close

Layanan Publik

Layanan Publik

Butuh 50 tahun selesaikan RTLH di Batang

rtlh

Batang, Wartadesa. – Pemerintah Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah membutuhkan waktu 50 tahun lebih untuk menuntaskan perbaikan 51.000 rumah tidak layak huni (RTLH) milik warga di wilayahnya.

“Berdasar data yang ada, jumlah RTLH masih ada 51 ribu padahal setiap tahunnya pemkab hanya mampu memperbaiki 1.000 unit,” kata Bupati Batang Wihaji di Batang, Senin.

“Kami inginnya setiap tahun jumlah RTLH yang diperbaiki bisa meningkat. Akan tetapi, dengan keterbatasan anggaran, apalagi di tengah masa pandemi, maka tentunya sangat lah terbatas (dana yang tersedia),” katanya.

Wihaji mengatakan bahwa pemerintah kabupaten pada tahun 2021 berencana memperbaiki 852 RTLH yang tersebar di 15 wilayah kecamatan menggunakan dana dari pemerintah kabupaten, bantuan dana dari pemerintah provinsi, dana alokasi khusus (DAK), dan bantuan dana dari perusahaan atau lembaga.

Pemerintah kabupaten, menurut dia, mengalokasikan dana Rp5,4 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni masing-masing Rp12,5 juta bagi 432 sasaran.

Selain itu, ia melanjutkan, ada bantuan dana Rp3,48 miliar dari pemerintah provinsi yang dialokasikan untuk memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi 290 sasaran. Nilai bantuan perbaikan rumah dari pemerintah provinsi Rp12 juta per unit rumah.

“Adapun bantuan dari DAK, kami mendapat anggaran Rp2,3 miliar yang akan digunakan untuk merenovasi 115 RTLH yang masing-masing rumah mendapat Rp20 juta,” katanya.

“Untuk CSR dari PMI hanya Rp10 juta yang diperuntukkan bagi 15 rumah,” ia menambahkan. (Antara Jateng)

Terkait
Satu data RTLH, Sinkronisasi database tiap desa dilakukan

Sosialisasi sinkronisasi data rumah tidak layak huni digelar di Aula Kecamatan Tirto, Senin (31/10). Foto:Nurkasih Andi/wartadesa Read more

Tak punya Kartu Tani, serapan pupuk subsidi di Batang hanya 11 persen

Batang, Wartadesa. - Serapan pupuk besubsidi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah tergolong rendah, berkisar antara 5 hingga 11 persen. Sementara Read more

Lazismu Jateng akan buka Kantor Layanan di setiap AUM

Batang, Wartadesa. – Lazismu Jateng ingin membentuk kantor-kantor layanan di rumah sakit, panti asuhan, perguruan tinggi dan baitut tanwil Muhammadiyah. Read more

Curi motor di cucian diposting di Facebook, ketangkep deh

Batang, Wartadesa. - Apes bener si FS (30) pemuda asal Dukuh Tegalrejo, Desa Depok, Kandeman, Batang ini. Usai nyolong motor Read more

selengkapnya
Layanan PublikLingkungan

Bencana ekologis di Pekalongan perlu penanganan serius dan terintegrasi

banjir

Air masih saja merendam wilayah Jeruksari, karangjompo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, meski pemerintah daerah telah mengoperasikan 11 pompa  untuk menyedot air yang merendam permukiman warga. Beberapa wilayah di Kota Santri yang berbatasan dengan tanggul raksasa rob, air belum juga surut. Di Kota Batik, air juga belum surut di wilayah Kramatsari, meski pompa air beroperasi.

Pendekatan penanganan banjir di dua wilayah, Kota dan Kabupaten Pekalongan masih sebatas penanganan jangka pendek. Sementara penanganan banjir dan rob jangka menengah dan panjang, yang digaungkan sejak 2019 lalu belum terdengar kabarnya.

Pada 24 Pebruari 2019 lalu, Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi menjelaskan hasil rapat koordinasi penanganan banjir Pekalongan. Menurutnya langkah-langkah penanganan yang perlu dilakukan yaitu langkah jangka pendek, menengah dan panjang, jangka pendeknya adalah revitalisasi saluran, kemudian jangka menengah yaitu dengan melakukan penyempurnaan pompanisasi, penyempurnaan tanggul dan lain-lain, kemudian untuk jangka panjangnya adalah membuat polder lalu menutup Sungai Bremi dan Sungai Meduri.

Bencana Ekologis

Pada awal Februari 2021, banjir  terjadi di daerah-daerah pantura Kabupaten dan Kota Pekalongan. Selain banjir, rob juga merendam dua kawasan tersebut.

Awal Juni tahun 2020, banjir rob merendam Pekalongan di wilayah utara. Warga mengeluhkan banjir rob makin tinggi tiap tahun, dan tanggul tak lagi mampu menahan empasan ombak.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun lalu memperingatkan bahaya tanah ambles di sepanjang pantai utara Jawa Tengah termasuk Kabupaten dan Kota Pekalongan. Penyebabnya, antara lain pengambil air tanah yang berlebih, terbanyak untuk industri.

Penanganan banjir dan rob di Kabupaten dan Kota Pekalongan menurut peneliti ITB, Heri Andreas, bukan merupakan solusi utama. Itu hanya solusi sementara, lantaran tanggul ikut mengalami penurunan muka tanah (land subsidence) lebih kurang 20 centimeter pertahun. Tanggul yang mengalami land subsidence juga mengakibatkan air laut bisa melewati tanggul (overtopping). Selain itu, potensi tanggul bocor dan jebol bisa terjadi.

Masalah lingkungan lain yang dihadapi Pekalongan adalah kontaminasi limbah industri batik ke badan sungai dan air permukaan. Pada musim kemarau beberapa kali didapati sungai tercemar limbah batik hingga warna air berubah. Industri batik di kota itu tidak semua memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).

Data Dinas Lingkungan Hidup Pekalongan menyebutkan, setidaknya ada 5 juta liter limbah sair per hari dari kegiatan industri batik. Namun kurang dari separuhnya tertampung di IPAL. Meski ada IPAL komunal berlokasi di kelurahan dan yang dibangun melalui anggaran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), namun masih kurang bagi hampir seribuan industri batik di kota itu.

Banjir limbah ini sudah biasa dihadapi warga Pekalongan. Warga sering mendapati limbah cair dibuang langsung ke sungai atau selokan sentra penghasil batik printing, jins dan industri tekstil.

Beberapa waktu lalu, pada Sabtu 6 Februari, genangan berwarna merah darah mengagetkan warga. Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan. Air berwarna merah setinggi hingga 30 cm itu menggenangi beberapa ruas jalan dan permukiman warga.

Mengutip pernyataan Taibin, lurah Jenggot, banjir yang berwarna merah dan biru diduga karena ada orang yang sengaja membuang bahan pewarna batik.

Usai viral, Pemerintah Pekalongan dan Kepolisian bergerak cepat. Kepada awak media, Kapolsek Pekalongan Selatan Kompol Basuki Budisantoso mengatakan, banjir berwarna merah berasal dari home industri batik.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan menerjunkan armada untuk menyedot air yang campur pewarna. Setelah disedot air yang berwarna warni itu pun berangsur-angsur hilang. Keterangan dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinkominfo) Pekalongan, perlu tiga tangki menyedot air berwarna itu. Selanjutnya air dibuang ke IPAL di Banyuurip, sekalian mengambil sampel untuk pengujian di laboratorium.

Terkait berbagai benacana alam di pantura, Fahmi Bastian, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Tengah menjelaskan, tidak ada penyebab tunggal dari peristiwa banjir dan tanah longsor yang berdampak pada ribuan warga bahkan jatuhnya korban jiwa itu. Penumpukan masalah dari hulu dan hilir menjadikan bencana ekologis itu berdampak luas.

“Pola tata ruang juga masuk dalam faktor yang mempengaruhi karena ada beberapa hal seperti daerah-daerah resapan air dan tangkapan air semakin berkurang karena perubahan pola ruang untuk proyek-proyek infrastruktur, industri dan permukiman,” katanya mengutip Mongabay.

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) juga berpengaruh, selain perubahan iklim yang salah satu dampaknya adalah cuaca ekstrem. “Perlu ada evaluasi dari pemerintah daerah terkait bagaimana mitigasi dan adaptasi bencana, serta rehabilitasi daerah-daerah tangkapan dan resapan air serta mengembalikan fungsi DAS.” Lanjut Fahmi.

Fahmi menilai, cuaca ekstrem seperti siklus 50 tahunan bukan satu-satunya penyebab banjir. Fungsi-fungsi hidrologis di wilayah hulu telah kalah oleh kepentingan jangka pendek, hingga tidak mampu menyangga tekanan lingkungan seperti saat curah hujan tinggi. Di hilir, katanya, perubahan alih fungsi pesisir memperparah dampak banjir.

Menengok Masterplan RPJMD Kabupaten Pekalongan dalam RTRW (2019 – 2023)

Dalam Review RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Pekalongan Bab VI Keterpaduan Strategi Pengembangan Kabupaten yang kami lansir dari laman sippa.ciptakarya.pu.go.id mengintegrasikan  pengembangan sistem jaringan prasaran sumber air yang meliputi, Jaringan sumber daya air lintas kabupaten; Wilayah sungai;  Jaringan irigasi;  Jaringan air baku untuk air minum dengan sistem jaringanperpipaan dan non perpipaan; dan  Sistem pengendalian banjir.

Pengembangan jaringan sumber daya air wilayah sungai lintas kabupaten  di wilayah sungai Pemali Comal yang meliputi DAS Sragi Lama dan Sragi Baru, Sengkarang, Kupang, Gabus, Sambong, Sono, Karanggeneng, Boyo, Urang, Kretek, Bugel,Kuripan, dan Kedondong.

Dalam menunjang ketersediaan sumber daya air di Kabupaten Pekalongan juga dikembangkan rencana pengembangan embung dan lumbung air, yaitu: Pembangunan embung pada daerah hulu untuk kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir; Pembuatan area resapan air melalui program konversi lahan tidak produktif untuk pengendalian banjir dan konservasi cadangan
sumber air; Upaya konservasi embung dan lumbung air meliputi: 1) Lumbung air Kapirutan di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi; 2) Lumbung air Kulu di Desa Kulu, Kecamatan Karanganyar; 3) Embung Tracas di Desa Sukoyoso, Kecamatan Kajen; 4) Embung-embung lain yang akan dibangun kemudian.

Selain pengembangan lumbung air tersebut, pengembangan sistem jaringan irigasi berdasarkan tingkatan stakeholder juga diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Pekalongan, yakni :
1) Sistem jaringan irigasi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, lintas kabupaten/kota, meliputi Kaliwadas, Pesantren Kletak, dan Kupang Krompeng; 2) Sistem jaringan irigasi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah utuh kabupaten, meliputi DI Sragi; 3) Sistem jaringan irigasi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi, lintas  kabupaten/kota meliputi DI Asem Siketek/Keset; 4) Sistem jaringan irigasi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi, utuh kabupaten meliputi DI Padurekso.

Permasalahan pengguanaan air baku di Pekalongan juga turut menurunkan muka tanah. Kebijakan penting yang akan dilakukan meliputi, Pembersihan bangunan-bangunan yang masuk di area sempadan sungai terutama pada sungai-sungai yang masuk ke kawasan pusat kota maupun kawasan strategis; Pengembangan biopori dan sumur resapan pada kawasan permukiman penduduk di kawasan perkotaan yang padat; Program konversi lahan tidak produktif milik masyarakat sebagai area resapan air dengan pola insentif kepada pemilik lahan; Peningkatan pembangunan bendung atau bendungan di sungai-sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku; Pembatasan penambahan dan penggunaan sumur bor bagi kepentingan non rumah tangga dalam skala besar (industri,
perdagangan, jasa) lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang ada pada wilayah Cekungan Air Tanah di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan Tirto; dan Peningkatan pelayanan perpipaan PDAM Tirta Kajen di semua wilayah kota kecamatan hingga 80% yang terlayani dan peningkatan SPAM untuk wilayah perdesaan hingga 60% yang
terlayani.

Rencana pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Pekalongan diarahkan pada upaya perluasan jaringan pelayanan persampahan ke semua wilayah kecamatan yang belum terlayani, seperti Kecamatan Talun, Paninggaran, Kandangserang, Lebakbarang, Petungkriyono, dan Karangdadap. Selain itu secara spesifik dalam arahan pembangunan juga direncanakan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) modern di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong–TPA Wangandowo ditolak warga, sebagai gantinya telah disepakati pembangunan TPA Karangdadap–; penambahan sarana pengangkut sampah; serta pengembangan sistem pengolahan sampah langsung dari sumber sampahndengan metode 3 R (reduce, reuse dan recycle) untuk mengurangi jumlah timbunan sampah; dan Prasarana Pengelolaan Limbah.

Rencana pengembangan prasarana pengelolaan limbah meliputi:
a) Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) untuk mengolah limbah tinja yang ada;
b) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di seluruh wilayah kota kecamatan yang ada di daerah yang dilengkapi dengan jaringan perpipaan; dan
c) Pembangunan sistem pengelolaan air limbah setempat dan pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat.

Secara spesifik, kebijakan pengelolaan air limbah juga tercantum dalam rencana pengendalian berupa ketentuan umu peraturan zonasi yang tertuang dalam Perda RTRW Kabupaten Pekalongan, dimana ketentuan tersebut mengatur rencana sistem pengelolaan limbah yang terkait dengan sistem permukiman yaitu setiap kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan
pengolahan limbah indiv idu untuk menyediakan instalasi dan/atau komunal sesuai dengan
ketentuan teknis yang berlaku.

Perbaikan kawasan bagian hulu atau lindung sebagai area tangkapan air hujan sehingga akan mengurangi aliran air permukaan dan mengurangi debit air sungai pada musim penghujan tetapi pada musim kemarau dapat meningkatkan debit air sungai; Pembuatan sempadan sungai pada kawasan tengah dan hilir sungai; dan Pembuatan saluran yang lebih memadai pada kawasan yang
sering mengalami genangan akibat luapan air sungai.

Namun dalam pengembangannya, Rencana pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten Pekalongan perlu diterapkan tahapan-tahapan penting sebagai berikut : Mendata jaringan drainase di Kabupaten Pekalongan dari segi pengelolan mana yang menjadi wewenang pemerintah pusat,
provinsi dan kabupaten. Mengikutsertakan masyarakat petani dalam pengelolaan dan
pemeliharaan jaringan irigasi yang ada. Membangun irigasi teknis untuk memperluas ketersediaan
lahan sawah abadi. Perbaikan saluran irigasi yang ada yang mengalami kerusakan
untuk menekan kehilangan air. Mengembalikan funsi saluran irigasi yang ada, yang hanya berfungsi debagai saluran irigasi bukan saluran drainase.

Penutup

Bencana ekologis di Kabupaten dan Kota Pekalongan nyata didepan mata. Butuh effort (kerja keras) dan keberpihakan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) untuk mewujudkan masterplan RPJMD Tahun 2019-2023 dengan bersinergi sesuai dengan kewenangan, daerah (pemkot dan pemkab), provinsi dan pusat.

Sebaik apapun rencana, jika tidak dikerjakan, percuma. Warga menunggu aksi nyata penanggulangan banjir dan rob, serta penanganan bencana ekologis yang menghadang. (Bono)

 

Pekalongan darurat banjir! Catat program jangka pendek, menengah dan panjang penanggulangan

Terkait
AAf inginkan penanganan banjir Pekalongan secara menyeluruh

Kota Pekalongan, Wartadesa. - Hingga Kamis (04/03) air yang merendam wilayah Kramatsari, Kota Pekalongan belum juga surut. Satu pompa yang Read more

Alih fungsi lahan dan banjir Pekalongan

Kota Pekalongan dikategorikan sebagai kota yang tidak rentan terhadap banjir pada tahun 2011, namun pada tahun 2017, seluruh desa/kelurahan di Read more

Ini suara warga tentang banjir Pekalongan

Pekalongan, Wartadesa. - Banjir dan rob di Pekalongan --kota dan kabupaten-- tengah merendam warga dua pekan terakhir ini. Bahkan di Read more

Swadaya, warga Simonet bikin tanggul antisipasi genangan rob

Wonokerto, Wartadesa. - Warga Dusun Simonet, Desa Semut, Wonokerto, Pekalongan secara swadaya membangun tanggul darurat. Mereka bergotong-royong dengan material dan Read more

selengkapnya
Layanan Publik

AAf inginkan penanganan banjir Pekalongan secara menyeluruh

banjir kramatsari

Kota Pekalongan, Wartadesa. – Hingga Kamis (04/03) air yang merendam wilayah Kramatsari, Kota Pekalongan belum juga surut. Satu pompa yang beroperasi untuk menyedot air di permukiman warga dan membuangnya ke sungai, belum juga menjadi penyelesai masalah banjir.

Walikota Pekalongan, A Afzan Arslan Djunaid yang akrap disapa Aaf mengungkapkan bahwa penanganan banjir di Kota Batik tidak bisa dilakukan secara sporadis. Ia menginginkan dilakukan secara serius, yakni dilakukan perencanaan matang dan terperinci melalui penyiapan blueprint.

“Gak bisa dilakukan secara sporadis. Melainkan harus ada blueprint atau terkonsep. Makanya diperlukan perencanaan matang dan terperinci,” ujar Aaf, Kamis (04/03).

Aaf meminta seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) segera menyelesaikan blueprint. “Kami meminta kepada OPD terkait bahwasannya blueprint drainase di Kota Pekalongan harus ada dan segera diselesaikan. Perencanaan pembangunan harus memanggil konsultan supaya program pembangunan maupun penanganan banjir ini tepat sasaran, jangan hanya dibangun di wilayah kelurahan A sudah diatasi namun berdampak di kelurahan B, jadi perlu kedua hal tersebut baik blueprint maupun tenaga konsultan berkompeten,” lanjutnya.

Walikota Pekalongan menyebut bahwa pengerjaan dalam mengatasi permasalahan banjir ini tidak boleh setengah-setengah, mengingat program pembangunan ini bersifat multiyears dan berkelanjutan, meski di tengah penyesuaian anggaran daerah yang terbatas, namun program pembangunan dan penanganan banjir yang dilaksanakan berjenjang tersebut harus segera dilakukan.

Menurut Aaf, tiga faktor pendukung dalam penanganan banjir yakni pembenahan sistem drainase yang ditangani secara baik, normalisasi sungai dan pembangunan tanggul-tanggul dan sumur pompa yang perlu dilakukan secara sinergis dari pemerintah daerah hingga level pusat. (Bono)

 

Terkait
3.700 warga Kabupaten Pekalongan dan 2.351 warga Kota Pekalongan masih bertahan di pengungsian

Pekalongan, Wartadesa. - Sedikitnya 3.700 warga terdampak banjir di Kabupaten Pekalongan dan 2.351 warga Kota Pekalongan masih bertahan di beberapa Read more

Alih fungsi lahan dan banjir Pekalongan

Kota Pekalongan dikategorikan sebagai kota yang tidak rentan terhadap banjir pada tahun 2011, namun pada tahun 2017, seluruh desa/kelurahan di Read more

Dua pekan banjir Pekalongan, 3500 jiwa mengungsi

Wonokerto, Wartadesa. - Hingga Sabtu (20/02), dua pekan banjir yang merendam Kabupaten Pekalongan, sedikitnya 3.500 jiwa mengungsi dan tersebar di Read more

Banjir Pekalongan, Kokam instruksikan seluruh anggota membantu korban

Kajen, Wartadesa. - Komandan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Pekalongan menginstruksikan seluruh anggotanya Read more

selengkapnya
Layanan Publik

Perbaikan jeglongan sewu di Pemalang, April mendatang

jalan rusak

Pemalang, Wartadesa. – Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui DPU TARU bakal memperbaiki 305 ruas ‘jeglongan sewu’ (jalan rusak) pada April mendatang. Hal demikian disampaikan oleh Supriyanto, Plt Kepala DPU Taru.

Dijelaskan, dari 765,72 km jalan kabupaten, sepanjang 432,43 km (56,47%) dalam kondisi baik. Sedangkan sisanya, 333,29 km (43,52%) dalam kondisi rusak.

Menurut Supriyanto, perbaikan jalan dilakukan dengan penambalan sesuai dengan anggaran yang ada dan beberapa ruas jalan ditenderkan atau lelang. “Ada 305 ruas jalan tingkat kabupaten yang akan diperbaiki, tersebar di semua wilayah kecamatan,” kata Supriyanto.

Dia merinci, untuk kondisi kerusakan paling banyak berada di wilayah Kecamatan Pemalang dengan total 111 ruas, lalu Kecamatan Taman ada 61 ruas jalan yang akan diperbaiki, dan untuk di wilayah Kecamatan Petarukan ada 18 ruas.

Kemudian Bodeh ada lima ruas jalan yang diperbaiki, Ampelgading sembilan ruas, Comal 15 ruas, Ulujami 11 ruas.

Selanjutnya, untuk di wilayah Pemalang bagian atas ada Pulosari ada 21 ruas, Belik 16 titik ruas, Randudongkal 12 ruas, Moga 4 ruas, Warungpring 3 ruas, Bantarbolang 6 ruas, dan Watukumpul 13 ruas jalan.

“Untuk itu kami berharap masyarakat dapat mendukung terkait perbaikan jalan ini,” pungkasnya. (Eva Abdullah)

 

Terkait
Dibangun swadaya, Tugu Nasi Goreng Jrakah diresmikan

Pemalang, Wartadesa. - Setelah melewati proses pembangunan sejak Nopember 2020, Tugu Nasi Goreng di Desa Jrakah, Kecamatan Taman, Pemalang, Senin Read more

Dua atap ruko Pasar Pagi Pemalang rubuh

Pemalang, Wartadesa. - Dua atap bagian depan ruko (rumah toko) nomor A03 dan A04 Pasar Pagi Pemalang, Kelurahan Mulyoharjo, Comal,  Read more

Bandar togel online di Pemalang dibekuk

Pemalang, Wartadesa. - Polsek Ulujami, Polres Pemalang berhasil mengamankan dua orang tersangka tindak pidana perjudian jenis togel saat melaksanakan patroli di Read more

Tersengat listrik, satu orang meninggal saat perbaiki lampu

Pemalang, Wartadesa. - Satu orang karyawan meninggal akibat tersengat arus listrik, usai ia bersama dua rekannya  sedang memperbaiki lampu penerangan Read more

selengkapnya
Layanan Publik

Pantai Batang berwarna hijau, bagaimana nasib nelayan?

laut batang

Batang, Wartadesa. – Fenomena air laut berwarna hijau di Pantai Batang menjadi pembicaraan hangat di grup media sosial Facebook, Pigura Warga Batang. Sebuah posting dari Lulu Afidah, di grup tersebut mendapatkan respon 4,1 ribu, 857 komentar dan dibagikan sebanyak 11 kali oleh warganet.

Beberapa anggota grup menanggapi dengan ‘guyonan’, Spongebob menumpahkan sirup di Pantai Batang. Beberapa lainnya menanggapi dengan ‘guyonan’ lain, penguasa laut Nyi Roro Kidul yang dikenal dengan pakaian hijau, bertandang ke pantai utara.

Fenomena air laut berwarna hijau, bukan sekali terjadi di Indonesia. Pada 23 Desember 2019 fenomena yang diakibatkan oleh ganggang hijau Noctiluca pernah terjadi di pantai Padang. Tepatnya di Teluk Kabung, Bungus, Sumatera Barat.

Melansir sumber Tempo[dot]co, akademisi Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Dr Hafriandri Damanhuri, fenomena air laut berwarna hijau terjadi akibat perubahan iklim. Suhu yang tidak menentu mempengaruhi arus laut sehingga pergerakan masa air tidak normal. Dan terjadi blooming alga.

Blooming alga merupakan suatu peristiwa ketika jumlah alga yang berada di perairan membludak. Laut berwarna hijau karena alga hijau disinari matahari.

Merebaknya alga hijau, menurut Hafriandri Damanhuri harus segera dibersihkan, karena mempengaruhi kadar oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di laut, seperti ikan dan lain sebagainya.

Pembersihan alga atau fitoplankton dilakukan dengan mengambil alga hijau dari laut ke darat. Dijemur, setelah busuk jangan dibuang ke laut. Untuk penanganan jangka panjang, katanya,  menghentikan pembabatan serta penggundulan hutan yang mempunyai peran menjaga iklim global. Kemudian menghentikan pencemaran, serta pembuangan limbah ke laut.

Perubahan iklim dan pencemaran laut turut berkontribusi terhadap kehidupan biota laut. Sebelumnya, akun media sosial Bersihkan Indonesia pada tanggal 19 Desember 2020 memposting foto dengan caption, Kamis 17 Desember 2020 pagi kepada serat.id Munanto mengeluh soal tangkapan ikan para nelayan di Roban Timur, Kelurahan Sengon, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Seperti biasa mereka melaut untuk mencari ikan pagi itu. Namun setelah mereka mengangkat “payang” (jala), bukan hanya ikan yang didapat, tapi batu bara juga terjaring. #BersihkanIndonesia.

Merespon berita di media sosial terkait ‘ikan batu bara’ tersebut, Bupati Batang, Wihaji kemudian mengkonfirmasi hal tersebut kepada pihak PLTU Batang.

Hasil dari konfirmasi Pemkab Batang dengan pihak manajemen PLTU Batang, bahwa kawasan PLTU Batang memiliki lokasi steril yaitu sekitar 2,5 KM dari bibir pantai yang digunakan sebagai kawasan pelabuhan khusus. Para nelayan ataupun pengguna perairan lainnya untuk tidak memasuki dan melakukan aktifitas di kawasan steril tersebut maupun alur pelayaran yang sudah ditetapkan.

Melansir tulisan Ayo Semarang, Konsorsium PLTU Batang, PT BPI belum menjelaskan soal dugaan tercecernya batu bara di laut yang ditemukan nelayan dukuh Roban Timur, Desa Sengon Kecamatan Subah. Dalam rilis yang diterima, Selasa (22/12/2020) GM Community dan Government Relations PT BPI, Ary Wibowo menyebutkan, proyek PLTU Batang saat ini masih dalam proses pembangunan, dimana aktifitas pengiriman batu bara masih sangat terbatas.

“Sebagai objek vital, kawasan PLTU Batang memiliki lokasi steril yaitu sekitar 2,5 KM dari bibir pantai yang digunakan sebagai kawasan pelabuhan khusus. Untuk itu, alat bantu navigasi pelayaran telah dipasang dan dimonitor secara rutin agar memudahkan para nelayan ataupun pengguna perairan lainnya untuk tidak memasuki dan melakukan aktifitas di kawasan steril tersebut maupun alur pelayaran yang sudah ditetapkan,” terangnya.

Melansir laporan Mongabay[dot]co[dot]id, batubara yang digunakan PLTU Batang untuk menghasilkan energi menghasilkan limbah di laut, sehingga hasil laut semakin berkurang. Belum lagi air laut pesisir yang disedot juga akan menyedot hasil laut dan merusak ekosistemnya.

Bupati Batang mengeluarkan peraturan No.532/306/2011 tertanggal 19 September 2011 sebagai perubahan atas Keputusan Bupati Batang No.523/282/2005 tertanggal 15 Desember 2005 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoto-Roban, Kabupaten Batang.

Keputusan itu bertentangan dengan PP No.26/2010 tentang RTRW Provinsi Jateng 2009-2029, maupun Perda Kabupaten Batang No.7/2011 tentang RTRW Kabupaten Batang 2011-2031 yang menyebutkan kawasan konservasi laut daerah Pantai Ujungnegoro-Roban dengan luas kurang lebih 6.899,74 hektar merupakan kawasan perlindungan terumbu karang dan taman nasional wisata alam laut. (*.*)

Sumber:

  1. https://tekno.tempo.co/read/1287134/air-laut-di-padang-berwarna-hijau-ini-kata-pakar/
  2. https://www.ayosemarang.com/read/2020/12/22/69044/pltu-batang-pengiriman-batu-bara-masih-terbatas
  3. https://www.mongabay.co.id/2015/05/19/nasib-nelayan-dan-petani-batang-di-mega-proyek-energi-kotor/
  4. https://www.wartadesa.net/wihaji-harap-ada-tim-khusus-kaji-dampak-merkuri-pltu-batang/

 

Terkait
Yayasan Setia Pejuang Pantura Salurkan Bantuan Kepada Warga Terdampak Covid-19

Kab Pekalongan, Wartadesa. - Masih adanya Virus Covid – 19 dan disertai cuaca ekstrim beberapa hari yang lalu di wilayah Read more

Mantan Direktur Perusda Aneka Usaha Batang ditetapkan tersangka

Batang, Wartadesa. - ES, Mantan Direktur Perusda Aneka Usaha Batang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri Batang. Ia Read more

Rumah di Banjiran rubuh, satu orang dilarikan ke rumah sakit

Batang, Wartadesa. - Seorang pemilik rumah yang rubuh akibat diguyur hujan dengan intensitas tinggi harus dilarikan ke rumah sakit karena Read more

Penjala ikan ditemukan meninggal di muara sungai Ngapang

Batang, Wartadesa. - Pencari ikan dengan cara menjala yang hilang di muara sungai Ngapang, sebelah timur perbatasan Pekalongan-Batang ditemukan meninggal Read more

selengkapnya
Layanan PublikPolitik

Aaf prioritaskan penanganan banjir dan rob, Agung benahi infrastruktur

aaf
  • Program 100 hari

Pekalongan, Wartadesa. – Afzan Arslan Djunaid (Aaf)-Salahudin, Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan memasukkan penanganan banjir dan rob sebagai program unggulan 100 hari pertama mereka menjabat. Sementara Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo  fokus melakukan pembenahan insfrastruktur.

Pasangan Aladin (Aaf-Salahudin) usai dilantik secara virtual oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Jum’at (26/02) mengungkapkan program 100 hari pertamanya, meliputi,

Mewujudkan jalan kota yang bebas berlubang, penanganan sampah, penanganan kesehatan gizi buruk, pengaturan lalu lintas yang berpedoman pada keselamatan pengendara dan peningkatan perekonomian masyarakat, permasalahan penanganan banjir dan rob, pendidikan di masa pandemi Covid-19,dan penanganan Covid-19 di masyarakat,serta permasalahan-permasalahan serius lainnya yang harus segera dituntaskan.

“Kami tidak ingin muluk-muluk dalam membuat program 100 hari kerja yang bisa kita realisasikan saja. Mudah-mudahan dengan sinergitas dan komunikasi yang sudah terjalin baik antara pemerintah pusat, provinsi, daerah, Forkopimda, dalam 100 hari kerja ke depan bisa segera terwujud dengan baik,” kata Aaf.

Terkait penanganan banjir dan rob, Aaf menyebut bahwa penanganan dilakukan bersama-sama pemerintah pusat, pemprov dan pemda. “Pemkot membangun dan memperbaiki sistem drainase, Pemprov sudah berkomitmen untuk memperbaiki sungai-sungai, dan Pemerintah Pusat menyiapkan penanganan dari sisi tanggul-tanggul raksasa yang ada,” papar Aaf.

Menurut Aaf upaya penyelesaian masalah banjir di Kota Pekalongan yang perlu ditekankan adalah koordinasi persiapan menghadapi musim penghujan dan antisipasi terjadinya musibah banjir sejak dini ini yang menjadi hal paling utama agar bisa menekan risiko dan dampak yang ada.

Program 100 hari Bupati Pemalang

Sementara itu Bupati Pemalang terpilih, Mukti Agung Wibowo lebih memprioritaskan pembenahan infrastruktur. “Dalam 100 hari kerja, kami akan lebih fokuskan infrastruktur karena dengan penataan infrastruktur ini, semua kegiatan bisa berjalan dengan baik,” kata Mukti Agung di Pendapa Pemkab Pemalang.

Dia mengatakan, apa yang akan dilakukannya ini diharapkan bisa membawa perubahan di Kabupaten Pemalang.

Mukti Agung juga mengingatkan masyarakat Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap penularan Covid-19 yang hingga kini belum berakhir. “Pemerintah saat ini tengah melakukan PPKM mikro, mari kita dukung, mari kita laksanakan agar bisa berjalan dengan baik untuk melawan pandemi,” katanya. (Bono)

Terkait
Berenang di Pantai Kaliprau, dua anak meninggal

Pemalang, Wartadesa. - Dua dari empat anak yang tenggelam terseret ombak di Pantai Kaliprau, Pemalang, Jum'at (26/02) sore ditemukan dalam Read more

Warga Pelutan geger! Perempuan gantung diri di kontrakan

Pemalang, Wartadesa. - Perempuan bernama Ika Yunisti (34) warga Desa Denasari, Kecamatan Pemalang yang ditemukan dalam keadaan menggantung di kontrakannya, Read more

Diduga salah paham, gadis ini dianiaya gerombolan anak jalanan

Pemalang, Wartadesa. - Tamara Sulistyani (17), gadis asal Purbalingga, Banyumas dilarikan ke Rumah Sakit Prima Medika Pemalang oleh seorang tukang Read more

Diduga selingkuh, Sekdes dan Kaur Kesra Desa Karangmoncol didemo

Pemalang, Wartadesa. - Warga Desa Karangmoncol, Randudongkal, Pemalang menggeruduk balai desa setempat. Aksi warga dilakukan lantaran dugaan perselingkuhan yang dilakukan Read more

selengkapnya
Layanan Publik

Ratusan warga Kecamatan Kajen ambil BST di GPU

bst

Kajen, Wartadesa. – Ratusan KPM (keluarga penerima manfaat) BST (Bantuan Sosial Tunai) Kecamatan Kajen, Pekalongan menerima penyaluran bantuan yang digelar di GPU (Gedung Pertemuan Umum) Kajen, 16 hingga 18 Pebruari 2021.

Adapun Desa yang menerima antara lain Desa Tambakroto 77 KPM, Desa Sinangohprendeng 117 KPM, Desa Sabarwangi 100 KPM, Desa Wonorejo 55 KPM, Desa Tanjungkulon 76 KPM, Desa Sambiroto 109 KPM, Desa Sankanjoyo 68 KPM, Desa Pekiringanageng 79 KPM dan Desa Sokoyoso 64 KPM.

Dalam rangka menjamin penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) agar tepat Sasaran Kapolsek Kajen Iptu Isnovim  menerjunkan anggotanya untuk melaksanakan pengamanan, Rabu (17/2/2021).

Kegiatan Pengamanan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 11 tahun 2021 Kec. Kajen Kab. Pekalongan tersebut dimulai pukul 07.30 wib bertempat di GPU  Kajen Kab. Pekalongan, dengan personil pengamanan anggota Polsek Kajen Bripka Yuli Setyawan,   dan Bripka Nifi Suharto.

Sebelum pelaksanaan penyaluran BST, Bripka Yuli terlebih dahulu memberikan himbauan kepada panitia dan warga masyarakat agar menerapkan Protokol Kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19.

Kapolsek Kajen mengatakan bahwa kegiatan Pengamanan penyaluran BST yang dilakukan oleh personel Polsek Kajen ini berlangsung selama tiga hari dari hari kemarin tanggal 16 Februari 2021 hingga besok tanggal 18 Februari 2021, semoga kegiatan ini berjalan lancar dan penyaluran BST tepat sasaran” tutur Kapolsek. (Hms linggo)

Terkait
Sepekan tenggelam, warga Randumuktiwaren ditemukan

Kajen, Wartadesa. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan bersama instansi terkait menyatakan seorang warga Desa Randumuktiwaren Kecamatan Bojong yang Read more

Casmadi menangkan Pilkades antar waktu Pringsurat

Kajen, Wartadesa. - Gelaran pemilihan kepala desa (Pilkades) antar waktu Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Pekalongan, Ahad (21/03) dimenangkan oleh Casmadi Read more

Warga Bandungan Wetan bunuh diri

Kenali tanda-tandanya dan Cegah Kajen, Wartadesa. - Warga di Bandungan Wetan Rt 08/03, Kelurahan Kajen, Pekalongan digegerkan dengan kejadian bunuh Read more

Klaster keluarga capai 20 kasus, warga dihimbau perketat protokol kesehatan

Kajen, WartaDesa. - Warga Kabupaten Pekalongan dihimbau untuk memperketat protokol kesehatan Covid-19 dengan cara 3M, yakni mencuci tangah dengan sabun, Read more

selengkapnya
KesehatanLayanan Publik

PPKM Mikro Kota Santri, tiga desa masuk zona merah

SETIAWAN

Kajen, Wartadesa. – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerapkan PPKM Mikro sejak 9-22 Pebruari 2021. Penerapan pembatasan wilayah berskala RT/RW ini diterapkan di seluruh desa dengan melihat perkembangan kasus Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Setiawan Dwiantoro mengungkapkan, hingga tanggal 12 Pebruari 2021, terdapat tiga desa yang masuk zona merah di Kota Santri.

Tiga desa tersebut yakni, Desa Yosorejo di Kecamatan Siwalan, Desa Kaliombo di Kecamatan Paninggaran, dan Desa Watugajah di Kecamatan Kesesi. Ujar Setiawan.

Setiawan menambahkan, hingga saat ini 16 Kecamatan ditemukan kasus aktif Covid-19, yakni Kecamatan Siwalan, Wonokerto, Wiradesa, Tirto, Sragi, Bojong, Buaran, Kedungwuni, Karangdadap, Wonopringgo, Karanganyar, Doro, Kesesi, Kajen, Paninggaran, dan di Kecamatan Kandangserang.

Sementara tiga kecamatan yang tidak ditemukan kasus Covid-19 adalah Kecamatan Petungkriyono, Talun, dan Kecamatan Lebakbarang. Tutur Setiawan.

Data Dinas Kesehatan, 2000 kasus Covid-19 di Kota Santri, meliputi , 283 orang menjalani isolasi mandiri, 74 orang dirawat, 97 orang meninggal dunia, dan 1.546 orang sembuh. (Bono)

Terkait
PPKM Mikro Kota Pekalongan diperpanjang hingga 22 Maret

Pekalongan Kota, Wartadesa. - Pemerintah Kota Pekalongan,   memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro hingga 22 Maret 2021 karena program Read more

Jateng perpanjang PPKM Mikro dua pekan mendatang

Temanggung, Wartadesa. - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di Jateng yang akan berakhir pada 8 Maret 2021 akan diperpanjang Read more

Isolasi mandiri di desa atau kabupaten bakal dapat insentif 1 juta

Batang, Wartadesa. - Pemerintah Kabupaten Batang bakal menggelontorkan insentif sebesar Rp 1 juta bagi warga positif Covid-19 yang melakukan isolasi Read more

3.700 warga Kabupaten Pekalongan dan 2.351 warga Kota Pekalongan masih bertahan di pengungsian

Pekalongan, Wartadesa. - Sedikitnya 3.700 warga terdampak banjir di Kabupaten Pekalongan dan 2.351 warga Kota Pekalongan masih bertahan di beberapa Read more

selengkapnya
KesehatanLayanan Publik

Isolasi mandiri di desa atau kabupaten bakal dapat insentif 1 juta

wihaji

Batang, Wartadesa. – Pemerintah Kabupaten Batang bakal menggelontorkan insentif sebesar Rp 1 juta bagi warga positif Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri di gedung yang disiapkan oleh desa maupun oleh pemkab. Demikian disampaikan oleh Bupati Batang, Wihaji, Senin (15/02).

”Saya pastikan kita tidak kasih insentif Rp 1 juta untuk orang yang positif yang tidak mau diisolasi oleh pihak desa maupun Pemkab Batang,” ujar Wihaji.

insentif Rp 1 juta tesebut menurut Wihaji dipergunakan untuk biaya operasional keluarga Rp 500 ribu dan Rp 500 ribu untuk operasional di tempat isolasi saja.

Orang nomor satu di Kota Batang Berkembang tersebut mengatakan bahwa selama ini isolasi mandiri dirumah, dinilai tidak efektif. “€œKarena faktanya setelah kita cek di lapangan isolasi mandiri di rumah tidak efektif, tidak ada yang mengecek pergi ke mana dan tetap menerima tamu,” kata Wihaji.

Menurutnya, klaster keluarga, saat ini di Batang menjadi pemicu tingginya angka Covid-19.  Sehingga kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan 3M dan 3T tetap dilakukan sampai proses vaksinasi di Kabupaten Batang dilakukan secara menyeluruh, lanjut Wihaji.

Pemkab Priotiraskan 50 RT PPKM Mikro

Sementara itu, pelaksanaan PPKM Mikro di Kabupaten Batang, 50 RT dari total 93 desa menjadi prioritas. Hal tersebut berdasarkan  i SE Bupati Batang No. 443.5/0106/2021 tentang PPKM berbasis Mikro di Kabupaten Batang.

Camat nantinya diminta untuk  melakukan pelacakan kasus di tingkat desa atau kelurahan dan memonitoring pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri dengan memerankan jogo tonggo.

€œKecamatan juga harus berkoordinasi dengan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk mempercepat penyembuhan dan memutus penularan dan melakukan pelaporan kepada Posko Kabupaten Batang secara regular. (Bono)

Terkait
PPKM Mikro Kota Pekalongan diperpanjang hingga 22 Maret

Pekalongan Kota, Wartadesa. - Pemerintah Kota Pekalongan,   memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro hingga 22 Maret 2021 karena program Read more

Jateng perpanjang PPKM Mikro dua pekan mendatang

Temanggung, Wartadesa. - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di Jateng yang akan berakhir pada 8 Maret 2021 akan diperpanjang Read more

PPKM Mikro Kota Santri, tiga desa masuk zona merah

Kajen, Wartadesa. - Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerapkan PPKM Mikro sejak 9-22 Pebruari 2021. Penerapan pembatasan wilayah berskala RT/RW ini diterapkan Read more

Rumah di Banjiran rubuh, satu orang dilarikan ke rumah sakit

Batang, Wartadesa. - Seorang pemilik rumah yang rubuh akibat diguyur hujan dengan intensitas tinggi harus dilarikan ke rumah sakit karena Read more

selengkapnya
Dana DesaLayanan PublikSosial Budaya

Kecamatan Karangdadap gelar Musrenbang

musrenbang

Karangdadap, Wartadesa. – Bertempat di Pendopo Kec. Karangdadap, Rabu, 3 Pebruari 2021 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Karangdadap Tahun 2021 untuk Penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022. Kegiatan tersebut dihadiri Unsur Forkompimcam lengkap, Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari Dapil IV, Kepala Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si. beserta stafnya, Kasi/Kasubag Kantor Kec. Karangdadap, Ka. Puskesmas, Korluh Pertanian, Korwil Bidang Pendidikan, Korlap KB,Kepala KUA, dan Kades se Kec. Karangdadap.

Forum Musrenbang Tahun 2021 ini adalah merupakan amanat Undang – Undang tentang Perencanaan Suatu Negara, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa. Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022.

Pelaksanaan Musrenbang ini bertujuan mendapatkan masukan, sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan kecamatan dengan program prioritas OPD di Tingkat Kab. Pekalongan, yang memerlukan dukungan pendanaan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD provinsi maupun APBN. disamping itu, diharapkan pelaksanaan Musrenbang ini menjadi media interaktif bagi segenap stakeholders di tingkat kecamatan untuk menetapkan program dan kegiatan kecamatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang akan datang.

Musrenbang ini merupakan bagian dari proses perencanaan dalam kerangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Pekalongan yakni “ TERWUJUDNYA KABUPATEN PEKALONGAN YANG SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI LOKAL “. demikian disampaikan oleh Abdul Qoyyum, SH., selaku Camat Karangdadap dalam sambutannya.

Disamping itu Camat Karangdadap juga menyampaikan beberapa potensi wilayah, permasalahan yang ada selama ini di wilayah dan sekaligus juga usulan kegiatan, baik usulan skala tingkat Kecamatan maupun usulan yang berasal dari Desa – desa yang diperoleh dan disepakati pada Forum sebelumnya yaitu Forum Pra Musrenbang Kecamatan yang sudah dilaksanakan pada hari Jum’at, 29 Januari 2021, yaitu 10 Prioritas Usulan Kegiatan Kecamatan Karangdadap Tahun 2022.

Musrenbang kali ini memang berbeda dengan kegiatan pada tahun- tahun sebelumnya, disamping peserta juga dibatasi, karena dilaksanakan di musim Pandemi Covid-19 yang belum berakhir, dimana setiap desa hanya diwakili oleh satu orang peserta yaitu Kepala Desa, juga didahului dengan kegiatan Pra Musrenbang, yang mana pada pelaksanaan di tahun sebelumnya tidak pernah diadakan, juga adanya pembatasan usulan yang menjadi skala prioritas kegiatan, dimana setiap kecamatan hanya diwajibkan atau dibatasi untuk mengajukan 10 prioritas usulan kegiatan yang mana 10 prioritas usulan tersebut sudah dimusyawarahkan dan disepakati oleh para Kepala Desa pada pelaksanaan kegiatan di Pra Musrenbang sebelumnya.

Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang kali ini juga tetap dengan mentaati dan mematuhi Protokol kesehatan yaitu 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) serta sebelum masuk tiap peserta juga diukur suhu tubuhnya.

( ) , :
1. Pengaspalan Jalan Poros Desa yang menghubungkan desa Logandeng dengan Desa Jrebengkembang (Rp.350.000.000,-).
2. Pembangunan Senderan di Dukuh Kedolon Desa Jrebengkebang (Rp. 250.000.000,-).
3. Pembangunan Pintu Air di Dukuh Rowoputih Desa Pagumenganmas (Rp.200.000.000,-).
4. Pembangunan Senderan Talud Sungai, di Dukuh Krajan Desa Kedungkebo (Rp. 500.000.000,-).
5. Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten, di Dukuh Ngasem dan Dukuh Kaligawe, Desa Kaligawe (Rp. 450.000.000,-).
6. Pembangunan Bronjong Kali Kupang di Dukuh Guntur Desa Karangdadap (Rp. 250.000.000,-).
7. Pembangunan Bronjong Kali Kupang di Desa Kalilembu atau Barat Kantor Polsek Karangdadap (Rp. 450.000.000,-).
8. Pembangunan Bronjong Kali Kupang di Dukuh Sliban dan Dukuh Pentol Desa Pangkah di lingkungan Pemukiman warga (Rp.860.000.000,-).
9. Pembangunan Bronjong Talud Penahan Tebing Sungai di Dukuh Rowobulus Wetan Desa Kebonrowopucang (Rp.300.000.000,-).
10. Pembangunan Bronjong Sungai di Dukuh Wora Wari Desa Kebonsari (Rp.250.000.000,-).

Disamping 10 Prioritas Usulan tersebut, Forum Musrenbang Kecamatan kali ini juga mengusulkan program kegiatan yang mendesak untuk segera ditangani dan dilakukan pengerjaannya, antara lain :
1. Perbaikan jalan kabupaten dari Kalilembu, Pangkah, Kebonsari sampai dengan Watusalam Kecamatan Buaran, yang kondisinya sudah sangat parah dan butuh perbaikan segera.
2. Pelebaran jalan protocol atau jalan utama dari Kedungwuni menuju Karangdadap, Karangdadap menuju arah Buaran dan dari perempatan Karangdadap menuju arah Jembatan Guntur perbatasan dengan Kab. Batang.
3. Pemasangan LPJU dari Perbatasan Kecamatan Doro sampai ke Perempatan Karangdadap ( saat ini LPJU yang ada masih minim, terutama, jalur dari Kedungkebo ke Perbatasan Doro ).
4. Program Penataan wilayah Ibukota Kecamatan Karangdadap, perlu dibangun trotoar atau pedestrian jalan, untuk mendukung program Adipura, terutama juga penataan wilayah sekitar pasar desa Karangdadap.
5. Masih minimnya marka jalan dan rambu – rambu alu lintas (traffic light), utamanya pengadaan Trafic Light di perempatan jalan Karangdadap. (Rencana Pengadaan Trafic Light di Tahun 2020 tidak jadi karena adanya Refocusing Anggaran).
6. Perluasan Bangunan Gedung Puskesmas Induk Karangdadap. (usulan dari pihak Puskesmas Karangdadap), kondisi sekarang dengan volume pasien yang semakin banyak dipandang kurang representativ.
7. Rehab sedang Gedung Kantor Kecamatan Karangdadap (bangunan sebelah utara sudah mengkhawatirkan/kayu kuda – kuda rangka atap sudah lapuk dimakan rayap).
8. Peningkatan Status Pos Koramil Kecamatan Kedungwuni menjadi Kantor Koramil Kecamatan Karangdadap, sejalan dengan perkembangan wilayah serta pembangunan Rumah Dinas Danramil dan Anggota Koramil Karangdadap.
9. Peninggian dan Pavingisasi serta pembangunan saluran drainase Halaman Kantor Kecamatan Karangdadap.

Alhamdulillah musrenbang tingkat Kecamatan Karangdadap ini dihadiri oleh 10 orang dari 11 orang anggota DPRD Kab. Pekalongan yang berasal dari Dapil IV (Karangdadap, Kedungwuni, Wonopringgo dan Buaran), dimana para anggota DPRD tersebut berkomitmen untuk ikut mengawal usulan kegiatan hasil musrenbang Tingkat Kecamatan Karangdadap ini dan juga siap memberikan dan menyalurkan dana aspirasinya ke Dapil masing-masing, termasuk untuk kemajuan Kec. Karangdadap. (Eva Abdullah)

Terkait
Diusulkan pembangunan bangsal pasien disabilitas mental di RS Kesesi

Kesesi, Wartadesa. - Pembangunan bangsal khusus pasien penyandang disabilitas mental (kejiwaan) di rumah sakit yang sedang dibangun oleh Pemkab Pekalongan, Read more

Pameran produk unggulan digelar saat Musrenbang Kecamatan Wonopringgo

Wonopringgo, Wartadesa. - Berbeda dengan penyelenggaraan acara tahunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar oleh kecamatan lainnya di Kabupaten Pekalongan. Read more

Musrenbang Kecamatan Bojong masih fokus pada pembangunan infrastruktur

Bojong, Wartadesa. - Meski pembangunan infrastruktur penting, namun pembangunan bidang lainnya seperti sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat juga lebih penting. Read more

Tanggul rob akibatkan genangan air susah surut

Wonokerto, wartadesa. - Dampak pembangunan tanggul rob di wilayah Wonokerto mengakibatkan genangan air saat hujan turun susah mengalir. Akibatnya desa-desa Read more

selengkapnya