close

Layanan Publik

Layanan PublikSosial Budaya

Target waktu penerima bantuan PKH tujuh tahun

Peserta-PKH-di-Ciamis-Terima-19-Juta-Per-Tahun

Pekalongan Kota, Wartadesa. – Program Keluarga Harapan (PKH) akan diterimakan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) selama tujuh tahun. Demikian disampaikan oleh Walikota Pekalongan, Saelany Mahfudz, beberapa waktu lalu.

“Jangka waktu penerimaan bantuan PKH ini ditargetkan maksimal 7 tahun, namun semakin cepat mandiri semakin lebih baik, dan saya mengapresiasi bagi keluarga penerima manfaat PKH yang mengajukan diri untuk lulus,” ujar Saelany dalam sosialisasi kemandirian keluarga penerima PKH di Aula Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Senin (25/02).

Saelany mengungkapkan pihaknya menghimbau bagi warga penerima manfaat yang sudah mandiri, dengan penuh kesadaran untuk mengundurkan diri. “Tentu tetap kami himbau bagi keluarga penerima manfaat PKH yang memang sudah bisa mandiri atau sudah mampu maka dengan kesadaran sendiri dapat mengajukan pengunduran diri agar dapat digantikan warga lain yang tidak mampu,” lanjutnya.

Kepala Dinsos P2KB Kota Pekalongan,  Gunindyo menungkapkan bantuan PKH ini diperuntukkan untuk warga miskin yang ditinjau dari beberapa aspek pendidikan, kesehatan dan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya agar lebih mandiri dan sejahtera.

“Komponen pendidikan ini misalnya masih memiliki anak yang bersekolah SD, SMP, SMA, komponen kesehatan meliputi ibu hamil atau masih memiliki balita atau pra sekolah, dan sisi sosialnya misal lansia dan penyandang disabilitas,” jelas Gunindyo.

Gunindyo berharap angka keluarga penerima manfaat PKH di Kota Pekalongan dapat menurun, tahun 2018 sudah banyak yang sadar mengundurkan diri. “Harapannya penerima PKH semakin berkurang dan masyarakat Kota pekalongan mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraannya secara mandiri,” pungkas Gunindyo. (WD)

selengkapnya
Layanan PublikSosial Budaya

Tak ada jalur lingkar, Kota Pekalongan wacanakan tak boleh dilewati kendaraan berat

jalur pantura

Pekalongan, Wartadesa. – Dinas Perhubungan Kota Pekalongan mewacanakan pelarangan kendaraan berat melintas di Jalur Pantura Pekalongan lantaran wilayah tersebut tidak ada jalur lingkar. Tiadanya jalur tersebut membuat lalu-lintas di Pantura Kota Batik kerap mengalami kemacetan.

Slamet Prihantono, Kepala Dishub Kota Pekalongan mengungkapkan bahwa instansinya bersama lembaga terkait telah melakukan rapat dan hasilnya akan disampaikan kepada Walikota Pekalongan.

Menurut Slamet, Pemkot Pekalongan akan mengajukan ke Pemerintah Pusat terkait wacana tersebut. Slamet menyebut bahwa kendaraan berat saat ini kerap melintas di Jalur Pantura meski sudah ada jalan Trans Jawa (jalan tol).  “Walaupun ada Jalan Trans Jawa, namun kendaraan berat masih banyak melewati Jalur Pantura khususnya Kota Pekalongan,” katanya, Senin (25/02).

Meski demikian, menurut Slamet, jalur Pantura Pekalongan merupkan jalan nasional milik negara. Pihaknya tidak bisa melarang kendaraan berat untuk melewati jalur tersebut.  “Namun Jalan Pantura merupakan jalur negara, jadi kami masih koordinasi dan tidak bisa melarang kendaraan berat melewati jalan nasional,” lanjutnya.

Pemkot Pekalongan, saat ini terus mendorong ada pembangunan jalur lingkar guna mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di Pantura Pekalongan. (WD)

selengkapnya
KesehatanLayanan PublikLingkunganSosial Budaya

Komunitas Sapu Lidi kenalkan bahaya sampah kepada siswa SDN1 Kepatihan

sosialisasi sampah

Wiradesa, Wartadesa. – Ratusan siswa-siswi SD Negeri 1 Kepatihan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan antusias mengikuti sosialisasi bahaya sampah bagi lingkungan. Mereka berkomitmen dan berjanji untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya.

Gelaran acara yang dilakukan oleh relawan Mata Garuda wilayah Pekalongan ini menggandeng Komunitas Sapu Lidi Pekalongan untuk memberikan pendidikan lingkungan hidup sejak dini kepada para siswa.

Baca : Mata Garuda Gugah Siswa Untuk Tidak Takut Bermimpi

Imam Nur Huda, pegiat Komunitas Sapu Lidi Pekalongan mengungkapkan bahwa kegiatan yang diikuti oleh 134 siswa-siswi SDN1 Kepatihan ini memantik dan mengajak siswa untuk sejak dini mulai sadar dan peduli kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.

“Kegiatan Massive Action ini diselenggarakan oleh Alumni penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang tergabung dalam Mata Garuda Pekalongan, mengajak  anak-anak sejak dini mulai sadar dan peduli kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarang. Menuju Indonesia 2030 bebas sampah.” Ujar pria yang sering dipanggil Kang Hoed ini.

Imam memperkenalkan jenis-jenis sampah yang harus diketahui agar siswa bijak mengelola sampah. Menurutnya, sampah terbagi menjadi tiga yakni sampah organik yang bisa terurai secara alamiah, sampah anorganik yang sulit terurai dan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Menurut Imam, pengenalan sampah sejak dini merupakan bagian penting dalam pendidikan lingkungan kepada siswa. “Dengan mengenalkan jenis-jenis sampah, siswa anak memahami bahwa sampah bisa diuraikan maupun didaur ulang, sementara sampah yang masuk dalam sampah bahan berbahaya dan beracun harus melalui penanganan khusus,” lanjutnya.

Melalui perhelatan tersebut, Imam mengajak siswa untuk peduli kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah sesuai dengan pengelompokannya, sampah organik, anorganik dan sampah berbahaya. (WD)

selengkapnya
Jalan-jalanLayanan PublikSeni BudayaSosial Budaya

Belasan Cagar Budaya di Pekalongan jadi tempat usaha

museum-batik_1

Pekalongan Kota, Wartadesa. – Belasan bangunan yang menjadi Cagar Budaya di Kota Pekalongan beralih fungsi menjadi tempat usaha. Hal tersebut membuat pegiat sejarah Pekalongan Heritage Community Mohammad Dirhamsyah prihatin.

Mohammad Dirhamsyah mengungkapkan bahwa saat ini lebih dari seratusan bangunan cagar budaya berada di Kota Pekalongan, namun sebagian sudah beralih fungsi. “Oleh karena itu, kami berharap pada Pemerintah Kota Pekalongan melakukan langkah antisipasi penyelamatan terhadap bangunan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah itu,” katanya dilansir dari Antara Jateng, Rabu (20/02).

Dirhamsyah menambahkan bahwa alih fungsi bagunan cagar budaya milik pemerintah dan swasta diantaranya menjadi perkantoran. “Saat ini sebagian besar bangunan cagar budaya milik pemerintah tersebut dimanfaatkan untuk aktivitas perkantoran dan lembaga pendidikan. Adapun bagi bangunan cagar budaya yang dimiliki swasta yang sudah beralih fungsi seperti bekas gedung bioskop Rahayu dan rumah Bupati Pekalongan yang berada di Jalan Nusantara Kota Pekalongan,” katanya.

Menurut Dirhamsyah ratusan bangunan cagar budaya di Kota Pekalongan tersebut terdiri atas bangunan rumah kuno milik warga, 23 bangunan cagar milik Pemkot Pekalongan dan Pemprov Jateng, dua bangunan milik PT Kereta Api Indonesia, dan PT Pertani yang berada di kawasan budaya di Jalan Jetayu.

Adapun sebanyak 23 bangunan cagar budaya milik pemkot, kata dia, sebagian besar berada di kawasan budaya di Jalan Jetayu, antara lain Museum Batik Nasional, eks-Bakorwil Pekalongan, kantor pos, pengadilan negeri, rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas), serta kantor Perum Perikanan Indonesia Pekalongan.

Dirhamsyah berharap agar pemerintah membentuk tim ahli cagar budaya untuk menyelamatkan warisan budaya tersebut. Saat ini bangunan cagar budaya yang dimiliki oleh swasta beralih fungsi menjadi toko moderen dan sektor perdagangan.

“Oleh karena itu, kami berharap pemerintah membentuk tim ahli cagar budaya dan tim ahli bangunan cagar budaya sebagai upaya melestarikan dan menetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Bangunan cagar budaya tidak boleh sembarangan diubah bentuknya dengan menghilangkan keasliannya,” ujar Dirhamsyah.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kota Pekalongan Ninik Murniasih mengatakan pemkot sudah mengirimkan registrasi usulan pelestarian bangunan cagar budaya ke pemerintah pusat yang akan ditindaklanjuti dengan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan Tim Ahli Bangunan Cagar Budaya (BCB) Provinsi Jateng.

“Setelah dikirim ke TACB dan BCB kami menunggu rekomendasi atau kajian apakah disahkan atau tidak. Saat ini, kami masih menunggu karena masih diproses,” kata Ninik.

Sementara itu, Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah menilai potensi cagar budaya di Kota Pekalongan akan menguatkan rasa nasionalisme dan jati diri masyarakat sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Koordinator Publikasi dan Pemanfaatan Balai Cagar Budaya Jawa Tengah, Wahyu Kristanto di Pekalongan, Selasa(19/02), mengatakan Kota Pekalongan telah menjadi jalur strategis perdagangan dan perkebunan pada masa kolonial Hindia Belanda.

Selain itu, kata dia, banyak pula orang Indo-Eropa yang berdomisili di Kota Pekalongan dan meninggalkan tempat yang menjadi cagar budaya seperi Kampung Arab Pecinan dan kawasan kolonial lainnya.

“Oleh karena, dengan banyaknya potensi cagar budaya yang dimiliki Kota Pekalongan maka akan menguatkan rasa nasionalisme dan jati diri masyarakat di daerah ini sebagai bagian dari bangsa Indonesia,” katanya saat mengikuti kegiatan “Pameran Cinta Cagar Budaya”.

Ia mengatakan benda atau bangunan dapat disebut sebagai cagar budaya harus memiliki empat kriteria antara lain memiliki usia minimal dan gaya berumur 50 tahun, mempunyai nilai penting bagi sejarah dan kebudayaan, serta bisa menguatkan kepribadian bangsa.

“Oleh karena, kami mengajak para pelajar dan masyarakat dapat melestarikan cagar budaya yang ada di daerah ini. Cagar budaya di Kota Pekalongan cukup banyak, salah satunya adalah batik dan bangunan kuno,” katanya.

Wahyu Kristanto mengatakan dengan berkunjung dan mengikuti sejumlah kegiatan dalam Pameran Cinta Cagar Budaya, pelajar dan masyarakat dapat melihat keterangan gambar atau replika untuk mengenal cagar budaya.?

“Kami berharap para pelajar dan masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan pameran ini agar dapat mengetahui cagar budaya,” katanya. (Antara)

selengkapnya
Layanan PublikLingkunganSosial Budaya

Ketua Dewan Pekalongan setuju eks Pendopo Bupati jadi Museum

pendopo

Kajen, Wartadesa. – Wacana pembangunan pusat perbelanjaan (mal) pada lahan Pendopo Bupati lama di Jalan Nusantara Nomor 1, Kota Pekalongan direspon oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hindun.  Dia mengungkapkan bahwa pihaknya lebih setuju jika di eks pendopo di bangun Museum sehingga cagar budaya bisa lebih terjaga.

“Kalau meninggalkan cagar budaya itu perlu dikaji ulang, kalau mau memang mau dibangun harus memerlukan desain yang jelas, sehingga peruntukan eks pendopo itu memang harus untuk cagar budaya,tapi karena bangunan sudah lama jadi perlu direvitalisasi,” ujar Hindun, Rabu (20/02).

Baca: Asip Bantah Akan Pugar Pendopo Lama Untuk Mal

Dewan Keberatan Eks Pendopo Sekretariat Pemkab Pekalongan Dijadikan Mal

Pemkab Pekalongan Akan Bikin Pabrik Malam dan Mal

Menurut Hindun, rencana pembangunan pusat perbelanjaan Super Mall Pekalongan Tower yang direncanakan oleh Bupati Pekalongan sebaiknya dikaji ulang lantaran eks pendopo lama merupakan cagar budaya. “Itukan merupakan cagar budaya yang sudah masuk diverifikasi nasional yang tentu perlu kita lestarikan, saya kira pembangunan super mall di eks pendopo ini perlu di kaji ulang sehingga tidak menimbulkan pendapat masyarakat yang berkepanjangan,” ungkapnya.

Hindun sepakat bila cagar budaya eks pendopo lama direvitalisasi. “Kalau memang mau dibangun harus memerlukan desain yang jelas, sehingga peruntukan eks pendopo itu memang harus untuk cagar budaya, tapi karena bangunan sudah lama jadi perlu direvitalisasi,”

Sebelumnya, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi membantah akan memugar bangunan cagar budaya Pendopo Pekalongan yang dibangun pada masa Adipati Noto Dirjo (1879-1920) di Jalan Nusantara No 1 Kota Pekalongan menjadi pusat perbelanjaan (mal), “Isu pembongkaran tidak benar karena kami ingin memfungsikan kembali pendopo lama,” ujar Asip, Rabu (20/02) saat menghadiri istighosah dan doa bersama di Gedung Pertemuan Umum, Kajen.

Bantahan Asip tersebut dilontarkan lantaran adanya penolakan dari warga maupun dewan (DPRD) Kabupaten Pekalongan terhadap rencana pembangunan pusat perbelanjaan (mal) di lahan Pendopo Sekretariat Kabupaten Pekalongan (Pendopo Pekalongan lama).

Asip menyebut, bahwa pihaknya tidak akan melakukan pemugaran Pendopo lama, melainkan memperbaikinya. “Memang pendopo lama merupakan cagar budaya yang kami lakukan hanya merevitalisasinya, terkait pembangunan super mall akan dilakukan di samping kanan ataupun kiri cagar bangunan budaya tersebut,” jelasnya.

Menurut Asip, kondisi Pendopo lama seluas 2,6 hektar tersebut saat ini kondisinya tidak terawat, baik Pendopo maupun ruangan yang dahulu difungsikan sebagai kamar bupati. “Bangunan memang tidak terawat, pembangunan pun tidak serta merta dilakukan secara instan, karena kami juga melakukan koordinasi bersama Wali Kota Pekalongan agar pembangunannya terintegrasi dengan penataan Alun-alun Kota Pekalongan yang ada di sekeliling pendopo,” katanya.

Meski sebelumnya diungkapkan bahwa rencana pembangunan pusat perbelanjaan di lahan Pendopo Bupati lama akan dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Berkah Investama, Asip mengaku bahwa saat ini sudah ada pihak ketiga yang mengajukan permohonan kerjasama aktivasi dan revitalisasi Pendopo lama. “Kerjasama tersebut adalah kerjasama pemanfaatan aset daerah, namun tidak merusak pendopo lama karena masuk dalam cagar budaya,” ujarnya
.
Asip menambahkan kemungkinan akan ada hotel, tempat perbelanjaan, toko buku dan pusat kuliner yang akan dibangun di sekeliling pendopo lama tanpa mengubah fungsi serta mendukung keberadaan cagar budaya tersebut.

“Selain itu akan ada tempat pertemuan yang ditujukan untuk penunjang kebutuhan publik, kawasan pendopo lama nantinya akan menjadi satu diantara bisnis yang dimiliki Kabupaten Pekalongan. Isu pembongkaran tidak benar karena kami ingin memfungsikan kembali pendopo lama,” pungkas Asip.

Salah seorang warga Kabupaten Pekalongan, Rian Andrian meminta agar Bupati Pekalongan memperjelas batasan wilayah yang masuk dalam cagar budaya Pendopo Pekalongan tersebut, apakah hanya bangunannya saja atau keseluruhan kompleks pendopo.

Menurut Rian, jika yang masuk dalam cagar budaya adalah kompleks Pendopo lama maka kompleks tersebut tidak bisa diubah menjadi pusat perbelanjaan. “Perlu diperjelas….yang dimaksud cagar budaya itu PENDOPO atau KOMPLEK PENDOPO…. Klo komplek pendopo berati satu kesatuan yang tidak boleh dirubah….” Tulis Rian dalam komentar dalam posting laman media sosial Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Seperti diberitakan Warta Desa sebelumnya, banyak kalangan warga Kabupaten Pekalongan yang berkeberatan rencana pembangunan pusat perbelanjaan di kompleks Pendopo Bupati lama. Bahkan kalangan dewan (DPRD) Kabupaten Pekalongan tidak sependapat dengan hal tersebut.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Kabupaten Pekalongan, M. Adam mengungkapkan bahwa gagasan pembangunan mal tersebut bagus, namun dirinya tidak sependapat. “Memang itu gagasan bagus, namun saya tidak sependapat kalau pendopo itu diubah menjadi mall,” katanya (19/02).

Adam menambahkan bahwa saat ini pusat perbelanjan banyak yang berguguran dan tutup. “Lah…sekarang ini banyak Mall atau plaza yang ditutup, contohnya Carefour, Mall Banjarsari, Sri Ratu itu harus menjadi pedoman,” katanya. (WD)

selengkapnya
Layanan PublikLingkunganSosial Budaya

Asip bantah akan pugar Pendopo lama untuk mal

pendopo

Kajen, Wartadesa. – Bupati Pekalongan Asip Kholbihi membantah akan memugar bangunan cagar budaya Pendopo Pekalongan yang dibangun pada masa Adipati Noto Dirjo (1879-1920) di Jalan Nusantara No 1 Kota Pekalongan menjadi pusat perbelanjaan (mal), “Isu pembongkaran tidak benar karena kami ingin memfungsikan kembali pendopo lama,” ujar Asip, Rabu (20/02) saat menghadiri istighosah dan doa bersama di Gedung Pertemuan Umum, Kajen.

Bantahan Asip tersebut dilontarkan lantaran adanya penolakan dari warga maupun dewan (DPRD) Kabupaten Pekalongan terhadap rencana pembangunan pusat perbelanjaan (mal) di lahan Pendopo Sekretariat Kabupaten Pekalongan (Pendopo Pekalongan lama).

Baca: Dewan Keberatan Eks Pendopo Sekretariat Pemkab Pekalongan Dijadikan Mal

Pemkab Pekalongan Akan Bikin Pabrik Malam dan Mal

Asip menyebut, bahwa pihaknya tidak akan melakukan pemugaran Pendopo lama, melainkan memperbaikinya. “Memang pendopo lama merupakan cagar budaya yang kami lakukan hanya merevitalisasinya, terkait pembangunan super mall akan dilakukan di samping kanan ataupun kiri cagar bangunan budaya tersebut,” jelasnya.

Menurut Asip, kondisi Pendopo lama seluas 2,6 hektar tersebut saat ini kondisinya tidak terawat, baik Pendopo maupun ruangan yang dahulu difungsikan sebagai kamar bupati. “Bangunan memang tidak terawat, pembangunan pun tidak serta merta dilakukan secara instan, karena kami juga melakukan koordinasi bersama Wali Kota Pekalongan agar pembangunannya terintegrasi dengan penataan Alun-alun Kota Pekalongan yang ada di sekeliling pendopo,” katanya.

Meski sebelumnya diungkapkan bahwa rencana pembangunan pusat perbelanjaan di lahan Pendopo Bupati lama akan dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Berkah Investama, Asip mengaku bahwa saat ini sudah ada pihak ketiga yang mengajukan permohonan kerjasama aktivasi dan revitalisasi Pendopo lama. “Kerjasama tersebut adalah kerjasama pemanfaatan aset daerah, namun tidak merusak pendopo lama karena masuk dalam cagar budaya,” ujarnya
.
Asip menambahkan kemungkinan akan ada hotel, tempat perbelanjaan, toko buku dan pusat kuliner yang akan dibangun di sekeliling pendopo lama tanpa mengubah fungsi serta mendukung keberadaan cagar budaya tersebut.

“Selain itu akan ada tempat pertemuan yang ditujukan untuk penunjang kebutuhan publik, kawasan pendopo lama nantinya akan menjadi satu diantara bisnis yang dimiliki Kabupaten Pekalongan. Isu pembongkaran tidak benar karena kami ingin memfungsikan kembali pendopo lama,” pungkas Asip.

Salah seorang warga Kabupaten Pekalongan, Rian Andrian meminta agar Bupati Pekalongan memperjelas batasan wilayah yang masuk dalam cagar budaya Pendopo Pekalongan tersebut, apakah hanya bangunannya saja atau keseluruhan kompleks pendopo.

Menurut Rian, jika yang masuk dalam cagar budaya adalah kompleks Pendopo lama maka kompleks tersebut tidak bisa diubah menjadi pusat perbelanjaan. “Perlu diperjelas….yang dimaksud cagar budaya itu PENDOPO atau KOMPLEK PENDOPO…. Klo komplek pendopo berati satu kesatuan yang tidak boleh dirubah….” Tulis Rian dalam komentar dalam posting laman media sosial Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Seperti diberitakan Warta Desa sebelumnya, banyak kalangan warga Kabupaten Pekalongan yang berkeberatan rencana pembangunan pusat perbelanjaan di kompleks Pendopo Bupati lama. Bahkan kalangan dewan (DPRD) Kabupaten Pekalongan tidak sependapat dengan hal tersebut.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Kabupaten Pekalongan, M. Adam mengungkapkan bahwa gagasan pembangunan mal tersebut bagus, namun dirinya tidak sependapat. “Memang itu gagasan bagus, namun saya tidak sependapat kalau pendopo itu diubah menjadi mall,” katanya (19/02).

Adam menambahkan bahwa saat ini pusat perbelanjan banyak yang berguguran dan tutup. “Lah…sekarang ini banyak Mall atau plaza yang ditutup, contohnya Carefour, Mall Banjarsari, Sri Ratu itu harus menjadi pedoman,” katanya. (WD)

selengkapnya
Layanan PublikLingkunganSosial Budaya

Dewan keberatan eks Pendopo Sekretariat Pemkab Pekalongan dijadikan Mal

pendopo

Kajen, Wartadesa. – Rencana Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Perusda untuk membangun pusat perbelanjaan (Mal) pada gedung eks Pendopo Sekretariat Pemkab di Jalan Nusantara Nomor 1 Kota Pekalongan memunculkan keberatan dari warga maupun dewan (DPRD) setempat.

Laman media sosial Cinta Pekalongan pada tanggal 15 Februari 2019 menulis, Cinta Pekalongan ID 15 Februari pukul 09.24

asyarakat Pekalongan Terancam Kehilangan Salah Satu Cagar Budaya nya.

Rencana pendopo Pekalongan yang berada di Alun-alun kota Pekalongan akan dibangun Pekalongan Plaza SuperMall. Bangunan tersebut milik aset Pemkab Pekalongan, dan yang jelas pendopo tersebut menyimpan banyak sekali cerita sejarah milik masyarakat Pekalongan.

Jika benar-benar akan dibangun SuperMall, sudah pasti akan menghancurkan bangunan Pendopo.

Meski bangunan tersebut terkesan usang tak terawat bahkan nyaris seperti tidak digunakan, namun bangunan pendopo tersebut bisa menjadi cermin dan kebanggaan masyarakat akan cerita di masa lalunya

Dan untuk semua pemangku kebijakan terutama Bapak Bupati Pekalongan dan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan agar lebih jeli lagi dalam mengambil keputusan dalam pembangunan daerah tanpa mengilangkan sejarah yang ada agar cagar budaya milik masyarakat Pekalongan bisa tetap lestari.

Salam Cinta Pekalongan

Posting laman tersebut mendapat tanggapan beragam dari warganet.

Azka Rizky Masa pemkab mikirnya cm untung aja ya, agak2 ga percaya. Memang sich, kl beneran dibangun bakal jd mall terbesar&termegah di pekalongan. Shg bakal mengurangi omzet mall2 lain yg di kota, dan PAD yg masuk ke pemkab jg bakal besar. Tpi masak si mengorbankan cagar budaya ratusan tahun?Emang kl dibangunnya di wilayah kabupaten sndri ga bisa ya, takut ga laku??Kayak RS Kraton yg msh tetep exist nyampe skrg, jd penyumbang PAD yg lmyn besar buat pemkab
Muhammad Nuh MANA NICH SUARA RAKYAT PEKALONGAN.TERUTAMA CALEG CALEG MELIAT RENCANA INI…BUKTIKAN KEPERPIHAKANMU PADA RAKYAT.
Zet DE Jangan sampai pendopo lama jadi mall please…. Kalo memang pemkab berniat memaksimalkan aset yg ada di kota pkalongan, baiknya ex gedung dprd kabupaten yg di jensud (ponolawen) yg bangun mall. Jangan utik” pendopo lama.
Muhammad Wamiq Hammadallah Saya masih ingat betul ketika beliau sebelum menjabat bupati dulu, pernah mengatakan , “Jangan menjadi generasi yang ahistory/lupa sejarah “.
Komentar itu keluar ketika wacana Kab. Pekalongan di ganti Kab. Kajen .

Saat itu saya bahagia .
” Wah ternyata bapak dpr (dulu masih menjabat dpr wilayah) pecinta dan pengamat sejarah juga ” , batinku .

.
.
.
Lalu , melihat dan mengetahui barubaru ini , bahwa pendopo lama akan diganti dengan Mall , saya jadi berpikir ulang :
” Apa bapak bupati ini sedang khilaf pok si ? Mosok khilaf tapi sudah ketuk palu . ”
#halahmbuh

Oetama Agoesta menurut slh satu anggota dewan d kabupaten yg tk konfir itu baru wacana bupati & msh d tentang sbagian fraksi
Zam Rony Pembangunan demi kemajuan kota boleh saja, tapi kalau pembangunan tersebut mengorbankan aset bangunan peninggalan sejarah, menurut saya salah kaprah karena apa di Pekalongan sudah tidak ada tempat lain sehingga harus
Mengorbankan bangunan peninggalan sejarah tersebut.

Beragam komentar tersebut membuat Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi mengklarifikasi, dengan berkomentar pada postingan tersebut.

Asip Kholbihi utk semua saja….konsep penataan pendopo lama sdh jadi dg episentum pendopo bangunan lama yg akan kita jadikan cagar budaya…..dg luas 2 ,6 ha rencananya akan kita bangun sarana2 publik spt convention hall…pusat kuliner …..pusat kerajinan ..book store ..bisnis centre dll …tentu menunggu mitra yg seriusss…jadi nanti tambah kinclong…

Selain ragam tanggapan warga yang disampaikan dalam komentar postingan Cinta Pekalongan ID, kalangan DPRD Kabupaten Pekalongan juga turut berkeberatan.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Kabupaten Pekalongan, M. Adam mengungkapkan bahwa gagasan pembangunan mal tersebut bagus, namun dirinya tidak sependapat. “Memang itu gagasan bagus, namun saya tidak sependapat kalau pendopo itu diubah menjadi mall,” katanya dikutip dari Radar Pekalongan (19/02).

Adam menambahkan bahwa saat ini pusat perbelanjan banyak yang berguguran dan tutup. “Lah…sekarang ini banyak Mall atau plaza yang ditutup, contohnya Carefour, Mall Banjarsari, Sri Ratu itu harus menjadi pedoman,” katanya.

Seperti diberitakan Warta Desa sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan merencanakan membangun usaha berupa pabrik malam (lilin batik) dan pusat perbelanjaan (mal) dalam waktu dekat. Rencana tersebut diungkapkan oleh Asip Kholbihi, Bupati Pekalongan dalam rapat paripurna persetujuan raperda (rancangan peraturan daerah) pembentukan perusahaan umum daerah Kajen Berkah Infestama. Senin (11/02) di gedung dewan setempat.

“Untuk permulaan nanti akan kami bangun usaha pembuatan malam yang digunakan sebagai bahan batik, karena melihat potensi penggunaan malam yang mencapai ribuan ton setiap harinya,” tutur Asip.

Dipilihnya pabrik malam oleh Asip Kholbihi menjadi usaha BUMD Kajen Berkah Infestama karena diangap mempunyai potensi yang sangat tinggi.

“Malam bisa menjadi potensi, begitu juga kain mori dimana kebutuhan setiap hari mencapai 2 juta yard. Jika Pemerintah Daerah bisa membangun dua usaha tersebut kami yakin pertumbuhan perekonomian akan mudah dicapai,” imbuh Asip.

Asip menambahkan, Pendopo Bupati (Pendopo Sekretariat) yang ada di Kota Pekalonga berpotensi untuk disulap menjadi pusat perbelanjaan (mal). “Kabupaten Pekalongan punya pendopo lama di Kota Pekalongan dengan luas 2,6 hektar, nanti juga akan dikelola BUMD untuk mendirikan Pekalongan Plaza atau Pekalongan Tower,” tambahnya. (WD)

selengkapnya
Layanan PublikLingkunganSosial Budaya

Horee! 17 meter kiri-kanan sutet dapat konpensasi

konpensasi sutet

Pemalang, Wartadesa. – Horee! Tanah, bangunan dan tanaman  dengan jarak 17 meter kekanan dan kekiri ditarik dari As (tengah-tengah) lokas tower sutet (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) akan mendapatkan konpensasi. kompensasi tersebut akan diberikan hanya sekali.

Demikian disampaikan oleh narasumber dariPT PLN UPP DPP3 Jawa Tengah dalam sosialisasi pembangunan sutet di Kecamatan Ampelgading, Pemalang. Selasa (19/02). Ratusan warga Desa Tegalsari Timur dan Desa Kemuning pun yang mengikuti acara terlihat sumringah.

Kegiatan sosialisasi turut diamankan oleh petugas dari kepolisian setempat. Kapolsek Ampelgading, AKP Imam Khanafi mengungkapkan bahwa pihak PLN TX Batang Mandirancan cabang pemalang sengaja mengundang warga masyarakat yang tanah maupun bangunannya terletak disepanjang ruang bebas jalur Sutet.

“kami melakukan pengamanan agar tidak terjadi salah faham antara warga dan pihak PLN yang berujung pelanggaran hukum. musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak tidak ditumpangi orang yang tidak bertanggung jawab,” ujar kapolsek.

Sumber dari petugas PT. PLN TX Batang yang tidak mau disebutkan identitasnya menerangkan bahwa PT. PLN akan memberikan kompensasi tanah, bangunan dan tanamanan dibawah ruang bebas sutet 500 KV.

“tanah, bangunan dan tanaman yang mendapatkan kompensasi dengan jarak 17 meter kekanan dan kekiri ditarik dari As (tengah-tengah) lokas tower sutet. kompensasi yang diberikan hanya sekali,” terang petugas PLN tersebut.

“kami memang sengaja menggandeng pihak Polsek Ampelgading Polres Pemalang, Kejaksaan negri Pemalang, Koramil Ampelgading Kodim Pemalang, Camat Ampelgading, kepala desa kemuning dan Tegalsari timur kec. ampelgading untuk membantu kami dalam menyampaikan sosialisai kepada warga. sosialisai sesuai dengan PerMen no 27 tahun 2018,” tambahnya.

petugas PLN menjelaskan bahwa sesuai PerMen (peraturan menteri) nominal kompensasi akan diberikan dengan hitungan sebagai berikut :

formula perhitungan kompensasi tanah :
Kompensasi = 15% X LI X NP.
LI = luas tanah dibawah ruang bebas
NP = nilai pasar tanah dari lembaga penilai

formula perhitungan kompensasi bangunan :
kompensasi = 15% X LB X NPB
LB = luas bangunan dibawah ruang bebas
NPB=nilai pasar bangunan dari lembaga penilai

formula perhitungan kompensasi tanaman:
kompensasi = NPT
NPT = nilai pasar tanaman dari lembaga penilai

Kompensasi tersebut akan diberikan langsung kepada warga yang mempunyai tanah, bangunan dan tanaman yang letaknya 17 meter kekanan dan kekiri sutet, tidak lama setelah musyawarah disepakati.

‘Pihak Polsek Ampelgading Polres Pemalang akan mengawal kegiatan ini, sehingga tidak ada gejolak maupun pelanggaran hukum. situasi musyawarah yang damai dan kondusif itu tujuan kami,” pungkas kapolsek Ampelgading. (WD)

selengkapnya
Layanan PublikSosial Budaya

Alhamdulillah, dapat beras 10 kilo perbulan

penyaluran bpnt kesesi

Kesesi, Wartadesa. – Alhamdulillah, warga Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Rabu (13/02) mencairkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa beras 10 kilogram bagi penerima manfaat program PKH maupun non PKH di rumah Suhentin yang merupakan salah satu E-Warong di Kecamatan Kesesi.

Pencairan bantuan dilaksanakan sekitar pukul 10.30 WIB tersebut mendapatkan pengamanan dari Bhabinkamtibmas Polsek Kesesi didampingi oleh perangkat desa setempat.

Bantuan sosial PKH terdiri dari beberapa kriteria seperti lansia, ibu hamil, balita, difabel, anak sekolah SD s/d SMA yang diterimakan setiap 3 bulan sekali melalui rekening BNI. Selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan koperasi PKH, berupa E WARONG di rumah ketua kelompok Suhentin di Dukuh Kremon desa Karangrejo yang melayani lima desa yaitu Brondong, Langensari, Watugajah, Jagung dan Karangrejo. Tutur Bhabinkamtibmas setempat.

Penyaluran bantuan beras 10 kilogram setiap bulan bagi penerima manfaat program PKH maupun non PKH dilakukan di rumah Suhentin, Lanjutnya.

Kanit Binmas Polsek Kesesi, Aiptu Eko Widiyanto mengungkapkan bahwa tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam penyaluran bantuan tersebut.

Menurut Eko Widiyanto, pengawasan penyaluran bansos yang dilakukan oleh pihaknya berdasarkan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dengan Polri, 11 Januari 2019 lalu, dimana Polri kini dilibatkan dalam pengawasan pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat. (Humas Polres Pekalongan)

selengkapnya
Layanan PublikSosial Budaya

Perbaikan database penerima manfaat PKH akan dilakukan tahun ini

demo pkh

Pemalang, Wartadesa. – Pemerintah pada tahun ini akan melakukan perbaikan database penerima manfaat progam bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Hal demikian disampaikan oleh Aziz, Koordinator PKH Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Senin (11/02) menjawab ratusan warga Desa Kreo, Kecamatan Randudongkal yang menggelar aksi demo, memprotes masih banyaknya warga mampu yang menerima dana PKH.

“Tahun 2019 ini pemerintah akan menangani kesalahan data, dimana warga yang kaya, meninggal dan pindah tapi datanya tetap ada dan menerima dana PKH,” ujar Aziz, dilansir dari SBCTV.

Aziz menambahkan bahwa warga miskin yang diusulkan akan dimasukkan dalam database. “Warga yang miskin akan diusulkan dalam database. Kami akan menampung usulan warga, tokoh masyarakat, pemerintah desa agar warga miskin masuk dalam data.” Lanjutnya.

Menurut Aziz, dirinya akan menampung aspirasi warga, “terkait warga yang belum dapat bantuan PKH supaya terdaftar dalam data terpadu, supaya kedepanya bisa mendapat bantuan.” Tuturnya.

Diketahui, rasusan warga Desa Kreo Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, Senin (11/02) melakukan aksi demo memprotes pendataan warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH ) yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Warga mendatangi balai desa setempat untuk memprotes daftar penerima manfaat PKH. Menurut warga, banyak warga miskin yang tidak tercatat dalam penerima manfaat PKH, sementara banyak keluarga mampu yang menerima bantuan tersebut. Hal tersebut membuat warga mendesak pemerintah desa melakukan revisi data penerima manfaat PKH.

Aksi diterima oleh kepala desa setempat beserta Koordinator PKH Kecamatan Randudongkal, Aziz. Warga mempertanyakan masih banyaknya warga miskin di Desa Kreo yang tidak masuk dalam penerima manfaat progam PKH.

Seperti dialami oleh Kasmuri warga Desa Kreo Rt17 yang tinggal bersama orang tuanya yang sudah renta dan dua anak yang masih sekolah. Dirinya merupakan warga miskin dengan kondisi rumah bambu berlantai tanah dan tidak layak huni namun tidak terdaftar dalam keluarga harapan.

Kasmuri mengaku iri dengan ketimpangan pendataan PKH tersebut, “Tidak dapat bantuan PKH …. anak dua masih sekolah …. ya saya iri …” Tuturnya. (Sumber: SBC TV)

selengkapnya