close

Layanan Publik

Layanan PublikSosial Budaya

Protes jalan rusak, warga Windurojo swadaya perbaiki jalan

windurojo

Kesesi, Wartadesa. – Makin banyak demo simpatik yang dilakukan oleh warga Pekalongan lantaran kondisi jalan rusak yang tak jua diperbaiki pemerintah. Setelah warga Lebakbarang, kini warga Desa Windurojo, Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Jalan utama penghubung Kecamatan Kandangserang-Kesesi diperbaiki secara swadaya oleh warga.

Perbaikan jalan secara mandiri ini lantaran kondisi jalan yang parah dan membahayakan pengendara yang melewati ruas jalan tersebut.  Warga mengungkapkan bahwa yang dilakukan mereka merupakan bentu protes. Seperti diungkapkan oleh Kaslam, warga Dukuh Leles Desa Windurojo, menurutnya banyak kendaraan yang tergelincir dan anak-anak sering mengalami kecelakaan lantaran jalan rusak.

“Bahkan kendaraan roda empat sering terguling saat melintas di jalan tersebut, tak hanya itu, anak-anak sekolah juga banyak yang menjadi korban karena buruknya kondisi jalan,” ujar Kaslam.

Warga lainnya, Kuntho mempertanyakan kewenangan perbaikan jalan, ada pada siapa? Menurutnya warga sudah mengajukan perbaikan jalan, namun hingga saat ini belum ada tindakan.

Kuntho menambahkan, perbaikan jalan secara swadaya dilakukan untuk mengurangi korban kecelakaan.

Kepala Desa Windurojo, Hermani, mengatakan, jalan dari pertigaan Desa Karyomukti, Kecamatan Kesesi hingga Watuireng, Desa Lambur, Kecamatan Kandangserang, merupakan jalan kabupaten.  Menurutnya sebagian besar jalan tersebut kondisinya rusak parah. Titik paling parah dan membahayakan pengguna jalan di tanjakan Blok Parakan dan di turunan Blok Gembyang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU Taru), Wahyu Kuncoro, berharap agar warga bersabar. Menurutnya perbaikan jalan di Windurojo akan dilakukan selepas lebaran.

“Kami sudah menganggarkan Rp 2,6 sampai Rp 3 miliar untuk pembangunan jalan. Kalaupun ada masyarakat yang melakukan perbaikan di beberapa titik secara mandiri kami sangat berterima kasih. Namun kami pastikan jalan tersebut akan segera diperbaiki,”  ujarnya. (WD)

selengkapnya
Layanan PublikSosial Budaya

Nyaris putus, akses jalan Desa Kalirejo-Krompeng ditutup

jembatan putus

Talun, Wartadesa. – Diduga akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan mengakibatkan jembatan penghubung Desa Kalirejo dan Krompeng nyaris putus. Akses dua desa pun ditutup untuk menjaga potensi kecelakaan dialami warga.

Keterangan dari warga setempat, pondasi penyangga badan jembatan hampir putus akibat tergerus longsor. Warga baru mengetahui kondisi jembatan pada Ahad (28/04) sekitar pukul 03.00 WIB.

Hingga saat ini, arus lalu-lintas, utamanya pengguna moda transportasi roda empat dan roda dua dialihkan memutar guna mengantisipasi timbulnya korban jiwa.

Akses mobilitas warga dengan mobil maupun motor dialihkan ke jalan lain, baik menuju ke Desa Kalirejo maupun Desa Krompeng. (WD)

selengkapnya
BencanaLayanan Publik

Rob pesisir Kabupaten Pekalongan, Bupati: Sabar

rob pekalongan

Wonokerto, Wartadesa. – Banjir rob (air laut pasang) di wilayah Kecamatan Wonokerto, Tratebang, Wonokerto Kulon, Wonokerto Wetan, Api-api, Pecakaran, Sijambe, Pesanggrahan, dan sebagian wilayah Bebel, Rowoyoso dan Semut hingga setengah meter merendam permukiman warga hingga lebih dari tiga hari.

Warga menyebut, rob kali ini lantaran pembangunan tanggul raksasa belum selesai. Area yang terbuka membuat air dari laut masuk ke permukiman warga.  Air rob mulai masuk ke permukiman pukul 12.00 WIB dan semakin tinggi hingga malam hari. Mereka berharap agar pembangunan tanggul raksasa yang menahan rob segera diselesaikan untuk mengatasi masalah tersebut.

Asip Kholbihi, Bupati Pekalongan meminta warga terdampak rob untuk bersabar hingga pembangunan tanggul raksasa penahan rob kelar pada akhir 2019 mendatang.

“Jadi sekarang ini masyarakat terdampak rob diharapkan bersabar, karena nanti setelah tanggul terselesaikan, masalah rob dapat ditangani secara baik. Dan sekarang saja meski rob tinggi, tapi kondisinya sudah berbeda dari tahun sebelumnya tidak tinggi sekali,” ujar Asip kemarin saat melakukan kunjungan lokasi rob di Wonokerto.

Asip mengungkapkan bahwa rob di wilayah Kabuaten Pekalongan terjadi lantaran belum tertutupnya seluruh kawasan proyek tanggul raksasa.  Menurutnya  proyek tersebut sekarang ini masih dalam progres sehingga masih ada banjir Rob dan masih ada dua sungai yang melimpaskan air laut ke permukiman.

“Kenapa belum di atasi? Karena masih ada banyak kapal. Kenapa kapal belum dipindahkan? Karena belum ada tempat tambatannya,” lanjut Asip.

Menurut Asip di Sungai Tratebang terdapat 100 kapal, sedang  di Mrican sampai 160 kapal yang belum dipindahkan ke penambatan kapal. Rencananya, lanjut Asip, ratusan kapal tersebut akan segera dipindahkan pada akhir Desember 2019 mendatang.

Herdiana Kusuma Ningrum, PPK Sungai Pantai II, BBWS Pemali Juana menyebut bahwa progres pembangunan tanggul hingga saat ini baru 60 persen.  “Sekarang progresnya sudah mencapai 60 persen, sehingga kami mengharap masyarakat bersabar. Dan Desember kami memastikan sudah selesai sesuai kontraknya,” ujarnya. (WD)

selengkapnya
KesehatanLayanan PublikLingkunganSosial Budaya

Warga perlu menginisiasi gerakan politik

SAM_3168
  • Diskusi Nobar Film Sexy Killers

Kajen, Wartadesa. – Dibutuhkan gerakan politik yang diinisiasi, diusung oleh warga guna memperjuangkan dan menyuarakan suara warga. Menurut Ribut Achwandi, budayawan dari Kota Pekalongan, warga perlu menginisiasi gerakan politik tersebut dengan cara mengusung tokoh warga sekitar yang dikenal untuk “nyemplung” dalam “comberan” politik.

“Setelah menonton film Sexy Killers, yang kita butuhkan sekarang atau beberapa tahun mendatang, adalah bagaimana generasi Y maupun generazi Z (milenial) menggerakkan warga untuk mengusung tokoh yang merepresentasikan warga. Mereka berkumpul untuk kemudian memilih tokoh yang akan diusung, setelah bersepakat, galang saweran … misal Rp. 10 ribu, tidak boleh lebih dari nominal tersebut. Warga yang bersepakat seluruhnya berdonasi secara sukarela. Hasilnya digunakan untuk mendaftarkan tokoh yang diusung pada salah satu partai politik, untuk merepresentasikan suara warga.”

Ribut yang juga merupakan akademisi perguruan tinggi di Pekalongan tersebut mengungkapkan dalam diskusi gelaran nonton bareng film Sexy Killers di PhomRak Cafe seberang SMA Negeri 1 Kajen, Senin (22/04) malam. Menurutnya, oligarki politik sejak berpuluh-puluh tahun, hingga saat ini, perlu menumbuhkan kesadaran warga untuk turut terjun kegelanggang politik praktis, memperjuangkan kepentingan warga akar rumput.

Ribut Achwandi memantik acara diskusi pada acara nonton bareng film Sexy Killers di Kajen, Senin (22/04) malam. Foto: Wartadesa

“Hiruk-pikuk pemilu serentak tidak mendidik warga untuk tahu visi, misi calon wakil rakyat. Bahkan hampir tidak ada caleg (calon legislatif) yang mensosialisasikan visi-misi mereka ketika mereka berkampanye. Kita hanya dijejali dengan gambar-gambar caleg di sepanjang jalan, tanpa tahu apa yang mereka perjuangkan,” lanjut Ribut.

Budayawan yang tinggal di Landungsari, Kota Pekalongan tersebut mengungkapkan bahwa gelaran pemilu legislatif terkooptasi (tertutup) oleh perdebatan panas calon presiden dan calon wakil presiden yang berimbas pada warga.

Imam, peserta diskusi asal Desa Sinangoh Prendeng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan membenarkan bahwa film Sexy Killers yang mengungkap bisnis korporasi tambang batubara, perkebunan kelapa sawit, PLTU maupun turunannya, tidak memperhatikan konservasi alam.

Pemuda yang sempat bekerja di salah satu perusahaan tambang batubara di Kalimantan tersebut menceritakan bagaimana perusahaan batubara beroperasi sejak awal hingga mengolah fosil bumi Indonesia.

“Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan tambang batubara di Kalimantan. Jadi, untuk mendapatkan batubara, awalnya bukit atau hutan digunduli dengan cara dibakar. Pembakaran hutan ini, tentu saja mematikan kehidupan ekosistem yang ada. Binatang dan makhluk hidup lainnya tentu terdampak, termasuk manusia.” Ujarnya.

Setelah hutan gundul, lanjut Imam, tanah yang ada dipermukaan diambil. “Seharusnya tanah yang diambil untuk mendapatkan batubara, disimpan (tanahnya), setelah tambang habis, tanah dikembalikan kembali dan volume tanah ditambah sesuai dengan jumlah batubara yang dikeruk. Namun hal tersebut tidak dilakukan, itulah yang terjadi, alam rusak lantaran tambang tersebut,” tuturnya.

Apa yang kita lihat dalam film Sexy Killers, ditingkat lokal, Pekalongan juga terjadi. “Di Pekalongan saat ini kan marak tambang galian C, apakah tambang galian C disekitar kita tersebut telah memperhatikan kelestarian lingkungan? Saya tidak tahu, lanjut Imam retoris.

Sementara Dudi, mahasiswa Yogya asal Kedungwuni mengungkapkan pengalamannya bagaimana warga Kulonprogo berdaya, menolak tambang pasir besi. Menurutnya inisiasi gerakan warga perlu ditumbuhkan, “pengalaman turut mendampingi warga Kulonprogo membuat saya membangun sebuah komunitas di Jogja yang memberikan literasi bagi warga,” ungkapnya.

Dudi menilai bahwa oligarki politik saat ini tentu membutuhkan terobosan bagi generasi milenial –entah lima tahun atau berpuluh tahun mendatang– untuk terjun ke dunia politik yang baik dan benar. “Butuh dorongan kaum milenial untuk terjun ke dunia politik saat ini yang seperti comberan. Mereka harus benar-benar bertekat meluruskan politik saat ini. Walaupun anggapan umum saat ini politik itu kotor, setidaknya perlu dicoba untuk terjun dan memperjuangkan kepentingan warga.” ujarnya.

Gambarannya, ketika ada kucing yang kecemplung ke comberan yang kotor, terus ada orang yang turun ke comberan tersebut kemudian menyelamatkan kucing. Yang kotor hanya kakinya saja, namun kucingnya telah selamat. Ujar Duni menggambarkan, “ketika kaum muda berpolitik dengan tujuan yang baik dan benar. Mereka harus siap untuk dicap “kotor” dan tidak dipercaya. Tapi buktikan kiprahnya, bahwa mereka menyuarakan warga,” lanjutnya.

Dalam diskusi yang dihadiri oleh lebih dari tiga puluh peserta tersebut, terungkap bahwa politik indonesia saat ini, bahkan ditahun-tahun berikutnya akan tetap dikuasi oleh oligarki dan korporasi (baca: pemodal). Pun ditingkatan lokal.

Namun ada beragam cara untuk tetap bisa berkontribusi dan menyuarakan suara warga. Setidaknya jadi ketua RT atau RW yang baik dan benar, memperjuangkan kepentingan warga. Atau dengan menginisiasi komunitas yang berkontribusi dan membemberdayakan warga.

Menurut Najmul Ula, mahasiswa Prodi Ilmu Politik FIS Unnes asal Pekalongan yang juga menjadi moderator acara, saat rekannya, Aghnia Ananda, pemilik PhomRak Cafe mempunyai ide untuk menggelar acara nonton bareng dan diskusi film garapan Watchdog, dia tertarik. Bersama rekan-rekannya, disepakati acara digelar di lapak rekan Aghnia Ananda, di Jalan Mandurorejo Kajen.

“Acara ini diluar dugaan, antusiasme peserta dari Pekalongan begitu tinggi. Ekspektasi kita, sepuluh peserta saja sudah cukup. Yang hadir saat ini lebih dari target. Ini menunjukkan bahwa kaum muda Pekalongan tertarik dengan gerakan literasi,” ujar Najmul.

Gelaran yang dimulai dengan pemutaran film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono pukul 19.30 WIB dilanjutkan dengan diskusi dengan pemantik Ribut Achyadi hingga pukul 00.00 WIB dinihari. (WD)

selengkapnya
Layanan PublikPolitik

Menginduk nyoblos di TPS jauh, warga ancam tak gunakan hak pilih

mobilisasi
  • Pemkab Sediakan Dua Mobil Mobilisasi Ke TPS Induk

Batang, Wartadesa. – Ratusan warga Dukuh Sigandul, Desa Mojotengah, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang mengancam tidak menggunakan hak pilihknya lantaran mereka harus menginduk ke TPS yang berada di Desa Pranten, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, yang jaraknya jauh.

Warga mengungkapkan bahwa sebanyak 150 warga Dukuh Sigandul Desa Mojotengah yang masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) sepakat tidak menggunakan hak pilihnya, “Hasil rapat warga pada Senin malam (15/04), kita sepakat untuk tidak memilih jika tidak ada TPS di sini,” ungkap  Eko Fitriyanto.

Warga menyayangkan harus menginduk ke TPS yang letaknya jauh dan tidak berada di desanya. Menurut Eko, warga sudah mendapatkan undangan pemungutan suara Model C6-KPU, dalam C6 tersebut mereka terdaftar di TPS 08 Desa Pranten Kecamatan Bawang.

Sementara itu, Bupati Batang, Wihaji mengungkapkan bahwa pihaknya memfasilitasi warga Dukuh Sigandul, Desa Mojotengah, Kecamatan Reban yang mencoblos di TPS 08 Desa Pranten Kecamatan Bawang dengan dua unit mobil untuk mobilisasi warga yang akan menggunakan hak suaranya.

“Kita berusaha sebaik mungkin dengan memfasilitasi dua kendaraan mobil untuk mobilisasi warga, kalau memang mereka tidak mau menggunakan hak pilihnya, itu hak mereka kita tidak bisa memaksa,” kata Wihaji.

Sementara Camat Bawang Yarsono mengatakan, Kampung Sigandul terletak di lereng sabuk pegunungan Dieng diapit Gunung Prau dan Gunung Gondomayit, yang secara resmi telah dihapus karena berada di kawasan rawan bencana longsor. Namun warga yang semula telah dipindahkan, kini kembali menempati lahan mereka yang lama di Sigandul.

“Administrasi kependudukannya pun menjadi berubah. Semula mereka adalah warga Desa Mojotengah, Kecamatan Reban, sesuai yang tertera di KTP mereka hingga sekarang. Namun kini, meskipun menempati lokasi yang sama, mereka dimasukkan sebagai warga Dusun Bintoro Mulyo, Desa Prenten, Kecamatan Bawang”kata Yarsono. (WD)

selengkapnya
Layanan PublikSosial Budaya

Rumah penerima PKH tak jadi ditandai

pkh

Kajen, Wartadesa. – Rumah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pekalongan tidak jadi ditandai, meski sebelumnya muncul wacana untuk melakukan penempelan stiker maupun tanda lain pada rumah penerima program.

“Kita tidak akan meniru model tanda penerima PKH seperti daerah lain, cukup update data saja, karena bersifat dinamis. Bisa saja penerima PKH yang dulunya miskin secara tak terduga mendapat warisan akhirnya menjadi orang kaya, sehingga tidak perlu menggunakan sticker tanda penerima PKH,” ujar Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi dalam pembinaan Pendamping PKH (SDM PPKH) di aula 3 Setda, Selasa (09/04).

Asip mengungkapkan bahwa adanya masukan dari warga, pihaknya memutuskan untuk melakukan validasi penerima PKH. Validasi tersebut diperlukan  karena banyak entri data PKH yang tidak tepat sasaran, sehingga mereka itu harus dicoret dan diganti dengan yang berhak menerima.

Pendamping PKH tidak hanya mendampingi pada aspek penerimaan program yang afirmatif saja, yaitu penerimaan bantuan per 3 bulan sekitar Rp1,8 juta,  lanjut Asip, tetapi agar SDM PKH bisa mendampingi dan menedukasi keluarga yang menerima PKH agar bisa mengelola keuangan dengan baik, sehingga bisa lebih sehat secara ekonomi.

Asip menambahkan Pemkab juga sudah memberikan masukan kepada kementrian sosial agar data penerima PKH bisa diupdate kapanpun dan tidak menunggu terlalu lama.

Sementara itu, pantauan di lapangan, proses update dan verifikasi penerima PKH di beberapa desa telah dilakukan sosialisasi sejak seminggu lalu. Sosialisasi dilakukan di beberapa desa dengan tujuan penerima bantuan PKH tepat sasaran. (WD)

selengkapnya
Dana DesaLayanan PublikSosial Budaya

Desa Sodong Basari resmi berdiri

desa sikasur

Pemalang, Wartadesa. – Desa persiapan Sodong Basari resmi berdiri setelah diserahkannya Nomor Register Desa kepada Kepala  Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Kusin, di Balai Desa Persiapan Sodong Basari, Selasa (09/04).

Dengan penyerahan register desa bernomor 27.03.2011.01, menurut Bupati Pemalang, Junaedi, dapat digunakan sebagai dasar untuk mengangkat Pejabat Kepala Desa persiapan dengan ketentuan, mengirimkan kepastian batas wilayah desa induk, dan mendata jumlah penduduk, dan kepala keluarga sampai akhir tahun 2018.

Junaedi juga mengucapkan rasa terima kasihnya  dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pihak, baik kepada Kepala Dispermasdes Kabupaten Pemalang Kepala Desa beserta Perangkat Desa Sikasur dan seluruh masyarakat desa Sikasur yang telah berupaya, dan bekerja keras dari tahun 2009 pada jejak pendapat sampai dengan hari ini, sehingga keseluruhan tugas semuanya dalam rangka persiapan penataan desa baru dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.

Menurut Junaedi, sesuai dengan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 146.2/0006563 tanggal 25 Maret 2019  ia berpesan agar memfasilitasi persiapan penataan desa tersebut dengan sebaik mungkin, diantaranya dengan menyiapkan foto citra satelit supaya bisa dibuat peta desa dengan skala yang ditentukan. Pihaknya minta agar memastikan secara yuridis tentang dasar hukum pemekaran desa tersebut.

“Jangan sampai terkendala oleh sesuatu hal yang sebenarnya dapat diselesaikan bersama”. tutur Bupati.

Kepada Kades Sikasur beserta jajaran desa, pihaknya minta agar mereka terus berupaya sehingga nantinya pemekaran desa tersebut dapat diundangkan.

Junaedi mengimbau warga untuk bersama- sama membantu perangkat desa, dalam menuntaskan target demi target yang harus dipenuhi. Selain itu, Bupati juga menyarankan supaya masyarakat dapat menunjukkan partisipasi aktif sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat yang mendukung upaya pembangunan daerah.

“Dengan adanya dukungan penuh dari masyarakat saya yakin tujuan ini akan tercapai dengan maksimal”, kata Bupati.  (WD)

selengkapnya
Layanan PublikSosial Budaya

Alhamdulillah, 10 keluarga dapat bantuan rehab rumah

bantuan rumah baznas

Pemalang, Wartadesa. – Sepuluh warga Kecamatan Comal dari Desa Sikayu, Gintung dan Purwosari, Kabupaten Pemalang mendapatkan bantuan rehab rumah senilai Rp. 10 juta per kepala keluarga. Bantuan diserahkan Baznas Kabupaten Pemalang, Senin (08/04) di Pendopo Kecamatan Comal.

Purwanto, warga  rt 02/01 Desa Gintung Kecamatan Comal mengungkapkan terima kasih kepada Baznas Kabupaten Pemalang dalam acara pentashorufan zakat, bedah rumah dan ekonomi produktif tersebut. “Alhamdulillah, bantuan untuk bedah rumah senilai Rp. 10 juta tersebut sangat bermanfaat bagi kami. Insha Allah akan segera kami gunakan untuk merehab rumah kami,” tuturnya.

Sementara Sekretaris Kecamatan Comal, Samsul Dewantara berharap agar bantuan tersebut dimanfaatkan sesuai amanat. “Kami berharap bantuan Baznas dapat di manfaatkan sesuai yang di harapkan berupa rehab rumah sebanyak 10 orang @10 juta,” ujarnya.

Samsul Dewantara menambahkan bahwa ia juga berharap agar kepala desa yang warganya menerima bantuan (Desa Sikayu, Desa Gintung dan Desa Purwosari) agar memonitor pembangunanya supaya sesuai bantuan yang diberikan Baznas serta dari siswa IPDN. “Supaya bantuan dapat diterima dan manfaatnya bisa berkah,” lanjutnya.

Kesepuluh keluarga yang mendapatkan bantuan rehab rumah tersebut diantaranya, Purwanto rt 02/01 Desa Gintung, Supari rt 07/02 Desa Gintung, Kastini rt14/ 03 Desa Gintung, Zaenal Abidin rt 12/03 Desa Gintung
Tasriah rt 02/02 Desa Sikayu, Maryatun rt 02/03 Desa Sikayu, Aliyas Munaj rt 01/01 Desa Sikayu, Karto rt 01/20 Desa Purwosari, M Sobri rt 02/08 Desa Purwosari, dan Muriyah rt 02/16 Desa Purwosari. (WD)

selengkapnya
Layanan PublikSosial Budaya

Warga minta dibuatkan dua box penyeberangan jalan tol

sosialisasi exit tol

Bojong, Wartadesa. – Warga Desa Bojong Minggir, Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan meminta agar box penyeberangan yang menghubungkan wilayah Bojong Minggir dengan Desa  Sembungjambu dibuat dua demi kenyamanan warga saat melintas box penyeberangan.

Permintaan warga tersebut terungkap dalam mediasi antara warga Bojong Minggir dengan PBTR terkait pembangunan exit tol Bojong di Balai Desa Bojong Minggir, Jum’at (29/03).

Mediasi dipimpin oleh Kapolsek Bojong  AKP Suhadi menyikapi keinginan warga Desa Bojong Minggir yang menginginkan untuk wilayah Jalan Desa Bojong Minggir – Desa Sembungjambu agar di buat dua box penyeberangan tidak hanya satu box karena dianggap aktifitas kenyamanan warga akan terganggu jika hanya satu box penyeberangan.

Kapolsek Bojong Akp Suhadi,   didampingi Kanit Intel Bripka Juli P,   menyampaikan agar warga menyampaikan keluhannya secara persuasif dan baik jangan sampai ada demontrasi, yang penting hasilnya baik buat warga semua dan tidak ada yang di rugikan baik Pengelola Tol maupun warga masyarakat.

Kegiatan mediasi tersebut dihadiri oleh Pimpinan PBTR, Muspika Bojong, Kades Bojong Minggir dan tokoh masyarakat desa Bojong Minggir. Rencananya pembangunan Exit Tol akan selesai dalam waktu 6 bulan sebagaimana yang di sampaikan oleh pihak PBTR.  (WD)

selengkapnya
Layanan PublikLingkungan

Warga Kaligawe tolak pembangunan TPA

tolak tpk

Karangdadap, Wartadesa. – Warga Desa Kaligawe, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah menolak pembangunan Tempat Pembuangan Akhr (TPA) sampah Kabupaten Pekalongan. Penolakan warga tersebut terungkap dalam sosialisasi yang digelar kemarin, Rabu (27/03) pukul 14.00 WIB di balai desa setempat.

Penolakan warga disampaikan oleh Karangtaruna/pemuda setempat dalam sesi tanya jawab dalam sosialisasi yang dihadiri oleh Camat Karangdadap, Kapolsek Karangdadap, perwakilan Danramil Kedungwuni, perwakilan Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan, kepala desa dan perangkat desa Kaligawe, ketua BPD, LPMD, tokoh masyarakat dan karang taruna desa Kaligawe.

Menurut warga, mereka tidak setuju jika Desa Kaligawe dibangun TPA sampah Kabupaten Pekalongan dan tidak menginginkan lagi ada sosialisasi lanjutan. Sosialisasi yang digelar kemarin merupakan kali kedua.

Penolakan dari warga, Karangtaruna dan pemuda desa setempat tersebut akhirnya dibuatkan berita acara penolakan oleh kepala desa setempat, Patikhin. Berita acara ditandatangani oleh warga untuk disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Dengan begitu, pemuda, Karangtaruna dan sebagian warga desa Kaligawe yang menolak pembangunan TPA tidak menginginkan lagi diadakannya sosialisasi lanjutan.

Sementara itu, Kapolsek Karangdadap AKP Guntur Tri Harjani, menyarankan kepada warga dan pemuda lebih baik program pemerintah ditonton atau dilihat dulu, kami berharap pada sosialisasi berikutnya biarlah diputarkan dulu video-video berkaitan dengan pengolahan ini baru kalau tidak setuju bisa disampaikan. “Beri kesempatan pada pemerintah daerah untuk menambah wawasan kita semua,” ujarnya.

Patikhin selaku kepala desa Kaligawe menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan yang ke dua kalinya tentang pengolahan TPA dan yang punya gawe adalah pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini melalui Dinas Perkim (permukiman).

Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan melalui Ari Lanang menjelaskan bahwa TPA lama di Kajen lokasi atau tempat sudah tidak memungkinkan sehingga butuh lokasi atau tempat baru, oleh sebab itu Pemkab Pekalongam kalau sudah ada lokasi akan bangun TPA yang ramah lingkungan sesuai standart yang tidak akan mencemari lingkungan. “Setelah melalui kajian karekteristik tanah letak dan jarak adalah di desa Kaligawe, harapan kami atas nama pemerintah mohon kerjasamanya agar proyek ini dapat berjalan,” ujarnya.

Ari menambahkan untuk tidak berfikir negatif dulu mendengar kata sampah, dalam hal ini nanti akan dibangun tempat pengolahan sampah dengan teknologi yang sangat baik dimana tidak akan mencemari lingkungan dengan baunya ataupun dampak lain. Bahwa dalam pemilihan lokasi memang dicari lokasi yang jauh dari pemukiman warga dengan minimal jarak sekitar 1 kilometer, selain itu juga akan dibangun fasilitas pengolahan sampah yang ramah lingkungan, bisa sebagai tempat wisata edukasi bahkan akan dibangun juga sarana bermain anak.

Lebih lanjut Ari menegaskan, pemerintah dalam hal pengolahan sampah tidak sembarangan, kita akan menggunakan ahli-ahli yang sudah sangat membidangi sehingga akan tercipta tempat pengolahan sampah yang baik tidak seperti yang kita kira yaitu seperti TPA yang dulu.

Camat Karangdadap Abdul Qoyyum yakin bahwa pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak akan membuat program yang merugikan atau menciderai warganya, karena penentuan pemilihan lokasi diantaranya lokasi minimal 1 kilometer dari pemukiman, kemudian ada membran penyaringan yang nantinya tidak mengotori sungai, tidak menimbulkan bau dan juga dibikinkan sarana wisata dan permainan anak-anak. (WD)

selengkapnya