close

Layanan Publik

Layanan PublikSosial Budaya

Candra: SOP dapat diterjang apabila pasien dalam keadaan gawat darurat

candra

Sragi, Wartadesa. – Layanan Puskesmas Sragi 1 dikeluhkan oleh warga akibat petugas yang ‘kekeuh’ dengan aturan Prosedur Operasional Standar (SOP–Standard Operational Procedure), sementara keluarga pasien dalam keadaan darurat membutuhkan ambulan untuk membawa anggota keluarganya yang sakit jantung ke rumah sakit.

Keluhan warga yang dimuat dalam laman media sosial Warta Desa, Jum’at (03/01/2020) pukul 05.51 WIB dalam kanal #InfoWarga (kanal ini merupakan hak warga yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28F yang menjamin warga negara untuk dapat mencari, mengolah dan mendistribusikan informasi) dengan sumber @taufik dengan postinan sebagai berikut,

#infoWARGA
#puskesmasSRAGI
#ambulane?

Informasi puskesmas Sragi tidak mau pinjami ambulance untuk pasien kritis benar ternyata …
Keluarga saya Kamis 2 -1- 2020 jam 00.00
Kena serangan jantung masuk UGD puskesmas Sragi dan disarankan rujuk ke Rumah sakit .. tapi yg KURANG AJAR kami tidak boleh pake mobil ambulance puskesmas dengan alasan yg tidak masuk akal ..
Ini tengah malam kami harus nyari mobil sedang pasien sudah sangat menghawatirkan .. kami hanya dipinjami tabung oksigen dan disuruh nyari mobil sendiri ..
Apakah ini aturan puskesmas ..??
Mohon bapak bupati bpk ust Asip Kholbihi bapak dewan yth Candra Saputra agar diperhatikan pelayanan puskesmas Sragi ,
smoga tidak terjadi lagi apa yg menimpa keluarga kami .
foto 1baju merah perawat yg mempersulit pinjam ambulance foto 2 supir ambulance puskesmas .3 pasien .

sumber : @Taufik”

Tangkapan layar keluhan warga yang ditayangkan dalam laman media sosial Warta Desa, Jum’at (03/01).

Postingan ini dilihat oleh 38.196 warganet dengan interaksi sebanyak 12.288 orang, dikomentari sebanyak 259 orang dan dibagikan sebanyak 71 kali. Beragam tanggapan warganet dicurahkan melalui komentar mereka di laman tersebut.

Menanggapi postingan tersebut, diduga salah seorang sopir ambulan, Septyan Dwi menanggapi komentar warganet sebagai berikut, (komentar diedit, komentar asli ada pada tangkapan layar)

Woe…..!!!!!!!!!! Nitijen ojo asal komen…!!!!!!!! Nx ora rri ojo koar2 kui senh posting gon komen kro sumber2e kbeh ono aturane ora asal anggo ambulan,koyo lampur abang ijo nx merah mandek,nx ijo jlan
SENG POSTING JUGA OJO BERATKE SEBELAH OJO ASAL POSTING2
Ojo asal viral2kan ojo asal up2 tok

Tangkapan layar sebelum diedit
Tangkapan layar komentar setelah diedit

Selain itu, Septyan Dwi memposting komentar klarifikasi kejadian dalam laman yang sama, berikut beberapa komentarnya,

Terkait pengaduan warga tersebut, Ketua Fraksi PAN Kabupaten Pekalongan, Candra Saputra langsung melakukan kunjungan ke Puskesmas Sragi 1, hasil pertemuannya diposting dalam laman pribadinya sebagai berikut,

“Alhamdulillah ,menanggapi banyaknya aduan dari masyarakat tentang insiden pasien yang dipersulit masalah ambulan, pagi ini kami mengunjungi puskesmas sragi 1 guna untuk mentabayunkan hal tersebut

Disana kami mempertermukan mas taufik selaku pihak keluarga pasien, ibu Sri Wisnati selaku kasubag puskesmas

Dalam pertemuan tadi dijelaskan duduk permasalahan yang terjadi tadi malam

Dari pihak puskesmas menjelaskan secara detail bahwa mereka terbentur regulasi, yang mengharuskan pasien harus menunggu puskesmas koordinasi dengan pihak rumah sakit, dan salah satu syaratnya pasien harus di infus

Dari pak taufik sendiri mengatakan ini darurat kritis sebab simbah terkena serangan jantung, menunggu SOP bisa tak terselamatkan, kalau masalah pasien harus di infus ,pihak puskesmas sudah 4x berusaha. Tapi emang gak bisa , gagal terus.

Dalam hal ini kita menggaris bawahi, SOP bisa diterjang apabila pasien keadaan darurat ,dan kritis karena nyawa lebih berharga daripada SOP

Sya dan istri memberikan masukan agar setelah ini adanya evaluasi Pelayanan dan keterbukaan informasi ke masyarakat terkait SOP ambulance di pasang di depan puskesmas agar masyarakat bisa mengetahui SOP yg ada setelah ini kami akan bawa ke rapat Dewan terkait peningkatan pelayanan puskesmas dan RS harus di tingkatkan(Candra dan Shinanta)”

Selain itu, Candra juga menyampaikan bahwa bagi warga yang membutuhkan ambulan, bisa menghubungi dirinya, hal demikian diposting dalam grup Pekalongan rame, guyub, rukun.

Postingan Candra Saputra dalam grup Pekalongan rame, guyub, rukun

Selain Candra Saputra, pihak LazisMu Kota Pekalongan menyediakan ambulan gratis untuk warga yang membutuhan. Komitmen tersebut diposting Candra dalam grup yang sama.

(Eva Abdullah)

selengkapnya
Hukum & KriminalLayanan Publik

Oknum pegawai BPN Slawi dipecat akibat pelanggaran disiplin

pegawai bpn

Slawi, Wartadea. – Oknum pegawai kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Tegal yang berkantor di Kota Slawi, Af (52) terpaksa dipecat dari dinasnya sejak awal September 20 19 dengan cara dipensiun dini sebelum usia 58 tahun.

Itu semua akibat oknum yang bersangkutan yang baru berusia sekitar 52 tahun melakukan berbagai pelanggaran disiplin sebagai ASN di BPN bahkan oknum yang bersangkutan sampai mencemarkan citra kantor BPN.

“Atasan sudah berulangkali membina yang bersangkutan termasuk lewat brifing segala macam, tapi rupaya yang bersangkutan kurang menghiraukan, sehingga jalan terakhir kebijakan atasan terpaksa memberhentikan yang bersangkutan dari tugasnya walaupun usianya baru 52 tahun,” ujar Yunianto selaku kasubag TU Kantor BPN saat di konfirmasi Warta Desa di ruang kerjanya, Senin (23/12) siang.

Sekda Sempat Diapusi

Saat beberapa awak media melakukan konfirmasi terkait tindakan Af. Yunianto menyebut pelaku pernah ngapusi (bahasa jawa: membohongi) mantan Sekda Pemkab Tegal, Haron Bagas Prakoso yang mengaku sudah memberi uang Rp 160 juta untuk mengurus sertipikat untuk tiga bidang tanah. Namun uang sudah diserahkan, bertahun-tahun sertipikat tersebut tidak dilaksanakan, hingga Bagas panggilan akrabnya, pensiun dari sekda dan sempat mengadu langsung ke atasan BPN.

Korban serupa menimpa  Umar, warga Desa Kauman Kulon. Ia dirugikan Rp 70 juta untuk mengurus pembuatan sertipikat tanah Desa Pekauman Kulon yang diruislag. Juga bertahun tahun tak diselesaikan. Tutur Yunianto.

Menurut Yunianto, masih banyak kasus serupa yang dilakukan Af yang bergerak di bidang jasa membuat sertipikat, namun ujung-ujungnya merugikan masyarakat. Termasuk warga desa tetangga pun merasakan ulah yang bersangkutan yang nilai amat merugikan.

Persoalan Mental

Lebih lanjut Yunianto menjelaskan soal tindakan oknum Af tersebut merupakan persoalan mental. Ditunjang juga oleh kondisi masyarakat yang enggan mengurus sertipikat sendiri, sehingga perbaikannya tidak mudah. Dan perlu adanya kesadaran bersama.

“Sebagai pegawai juga harus sadar sudah ada tunjangan kerja, ada aturan disiplin pegawai, juga masyarakat jangan kadiran (meminta tolong kepada calo) karena uangnya lebih banyak (yang keluar) jika yang mengurus orang lain, jadi sebagai masyarakat juga sudah harus belajar ngurus sendiri, sehingga tidak termaka calo,” ujar Yunianto. (Eky Diantara)

selengkapnya
Layanan Publik

FPB tunda sidak Pasar Kedungwuni

fpb

Kedungwuni, Wartadesa. – Forum Pekalongan Bangkit menunda inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Kedungwuni. Ketua Bidang Komunikasi Antar Lembaga FPB Sony Yulianto menyampaikan kepada media mengenai penundaan sidak bersama FPB dan Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan terkait Proyek Pembangunan Pasar Kedungwuni yang sedianya dilakukan hari Senin, 23 Desember 2019 sesuai kesepakatan saat hearing (dengan pendapat) dan sidak sebelumnya.

Namun demikian beberapa eksponen aktivis FPB menyayangkan sikap Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan yang tidak konsisten terhadap kesepakatan bersama untuk melakukan Sidak terhadap Proyek tersebut, demikian menurut Mustofa Amin Ketua FPB.

Kegiatan ini sempat diinformasikan ke Polres Kajen melalu Kasat Intelkam. Setelah diskusi sejenak mengenai kondisi Kamtibmas dan status siaga 1 berkenaan dengan libur Natal dan tahun baru (NATARU) akhirnya diputuskan kegiatan tersebut ditunda.

Selanjutnya ketua FPB Subekhi “Usup” menyampaikan akan segera melakukan rapat pimpinan untuk menyikapi hal ini.

Pada prinsipnya FPB hanya menjalankan kesepakatan bersama dengan komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan untuk mengklarifikasi mengapa Proyek Pembangunan Pasar Kedungwuni yang seharusnya sudah selesai tanggal 20 Desember 2019 lalu, masih terdapat kegiatan lapangan proyek sehingga ditenggarai proyek tersebut tidak tepat waktu dan tepat mutu. Menurut ketua bidang investigasi, penelitian dan pengawasan pembangunan Bambang Susilo, Klarifikasi lapangan harus dilakukan seperti juga klarifikasi administrasi karena status proyek di akhir tahun seringkali meninggalkan banyak persoalan. (Eva Abdullah)

selengkapnya
KesehatanLayanan Publik

Bahaya bleng mengancam, apa solusinya?

bleng1

Batang, Wartadesa. – Operasi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal. Kasi Kefarmasian dan Alkes Dinkes Batang menemukan peredaran bleng masih dijual bebas di Pasar Bandar dan Pasar Limpung, demikian disampaikan oleh Riza Zakiya, perwakilan tim saat melakukan sidak. Selasa (17/12).

“Di sini masih banyak pedagang yang menjual bleng. Tadi sudah disita oleh polisi, total sekitar 1.013an lebih bungkus yang disita. Kebanyakan bleng ini dikemas dalam berat 250 gram dan ada juga yang kurang dari itu,”  ujar Riza.

Menurut Riza, bleng, termasuk boraks ini sering digunakan warga untuk membuat olahan pangan seperti kerupuk dll. Selain menemukan bleng, tim juga menemukan boraks dan zat tekstil yang digunakan untuk pewarna makanan kolang-kaling.

Riza berharap agar warga berhati-hati saat membeli sejumlah bahan makanan, terutama yang mendandung zat berbahaya.

Dilansir dari BPOM Jogjakarta, boraks merupakan senyawa dengan nama kimia Natrium Tetraborat yang berbentuk kristal lunak. Boraks bila dilarutkan dalam air akan terurai menjadi natrium hidroksida dan asam borat.

Boraks sangat berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, mata dan tertelan. Akibat yang ditimbulkan dapat berupa iritasi pada saluran pencernaan, iritasi pada kulit dan mata, mual, sakit kepala, nyeri hebat pada perut bagian atas. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang akan menyebabkan kerusakan ginjal, kegagalan sistem sirkulasi akut bahkan kematian. Konsumsi Boraks 5-10 gram oleh anak-anak dapat menyebabkan shock dan kematian. Beberapa penyalahgunaan Boraks dalam pangan diantaranya bakso, cilok, lontong dan mie.

Boraks dilarang digunakan untuk pangan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.

Kegunaan Boraks sebenarnya untuk campuran pembuatan gelas, pengawet kayu, salep kulit, dan campuran pupuk tanaman.
Ciri-ciri pangan mengandung Boraks antara lain bakso memiliki tekstur kenyal, dengan warna cenderung agak putih dan rasa sangat gurih, sedangkan kerupuk memiliki tekstur sangat renyah dan rasa getir.

Pengganti bleng yang aman untuk makanan

BBPOM di Yogyakarta bersama lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan, Disperindag, Dinas Pasar dan lain-lain tak henti-hentinya menginformasikan kepada masyarakat terkait larangan penggunaan Bleng pada pada pangan, baik melalui media cetak, elektronik maupun secara langsung. Hal ini sebagai salah satu upaya pencegahan timbulnya penyakit-penyakit tidak menular di masyarakat.

Penggunaan Bleng pada pembuatan bakso dapat diganti dengan Sodium Tri Poli Phosphat (STPP) atau misonyal yang dapat dibeli di toko yang menjual bahan-bahan untuk kue. Sedangkan bahan alami tepung kanji/ tapioka dapat digunakan sebagai pengganti bleng pada pembuatan kerupuk gendar.

Adanya peredaran bleng di masyarakat menjadi tanggung jawab kita bersama, rantai peredarannya harus segera dipotong, agar tidak ada lagi penggunaan bleng di masyarakat karena ketidaktahuan akan bahaya yang mengancam. Masih tingginya angka penyakit tidak menular di masyarakat yang berasal dari pangan yang tidak aman harus menjadi perhatian,

Agar terhindar dari pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks. Berikut hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjadi konsumen cerdas :
– Konsumen agar berhati-hati dalam memilih produk pangan
– Perhatikan ciri-ciri produk pangan yang mengandung Boraks, bila ragu tidak perlu membeli
– Cari dan tambah pengetahuan melaui seminar, televisi, radio, koran, leaflet, booklet, poster, dll. (Eva Abdullah, dengan tambahan sumber dari BPOM Jogjakarta)

selengkapnya
Layanan PublikOlahraga

Proyek Tribun Timur SWMK Kedungwuni terancam mangkrak

swk

Kedungwuni, Wartadesa. – Para pemerhati dan pecinta sepakbola di Kota Santri sepertinya harus bersabar atau bahkan gigit jari mengidam-idamkan stadion kebanggaan wong nKalongan, Stadion Widya Manggala Krida (SWMK) Kedungwuni  yang representatif tidak kesampaian. Setidaknya dalam waktu dekat ini. Pasalnya pembangunan Tribun Timur di stadion kandang Persekap dipastikan tidak tepat waktu. Belakangan tak lagi nampak aktivitas pekerja di lokasi proyek.

Toni pirang, salah satu warga yang keseharianya berdagang disekitar stadion mengaku belakangan ini tak nampak lagi pekerja di lokasi Proyek. “Sudah beberapa hari saya tidak lagi melihat pekerja proyek Tribun Timur beraktifitas, ndak tau kenapa memang libur atau gimana saya kurang tau persis,” sebut Toni, Rabu (18/12) malam.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Pekalongan, Bambang Irianto yang ditemui oleh pewarta Warta Desa, Kamis (19/12) mengaku sudah memutus kontrak rekanan proyek pembangunan Tribun Timur SWMK Kedungwuni, CV Syavana Mulya senilai Rp. 1.758.370 ribu tersebut.

Surat yang ditandatangani Bambang Irianto, 12 Desember 2019 berisi bahwa, Berdasarakan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 06/SPK/VII/2019 Kegiatan Penataan Sarana dan Prasarana Olahraga pada pekerjaan Pengadaan Gedung dan Bangunan Tribun Timur Stadion Widya Manggala Krida Kedungwuni yang berakhir pada 9 Desember 2019. Sehubungan hal tersebut agar Saudara menghentikan pekerjaan.

Surat penghentian kontrak proyek Tribun Timur SWMK Kedungwuni
Pemutusan kontrak proyek pembanguan Tribun Timur SWMK Kedungwuni

Sementara itu, Imam Chasani, salah seorang suporter bola Persekap ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya belum bisa berkomentar banyak, sebelum bertemu dengan Dinporapar. “Terkait ini saya belum bisa komen banyak pak, rencana kita akan menayakan hal ini ke Dinpora dalam waktu dekat ini, terkait swmk,” pungkasnya. (Eva Abdullah)

 

selengkapnya
Hukum & KriminalKesehatanLayanan PublikLingkungan

Lagi! Limbah cair cucian jins dibuang ke kali

limbah1

Wonopringgo, Wartadesa. – Praktik “kotor” pengusaha cucian jins dengan membuang limbah cairnya langsung ke kali ditemukan kembali oleh warga Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Meski kali ini bukan pengusaha desa setempat, melainkan desa yang bersebelahan, dengan asal sumber limbah cair diatas aliran kali Desa Pegaden.

Rabu (18/12) malam, sehabis salat Isya tepatnya. Seorang warga Pegaden Tengah mencium aroma tidak sedap (kembali–setelah beberapa minggu aroma tersebut hilang dari sekitar mereka). Pemuda berinisial S ini kemudian turun ke kali yang melintas di tepi perkebunan tebu di desanya. Dengan senter seadanya, ia mencium bau tak sedap tersebut bersumber dari air yang mengalir. Iapun kemudian mengeluarkan ponselnya, merekam kondisi air yang kembali hitam dengan aroma tak sedap.

Beberapa warga lainnya kemudian mengecek sumber utama pembuangan limban cair cucian jins. Mereka mengambil sampel air yang kemudian dimasukkan ke dalam botol minuman kemasan, untuk dilakukan tes hari ini (Kamis, 19/12). Dengan menyusuri aliran sungai menuju ke arah Selatan. Beberapa pemuda Pegaden Tengah menyusuri sumber pembuang limbah cair cucian jins.

Baca: warga-segel-limbah-cucian-jins-boleh-dibuka-asal

dugaan-pencemaran-limban-cucian-jins-pegaden-tengah-diselidiki

limbah-cucian-jins-pegaden-tengah-disedot

Dugaan awal bahwa limbah sengaja dialirkan ke sungi oleh para pengusaha desa setempat yang sebelumnya disegel oleh warga, dan baru satu hari dibuka oleh Satpol PP Kabupaten Pekalongan tidak terbukti. Mereka menyusuri sungai makin ke Selatan. Dan ternyata, sumber limbah cucian jins yang langsung dibuang ke kali berasal dari salah satu pengusaha cucian jins Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo.

“Ternyata bukam dari ketiga loundry yang kemaren buka segel. (sumbernya) Dari loundry jeans Rowokembu pak… Ini juga masih kita selidiki juga.” Tutur Ahmad, salah seorang pemuda Pegaden dalam rombongan yang menyusuri kali Pegaden malam itu.

Meski sudah mengantongi nama, siapa yang membuang limbah cucian jins ke kali. Ahmad belum bersedia menyebut nama pengusaha tersebut. “Belum berani keluarkan nama pak. Besok saya akan konfirmasi dulu dengan anggota BPD (Pe)gaden dari dukuh Seputut,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, tiga usaha cucian jins di Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan akhirnya dibuka segelnya. Sebelumnya usaha tersebut disegel warga dalam sebuah aksi warga beberapa waktu silam. Pembukaan segel tersebut menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Pekalongan karena sudah memenuhi persyaratan. Selasa (17/12).

Adapun tiga lokasi usaha cucian jins yang dibuka segelnya, dan diperbolehkan beroperasi kembali adalah usaha cucian jins milik Makmur, Sutikno dan Abdul Karim. Sebelum pembukaan segel, petugas yang datang  Kasat Pol PP Kab. Pekalongan Risnoto, Kasat Intelkam Polres Pekalongan AKP Susilo Kalis Rubiyono, S.H., Camat Wonopringgo diwakili Topo Harjanto, Danramil Wonopringgo Kapten Sunarto, Kapolsek Wonopringgo Iptu Akhmat Fauzi, Dinas Perkim dan LH Zahlul Khafizin, dan ketiga pengusaha, mendengarkan pembacaan berita acara surat perintah pembukaan segel.

Dalam berita acara telah dimuat diantaranya Surat Perintah Kepala Katuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan Nomor : 800/533/2019 tanggal 16 desember 2019 perihal pembukaan segel usaha laundry di Desa Pegadentengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Dasar pertimbangan surat perizinan usaha sudah lengkap, sudah memiliki bak penampungan limbah dan siap untuk menyedot, berita acara peninjauan bak tampung oleh Dinas perkim LH dan Pemerintah Desa serta masyarakat dan surat pernyataan yang dibuat pemilik usaha yang disaksikan oleh para pihak.

Pembukaan segel menurut petugas dalam rangka dilakukannya uji coba IPAL di masing-masing pengusaha guna menentukan atau mengetahui kelayakan IPAL yang dimiliki oleh para pengusaha. Pembukaan segel cucian jins di Desa Pegadentengah dilaksanakan secara simbolis di tempat usaha Makmur.

Diberitakan sebelumnya, warga menolak pembukaan segel usaha cucian jins  pada saat ujicoba sampel limbah yang akan diproses pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Ahmad, warga setempat saat dikonfirmasi Warta Desa, Ahad (15/12) mengatakan bahwa penolakan warga terhadap pembukaan segel pembuangan limbah cucian jins oleh warga, sebelum ada kesepakatan tertulis bahwa para pengusaha tidak akan mengalirkan limbahnya ke sungai.

“Poin (point)  intinya adalah rasa ketidakpercayaan warga kepada para pengusaha (tidak mengalirkan limbah ke sungai), karena pengalaman selama puluhan tahun warga selalu dibohongi (limbah tidak dialirkan ke sungai … tetapi tetap saja dialirkan ke sungai … utamanya pada malam dinihari,” ujarnya melalui sambungan telepon.

Ahmad menambahkan, sebelumnya berkali-kali para pengusaha berjanji tidak akan mengalirkan air limbah cucian jins ke sungai, tetapi masih saja mengalirkannya ke sungi.

Diketahui pada Kamis (12/12) perwakilan warga menyampaikan keberatan warga terhadap pembukaan segel saluran pembuangan limbah cucian jins Desa Pegaden Tengah dengan mendatangi kantor Camat Wonopringgo. Warga meminta camat setempat menandatangani pernyataan menolak membuka segel. Namun pihak kecamatan menolak menandatangani karena ingin berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Satpol PP Kabupaten Pekalongan dan dinas terkait.

“Terkait pembukaan segel yang dikabarkan akan dibuka hari ini (Kamis),  perwakilan warga datang ke kecamatan meminta untuk menandatangani surat penolakan pembukaan segel cucian jins. Secara terbuka camat menolak terlebih dahulu untuk menandatangani surat penolakan tersebut dikarenakan camat ingin mengkoordinasikan surat penolakan tersebut terlebih dahulu kepada pihak satpol PP yang mempunyai wewenang dalam pembukaan segel,” lanjut Ahmad.

Ahmad menambahkan, jika untuk melakukan uji sampel limbah pada IPAL pengusaha cucian jins, warga meminta agar saluran yang disegel warga tidak dibuka. “Kalo cuman uji coba pembukaan IPAL dan juga mencari win solution (solusi bersama) dengan mendatangkan air limbah dari usaha cucian jins yang lain kemudian diproses di IPAL. Apabila sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka warga dapat menyetejui pembukaan segel tersebut.” Tuturnya.

Warga juga meminta jika nantinya ada  pengusaha yang tetap melanggar, dengan membuang limbah tanpa diolah IPAL, usaha tersebut langsung di tutup oleh dinas atau instansi terkait.

Dalam kesepakatan sebelumnya saat pertemuan antara Dinas Perkim dan LH dengan warga, bahwa  uji coba harus menggunakan limbah yang bersumber dari usaha itu sendiri dan Satpol PP bersedia untuk menutup langsung apabila ada pengusaha yang melanggar.

Saat ini pembukaan segel saluran limbah cucian jins ditunda terlebih dahulu menunggu kesepakatan warga Pegaden Tengah dengan pengusaha. “Rencananya akan ada pertemuan lagi pada hari Rabu (18/12) untuk membuat kesepakatan bersama antara warga dengan pengusaha cucian jins,” pungkas Ahmad. (Eva Abdullah)

selengkapnya
Layanan PublikLingkungan

Segel limbah cucian jins Pegaden dibuka dengan pengamanan Polisi

buka segel

Wonopringgo, Wartadesa. – Tiga usaha cucian jins di Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan akhirnya dibuka segelnya. Sebelumnya usaha tersebut disegel warga dalam sebuah aksi warga beberapa waktu silam. Pembukaan segel tersebut menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Pekalongan karena sudah memenuhi persyaratan. Selasa (17/12).

Adapun tiga lokasi usaha cucian jins yang dibuka segelnya, dan diperbolehkan beroperasi kembali adalah usaha cucian jins milik Makmur, Sutikno dan Abdul Karim. Sebelum pembukaan segel, petugas yang datang  Kasat Pol PP Kab. Pekalongan Risnoto, Kasat Intelkam Polres Pekalongan AKP Susilo Kalis Rubiyono, S.H., Camat Wonopringgo diwakili Topo Harjanto, Danramil Wonopringgo Kapten Sunarto, Kapolsek Wonopringgo Iptu Akhmat Fauzi, Dinas Perkim dan LH Zahlul Khafizin, dan ketiga pengusaha, mendengarkan pembacaan berita acara surat perintah pembukaan segel.

Dalam berita acara telah dimuat diantaranya Surat Perintah Kepala Katuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan Nomor : 800/533/2019 tanggal 16 desember 2019 perihal pembukaan segel usaha laundry di Desa Pegadentengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Dasar pertimbangan surat perizinan usaha sudah lengkap, sudah memiliki bak penampungan limbah dan siap untuk menyedot, berita acara peninjauan bak tampung oleh Dinas perkim LH dan Pemerintah Desa serta masyarakat dan surat pernyataan yang dibuat pemilik usaha yang disaksikan oleh para pihak.

Pembukaan segel menurut petugas dalam rangka dilakukannya uji coba IPAL di masing-masing pengusaha guna menentukan atau mengetahui kelayakan IPAL yang dimiliki oleh para pengusaha. Pembukaan segel cucian jins di Desa Pegadentengah dilaksanakan secara simbolis di tempat usaha Makmur.

Diberitakan sebelumnya, warga menolak pembukaan segel usaha cucian jins  pada saat ujicoba sampel limbah yang akan diproses pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Ahmad, warga setempat saat dikonfirmasi Warta Desa, Ahad (15/12) mengatakan bahwa penolakan warga terhadap pembukaan segel pembuangan limbah cucian jins oleh warga, sebelum ada kesepakatan tertulis bahwa para pengusaha tidak akan mengalirkan limbahnya ke sungai.

“Poin (point)  intinya adalah rasa ketidakpercayaan warga kepada para pengusaha (tidak mengalirkan limbah ke sungai), karena pengalaman selama puluhan tahun warga selalu dibohongi (limbah tidak dialirkan ke sungai … tetapi tetap saja dialirkan ke sungai … utamanya pada malam dinihari,” ujarnya melalui sambungan telepon.

Ahmad menambahkan, sebelumnya berkali-kali para pengusaha berjanji tidak akan mengalirkan air limbah cucian jins ke sungai, tetapi masih saja mengalirkannya ke sungi.

Diketahui pada Kamis (12/12) perwakilan warga menyampaikan keberatan warga terhadap pembukaan segel saluran pembuangan limbah cucian jins Desa Pegaden Tengah dengan mendatangi kantor Camat Wonopringgo. Warga meminta camat setempat menandatangani pernyataan menolak membuka segel. Namun pihak kecamatan menolak menandatangani karena ingin berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Satpol PP Kabupaten Pekalongan dan dinas terkait.

“Terkait pembukaan segel yang dikabarkan akan dibuka hari ini (Kamis),  perwakilan warga datang ke kecamatan meminta untuk menandatangani surat penolakan pembukaan segel cucian jins. Secara terbuka camat menolak terlebih dahulu untuk menandatangani surat penolakan tersebut dikarenakan camat ingin mengkoordinasikan surat penolakan tersebut terlebih dahulu kepada pihak satpol PP yang mempunyai wewenang dalam pembukaan segel,” lanjut Ahmad.

Ahmad menambahkan, jika untuk melakukan uji sampel limbah pada IPAL pengusaha cucian jins, warga meminta agar saluran yang disegel warga tidak dibuka. “Kalo cuman uji coba pembukaan IPAL dan juga mencari win solution (solusi bersama) dengan mendatangkan air limbah dari usaha cucian jins yang lain kemudian diproses di IPAL. Apabila sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka warga dapat menyetejui pembukaan segel tersebut.” Tuturnya.

Warga juga meminta jika nantinya ada  pengusaha yang tetap melanggar, dengan membuang limbah tanpa diolah IPAL, usaha tersebut langsung di tutup oleh dinas atau instansi terkait.

Dalam kesepakatan sebelumnya saat pertemuan antara Dinas Perkim dan LH dengan warga, bahwa  uji coba harus menggunakan limbah yang bersumber dari usaha itu sendiri dan Satpol PP bersedia untuk menutup langsung apabila ada pengusaha yang melanggar.

Saat ini pembukaan segel saluran limbah cucian jins ditunda terlebih dahulu menunggu kesepakatan warga Pegaden Tengah dengan pengusaha. “Rencananya akan ada pertemuan lagi pada hari Rabu (18/12) untuk membuat kesepakatan bersama antara warga dengan pengusaha cucian jins,” pungkas Ahmad. (Eva Abdullah)

selengkapnya
Hukum & KriminalLayanan PublikLingkunganSosial Budaya

8 Masalah di Kota Santri jadi sorotan FPB

fpb

Kajen, Wartadesa. – Delapan masalah krusial yang ada di Kabupaten Pekalongan mendapat sorotan dari Forum Pekalongan Bangkit (FPB) dalam hearing (dengar pendapat) bersama wakil rakyat di Ruang Komisi C DPRD, Kajen, Senin (16/12). Poin-poin yang menjadi sorotan saat dengar pendapat tersebut meliputi progres (capaian) pembagunan Pasar Kedungwuni, kasus dugaan korupsi dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Rastra–beras sejahtera), dan maraknya toko modern yang beroperasi meski belum mendapatkan ijin lengkap.

Selain itu, dengar pendapat juga menyoroti permasalahan limbah cucian jins, batik dan tekstil, tata kelola perijinan galian C, kebijakan transparansi APBD, pembangunan RSUD Kraton yang gagal lelang dan permasalahan yang muncul paska pelaksanaa Pilkades serentak di Kota Santri.

Ketua FPB, M Subkhi, pria yang akrab disapa Usup ini mengungkapkan kepada Warta Desa bahwa terkait pembangunan fisik Pasar Kedungwuni, pihaknya berharap agar penyelesaian pembangunan fisik, dan kontruksi bangunan pasar diharapkan tepat waktu, mutu dan sesuai prosedur.

“Terkait capaian pembangunan Pasar Kedungwuni, untuk menjadi pertimbangan dan kehati-hatian karena banyak temuan dari berbagai lembaga audit, penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat langsung yang seringkali menemukan kegiatan proyek fisik konstruksi kurang / tidak tepat waktu, mutu dan prosedur yang disebabkan atau diawali dari schedule / jadwal pelaksanaan yang tidak sesuai rencana. Bahkan temuan tersebut menyertakan potensi penyimpangan,” ujar Usup.

Menurut Usup, potensi penyimpangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti, proyek dinyatakan selesai dan dibayar 100% namun sejatinya belum selesai sepenuhnya; proyek dinyatakan selesai dan dibayar 100% namun sejatinya masih terdapat pekerjaan yang diselesaikan melewati masa kontrak; proyek dinyatakan selesai 100% namun sejatinya terdapat berbagai penurunan mutu konstruksi; proyek dinyatakan tidak selesai 100% namun tidak dilakukan prosedur pemutusan kontrak yang sesuai, dimana perusahaan penyedia jasa harus dicantumkan dalam daftar hitam dan jaminan pelaksanaannya harus dicairkan dan disetorkan kepada negara.

“Potensi tersebut  pada umumnya termonitor pada masa mendekati akhir kontrak yaitu akhir bulan desember pada setiap tahun anggaran.” lanjut Usup.

Masih menurut Usup, FPB secara khusus pada tahun 2019   menyoroti proyek-proyek fisik dengan nilai signifikan, yaitu Proyek Pembangunan Jembatan Kalikeruh dengan nilai sekitar 16 milyard rupiah, proyek pembangunan Pasar Kedungwuni senilai 28 milyar  rupiah lebih dan proyek pembangunan RSUD Kesesi senilai 9 milyar  rupiah.

“Ketiga proyek ini baik dari nilai anggaran, nilai manfaat maupun proses konstruksinya sangat strategis untuk diberi perhatian khusus. Namun demikian kami juga memiliki perhatian terhadap proyek-proyek lain yang tidak kalah penting, seperti proyek tribun timur stadion gemek kedungwuni, pembangunan pasar wiradesa, pembangunan gedung kominfo serta proyek-proyek lainnya.” Ucap Usup.

Sebagai LSM, lanjut Usup, pihaknya merasa tergugah untuk memberikan himbauan dengan tujuan demi kepentingan umum dan mencegah terjadinya berbagai potensi penyimpangan di kabupaten Pekalongan agar tercipta harmoni dalam tata kelola hubungan pemerintah daerah dan masyarakat.

selengkapnya
KesehatanLayanan Publik

Duh! 403 warga Kota Santri terpapar HIV/AIDS

perempuan rentan hiv

Kajen, Wartadesa. – Miris dan musti mengurut dada. Bagaimana tidak! sedikitnya 403 kasus HIV masih mendera keluarga Kota Santri. Meski berada pada lima terbawah di Jateng, kasus HIV/AIDS tersebut menimpa 184 penderita perempuan dengan 115 orang merupakan ibu rumah tangga.

Demikian disampaikan oleh Asip Kholbihi, Bupati Pekalongan  saat membuka Seminar Kesehatan Reproduksi Wanita yang digelar oleh PC Fatayat NU Kabupaten Pekalongan dalam rangka menyongsong Hari Ibu Tahun 2019,di Aula Gedung PCNU Kabupaten Pekalongan di Kedungwuni. Jumat (13/12)

Asip menyebut, dari seluruh total 403 kasus HIV. Tahun 2019 ini ada 76 kasus HIV dengan 27 kasus menimpa kaum perempuan, dan 25 diantaranya ibu rumah tangga.

“Menurut data pada tahun ini 76 penderita HIV dengan 27 diantaranya adalah wanita dan 25 ibu rumah tangga.” Ujar Asip.

Asip menyebut kesehatan seksual dan kekerasan seksual masih membayangi kaum perempuan di Kota Santri. Sehingga dibutuhkan sosialisasi dan upaya pencegahan. “Dan yang terpenting adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang bermutu, aman dan bermanfaat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” terangnya. (Eva Abdullah)

selengkapnya
Layanan PublikLingkungan

Warga: Segel limbah cucian jins boleh dibuka asal?

segel warga dibuka

Wonopringgo, Wartadesa. – Penolakan terhadap pembukaan segel pembuangan limbah cucian jins Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan kembali menguat pada saat ujicoba sampel limbah yang akan diproses pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Ahmad, warga setempat saat dikonfirmasi Warta Desa, Ahad (15/12) mengatakan bahwa penolakan warga terhadap pembukaan segel pembuangan limbah cucian jins oleh warga, sebelum ada kesepakatan tertulis bahwa para pengusaha tidak akan mengalirkan limbahnya ke sungai.

“Poin (point)  intinya adalah rasa ketidakpercayaan warga kepada para pengusaha (tidak mengalirkan limbah ke sungai), karena pengalaman selama puluhan tahun warga selalu dibohongi (limbah tidak dialirkan ke sungai … tetapi tetap saja dialirkan ke sungai … utamanya pada malam dinihari,” ujarnya melalui sambungan telepon.

Ahmad menambahkan, sebelumnya berkali-kali para pengusaha berjanji tidak akan mengalirkan air limbah cucian jins ke sungai, tetapi masih saja mengalirkannya ke sungi.

Diketahui pada Kamis (12/12) perwakilan warga menyampaikan keberatan warga terhadap pembukaan segel saluran pembuangan limbah cucian jins Desa Pegaden Tengah dengan mendatangi kantor Camat Wonopringgo. Warga meminta camat setempat menandatangani pernyataan menolak membuka segel. Namun pihak kecamatan menolak menandatangani karena ingin berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Satpol PP Kabupaten Pekalongan dan dinas terkait.

“Terkait pembukaan segel yang dikabarkan akan dibuka hari ini (Kamis),  perwakilan warga datang ke kecamatan meminta untuk menandatangani surat penolakan pembukaan segel cucian jins. Secara terbuka camat menolak terlebih dahulu untuk menandatangani surat penolakan tersebut dikarenakan camat ingin mengkoordinasikan surat penolakan tersebut terlebih dahulu kepada pihak satpol PP yang mempunyai wewenang dalam pembukaan segel,” lanjut Ahmad.

Ahmad menambahkan, jika untuk melakukan uji sampel limbah pada IPAL pengusaha cucian jins, warga meminta agar saluran yang disegel warga tidak dibuka. “Kalo cuman uji coba pembukaan IPAL dan juga mencari win solution (solusi bersama) dengan mendatangkan air limbah dari usaha cucian jins yang lain kemudian diproses di IPAL. Apabila sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka warga dapat menyetejui pembukaan segel tersebut.” Tuturnya.

Warga juga meminta jika nantinya ada  pengusaha yang tetap melanggar, dengan membuang limbah tanpa diolah IPAL, usaha tersebut langsung di tutup oleh dinas atau instansi terkait.

Dalam kesepakatan sebelumnya saat pertemuan antara Dinas Perkim dan LH dengan warga, bahwa  uji coba harus menggunakan limbah yang bersumber dari usaha itu sendiri dan Satpol PP bersedia untuk menutup langsung apabila ada pengusaha yang melanggar.

Saat ini pembukaan segel saluran limbah cucian jins ditunda terlebih dahulu menunggu kesepakatan warga Pegaden Tengah dengan pengusaha. “Rencananya akan ada pertemuan lagi pada hari Rabu (18/12) untuk membuat kesepakatan bersama antara warga dengan pengusaha cucian jins,” pungkas Ahmad. (Eva Abdullah)

Terkait:

 

Limbah cucian jins di Pegaden Tengah disedot

Dugaan pencemaran limban cucian jins Pegaden Tengah diselidiki

 

 

selengkapnya