Layanan Publik Arsip — Laman 2 dari 113

Warga Empat Desa di Kecamatan Tirto Sampaikan Tuntutan, Pemkab Pekalongan Janji Sejumlah Perbaikan

by buono on Februari 9, 2026 Bencana Layanan Publik banjir pekalongan Demo Tirto

PEKALONGAN, Warta Desa – Keluhan warga terkait ancaman banjir dan rusaknya infrastruktur di wilayah Kecamatan Tirto akhirnya mendapat respon dari pemerintah daerah. Melalui audiensi yang digelar di Pendopo Kecamatan Tirto, Senin (9/2/2026), Pemerintah Kabupaten Pekalongan resmi menyepakati tujuh poin tuntutan warga dari empat desa terdampak.

Pertemuan tersebut mempertemukan perwakilan warga dari Desa Karangjompo, Tegaldowo, Mulyorejo, dan Pacar dengan jajaran pengambil kebijakan Pemkab Pekalongan. Audiensi ini menjadi krusial mengingat kondisi lingkungan warga yang kian terdesak oleh persoalan drainase dan luapan air.

Tujuh Poin Komitmen Pemerintah

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani dalam pertemuan tersebut, Pemkab Pekalongan menjamin beberapa langkah strategis, di antaranya:

Tanggul Sungai Sengkarang: Perbaikan dan peninggian tanggul akan segera dilakukan dalam minggu ini menggunakan alat berat dari Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah.
Penambahan Pompa: Pengadaan dua unit pompa portable tambahan yang masing-masing akan ditempatkan di Karangjompo dan Mulyorejo.
Jaminan Operasional: Kepastian ketersediaan solar untuk mesin pompa banjir agar tetap berfungsi maksimal saat dibutuhkan.
Infrastruktur Permanen: Pembangunan Rumah Pompa di Desa Karangjompo melalui mekanisme pergeseran anggaran tahun 2026.
Drainase dan Pintu Air: Normalisasi drainase di Desa Pacar serta perbaikan pintu air di Desa Mulyorejo.
Perbaikan Jalan: Rehabilitasi ruas jalan Karangjompo–Pecakaran (khususnya titik Tegaldowo-Mulyorejo) sepanjang kurang lebih 300 meter.

Kawal Realisasi Janji

Kesepakatan ini ditandatangani oleh perwakilan warga (Mas Kuri, Amin Mazzoi, Andi Jojo, dan Arif Pribadi) bersama Asisten I dan II Sekda Kab. Pekalongan, pihak DPUTARU, serta Camat Tirto.

Salah seorang perwakilan warga menegaskan bahwa masyarakat akan terus memantau perkembangan di lapangan.

“Kami berharap ini bukan sekadar tanda tangan di atas kertas. Realisasi di lapangan adalah yang paling utama agar desa kami tidak lagi terendam banjir setiap kali hujan turun,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyatakan komitmennya untuk melaksanakan poin-poin tersebut dengan penuh tanggung jawab demi kenyamanan dan keselamatan warga di empat desa tersebut. (Buono/Warta Desa)

selengkapnya

Bencana Layanan Publik

Tragedi di Pengungsian Dupantex, IMM Pekalongan Desak Pemda Benahi Total Penanganan Banjir

by buono on Februari 9, 2026 Bencana Layanan Publik banjir pekalongan imm

PEKALONGAN, Warta Desa – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pekalongan melayangkan desakan keras kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk melakukan pembenahan total dalam penanganan bencana. Hal ini menyusul peristiwa memilukan meninggalnya seorang warga lanjut usia (lansia) di posko pengungsian Dupantex, Kecamatan Tirto.

Peristiwa ini menjadi sorotan tajam di tengah kondisi banjir yang telah merendam wilayah Pekalongan sejak 17 Januari 2026 dan hingga kini—memasuki hari ke-23—belum sepenuhnya surut.

Alarm Lemahnya Mitigasi

Ketua PC IMM Pekalongan, Muhammad Haidar, menilai tragedi meninggalnya warga di pengungsian merupakan alarm serius atas lemahnya mitigasi bencana dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

“Korban jiwa di pengungsian menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak bisa lagi sekadar respons darurat. Harus ada langkah struktural, ilmiah, dan berkelanjutan,” tegas Haidar saat memberikan keterangan pada Senin (9/2/2026).

IMM menyoroti kondisi pengungsian yang terbatas, layanan kesehatan yang belum optimal, serta lamanya masa tanggap darurat yang justru memperparah penderitaan masyarakat terdampak.

Dorong Inovasi Teknologi dan Solusi Struktural

IMM Pekalongan mendesak pemerintah daerah agar tidak hanya memberikan bantuan logistik, tetapi mulai berani menggunakan inovasi kebijakan berbasis sains dan teknologi. Beberapa poin langkah konkret yang diusulkan antara lain:

Modifikasi Cuaca: Mengelola awan saat curah hujan ekstrem bekerja sama dengan BMKG dan lembaga riset.
Infrastruktur Terpadu: Pembangunan kolam retensi dan sistem drainase yang terintegrasi.
Normalisasi Sungai: Dilakukan secara berkelanjutan di wilayah rawan.
Tata Ruang: Penataan ruang yang berbasis pada mitigasi bencana.
Peringatan Dini (EWS): Sistem yang terintegrasi hingga tingkat desa.

Menurut IMM, teknologi modifikasi cuaca merupakan solusi taktis jangka pendek untuk mengurangi beban hujan, sementara pembenahan tata kelola lingkungan adalah harga mati untuk solusi jangka panjang.

Standar Pengungsian Harus Manusiawi

Selain masalah teknis, Haidar menekankan pentingnya peningkatan standar pengungsian yang lebih manusiawi. Terutama bagi lansia, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dengan menjamin ketersediaan sanitasi, layanan kesehatan siaga, dan distribusi logistik yang merata.

“Tragedi Dupantex harus menjadi titik balik. Pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Dibutuhkan roadmap penanggulangan banjir yang jelas, terukur, dan berani memanfaatkan teknologi,” pungkas Haidar.

IMM Pekalongan menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan ini serta terlibat aktif dalam gerakan kemanusiaan dan advokasi publik agar bencana tahunan ini tidak terus berulang tanpa solusi nyata.

Pewarta: Nanang Fahrudin

Editor: Buono

selengkapnya

Bencana Kesehatan Layanan Publik

Warga Tirto “Ngamuk” di Tengah Banjir: Tuntut Camat Mundur dan Kecam Pernyataan Wakil Bupati

by buono on Februari 9, 2026 Bencana Kesehatan Layanan Publik aksi massa Demo Tirto

PEKALONGAN, WARTA DESA. – Suasana di halaman Kantor Kecamatan Tirto memanas hari ini, Senin (9/2/2026). Ratusan warga dari Desa Karangjompo, Tegaldowo, dan Mulyorejo nekat menerjang genangan air yang masih merendam wilayah tersebut untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

Aksi ini dipicu oleh keputusasaan warga yang telah terjebak banjir selama lebih dari 23 hari tanpa penanganan yang memadai dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Statistik “Kaji” Wakil Bupati Picu Amarah

Kemarahan massa semakin tersulut menyusul pernyataan Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, di media massa yang menyebut bahwa bencana di Pekalongan Utara masih akan “dikaji”. Pernyataan ini dianggap sebagai penghinaan bagi warga yang tengah bertaruh nyawa di tengah banjir.

“Pernyataan bahwa bencana ini akan ‘dikaji’ itu artinya tidak ada perhatian serius. Pemerintah seolah enggan menetapkan status darurat bencana padahal nyawa warga sudah jadi taruhan!” tegas salah satu koordinator aksi di lokasi.

Kekecewaan warga semakin lengkap karena Bupati Fadia Arafiq dan Sekda memilih tidak hadir menemui massa, yang memicu tudingan bahwa pejabat daerah hanya peduli saat butuh suara di masa pemilihan.

7 Tuntutan Utama Massa Aksi

Dalam audiensi yang berlangsung emosional, warga menyampaikan poin-poin tuntutan yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah:

Pembangunan Rumah Pompa Permanen: Sebagai solusi jangka panjang banjir.
Perbaikan Alat: Memastikan seluruh infrastruktur penyedot air berfungsi maksimal.
Penguatan Tanggul Sengkarang: Memperbaiki titik-titik tanggul yang rawan jebol dan membahayakan pemukiman.
Posko Darurat: Penyediaan posko kesehatan dan logistik yang layak bagi pengungsi.
Bahan Bakar Pompa: Warga mengecam adanya mobil pompa yang mangkrak tidak jalan hanya karena tidak ada anggaran bahan bakar.
Camat Tirto Mundur: Massa menuntut Camat Tirto meletakkan jabatan karena dinilai acuh tak acuh dan gagal berkomunikasi dengan warga selama bencana.
Surat Pernyataan Kesepakatan: Warga menolak sekadar diskusi dan menuntut dokumen tertulis yang sah atas kesepakatan hari ini.

Duka yang Terabaikan

Warga mengingatkan bahwa kelalaian pemerintah telah memakan korban jiwa, yakni seorang lansia meninggal di pengungsian Dupantex dan seorang relawan yang gugur diduga karena kelelahan. Selain itu, sektor ekonomi batik dan konveksi dilaporkan rugi hingga miliaran rupiah, sementara pendidikan anak-anak lumpuh total.

Hingga siang ini, warga masih bertahan di lokasi dan mendesak agar ada hitam di atas putih terkait tuntutan mereka sebelum membubarkan diri. ***

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Buono

selengkapnya

Bencana Kesehatan Layanan Publik

Bupati Tak Muncul, Warga Tirto Kecewa Berat: “Kalau Mau Pilihan Saja Fotonya Dipajang”

by buono on Februari 9, 2026 Bencana Kesehatan Layanan Publik banjir Demo Tirto

PEKALONGAN, Warta Desa – Suasana audiensi di Kantor Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Senin (09/02/2026) berlangsung panas dan penuh emosi. Ratusan warga dari Desa Karangjompo, Tegaldowo, dan Mulyorejo yang telah 23 hari terendam banjir meluapkan kekecewaannya lantaran Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, dan Sekretaris Daerah (Sekda) tidak hadir menemui massa aksi.

Ketidakhadiran pimpinan daerah ini dinilai sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap penderitaan warga yang wilayahnya kini berubah menjadi lautan air.

Kritik Pedas untuk DPRD dan Camat

Dalam audiensi yang terekam oleh pewarta Warta Desa, Andi Purwandi, salah seorang perwakilan warga Desa Mulyorejo menyampaikan orasi yang menggetarkan. Ia menyentil anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang dianggap hanya datang saat membutuhkan suara.

“Selama ini DPRD jarang ke Desa Mulyorejo. Hanya kalau mau pilihan (Pemilu) saja fotonya dikeluarkan. Tapi sampai sekarang belum pernah datang melihat kami yang jemur (kebanjiran),” cetus warga tersebut di hadapan pejabat kecamatan.

Kritik tajam juga diarahkan kepada Camat Tirto yang baru. Warga menilai sang Camat bersikap acuh tak acuh dan tidak pernah berkomunikasi atau turun langsung memantau kondisi warga yang terdampak banjir. Bahkan, warga secara terang-terangan meminta agar Camat tersebut mundur jika tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Dampak Ekonomi Miliaran dan Pendidikan Lumpuh

Selain masalah kesehatan, warga memaparkan dampak ekonomi yang sangat masif. Sektor industri rumah tangga yang menjadi napas ekonomi warga Tirto kini mati total.

Ekonomi: Kerugian pengusaha batik dan konveksi ditaksir mencapai miliaran rupiah karena produksi terhenti selama 22-23 hari.
Pendidikan: Anak-anak sekolah sudah tidak bisa belajar di gedung sekolah selama lebih dari tiga minggu.
Kesehatan: Banyak lansia dan anak-anak yang mulai jatuh sakit, termasuk cucu salah satu orator yang dikabarkan sudah sakit selama satu minggu akibat lingkungan yang kotor dan lembap.

Tuntut Perbaikan Tanggul dan Status Darurat

Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki tanggul di sisi utara Pantura arah Desa Mulyorejo yang kondisinya kritis. Debit air yang deras dikhawatirkan akan menjebol tanggul dan memperparah bencana.

“Kalau memang Bupati atau ASN tidak percaya, suruh tidur di sana satu malam saja. Biar mereka menyaksikan dan menikmati sendiri kehidupan kami di tengah banjir,” tantang warga dengan nada emosional.

Hingga berita ini diturunkan, massa masih menuntut kepastian langkah konkret dari pemerintah kabupaten, termasuk penetapan Status Darurat Bencana agar penanganan bisa dilakukan secara menyeluruh dan memadai, mengingat sebelumnya telah jatuh korban jiwa baik dari kalangan lansia di pengungsian maupun relawan. ***

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Buono

selengkapnya

Layanan Publik Sosial Budaya

23 Hari Terendam Banjir, Ratusan Warga Tirto Geruduk Kantor Kecamatan Tuntut Status Darurat Bencana

by buono on Februari 9, 2026 Layanan Publik Sosial Budaya banjir Tirto

PEKALONGAN, WARTA DESA. – Kemarahan warga di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, memuncak hari ini, Senin (9/2/2026). Ratusan warga dari tiga desa terdampak banjir—termasuk Karangjompo, Tegaldowo, dan Mulyorejo—menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Kecamatan Tirto yang masih tergenang air.

Massa mulai memadati lokasi sejak sebelum pukul 10.00 WIB untuk menyuarakan kekecewaan mereka terhadap penanganan banjir yang dinilai tidak becus. Berdasarkan informasi lapangan, pemukiman warga di wilayah tersebut telah terendam banjir selama lebih dari 23 hari tanpa ada tanda-tanda air akan surut.

Menuntut Ketegasan Bupati

Aksi massa ini dipicu oleh lambatnya respons pemerintah setempat dalam mengatasi bencana yang telah melumpuhkan aktivitas warga hampir satu bulan lamanya. Poin utama dalam tuntutan aksi hari ini adalah:

Penetapan Status Darurat Bencana: Massa mendesak Bupati Pekalongan untuk segera menetapkan status darurat bencana agar penanganan dapat dilakukan secara luar biasa dan terintegrasi.
Kehadiran Pejabat Berwenang: Warga meminta Bupati, dinas terkait, serta anggota DPRD Kabupaten Pekalongan untuk hadir dan memberikan solusi konkret di lokasi.

Duka di Tengah Banjir: Lansia dan Relawan Gugur

Kondisi di lapangan semakin memprihatinkan menyusul laporan adanya korban jiwa. Sebelumnya, seorang pengungsi lansia dilaporkan meninggal dunia di posko pengungsian Dupantex, Tirto.

Selain itu, duka juga menyelimuti para pejuang kemanusiaan setelah seorang relawan meninggal dunia beberapa hari lalu, yang diduga kuat akibat kelelahan (kecapean) saat membantu warga yang terdampak banjir berkepanjangan ini.

Situasi Terkini

Hingga berita ini diturunkan, ratusan warga masih bertahan di halaman kantor kecamatan meski harus berendam di air banjir. Massa membawa berbagai alat peraga seperti spanduk dan pengeras suara untuk memastikan aspirasi mereka didengar oleh pemangku kebijakan.

Aksi ini dikoordinasikan oleh perwakilan dari tiap desa, dengan pengawalan dari aparat keamanan setempat guna menjaga situasi tetap kondusif.***

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Buono

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Warga Keluhkan Dugaan Pungutan Imunisasi Bayi Rp100 Ribu di Wilayah Puskesmas Doro 1, Begini Klarifikasi Kapus

by buono on Februari 9, 2026 Kesehatan Layanan Publik puskesmas doro 1 vaksin vaksin bayar

DORO, WARTA DESA. – Program imunisasi dasar nasional yang seharusnya dapat diakses secara gratis oleh masyarakat, kini menjadi tanda tanya bagi salah seorang warga di wilayah Doro. Seorang narasumber yang merupakan orang tua bayi melaporkan adanya tarikan biaya sebesar Rp100.000 saat sang anak menerima vaksin BCG dari tenaga kesehatan.

Berdasarkan keterangan narasumber, kejadian ini bermula saat ia hendak melakukan imunisasi Hepatitis B (HB 0) untuk anaknya di Puskesmas Doro 1. Namun, pihak Puskesmas menyatakan bahwa stok vaksin tersebut sedang kosong dan mengarahkan warga untuk menghubungi bidan desa.

“Waktu di lokasi lama (Wopi), semua vaksin gratis tanpa syarat. Tapi di sini, saat ke Puskesmas Doro 1 dibilang HB 0 tidak ada, lalu disuruh hubungi bidan desa,” ujar narasumber yang enggan disebutkan identitasnya.

Kondisi semakin membingungkan saat pelaksanaan vaksin BCG pada tanggal 29 Januari lalu. Karena bidan desa yang bersangkutan sedang cuti, pelayanan diberikan oleh bidan pengganti yang datang langsung ke rumah warga. Setelah proses vaksinasi selesai, narasumber menanyakan perihal biaya administratif atau transportasi, dan secara mengejutkan diminta membayar sebesar Rp100.000.

“Saat saya tanya berapa, bidannya menjawab 100 ribu rupiah. Saya bingung, apakah sekarang vaksin memang bayar? Ataukah itu uang ganti bensin? Padahal setahu saya ini program pemerintah,” tambahnya.

Menanggapi keluhan dan permintaan informasi tersebut, Kepala Puskesmas Doro 1 memberikan klarifikasi resmi mengenai prosedur dan status biaya pelayanan imunisasi tersebut. Pihak Puskesmas menegaskan bahwa pada dasarnya seluruh imunisasi dasar merupakan program pemerintah yang diberikan secara gratis di fasilitas kesehatan seperti Posyandu atau Puskesmas.

Terkait adanya pungutan sebesar Rp100.000, Kepala Puskesmas menjelaskan bahwa biaya tersebut kemungkinan merupakan biaya transportasi untuk bidan yang melakukan kunjungan di luar jam kerja. Hal tersebut dinyatakan sebagai kesepakatan pribadi antara bidan dengan keluarga pasien yang dikunjungi, mengingat Puskesmas sendiri tidak memiliki aturan resmi mengenai tarif transport kunjungan petugas ke rumah atau homecare untuk pemberian vaksin.

Mengenai kendala ketersediaan stok vaksin yang sempat dialami warga, manajemen Puskesmas menerangkan bahwa ketersediaan vaksin sangat bergantung pada distribusi atau dropping dari Dinas Kesehatan sesuai dengan jumlah sasaran dan ketersediaan di bagian farmasi. Jika stok di Puskesmas kosong, informasi tersebut akan disampaikan kepada masyarakat melalui bidan yang bertugas di Posyandu.

Pihak Puskesmas juga menyarankan jika pasien menghendaki imunisasi sesuai jadwal di tengah kekosongan stok, warga dapat dirujuk ke praktek dokter spesialis anak. Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat mendapatkan kepastian hukum bahwa vaksin program pemerintah tetap gratis jika diakses melalui prosedur resmi di fasilitas kesehatan pemerintah, sementara layanan kunjungan rumah bersifat kesepakatan personal antara petugas dan warga. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik

Dua Tiang Listrik Roboh di Garungwiyoro, Tiga Dukuh di Kandangserang Gelap Gulita

by buono on Februari 8, 2026 Berita Desa Layanan Publik garungwiyoro listrik padam PLN

WARTA DESA, KANDANGSERANG, PEKALONGAN – Warga di wilayah pegunungan Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Desa Garungwiyoro, Kecamatan Kandangserang, harus menghadapi kondisi gelap gulita. Dua tiang listrik dilaporkan roboh di wilayah Celiling pada Minggu (8/2/2026), yang mengakibatkan pemutusan aliran listrik secara total di tiga wilayah dukuh.

Wilayah yang terdampak pemadaman total tersebut meliputi:

Dukuh Garunglor
Dukuh Karyamukti
Dukuh Garungkidul

Aktivitas Warga Lumpuh

Robohnya fasilitas kelistrikan ini berdampak signifikan pada aktivitas harian masyarakat. Selain hilangnya penerangan di malam hari, warga mengeluhkan sulitnya menjalankan pekerjaan rumah tangga dan ekonomi yang bergantung sepenuhnya pada energi listrik.

“Listrik mati total, kami kesulitan untuk memasak dan bekerja. Harapannya PLN bisa segera datang dan memperbaiki,” ujar salah satu warga setempat yang mulai merasa terbebani dengan durasi pemadaman yang lama.

Warga menyebutkan bahwa penggunaan alat masak elektronik serta peralatan kerja pertukangan dan industri rumahan di wilayah tersebut kini terhenti total.

Menanti Respon Cepat PLN

Hingga berita ini diturunkan pada Minggu sore, warga melaporkan bahwa belum terlihat adanya petugas dari pihak PLN di lokasi kejadian untuk memulai proses perbaikan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran ganda di tengah masyarakat:

Faktor Keselamatan: Kabel-kabel yang menjuntai akibat tiang roboh dikhawatirkan dapat membahayakan warga yang melintas jika tidak segera dievakuasi.
Kebutuhan Vital: Mengingat wilayah Kandangserang yang rawan cuaca ekstrem, keberadaan listrik sangat dibutuhkan untuk komunikasi dan penerangan darurat.

Penyebab Masih Misterius

Hingga saat ini, penyebab pasti robohnya dua tiang listrik tersebut masih belum diketahui. Namun, diduga kuat kondisi tanah yang labil akibat curah hujan atau faktor usia tiang menjadi pemicu insiden tersebut.

Masyarakat Desa Garungwiyoro mendesak pihak PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) terkait untuk segera menerjunkan tim teknis ke lokasi guna melakukan evakuasi kabel dan penggantian tiang agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. ***

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Buono

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik

Akses Vital Amblas, Warga Bojongkoneng Keluhkan Lambannya Perbaikan Jalan Utama

by buono on Februari 1, 2026 Berita Desa Layanan Publik jalan amblas Kandangserang

KANDANGSERANG, WARTA DESA – Proses perbaikan jalan utama di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, menuai kritik tajam dari masyarakat setempat. Proyek yang seharusnya menjadi solusi bagi akses mobilitas warga tersebut dinilai berjalan lamban dan mengabaikan standar keselamatan pengguna jalan.

Jalan yang mengalami amblas ini merupakan urat nadi bagi warga Bojongkoneng karena menghubungkan pemukiman warga menuju ibu kota kabupaten di Kajen serta pusat pemerintahan Kecamatan Kandangserang. Karena tidak adanya jalur alternatif yang sepadan, kerusakan ini praktis menghambat aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga pendidikan. Salah satu warga mengungkapkan kekecewaannya karena akses ini sangat krusial, terutama bagi anak-anak sekolah yang setiap hari harus melintas di jalur berbahaya tersebut.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kondisi jalan masih tampak menyempit dan dipenuhi lubang sisa amblasan. Ironisnya, di sekitar titik kerusakan yang cukup parah tersebut tidak ditemukan adanya rambu peringatan yang jelas bagi pengendara, lampu penerangan darurat, maupun pembatas jalan yang memadai untuk mencegah kendaraan terperosok ke area amblas. Ketiadaan aspek keamanan ini sangat membahayakan, terutama bagi pengendara roda dua saat melintas di malam hari atau ketika hujan lebat yang seringkali menutup pandangan terhadap lubang jalan.

Warga menilai pihak pelaksana atau pemerintah terkait terkesan bertele-tele dalam menangani kerusakan ini. Mereka mendesak agar proses perbaikan segera dikebut mengingat pentingnya jalur tersebut dalam menunjang roda perekonomian desa. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai target waktu penyelesaian maupun kendala yang menyebabkan perbaikan jalan tersebut berjalan lamban. Masyarakat berharap pemerintah tidak menunggu adanya korban jiwa sebelum mengambil tindakan serius di lapangan. ***

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Buono

selengkapnya

Layanan Publik

Lubang Maut di Tambakroto Kajen Telan Korban Jiwa, Warga Desak Perbaikan Segera

by buono on Januari 26, 2026 Layanan Publik jalan berlubang tambakroto

KAJEN, WARTA DESA. – Kondisi infrastruktur jalan di Desa Tambakroto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Sebuah lubang besar di badan jalan yang kerap dijuluki warga sebagai “lubang maut” telah memicu kecelakaan tragis yang mengakibatkan seorang siswa meninggal dunia pada Ahad (25/01/2026).

Peristiwa memilukan tersebut bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor berusaha menghindari lubang di ruas jalan tersebut. Namun, saat melakukan manuver untuk menghindar, korban justru terlibat tabrakan hebat atau “adu banteng” dengan sebuah mobil yang melaju kencang dari arah berlawanan. Akibat benturan keras tersebut, korban mengalami luka yang sangat serius di beberapa bagian tubuh.

Warga dan saksi mata di lokasi kejadian segera melarikan korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Sayangnya, meski tim medis telah berupaya maksimal, nyawa siswa tersebut tidak dapat diselamatkan akibat parahnya cedera yang diderita. Korban pun dinyatakan meninggal dunia tak lama setelah tiba di fasilitas kesehatan.

Insiden ini memicu gelombang keprihatinan dan kekecewaan dari warga setempat. Menurut penuturan warga, kondisi jalan berlubang di titik tersebut sudah berlangsung lama dan telah berulang kali dikeluhkan karena sangat membahayakan, terutama bagi pengendara roda dua. Warga menilai hilangnya nyawa seorang siswa merupakan preseden buruk yang seharusnya bisa dicegah jika pemeliharaan jalan dilakukan tepat waktu.

Berdasarkan pantauan langsung di lapangan hingga hari ini, lubang yang menjadi pemicu kecelakaan maut tersebut terpantau masih menganga dan belum mendapatkan penanganan fisik dari pihak terkait. Belum terlihat adanya tanda-tanda perbaikan permanen maupun pemberian rambu peringatan tambahan di area tersebut.

Masyarakat Desa Tambakroto kini mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret melakukan perbaikan sebelum jatuh korban jiwa berikutnya. Kondisi ini menjadi pengingat bagi pemangku kebijakan bahwa keterlambatan dalam pemeliharaan infrastruktur dasar dapat berdampak fatal bagi keselamatan masyarakat. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan

Menyingkap Tabir Bencana: Dari Gundulnya Hulu hingga Amblesnya Hilir Kabupaten Pekalongan

by buono on Januari 24, 2026 Layanan Publik Lingkungan krisis ekologis Pekalongan

PEKALONGAN, WARTA DESA – Kabupaten Pekalongan kini bukan lagi sekadar menghadapi “siklus hujan tahunan”. Wilayah ini sedang berada dalam cengkeraman krisis ekologis sistemik yang menghubungkan kerusakan di puncak gunung hingga tenggelamnya pesisir pantai. Banjir di hulu dan rob abadi di hilir adalah dua ujung dari satu benang merah yang sama: kegagalan tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang tidak tuntas.

1. Hulu yang Bocor: Komoditas Mengalahkan Konservasi

Kerusakan bermula dari wilayah atas. Data menunjukkan alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian hortikulturaDoro, Petungkriyono, Paninggaran telah mencapai angka yang mengkhawatirkan.

Ekspansi Pertanian: Hingga periode 2024/2025, tercatat sekitar 4.505,54 hektare kawasan lindung telah berubah menjadi kebun sayur seperti kentang dan kubis.
Hutan yang Menyusut: Terjadi penurunan tutupan hutan lahan kering primer sebesar 10,7% dalam dua dekade terakhir.
Dampak Nyata: Tanpa akar pohon keras, tanah di kemiringan 25-30% kehilangan daya ikat. Saat hujan lebat, air tidak lagi meresap (infiltrasi) melainkan menjadi aliran permukaan (run-off) yang membawa lumpur dan material kayu sisa pembukaan lahan (land clearing) langsung ke pemukiman di bawahnya.

2. Hilir yang Ambles: Ancaman Senyap di Bawah Tanah

Di saat wilayah hulu mengirimkan air bah, wilayah hilir (Tirto, Wiradesa, Wonokerto) justru perlahan tenggelam karena tanahnya yang terus merosot.

Kecepatan Penurunan: Laju penurunan muka tanah (land subsidence) di Pekalongan mencapai 6–10 cm per tahun, bahkan di titik tertentu menembus 20–40 cm per tahun.
Penyebab Utama: Selain faktor geologis tanah alluvial yang muda, ekstraksi air tanah melalui sumur dalam secara masif oleh industri dan pemukiman menjadi penyebab utama non-alami. Kosongnya lapisan akuifer menyebabkan tanah di atasnya ambles untuk mengisi kekosongan tersebut.
Prediksi 2030: Jika tren ini berlanjut, diprediksi 7.389 hektare lahan di Pekalongan akan tenggelam secara permanen pada tahun 2030.

3. Sengkarut Drainase dan Penanganan “Setengah Hati”

Upaya fisik yang dilakukan pemerintah seringkali dinilai warga sebagai solusi tambal sulam.

Tanggul yang Tak Cukup: Pembangunan tanggul sepanjang 7,2 km senilai Rp464 miliar memang menahan laut, namun tidak menyelesaikan masalah air yang terjebak di dalam daratan.
Ketergantungan Pompa: Dengan kondisi tanah yang sudah di bawah permukaan laut, drainase gravitasi sudah mati. Penanganan kini bergantung 100% pada mesin pompa, yang sering terkendala biaya operasional, perawatan, hingga kapasitas yang tidak sebanding dengan debit air.
Drainase Parsial: Pembangunan saluran air antar desa yang tidak terintegrasi seringkali justru memindahkan banjir dari satu titik ke titik lain yang lebih rendah (seperti daerah Wiradesa dan Kadipaten).

Langkah Konkret: Apa yang Harus Dilakukan Pemda Pekalongan?

Untuk memutus rantai bencana ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak bisa lagi hanya mengandalkan proyek fisik di hilir. Diperlukan langkah radikal:

A. Penyelamatan Hulu (Stop Kebocoran Air):

Moratorium Alih Fungsi Lahan: Menghentikan pemberian izin pembukaan lahan baru di atas ketinggian 1.000 mdpl.
Mandat Agroforestri: Mewajibkan petani sayur di wilayah curam untuk menanam pohon keras (seperti kopi atau tanaman buah) di sela-sela tanaman sayur dengan rasio minimal 40% tutupan pohon.
Rehabilitasi DAS: Percepatan normalisasi sungai dan penanaman kembali daerah aliran sungai (DAS) dari hulu ke hilir untuk mengurangi sedimentasi lumpur yang menyumbat drainase.

B. Penyelamatan Hilir (Stop Penurunan Tanah):

Audit dan Pembatasan Sumur Dalam: Melakukan audit besar-besaran terhadap penggunaan sumur dalam oleh industri tekstil/batik. Industri wajib beralih menggunakan air permukaan (PDAM) atau sistem daur ulang air limbah.
Perluasan Jaringan PDAM: Mempercepat jangkauan air bersih perpipaan ke seluruh warga pesisir agar mereka berhenti menyedot air tanah secara mandiri.
Pajak Air Tanah yang Tinggi: Menerapkan disinsentif berupa pajak tinggi bagi penggunaan air tanah di zona merah penurunan tanah.

C. Reformasi Drainase (Sistem Terpadu):

Masterplan Drainase Makro: Membuat sistem drainase yang terhubung antar kecamatan, bukan proyek sepotong-sepotong per desa.
Penyediaan “Kolam Retensi” dan Polder: Menyiapkan lahan luas sebagai waduk penampung air hujan sementara sebelum dibuang ke laut melalui pompa kapasitas besar.
Ketegasan Tata Ruang: Menindak tegas bangunan (pabrik/perumahan) yang menempati jalur hijau atau menutup saluran drainase alami (sawah).

Kesimpulan: Banjir Pekalongan adalah peringatan keras bahwa alam tidak lagi mampu menanggung beban eksploitasi manusia. Jika pemerintah tetap menangani rob secara “setengah hati” tanpa menyentuh akar masalah di hulu dan ekstraksi air tanah, maka triliunan rupiah untuk tanggul hanya akan menjadi monumen yang akhirnya ikut tenggelam. (Redaksi)

Laporan ini disusun berdasarkan pengolahan data lapangan dan analisis krisis ekologis wilayah Pekalongan.

selengkapnya

Layanan Publik

Tumpahan Solar di Jalan Sidamulya Kandangserang: Puluhan Pengendara Terjatuh, Warga Turun Tangan

Diserbu Ribuan Lalat, Warga Jambangan Desak Pemilik Kandang Ayam Jaga Kebersihan Lingkungan

Gelagar Patah dan Amblas 30 CM, Jembatan Sitanggal Brebes Ancam Keselamatan Pengendara

Mobil Listrik vs Jalan “Bopeng”: Menakar Empati Pemkab Pemalang di Tengah Jeritan Akar Rumput

Medan Ekstrem dan Jalan Rusak Warnai Perjuangan Petugas PMI Antar Jenazah ke Trajumas

Kecewa Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Karangjati Tanam Pohon Pisang dan Sindir “Kolam Pancing”

Warga Empat Desa di Kecamatan Tirto Sampaikan Tuntutan, Pemkab Pekalongan Janji Sejumlah Perbaikan

Tujuh Poin Komitmen Pemerintah

Kawal Realisasi Janji

Tragedi di Pengungsian Dupantex, IMM Pekalongan Desak Pemda Benahi Total Penanganan Banjir

Alarm Lemahnya Mitigasi

Dorong Inovasi Teknologi dan Solusi Struktural

Standar Pengungsian Harus Manusiawi

Warga Tirto “Ngamuk” di Tengah Banjir: Tuntut Camat Mundur dan Kecam Pernyataan Wakil Bupati

Statistik “Kaji” Wakil Bupati Picu Amarah

7 Tuntutan Utama Massa Aksi

Duka yang Terabaikan

Bupati Tak Muncul, Warga Tirto Kecewa Berat: “Kalau Mau Pilihan Saja Fotonya Dipajang”

Kritik Pedas untuk DPRD dan Camat

Dampak Ekonomi Miliaran dan Pendidikan Lumpuh

Tuntut Perbaikan Tanggul dan Status Darurat

23 Hari Terendam Banjir, Ratusan Warga Tirto Geruduk Kantor Kecamatan Tuntut Status Darurat Bencana

Menuntut Ketegasan Bupati

Duka di Tengah Banjir: Lansia dan Relawan Gugur

Situasi Terkini

Warga Keluhkan Dugaan Pungutan Imunisasi Bayi Rp100 Ribu di Wilayah Puskesmas Doro 1, Begini Klarifikasi Kapus

Dua Tiang Listrik Roboh di Garungwiyoro, Tiga Dukuh di Kandangserang Gelap Gulita

Aktivitas Warga Lumpuh

Menanti Respon Cepat PLN

Penyebab Masih Misterius

Akses Vital Amblas, Warga Bojongkoneng Keluhkan Lambannya Perbaikan Jalan Utama

Lubang Maut di Tambakroto Kajen Telan Korban Jiwa, Warga Desak Perbaikan Segera

Menyingkap Tabir Bencana: Dari Gundulnya Hulu hingga Amblesnya Hilir Kabupaten Pekalongan

1. Hulu yang Bocor: Komoditas Mengalahkan Konservasi

2. Hilir yang Ambles: Ancaman Senyap di Bawah Tanah

3. Sengkarut Drainase dan Penanganan “Setengah Hati”

Langkah Konkret: Apa yang Harus Dilakukan Pemda Pekalongan?