencoba mengonfirmasi dugaan ini, kepala desa tidak ditemukan di balai desa. Menurut warga yang rumahnya berada di depan kantor desa, balai desa memang sering tutup pada hari Jumat. Sementara itu, staf desa menyebutkan bahwa kepala desa jarang hadir di kantor, meskipun rumahnya berdekatan dengan balai desa.

Upaya konfirmasi lebih lanjut melalui pesan WhatsApp juga tidak membuahkan hasil. Bahkan, ketika awak media meminta nomor kontak kepala desa kepada istrinya, yang diberikan justru nomor seorang perempuan yang tidak ada kaitannya dengan pemerintahan desa.

Warga Minta Investigasi

Kasus ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Warga mendesak pihak berwenang untuk segera turun tangan, melakukan investigasi, dan memastikan pertanggungjawaban atas dana yang telah digunakan. Mereka berharap ada tindakan konkret agar pengelolaan dana desa bisa lebih transparan dan tidak merugikan masyarakat. (Tim Liputan)

selengkapnya

Dana Desa

Tuntut Akuntabilitas, Warga Sembungjambu Desak Pemdes Buka Data APBDes Hingga Aset Desa

Tuntut Transparansi Anggaran, Ratusan Pemuda Sembungjambu Geruduk Balai Desa

Tuntut Transparansi Anggaran, Ratusan Pemuda Sembungjambu Akan Kepung Balai Desa Besok

Buntut Dugaan Korupsi Dana Desa, Emak-Emak Randumuktiwaren Geruduk Kantor DPRD Pekalongan

Proyek Aspal Desa Pakumbulan Senilai Ratusan Juta Disorot: Tipis, Mudah Ambrol, dan Abaikan K3

Program Ketahanan Pangan Desa Jolotigo Diduga Bermasalah: 55 Kambing Raib, Kades Marah Saat Dikonfirmasi

Pengelolaan Bumdesma Kecamatan Bojong Dana Tahap Dua Dibekukan Usai Dugaan Penyimpangan

Kecamatan Karanganyar Gelar Pra-Musrenbang Bersama Para Kepala Desa

Inspektorat Bantah Abaikan Laporan Warga Wuled

Warga Keluhkan Kurangnya Transparansi dalam Penyusunan RPJMDes Jetak Kidul Wonopringgo

Pembangunan Gardu di Notogiwang Mangkrak, Warga Tuntut Transparansi Dana Desa

Warga Notogiwang Keluhkan Dugaan Penyelewengan Dana Desa, Tuntut Transparansi

Warga Kesesi Berterima Kasih kepada Media atas Dorongan Penyelesaian Dugaan Penyelewengan Dana Desa

Penerangan Hukum BINMATKUM 2025 Digelar di Paninggaran, Warga Dapat Pemahaman Hukum

Desa Kesesi Selesaikan Pembangunan yang Sempat Mangkrak, Didampingi Inspektorat dan Kejaksaan

Pengelolaan Keuangan Tidak Transparan, Bumdes Giri Makmur Jadi Sorotan Warga