Layanan Publik Arsip

Layanan Publik

Proyek Rehabilitasi Jalan Rowoyoso–Werdi Belum Dimulai, Warga Pertanyakan Janji Bupati

Layanan Publik Pendidikan

SD Negeri 3 Randu Mukti Waren Rusak Parah, Belum Dapat Perhatian dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan

by buono on Oktober 14, 2025 Layanan Publik Pendidikan sd rusak

Kesehatan Layanan Publik

Pegawai RSUD Kesesi Keluhkan Keterlambatan dan Ketidaktransparanan Pembayaran Jaspel

by buono on Oktober 14, 2025 Kesehatan Layanan Publik rsud kesesi

Hukum & Kriminal Layanan Publik

Penyerahan Berkas Korban Pemecatan Sepihak dan Pemotongan Gaji ke DPRD Kabupaten Pekalongan

by buono on Oktober 6, 2025 Hukum & Kriminal Layanan Publik blud outsourcing phk

Hukum & Kriminal Layanan Publik

Berkas Aduan Warga Korban PHK Sepihak BLUD dan Outsourcing Siap Dilaporkan ke Dewan dan Kejari Pekalongan

by buono on Oktober 5, 2025 Hukum & Kriminal Layanan Publik blud korban phk outsourcing

Hukum & Kriminal Layanan Publik

Forlindo: DPRD Kabupaten Pekalongan Tutup Mata Adanya Pungutan Masuk Karyawan Outsourcing

by buono on Oktober 1, 2025 Hukum & Kriminal Layanan Publik forlindo outsourcing Pungli raja nusantara

Layanan Publik

Proyek Rehabilitasi Jalan Rowoyoso–Werdi Belum Dimulai, Warga Pertanyakan Janji Bupati

by buono on Oktober 18, 2025 Layanan Publik Bupati Pekalongan fadia arafiq werdi

Warta Desa, Pekalongan — 18 Oktober 2025 | Proyek rehabilitasi jalan Rowoyoso–Werdi yang dibiayai dari APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 mulai menuai sorotan dari warga sekitar. Pasalnya, meskipun papan proyek telah terpasang sejak 25 September 2025, hingga kini belum terlihat tanda-tanda pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Berdasarkan informasi resmi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan, proyek ini memiliki:

Nomor SPK: 02/PJ-09/PPK/IX/2025 tanggal 25 September 2025

Nilai pekerjaan: Rp 1.959.532.917,00

Waktu pelaksanaan: 90 hari kalender (26 September – 24 Desember 2025)

Kontraktor pelaksana: CV. Miguno Agneg, Pekalongan

Sejumlah warga Desa Rowoyoso dan Werdi mengungkapkan kekecewaannya. Mereka menilai proyek ini seharusnya sudah dimulai sesuai janji yang pernah disampaikan Bupati saat kunjungan ke lokasi beberapa waktu lalu.

“Waktu itu Bupati datang langsung dan bilang proyek akan mulai Oktober dan selesai Desember. Tapi sekarang sudah pertengahan bulan, belum ada aktivitas sama sekali,” ujar salah satu warga Rowoyoso, Sabtu (18/10/2025).

Warga berharap proyek ini segera dikerjakan sesuai jadwal, mengingat kondisi jalan saat ini cukup rusak dan menjadi akses utama masyarakat setempat.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor pelaksana maupun dinas terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab belum dimulainya pekerjaan tersebut. Masyarakat menunggu langkah tegas pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan berjalan tepat waktu dan sesuai janji. (Rohadi)

selengkapnya

Layanan Publik Pendidikan

SD Negeri 3 Randu Mukti Waren Rusak Parah, Belum Dapat Perhatian dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan

by buono on Oktober 14, 2025 Layanan Publik Pendidikan sd rusak

Warta Desa, Pekalongan – Kondisi bangunan SD Negeri 3 Randu Mukti Waren, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, kini semakin memprihatinkan. Sejumlah ruang kelas mengalami kerusakan cukup parah, mulai dari atap bocor, plafon ambrol, hingga dinding yang retak. Ironisnya, hingga saat ini belum ada tindakan nyata maupun perhatian serius dari pemerintah kabupaten untuk melakukan perbaikan.

Pantauan di lokasi, beberapa ruang kelas terlihat tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Ketika hujan turun, air masuk ke dalam kelas, membuat para siswa harus berpindah tempat belajar atau bahkan diliburkan. Meja dan kursi yang sudah rusak pun banyak yang tidak lagi bisa digunakan dengan aman.

Salah satu guru SD Negeri 3 Randu Mukti Waren mengungkapkan, kondisi ini sudah berlangsung lama. “Sudah beberapa tahun kami mengajukan proposal perbaikan, tapi belum ada tanggapan. Kami khawatir keselamatan siswa dan guru,” ujarnya.

Warga sekitar juga menyayangkan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah. Mereka berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan segera turun tangan, karena sekolah ini merupakan satu-satunya fasilitas pendidikan dasar di wilayah tersebut.

“Kalau dibiarkan terus seperti ini, kami takut bangunannya roboh. Anak-anak jadi tidak nyaman belajar. Pemerintah seharusnya segera memperbaiki,” ujar salah satu wali murid.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan terkait rencana perbaikan bangunan SD Negeri 3 Randu Mukti Waren. Masyarakat berharap tahun depan sekolah ini dapat menjadi prioritas dalam program rehabilitasi sarana pendidikan agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan aman dan nyaman. (Agung Dwi Wicaksono)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Pegawai RSUD Kesesi Keluhkan Keterlambatan dan Ketidaktransparanan Pembayaran Jaspel

by buono on Oktober 14, 2025 Kesehatan Layanan Publik rsud kesesi

Warta Desa, Pekalongan — Sejumlah pegawai di RSUD Kesesi, Kabupaten Pekalongan, mengeluhkan persoalan pembayaran jasa pelayanan (jaspel) yang dinilai tidak transparan dan sering mengalami keterlambatan. Keluhan ini disampaikan oleh seorang sumber internal rumah sakit yang enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan.

Menurut penuturan sumber tersebut, sejak Desember 2024 hingga kini, proses pencairan jaspel kerap terkendala. Bahkan, pembayaran untuk Desember 2024 disebut-sebut tidak diterima oleh sebagian pegawai.

“Desember itu pasien sangat banyak dan dokter juga full. Tapi katanya jaspel bulan Desember 2024 hangus,” ungkapnya, Senin (13/10/2025).

Ia menuturkan, jaspel untuk Januari hingga April 2025 memang sudah dicairkan, namun periode Mei hingga September 2025 belum diterima pegawai.

“Yang Januari–Februari baru cair Maret, Maret cair April. Sekarang sudah Oktober, tapi dari Mei sampai September belum keluar,” ujarnya.

Selain keterlambatan, ia juga menyoroti ketidaksesuaian antara data laporan internal dengan nominal yang masuk ke rekening pegawai. Ia menilai perhitungan jaspel tidak dilakukan secara terbuka, padahal besaran jaspel ditentukan berdasarkan jumlah pasien dan beban kerja.

“Nilai jaspel tidak transparan. Kadang saya hanya dapat ratusan ribu, padahal kerjaannya sama bahkan lebih berat. Harusnya golongan lebih tinggi punya poin tersendiri, tapi justru banyak yang golongan 3D di bawah 2C,” keluhnya.

Sumber itu juga menyebut dugaan kejanggalan dalam proses perhitungan dan pencairan dana jaspel, mulai dari klaim BPJS Kesehatan, perhitungan oleh bendahara, hingga transfer ke rekening pegawai.

“Uangnya dari BPJS masuk ke bendahara, lalu dihitung poin, baru dikirim ke Bank Jateng. Tapi di situ sering perhitungan yang tidak sesuai,” tambahnya.

Berdasarkan data internal, jumlah pegawai PNS penerima jaspel di RSUD Kesesi mencapai sekitar 130 orang. Nominal yang diterima bervariasi antara Rp200 ribu hingga Rp30 juta per bulan, tergantung posisi dan beban kerja.

Pihak Manajemen RSUD Kesesi Akui Terjadi Keterlambatan

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Kesesi, Arif, mengaku enggan berkomentar banyak karena baru menjabat sejak Oktober 2025.

“Saya baru PLT mulai Oktober kemarin. Jadi kalau itu bukan kewenangan saya, saya tidak tahu. Kalaupun saya tahu, saya juga tidak bisa apa-apa karena itu kebijakan sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubag Tata Usaha RSUD Kesesi, Adin Sutanto, membenarkan adanya keterlambatan pembayaran jaspel. Ia menyebut, jaspel Mei hingga Juli 2025 belum dicairkan, sementara Agustus dan September masih menunggu proses klaim BPJS.

“Jaspel yang belum kita bagi memang dari bulan Mei, Juni, Juli. Kami sudah bersepakat dengan teman-teman, pencairan akan dilakukan sekitar tanggal 25 Oktober ini. SPJ sudah dibuat, mudah-mudahan sekitar tanggal 20 sudah cair,” jelas Adin.

Ia menjelaskan keterlambatan disebabkan kondisi keuangan rumah sakit yang harus menanggung biaya operasional harian seperti obat dan alat kesehatan.

“RSUD Kesesi ini masih rumah sakit baru, jadi kami tidak hanya memikirkan jaspel, tapi juga operasional. Kalau semua dana langsung untuk jaspel, pelayanan bisa terganggu,” ujarnya.

Adin juga membantah kabar bahwa jaspel Desember 2024 belum dibayarkan.

“Untuk Desember 2024 itu sudah ada SPJ-nya dan sudah ditransfer ke pegawai. Informasi bahwa belum cair itu tidak benar. Yang belum itu mulai Mei sampai Juli 2025,” tegasnya.

Terkait perhitungan jaspel, Adin menjelaskan dilakukan oleh tim khusus di bawah koordinasi bendahara dan ketua tim perhitungan, lalu diverifikasi sebelum ditandatangani direktur. Proses pencairan tidak bisa dilakukan setiap bulan karena harus menunggu verifikasi dan pencairan klaim BPJS.

LPKM Desak Audit dan Transparansi

Menanggapi polemik ini, Ketua Lembaga Poros Keadilan Masyarakat (LPKM) Kabupaten Pekalongan, Feri Erwansyah, mendesak aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan jaspel di RSUD Kesesi.

“Tenaga medis adalah ujung tombak pelayanan kesehatan. Keterlambatan dan ketidakjelasan pembagian jaspel bukan hanya merugikan secara finansial, tapi juga menurunkan motivasi kerja,” tegas Feri.

Feri meminta manajemen RSUD Kesesi lebih terbuka dan profesional dalam mengelola dana jaspel agar tidak muncul dugaan penyimpangan.

“Jika ditemukan indikasi pelanggaran, maka harus ada tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci agar pelayanan publik di sektor kesehatan berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan haknya secara adil,” pungkasnya. (Rohadi)

selengkapnya

Hukum & Kriminal Layanan Publik

Penyerahan Berkas Korban Pemecatan Sepihak dan Pemotongan Gaji ke DPRD Kabupaten Pekalongan

by buono on Oktober 6, 2025 Hukum & Kriminal Layanan Publik blud outsourcing phk

WARTA DESA, PEKALONGAN – Sejumlah aktivis dan perwakilan korban pemecatan sepihak tenaga outsourcing dan pegawai BLUD di Kabupaten Pekalongan, Senin (6/10/2025), mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pekalongan. Mereka menyerahkan berkas laporan terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan dan pemotongan gaji yang dialami para pekerja.

Rombongan dipimpin oleh pegiat sosial Busairi, Mustofar, dan Zafaron. Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Munir, di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, para aktivis menyerahkan dokumen berisi kronologi, bukti, serta daftar nama korban yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemecatan sepihak dan potongan upah yang tidak sesuai aturan.

Menurut Busairi, langkah ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat yang sebelumnya diterima melalui Posko Pengaduan Korban Outsourcing dan BLUD di Kedungwuni. “Kami membawa aspirasi para korban yang selama ini tidak berani bersuara. Ada banyak pekerja yang dipecat tanpa dasar jelas dan gajinya dipotong di luar ketentuan,” ujarnya.

Ketua DPRD H. Munir menyambut baik kedatangan perwakilan aktivis dan berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut. “Kami akan pelajari berkas yang diserahkan dan memanggil pihak terkait, baik dari instansi maupun rumah sakit BLUD, untuk dimintai klarifikasi. DPRD memiliki kewajiban melindungi hak-hak tenaga kerja,” tegasnya.

Sementara itu, Zafaron menambahkan bahwa perjuangan ini bukan hanya soal keadilan ekonomi, tetapi juga soal kemanusiaan. “Kami ingin memastikan para pekerja yang sudah mengabdi tidak diperlakukan sewenang-wenang. Negara harus hadir membela yang lemah,” katanya.

Usai dari DPRD, rombongan berencana juga menyerahkan berkas serupa ke Kejaksaan Negeri Kajen sebagai bentuk laporan resmi agar ada penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya panjang memperjuangkan nasib para tenaga kerja outsourcing dan BLUD di Kabupaten Pekalongan agar mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan yang layak. (Agung Dwi Wicaksono)

selengkapnya

Hukum & Kriminal Layanan Publik

Berkas Aduan Warga Korban PHK Sepihak BLUD dan Outsourcing Siap Dilaporkan ke Dewan dan Kejari Pekalongan

by buono on Oktober 5, 2025 Hukum & Kriminal Layanan Publik blud korban phk outsourcing

Warta Desa, EKALONGAN – Setelah sepekan menerima berbagai aduan dari para korban pemecatan karyawan outsourcing dan BLUD, Posko Pengaduan yang berlokasi di Gemek, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, kini memasuki tahap akhir kegiatan. Rencananya, Senin (7/10/2025) pukul 09.00 WIB, para relawan dan perwakilan korban akan berkumpul di posko untuk melakukan penutupan kegiatan dan penyerahan berkas laporan resmi kepada pihak berwenang.

Ketua Posko, Busairi, menyampaikan bahwa selama masa operasional posko, banyak karyawan yang melapor terkait dugaan pemutusan dan pemotongan upah gaji sepihak dan pelanggaran hak-hak tenaga kerja, terutama dari sektor outsourcing dan tenaga BLUD.

“Alhamdulillah, posko ini menjadi wadah bagi para korban untuk menyampaikan keluhannya. Semua aduan sudah kami data dengan lengkap, dan hari Senin nanti berkasnya akan kami serahkan ke DPRD Kabupaten Pekalongan serta Kejaksaan Negeri Kajen untuk ditindaklanjuti sesuai aturan,” ujar Busairi.

Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial relawan untuk memperjuangkan keadilan bagi para pekerja yang merasa dirugikan oleh sistem kerja tidak tetap yang seringkali disalahgunakan.

Setelah penyerahan berkas laporan, pihak relawan akan menunggu respons resmi dari lembaga terkait. Tidak menutup kemungkinan, jika persoalan belum mendapat tanggapan serius, posko akan kembali dibuka atau diperpanjang di kemudian hari.

“Tujuan kami sederhana, kami ingin pemerintah daerah dan penegak hukum mendengar suara rakyat kecil, khususnya para pekerja yang selama ini sering terabaikan,” tambahnya.

Dengan berakhirnya kegiatan posko ini, diharapkan seluruh data dan aduan yang telah terkumpul dapat menjadi dasar investigasi dan bahan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, terutama terkait mekanisme perekrutan dan pemutusan hubungan kerja tenaga outsourcing dan BLUD. (Agung Dwi Wicaksono)

selengkapnya

Hukum & Kriminal Layanan Publik

Forlindo: DPRD Kabupaten Pekalongan Tutup Mata Adanya Pungutan Masuk Karyawan Outsourcing

by buono on Oktober 1, 2025 Hukum & Kriminal Layanan Publik forlindo outsourcing Pungli raja nusantara

Warta Desa, Pekalongan. – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Lestari Indonesia Jaya (Forlindo Jaya), Islah menyoroti soal dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh PT. Raja Nusantara, perusahaan pengelola tenaga outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Menurutnya, diduga ada pungutan sebelum masuk kerja yang dilakukan perusahaan tersebut.

Islah menyebut setiap calon tenaga kerja outsourcing harus membayar sejumlah uang kepada PT. Raja Nusantara sebelum bisa diterima bekerja. Praktik ini memicu keresahan, karena selain melanggar prinsip keadilan, hal itu juga berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi.

Ia menambahkan, sejumlah pekerja bahkan mengaku terpaksa berutang demi bisa membayar pungutan masuk kerja tersebut.

Menurut pengakuan dari salah seorang pekerja outsourcing, masih menurut Islah,kalau tidak bayar, ya tidak dipanggil kerja. Padahal gaji yang diterima juga kecil dan tidak jelas statusnya, tuturnya Senin (30/9/2025).

Persoalan ini makin hangat setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mulai melakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan outsourcing di Kabupaten Pekalongan. Namun, di saat aparat hukum bergerak, DPRD Kabupaten Pekalongan justru dinilai pasif dan tidak mengeluarkan pernyataan resmi. Papar Islah.

Sementara itu, Busairi, Relawan Posko Pengaduan Korban dan Saksi PHK Sepihak BLUD dan Outsourcing Kabupaten Pekalongan mengatakan bahwa pihaknya terpanggil lantaran sikap diamnya dewan.

“Kami sudah membuka posko pengaduan bagi korban outsourcing dan karyawan BLUD. Banyak yang melapor soal pungutan sebelum masuk kerja. Tapi anehnya, DPRD sama sekali tidak bersikap. Padahal mereka punya fungsi pengawasan,” kata penggagas posko pengaduan, Busairi.

Menurutnya, keberadaan PT. Raja Nusantara sebagai pengelola outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan mestinya diawasi ketat, mengingat kontrak kerjanya menyangkut hajat hidup ribuan tenaga kerja. “Kalau DPRD diam, publik bisa menilai ada pembiaran, bahkan kemungkinan adanya pembiaran terstruktur,” tegasnya.

Para aktivis mendesak agar DPRD Kabupaten Pekalongan segera memanggil manajemen PT. Raja Nusantara dan pemerintah daerah untuk memberi penjelasan terbuka kepada publik. Selain itu, mereka meminta agar regulasi terkait pengelolaan outsourcing dievaluasi total, agar praktik pungutan liar tidak kembali terjadi.

Hingga berita ini diturunkan, DPRD Kabupaten Pekalongan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pungutan masuk kerja, peran PT. Raja Nusantara, maupun pemeriksaan dugaan korupsi outsourcing yang kini ditangani Kejati Jawa Tengah. (Rohadi)

selengkapnya

Hukum & Kriminal Layanan Publik

Relawan Buka Posko Pengaduan dan Perlindungan Saksi Korban Karyawan BLUD dan Outsourcing

by buono on September 29, 2025 Hukum & Kriminal Layanan Publik blud outsourcing

Warta Desa, Pekalongan, 29 September 2025. – Relawan masyarakat yang dipimpin Bukhairi atau akrab disapa Josbus bersama timnya, resmi membuka Posko Pengaduan dan Perlindungan Saksi Korban bagi karyawan BLUD maupun pekerja outsourcing di Kabupaten Pekalongan.

Posko tersebut berlokasi di kawasan Gemek Bebekan, Kecamatan Kedungwuni, dan dijadwalkan beroperasi selama sepekan. Namun, pihak relawan menegaskan masa operasional posko dapat diperpanjang apabila aduan dari masyarakat masih terus berdatangan.

Bukhairi menjelaskan, pendirian posko ini dilatarbelakangi banyaknya laporan mengenai pekerja yang diberhentikan secara sepihak tanpa mekanisme yang jelas.

“Kami ingin membantu masyarakat, khususnya para karyawan BLUD dan pekerja outsourcing yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja sepihak. Posko ini hadir sebagai ruang pengaduan sekaligus perlindungan bagi saksi maupun korban,” tegasnya.

Selain menerima laporan, relawan juga akan mendata setiap pengaduan dan menyiapkan langkah advokasi, mulai dari pendampingan hukum, mediasi, hingga koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Salah seorang pekerja outsourcing yang enggan disebutkan namanya mengaku lega dengan adanya posko ini.

“Kami merasa selama ini tidak punya tempat untuk mengadu. Tiba-tiba diputus kontrak begitu saja tanpa alasan jelas. Dengan adanya posko ini, kami merasa lebih diperhatikan dan ada yang siap mendampingi,” ungkapnya.

Relawan berharap, keberadaan posko pengaduan ini dapat memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan memastikan setiap persoalan tenaga kerja di Kabupaten Pekalongan mendapat perhatian serius. (Susandi)

selengkapnya

Hukum & Kriminal Layanan Publik

Perda Antigratifikasi Tumpul, Surat Edaran Baru Muncul Saat Kasus Outsourcing Pekalongan Disorot Kejati

by buono on September 29, 2025 Hukum & Kriminal Layanan Publik outsourcing

Warta Desa, Pekalongan. – Komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mencegah praktik gratifikasi kembali dipertanyakan. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi ternyata dinilai tumpul karena implementasinya tidak berjalan efektif.

Hal ini terbukti ketika Sekretaris Daerah Pekalongan harus kembali menerbitkan Surat Edaran Nomor 700/230/2025 tertanggal 23 September 2025, yang mewajibkan seluruh ASN membuat pernyataan penolakan gratifikasi secara periodik. Padahal, aturan tersebut sudah diatur dalam Perbup sejak 2021.

Ironisnya, edaran baru itu muncul berbarengan dengan langkah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang sedang memeriksa sejumlah tenaga outsourcing Pemkab Pekalongan terkait dugaan korupsi dalam pengadaan jasa outsourcing 2022–2025.

Pengelolaan outsourcing diketahui melibatkan PT Raja Nusantara, perusahaan yang dipimpin anak bupati sekaligus anggota DPRD. Pekerja mengaku harus membayar sejumlah biaya untuk bisa diterima bekerja, bahkan gaji yang diterima pun dipotong tanpa kejelasan.

Kondisi ini memperlihatkan kontras: aturan antigratifikasi yang seharusnya ditegakkan justru harus terus diingatkan ulang, sementara praktik dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proyek outsourcing masih berjalan. Aktivis LSM Forlindo Islah menilai, hal ini menunjukkan lemahnya implementasi regulasi serta dugaan adanya konflik kepentingan yang kuat dalam tata kelola pemerintahan daerah. (Agung Dwi Wicaksono)

selengkapnya

Hukum & Kriminal Layanan Publik

Posko Pengaduan Karyawan BLUD dan Outsourcing Dibuka di Kedungwuni Gemek

by buono on September 29, 2025 Hukum & Kriminal Layanan Publik outsourcing posko

Warta Desa, Pekalongan – Upaya memperjuangkan hak-hak karyawan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan tenaga outsourcing di Kabupaten Pekalongan semakin mendapat dukungan. Sejumlah relawan bersama tokoh masyarakat resmi membuka Posko Pengaduan dan Perlindungan Saksi Korban di Kedungwuni Gemek, Senin (29/9/2025).

Posko ini dipimpin oleh Busairi, tokoh masyarakat setempat yang selama ini aktif mendampingi para korban. Kehadiran posko tersebut diharapkan menjadi ruang aman bagi karyawan yang merasa mendapat intimidasi maupun perlakuan tidak adil dari oknum terkait.

Busairi menegaskan, tujuan utama posko adalah memberikan pendampingan serta jaminan perlindungan bagi saksi dan korban yang sebelumnya takut bersuara. “Banyak karyawan yang ingin mengadu, tapi khawatir mendapat tekanan. Posko ini hadir untuk menampung semua laporan, sekaligus memastikan hak-hak mereka diperjuangkan,” ujarnya.

Mustofa menyampaikan, posko akan beroperasi selama sepekan penuh, menerima aduan warga maupun pekerja setiap hari. Namun, masa operasional bisa diperpanjang apabila jumlah pengaduan terus bertambah. “Kalau masih banyak laporan yang masuk, tentu posko akan tetap dibuka. Kami tidak akan menutup sebelum semua aspirasi tersampaikan,” ungkap Mustofa salah seorang relawan.

Sejak dibuka, sejumlah karyawan outsourcing maupun masyarakat sudah mulai mendatangi posko untuk berkonsultasi. Mereka berharap laporan yang terkumpul dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Keberadaan posko di Kedungwuni Gemek ini mendapat dukungan dari warga sekitar. Masyarakat menilai langkah ini sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus dorongan agar pemerintah lebih serius menangani persoalan tenaga kerja.

Dengan adanya posko, diharapkan suara para karyawan BLUD dan outsourcing yang selama ini terabaikan dapat tersalurkan dengan baik, sekaligus menjadi pintu masuk bagi penegak hukum maupun instansi terkait untuk melakukan evaluasi serta tindakan nyata. (Agung Dwi Wicaksono)

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik

Dua Bulan Terendam Rob, Desa Karangjompo Tidak Tersentuh Bantuan Pompa

by buono on September 27, 2025 Berita Desa Layanan Publik banjir eob Karangjompo

WARTA DESA, PEKALONGAN – Sudah lebih dari dua bulan Desa Karang Jompo, Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, terendam banjir. Namun hingga kini, belum ada langkah nyata dari pihak terkait untuk membantu warga mengatasi bencana yang berlangsung berkepanjangan tersebut

Kondisi genangan air tidak hanya menyulitkan aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga berdampak serius pada anak-anak sekolah. Banyak pelajar terpaksa berjalan kaki melewati jalanan yang tergenang, bahkan harus melepas sepatu agar bisa sampai ke sekolah.

“Setiap pagi anak-anak harus melepas sepatu, digendong atau jalan di air. Kasihan sekali, tapi mau bagaimana lagi,” ungkap salah satu warga Karang Jompo, Sabtu 27 September 2025

Hingga berita ini diturunkan, belum ada bantuan pompa air yang memadai untuk mengeringkan genangan. Warga menuturkan, sebenarnya ada pompa air di desa tetangga, namun kondisinya pun sudah tidak berfungsi. Akibatnya, masyarakat hanya bisa pasrah menunggu perhatian dari pemerintah kabupaten maupun instansi terkait.

Warga berharap agar pemerintah segera turun tangan memberikan solusi nyata. “Jangan hanya didata, tapi harus ada tindakan. Kami butuh pompa air yang benar-benar bisa bekerja,” tambah warga lainnya.

Banjir berkepanjangan ini menimbulkan keresahan dan kerugian bagi warga Karang Jompo. Tanpa penanganan cepat, dikhawatirkan kondisi akan semakin parah dan menghambat aktivitas masyarakat, terutama sektor pendidikan dan perekonomian desa. (Agung Dwi Wicaksono)

selengkapnya