Layanan Publik Arsip — Laman 27 dari 114

Air Keruh dan Bikin Gatal, Puluhan Ibu-Ibu Demo PDAM Tirtayasa Pekalongan

by buono on April 24, 2024 Layanan Publik pdam tirtayasa Pekalongan

Warta Desa, Kota Pekalongan. – Puluhan perempuan dari RW 08 Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan menggelar aksi demontrasi di kantor walikota setempat, Rabu (24/04/2024). Mereka melakukan aksi protes lantaran air PDAM Tirtayasa keruh dan menyebabkan penyakit gatal-gatal.

Perwakilan warga, Mutia mengatakan bahwa jika air PDAM Tirtayasa belum jernih, warga tidak mau membayar tagihan. “Katanya masalah pipa sampai sekarang lima tahun malah tambah keruh tambah keruh. Selama belum bisa dikonsumsi, warga tidak mau bayar,” ujarnya.

Para peserta aksi mengancam akan melakukan aksi demo lagi, apabila kualitas air perusahaan milik daerah itu masih keruh. Bahkan meminta Direktur Perusda PDAM Tirtayasa mundur dari jabatannya. “Kalau kejadian lagi direktur harus berhenti, kita akan demo lagi demo lagi,” tegas Mutia.

Sementara itu Kepala Asisten I Sekda Kota Pekalongan, Joko Purnomo dalam audiensi menyebut bahwa Direktur Utama PDAM Tirtayasa M. Iqbal harus segera melakjukan perbaikan. “Penolakan warga untuk bayar nanti kita sampaikan ke pak wali. Hasilnya seperti apa kita rapat internal lagi. Kebijakan ada di beliau,” ujar Joko Purnomo. (.*.)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya

Sekda Pekalongan Angkat Bicara Soal Pabrik Sepatu yang Diblokir Warga

by buono on April 24, 2024 Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya banjir bandang pekalongan pabrik sepatu PT HAI

Warta Desa, Bojong. – Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Sekretaris Daerah, Yulian Akbar angkat bicara soal aksi blokir warga di pintu masuk lokasi pabrik sepatu PT HAI.

Yulian berjanji akan mencarikan titik temu antara tuntutan warga dengan pihak perusahaan, sore atau malam hari ini, Rabu (24/04/2024)

“Komitmen kita sama sebenarnya ingin menyelesaikan dengan baik, warga dan perusahaan itu kan harus berdampingan. Tinggal kita mencari titik temunya. Nanti pemerintah akan hadir di situ untuk menjembatani titik temu tersebut,” kata Sekda Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, saat dimintai tanggapannya atas aksi demo korban banjir bandang di Desa Wangandowo, Selasa, 23 April 2024.

Baca: Ratusan Warga Korban Banjir Bandang Pekalongan Tutup Akses Pabrik Sepatu

Menurut Sekda Pekalongan, pihak PT HAI telah mememuni beberapa tuntutan warga berupa pergantian rumah, pada sebelum lebaran.

Sedang tuntutan warga kemarin, masih menurut Yulian, warga mengajukan tuntutan terkait dengan kompensasi harta bergerak.

“Saya sudah komunikasikan dengan perusahaan, sedang kita carikan titik temunya, terutama masalah waktu karena mereka juga butuh waktu untuk hal ini. Jadi Insya Allah besok sore atau malam saya akan ke sana juga untuk mempertemukan, memfasilitasi antara perusahaan dan warga, semoga ada titik temunya,” tambah Yulian.

Diberitakan sebelumnya, sebulan lebih pascabanjir bandang Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, hingga kini kompensasi bagi masyarakat terdampak masih belum jelas.Ratusan warga Korban Banjir Bandang Pekalongan Tutup Akses Pabrik Sepatu

Sehingga, ratusan warga yang menjadi korban melakukan aksi tutup akses jalan utama pabrik. Diketahui banjir itu disebabkan jebolnya tanggul embung buatan pabrik sepatu dari PT HAI dan merusak ratusan rumah warga, serta menewaskan dua orang.

Tidak hanya menutup akses mereka juga, membentangkan spanduk bertuliskan ‘kami mengetuk hati nurani, bapak ibu manajemen dan karyawan karyawati PT Hardases Abadi Indonesia (HAI) untuk ikut prihatin dan mendorong penyelesaian segera aset-aset dan fasilitas umum warga terdampak banjir yang telah hilang ataupun rusak.’ (Buono)

selengkapnya

Layanan Publik Sosial Budaya

16 Perusahaan di Kota Pekalongan Belum Berikan THR

by buono on April 4, 2024 Layanan Publik Sosial Budaya Pekalongan THR

Warta Desa, Pekalongan. – Sedikitnya 16 perusahaan di Kota Batik Pekalongan belum memberikan Tunjangan Hari Raya (THR). Hal ini terlihat dari laporan yang masuk ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pekalongan.

Menurut Kepala Dindusnaker Kota Pekalongan, Betty Dhfiani, dari 70 perusahaan yang sudah melaporkan telah menunaikan THR baru 54 perusahaan.

Padahal menurut Suart Edaran Menaker RT Nomor M/2/HK.04/111/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56/0002412 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2024. Pemberian THR diberikan kepada karyawan paling telat tanggal 3 April 2024.

“Kami berharap hari ini semua perusahaan sudah dapat menuntaskan pemberian THR Lebaran 2024 pada karyawan,” kata Betty, Kamis (04/04/2024) melansir laporan Antara.

Betty menegaskan bahwa perusahaan di Kota Pekalongan wajib melaporkan pemberian THR sesuai dengan formulir dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

17 Perusahaan di Jateng dalam Pengawasan

Sementara itu, Disnakertrans provinsi Jateng mencatat 17 perusahaan dalam pengawasan perihal pembayaran THR. Perusahaan ini diberi tengat waktu hingga 3 April 2024 kemarin.

Kabid Hubungan Industrial dan Jamsos Disnakertrans Jateng, Ratna Dewajati, menyebut 17 perusahaan itu tersebar dibeberapa kabupaten/kota. Antara lain Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Demak. Mereka bergerak di sektor tekstil, mebel, makanan, garmen, dan lain-lain.

“Dari 17 perusahaan ini ada yang minta membayar separuh di tanggal 3 (April) dan separuh setelah lebaran. Kemudian ada yang akan membayar di awal tapi di bawah UMK,” katanya melansir laporan Joglo Jateng, Selasa (2/4/24).

Menurutnya bagi perusahaan yang merasa tidak mampu membayar THR secara penuh dan sesuai jadwal bisa konsultasi. Nantinya pengawas ketenagakerjaan akan memeriksa kondisi perusahaan tersebut. Namun apabila laporan yang diterima tidak sesuai dengan fakta di lapangan, maka Disnakertrans Jateng akan memberi sanksi terhadap perusahaan tersebut. (Buono)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya

Tiga Bulan Sudah Kendal Alami krisis Air

by buono on September 27, 2023 Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya kekeringan Kendal krisis air bersih

Wartadesa, Kendal. –Bencana kekeringan di Kabupaten Kendal telah berlangsung tiga bulan sejak Juli 2023. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mengupayakan pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang terdampak. Armada yang dimiliki BPBD sendiri ada dua truk tangki, berkapasitas masing-masing 5000 liter. Pendistribusian air bersih awalnya dua hari sekali, namun dengan bertambahnya daerah terdampak maka BPBD sendiri belum bisa mengcover seluruh wilayah.

Berbeda dengan kondisi di lereng Gunung Ungaran, wilayah eks Kawedanan selokaton yang meliputi empat kecamatan yang notabene daerah dataran tinggi, lereng Gunung Prau yang awalnya hanya Desa Curugsewu Kecamatan Patean saja yang mengalami kelangkaan air bersih, yaitu Dusun Sendang dan Dusun Robyong, kini ada desa-desa yang menyusul mengalami kekeringan. Hampir merata di masing-masing kecamatan ada dusun yang mengalami kelangkaan air bersih.

PMI Kabupaten Kendal sebagai lembaga yang bergerak untuk kegiatan sosial kemanusiaan turut andil menjawab keresahan warga melalui keterlibatan pendistribusian air bersih. Sejak 4 September 2023, PMI telah melakukan droping air di Dusun Ngargo, Desa Ngargosari Kecamatan Sukorejo. Sebanyak 85 KK dengan 340 jiwa yang tersebar di enam RT telah disuplay air bersih yang diambilkan dari PT Radik Jaya Kaliwungu.

Bersama beberapa ormas di Patean, PMI juga lakukan distribusi air pada hari Kamis, 07/09/2023 ke Desa Sidokumpul, yaitu Dusun Kalidukuh dengan pengiriman dua kali sebanyak 10.000 liter. Total penerima bantuan di Kalidukuh adalah 424 Jiwa yang merupakan warga RT 27 dan RT 29, RW 09.

Kemarau makin memperparah keadaan dengan bertambahnya daerah terdampak. Masih di Desa Sidokumpul, yaitu dusun Krandegan PMI lakukan droping air bersih untuk mencukupi kebutuhan 480 jiwa di tiga RT dengan 10.000 liter air bersih. Dusun Kalikunal Desa Sidokumpul sebanyak 200 KK juga dapat bantuan air bersih pada Rabu, 27/09/2023. Satu Dusun di Kecamatan Pageruyung tak mau kalah, 600 jiwa di Dusun Pencar, Desa Gebangan juga memerlukan bantuan air bersih meliputi 180 KK warga RT 1, 2, 3, dan RT 4 RW 01.

Dusun Pilangsari di Desa Sidodadi Kecamatan Patean juga menerima dampak cuaca ekstrim tahun ini. Warga di enam RT, RW 09 sebanyak 237 KK dengan total 948 Jiwa terancam kekurangan air bersih. Tidak hanya dari PMI, beberapa kali dusun ini telah menerima kiriman air bersih dari lembaga lain secara swadaya.

Agung Dwi Setyawan sebagai Penanggung Jawab Bidang Kebencanaan PMI menyebutkan, Proses pendistribusian air ini tentu tidak selalu mudah, di samping jarak yang cukup jauh, akses untuk mencapai titik pengambilan air pun memakan waktu lama. “Sempat satu kali PMI diijinkan mengambil air dari Perkebunan Buah Plantera di Desa Sidodadi, namun karena stok air di sana juga semakin sedikit akhirnya tidak diperbolehkan lagi mengambil air ke Plantera. BPBD sendiri mengambil air dari saluran PDAM yang ada di Desa Ngadiwarno, Kecamatan Sukorejo, jika jadwalnya bersamaan PMI bisa ikut mengambil dari situ”. Pungkasnya.

Saat ini sumber air terbesar yang masih memungkinkan untuk di ambil selain dari saluran PDAM adalah di Depo Air Sumber Abadi yang ada di Desa Manggungmangu, Kecamatan Plantungan. Tentu jarak yang ditempuh semakin jauh untuk target distribusi di Dusun Pilangsari misalnya, tapi karena tidak ada sumber air lain yang bisa diambil maka sementara sumber air ini yang bisa diandalkan untuk melancarkan kegiatan pendistribusian air demi meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Kendal. (Andi Gunawan)

selengkapnya

Layanan Publik Opini

Kiprah Komunitas Perindu Dalane Alus Rejekine Mulus Asal Lebakbarang

by buono on Mei 15, 2023 Layanan Publik Opini dalane alus rejekine mulus gareng lebakbarang Pekalongan personek

Senyum Wastejo sumringah menyambut kedatangan saya. Dibawah rindangnya pohon ringin Terminal Karanganyar Kabupaten Pekalongan, saya menyapa sambil menyalami hangat pria paruh baya itu. “Sehat mas,” dijawab, “Alhamdulillah sehat pak.” Ia mengajak ke sebuah dipan persegi, dengan kaki-kaki dari besi dan lempeng kayu sebagai penopang duduk, Tak lama, dua rekan dari Personek—Persatuan Sopir dan Kenek Lebakbarang– datang menghampiri. Kami mulai ngobrol, menanyakan aktivitas komunitas yang beranggotakan 120 sopir dan kondektur se Kecamatan Lebakbarang.

Wastejo, Ketua Personek Kecamatan Lebakbarang. Foto: Buono, Jum’at (12/05/2023)

Perkenalan saya dengan temen-temen Personek, sebetulnya sudah cukup lama. Sejak 20 Oktober 2018, dalam sebuah diskusi “Ngobrol Karo Ngopi bareng Komunitas Wong Pekalongan” di sebuah kedai kopi Simbangkulon, Kota Pekalongan.

Komunitas dengan cita-cita sederhana, yakni melihat jalan Lebakbarang-Karanganyar mulus ini tidak pernah berhenti bergerak. Bergotong-royong memperbaiki jalanan rusak secara swadaya. Gerakan warga yang saat itu mencuri perhatian publik adalah “Semen Rakyat 1” pada Maret 2019, Semen Rakyat 2 Pada September 2021, dan Semen Rakyat 3 tahun kemarin.

Kegiatan utama para sopir dan kondektur (kenek) Lebakbarang ini tentu mencari nafkah untuk keluarganya. Meski jasa angkutan bak terbuka (pikap) tiap tahun makin tidak diminati lagi. “Dulu sempat ramai penumpangnya. Utamanya para pelajar, dan para ibu yang berbelanja ke Pasar Karanganyar. Sekarang sudah sepi, soalnya para pelajar sudah menggunakan motor untuk sekolah. Tukang sayur keliling sudah banyak yang masuk ke kampung-kampung di Lebakbarang, mereka—para ibu– tidak belanja lagi ke pasar.” Tutur Wastejo, dalam sebuah obrolan.

Sepinya penumpang jelas berdampak bagi pendapatan anggota Personek. Hanya beberapa anggota saja yang saat ini masih menjadi sopir angkutan ke terminal. Sisanya jadi sopir pengangkut rumput untuk pakan ternak sapi, maupun angkutan barang lainnya. “Makin sepi pak penumpangnya saat ini. Ini saja saya turun (ke pasar) cuma bawa tiga penumpang,” lanjut Tejo.

Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, para anggota Personek ini mencari tambahan pengahasilan dengan menjadi peternak, petani dan berdagang hasil pertanian. “Nyambi jualan pak. Kalau lagi musim durian, jualan durian, ada yang ngingu (ternak) sapi atau jualan sapi. Ini kan sebentar lagi mau lebaran haji. Kalau yang rutin sih, jualan pisang,” ujar Ketua Personek.

Jadi Jembatan Informasi antara Warga dengan Dinas Pekerjaan Umum

Kondisi jalanan rusak di sepanjang Karanganyar hingga Lebakbarang, tahun 2023 memang sudah berkurang. Pemkab Pekalongan telah melakukan perbaikan ruas jalan Timbangsari-Lebakbarang senilai Rp1,5 miliar pada tahun 2021, Pada tahun 2022 pun dianggarkan sebesar Rp2,6 miliar. Ditahun 2023 dianggarkan peningkatan ruas jalan Timbangsari-Songgodadi sebesar Rp5,3 milyar.

Pantauan di lapangan. Ruas Lolong-Lebakbarang di Kalijangkar sepanjang tiga kilometer masih didapati jalan berlubang, bahkan di Desa Karanggondang, Kecamatan Lebakbarang separuh jalan amblas sepanjang 20 meter dengan lebar sekitar 1,5 meter. Tidak ada papan peringatan maupun garis pengaman yang dipasang oleh dinas terkait. Hal itu jelas membahayakan pengguna jalan. Apalagi tidak ada penerangan jalan saat malam hari.

Tangkapan layar ruas jalan yang amblas di Desa Karanggondang, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan. Gambar: Buono, Jum’at (12/05/2023).

Personek menjadi tumpuan aduan warga Lebakbarang saat terjadi kerusakan jalan. Menurut penuturan Sumitro, anggota Personex, warga lebih sering menghubungi komunitasnya ketika ada jalan yang rusak, bencana longsor maupun lainnya. “Kalau ada jalan rusak yang dihubungi Personex …. bukan DPU. Apakah DPU sudah dihubungi, …. ya sudah dihubungi, tapi belum ada tindak lanjut.” Ujar pria yang sering disapa Mitro ini menirukan tanya-jawab antara warga dengan dirinya. Jum’at (12/05/2023).

“Fungsi Personek akhirnya jadi penghubung informasi antara dinas (DPU) dengan warga Lebakbarang,” lanjut Mitro.

Sebagai satu-satunya komunitas di Lebakbarang yang rindu akan slogan Bupati Pekalongan “Dalane Alus Rejekine Mulus” program yang sering di-handle oleh warga yakni memperbaiki ruas jalan kabupaten yang rusak. Meski sebetulnya bukan tugas mereka.

“Perbaikan jalan rusak, sering dilakukan secara swadaya. Ditambal sementara dengan krosok campuran pasir dan batu kali. Setidaknya mengurangi angka kecelakan pengguna jalan,” tutur Sumitro.

Swadaya warga bersama anggota komunitasnya, masih menurut Mitro, yakni pembangunan talud (senderan) jembatan pada ruas jalan yang ambrol di Dukuh Kumenyep, Desa Sidomulyo, Lebakbarang. “Penambalan jalan dan pembangunan buk jembatan yang amblas di Lebakbarang, arah Kumenyep, sebelah SMP N1, pada bulan September tahun 2022,” tuturnya.

Talud jembatan Kumenyep hasil swadaya warga bersama komunitas Personek, Septermber 2022. Foto: Buono, Jum;at (12/05/2023).

Gotong-royong memperbaiki talud jembatan yang ambrol dilakukan setelah bertahun-tahun laporan warga, tak kunjung diperbaiki. “Sudah enam tahun rusak, tidak diperbaiki. Kita umumkan di grup Personek, anggota iuran semen, pasir dan batu,” ujar Sumitro.

Sadar ruas jalan kabupaten bukan ranah warga untuk memperbaiki. Setelah pembangunan talud jembatan selesai dan jalan diurug secara swadaya warga. Dinas terkait menghubunti Personek, “dari PU ngebel … aturan jangan digarap,” lanjutnya.

Infrastruktur Publik Tanggung Jawab Siapa?

Modal sosial berupa kerelaan warga untuk bergotong-royong, seperti kerjabakti memperbaiki infrastruktur publik yang rusak acapkali “dimanfaatkan” rezim bahwa warga memiliki kewajiban moral tersebut. Padahal kewajiban warga sudah ditunaikan melalui pajak yang mereka bayar.

Adalah Gareng, Pak Tua yang bekerja serabutan, dari cuci piring dan buruh panggul di Pasar Karanganyar, sampai apapun yang disuruh untuk dikerjakan, ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia selalu terlibat dalam perbaikan jalan yang rusak di Lebakbarang-Karanganyar.

Mbah Gareng juga terlibat dalam aksi Semen Rakyat dan aksi gotong-royong warga lainnya, memperbaiki jalanan rusak, mengevakuasi material longsor, dan lain sebagainya. Biasanya, sembari turun ke Pasar Karanganyar untuk bekerja, ia akan turun di perjalanan manakala melihat jalanan berlubang yang kondisinya membahayakan. Degan peralatan dan material seadanya, lubang-lubang jalan ditambalnya.

Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 jelas mengatur bahwa “Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”. Sedangkan pada Pasal 24 ayat (2) berbunyi “Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.”

Jika berkaca pada UU No. 22 tahun 2009 diatas, seharusnya negara hadir memenuhi kewajibannya. Setidaknya langkah minimal dengan memasang rambu-rambu yang bisa mencegah potensi korban nyawa melayang di jalan. Sayang, negara abai hal itu. (Buono)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan

Banjir Kepung Perkotaan Pemalang

by buono on Februari 8, 2023 Layanan Publik Lingkungan banjir pemalang

Pemalang, Wartadesa. – Pagi ini, Rabu hari ke-delapan bulan Pebruari 2023, wilayah perkotaan Kabupaten Pemalang digenangi banjir, akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak malam sebelumnya.

Genangan air merendam permukiman warga di wilayah Desa Wanarejan Selatan, Pesucen, Pekunden, bahkan di wilayah kota seperti pertokoan di ruas Jalan Jenderal Sudirman, ketinggian air mencapai 120 centimeter.

Diki, Koordinator Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang mengungkapkan bahwapihaknya telah menyiapkan perahu karet.

“Kami masih monitor, perahu karet juga kami siapkan barangkali diperlukan untuk evakuasi warga. Dari pantauan kami ketinggian air di wilayah kota 60 sampai 120 sentimeter.” ujarnya.

Warga setempat menyebut bahwa banjir diakibatkan meluapnya kali Bacin dan saluran gorong-gorong yang tertutup sampah.

“Dari dinas belum ada penanganan, kalau sekedar ngecek-ngecek sih iya. Enggak ada pengerukan di Kali Bacin, paling biasanya warga gotong royong bersih-bersih.” jelas Ismail. (.*.)

selengkapnya

Layanan Publik

Bertahun-tahun Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Dua Desa Perbaiki Jalan Secara Swadaya

by buono on Januari 15, 2023 Layanan Publik domiyang jalan rusak notogiwang Pekalongan

Paninggaran, Wartadesa. – Warga dua desa di Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, yakni Desa Domiyang dan Desa Notogiwang bergotong-royong memperbaiki jalan secara swadaya, lantaran bertahun-tahun jalan yang rusak tak kunjung diperbaiki.

Kondisi jalan rusak parah dan terakhir diperbaiki tahun 2009 lalu. “Jalan ini jalan kabupaten. Rusak parah sudah lama, sepanjang 4 Km. Sudah dilaporkan dan diajukan proposal, hanya dijanjikan 2022. Ini sudah ganti tahun, belum ada penanganan,” kata Kepala Desa Domyang, Edi, dikutip dari detikJateng, Ahad (15/01).

Warga dua desa, sejak Jum’at lalu bergotong-royong menambal jalanan yang rusak parah tersebut. Tidak hanya kaum pria, para perempuan pun turut melakukan pengecoran jalan, dengan dana dari swadaya.

Edi menyebut bahwa rusaknya ruas jalan Domiyang telah banyak menyebabpan pemotor, anak-anak sekolah maupun warga yang melintas mengalami kecelakaan jatuh dari motor.

“Warga bermusyawarah dan semangat untuk turun langsung bergotong royong bahkan iuran sukarela, seadanya untuk perbaikan jalan rusak,” tambah Edi.

Menurut Edi, pengerjaan perbaikan jalan dilakukan secara bertahap oleh warga, mengingat biaya yang dikumpulkan secara saweran. “Belum tahu persis sampai kapan dan biayanya berapa. Yang saat ini bisa dikerjakan, ya dikerjakan dulu oleh warga sendiri. Perhari kemampuan perbaikan nggak ada seratus meter,” katanya.

Sementara itu Kepala Desa Notogiwang, Agus Purwanto berharap agar Pemkab Pekalongan turut membantu perbaikan ruas jalan tersebut.

Saat ini yang dilakukan oleh warganya, yakni dengan kerja bakti memperbaiki jalan dan mengumpulkan uang secara swadaya untuk membeli semen dan pasir.

“Kami sangat berharap pihak terkait baik pemkab maupun instansi terkait untuk memperbaiki jalan tersebut, juga memberikan penerangan jalan karena memang jika malam dan turun hujan jalan ini sangat berbahaya bagi pengguna jalan,” ujarnya. (Sumber: Detik Jateng).

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya

Lokasi Calon TPAS Desa Mekarsari Dipasang Tenda Satpam, Ada Apa?

by buono on Januari 14, 2023 Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya Cianjur Cikalongkulon mekarsari tolak tpas mekarsari tpas

Cianjur, Wartadesa. – Sudah lima hari, lokasi calon Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat didirikan tenda pos satuan pengaman (satpam). Hal tersebut membuat warga setempat bertanya-tanya, apakah rencana pembangunan TPAS akan dilanjutkan. Sementara hingga saat ini warga menolak dan belum ada sosialisasi lanjutan yang dilakukan oleh pihak terkait.

“Saat ini sudah hampir lima hari, muncul tenda PUPR yang diisi sekurity (satpam) yang katanya disediakan yayasan, entah yayasan apa. Padahal kepihak masyarakat belum ada pemberitahuan apapun, entah kalau kepihak desa,” tutur salah seorang warga Desa Mekarsari yang tidak bersedia disebutkan identitasnya kepada Warta Desa, Sabtu (14/01/2023)

Baca: Tolak TPAS Mekarsari, Warga Kirim Surat ke Presiden

Ada dua petugas yang berjaga pada tenda tersebut disetiap shift, siang dan malam. Tutur warga. “Yang jelas, tiap hari ada minimal dua penjaga dibagi dua shift (siang-malam). Lucunya, masyarakat menyangka itu polisi, padahal satpam yang seragamnya coklat mirip polisi. Entah apa maksudnya muncul tenda satpam seperti itu.”

Salah seorang satpam, Pak Ade yang ditanya warga mengungkapkan bahwa dirinya sebelum ditempatkan di pos tersebut, mengetahui ada informasi perekrutan sekurity, kemudian ia melamar kerja. “Katanya ada info perekrutan sekuriti, lalu dia melamar. Di hari kemudian semua yang melamar kumpul di Cianjur (entah dimana) berpakaian putih untuk diberikan training. Nah, beres training langsung dikirim ke lokasi ini.” Ujar warga.

DLH Cianjur Ditengat 3 Bulan, Tindaklanjuti Laporan Warga Terkait Penolakan TPAS Cianjur

Sementara satpam lainnya, Pak Eno saat ditanya oleh warga terkait apakah akan ada alat berat yang diturunkan disitu, Eno menjawab masih lama. “Kalau Eno, saya tanya buat apa sekuriti disini, apa mau turun alat berat? Jawab Eno belum tau, katanya masih agak lama.” Lanjut warga.

Pemasangan tenda dan penempatan satpam di lokasi calon TPAS Desa Mekarsari membuat warga beranggapan bahwa rencana pembangunan TPAS terus dipaksakan. “Jika diamati, penolakan masyarakat masih tetap berlanjut, tapi seolah rencana pembangunan TPAS itu terus dipaksakan dengan berbagai cara, salah satunya adanya tenda tersebut. Padahal di lokasi belum ada aktivitas apapun.” Pungkas warga. (Buono)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya

Tolak TPAS Mekarsari, Warga Kirim Surat ke Presiden

by buono on Januari 14, 2023 Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya Cianjur Cikalongkulon mekarsari tolak tpas mekarsari tpas

Cianjur, Wartadesa. – Setelah sebelumnya pada 14 Desember 2022 warga Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur melayangkan penolakan rencana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) melalui kanal Lapor (lapor.go.id). Pada 21 Desember 2022 perwakilan warga melayangkan surat penolakan kepada Presiden Joko Widodo. Surat juga ditembuskan kepadaKementerian PUPR Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Bupati Cianjur, Camat Cikalongkulon dan Kepala Desa Mekarsari. Namun hingga hari ini, belum ada tindak lanjut dari orang nomor satu di Indonesia. Hal demikian disampaikan oleh salah seorang warga kepada Warta Desa.

“Saya sudah kirim surat ke Bupati Cianjur, Kementerian PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Cianjur, Camat Cikalongkulon, tapi belum ada respon. Lalu saya kirim surat lagi langsung ke presiden. Tapi belum ada respon juga,” tutur seorang warga Mekarsari yang tidak bersedia disebut identitasnya, melalui ponsel, Sabtu (14/01/2023).

Baca : TPAS Bakal Dibangun di Tengah-Tengah Permukiman Warga, Warga Desa Mekarsari Lapor

DLH Cianjur Ditengat 3 Bulan, Tindaklanjuti Laporan Warga Terkait Penolakan TPAS Cianjur

Berikut isi surat yang dikirimkan warga kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo

Mekarsari, 21 Desember 2022

Perihal : Permohonan Pembatalan TPAS Mekarsari

Lampiran : 1 Bundel

Yth., Bapak Ir. Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia

Jakarta

Salam hormat,

Salam silaturahmi dan ucapan terima kasih kami haturkan kepada Bapak Presiden yang saat bencana Gempa Bumi Cianjur berkenan hadir ditengah-tengah kami sebagai rasa sayang Bapak kepada kami.

Perkenalkan kami warga masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Cikalongkulon yang berada di paling Utara kabupaten Cianjur – Jawa Barat.

Kami dengan segala keterbatasan dan kelemahan ingin mengadu kepada Bapak Presiden tentang adanya rencana Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di lingkungan Mekarsari. Bagi kami, rencana tersebut menjadi rasa khawatir yang sangat memukul dan menjadi mimpi buruk bagi masa depan anak-anak kami, keluarga kami hingga masyarakat Mekarsari. Kami saat ini tengah membangun masa depan Mekarsari melalui Pendidikan hingga anak-anak kami mulai banyak yang menjadi Sarjana. Selain itu, akhlak anak-anak kami pun kami pupuk di surau-surau kecil oleh para Ustad dan Kyai kami. Namun, dengan adanya rencana TPAS tersebut, harapan kami hampir pupus.

Kami khawatir yang begitu khawatir, jika adanya TPAS tersebut maka tingkat kejahatan menjadi naik, lingkungan kami menjadi tidak nyaman bahkan terjadi bencana alam dari timbunan sampah tersebut. Selain itu, masa depan anak-anak kami akan terganggu. Ataukah anak-anak kami yang sedang kami sekolahkan susah payah, nantinya hanya akan menjadi Pemulung?

Tampilan surat penolakan TPAS oleh warga Desa Mekarsari, Cikalongkulon, Cianjur, halaman 1

Kami hanya masyarakat yang tidak memiliki kekuatan apapun selain mengadu kepada Bapak Presiden. Kami telah melayangkan aduan ini kepada beberapa pihak yang terkait, namun apalah daya kami, nyatanya rencana tersebut seperti seolah tetap berjalan tanpa kami inginkan.

Kami bukan berarti tidak mendukung Program Pemerintah Pak. Namun, jika boleh menawar kami ingin program yang “membangun” desa kami seperti Pertanian, Perkebunan, Pariwisata atau sejenisnya. Bukan sampah yang akan kami terima.

Terakhir, jauh dari hati kami yang terdalam, kami memohon kepada Bapak Presiden untuk mengabulkan permohonan pembatalan pembangunan TPAS ini dan menggantinya dengan program lain yang dapat membangun masa depan anak-anak kami. Masa depan anak-anak kami menjadi bagian dari masa depan Indonesia kita tercinta.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Bapak Presiden sehat selalu, semoga Bapak Presiden dapat mendengar keresahan kami dan mengabulkan permohonan kami. Hanya kepada Bapak Presiden-lah kami menggantungkan harapan ini. Atas perhatian dan kepedulian Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Warga Masyarakat Mekarsari

Kec. Cikalongkulon – Cianjur

Jawa Barat

Tembusan :

Disampaikan dengan hormat kepada ;

Kementerian PUPR Jakarta
Bapak Gubernur Jawa Barat
Bapak Bupati Cianjur
Bapak Camat Cikalongkulon
Bapak Kepala Desa Mekarsari

Tampilan surat penolakan TPAS oleh warga Desa Mekarsari, Cikalongkulon, Cianjur, halaman 2

Bukti pos pengiriman surat warga Desa Mekarsari

Masih menurut warga Desa Mekarsari, pihaknya melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo lantaran surat penolakan yang dikirim kepada Bupati Cianjur pada 14 Desember 2022, belum juga ada respon.

Tampilan surat penolakan TPAS oleh warga Desa Mekarsari yang dikirimkan kepada Bupati Cianjur.

Diberitakan sebelumnya, rencana pembangunan TPAS Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, Cianjur yang disosialisasikan pada Selasa, (13/12/22) di balaidesa setempat, langsung mendapat penolakan warga. Karena berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan warga.

Penolakan warga juga dilakukan dengan mengirim ke kanal lapor.go.id pada Rabu (14/12/2022).

Mengutip liputan dari Journal News, warga Desa Mekarsari menolak rencana pembangunan TPAS karena akan berdapak buruk pada lingkungan dan kesehatan warga. Ketua Karang Taruna desa setempat, Yunara mengatakan bahwa warga menolak keberadaan TPAS di Desa Mekarsari.

”Kami warga Mekarsari keberatan atau menolak dengan adanya pembangunan TPA di Wilayah Desa Mekarsari, pertama kaitan dengan lingkungan yang akan memperburuk citra Desa Mekarsari dan memperburuk kesehatan warga Mekarsari,” katanya dikutip dari Journal News, Selasa, (13/12/22).

Selain itu, masih menurut Yunara, warga belum pernah memberikan ijin lingkungan, namun AMDAL sudah beredar. ”Secara tahapanpun, kami selaku warga banyak tidak tahu, termasuk tadi disampaikan (dalam sosialisasi) bahwa adanya tanda tangan RT RW, itu juga kami belum pernah merasa memberikan ijin lingkungan, terus adanya dari (kajian) AMDAL, dulu pernah ada dari AMDAL ke Desa Mekarsari menyampaikan sosialisasi tapi hasilnya kami tidak diberi tahu, namun hasilnya tahu tahu sudah ada di Kabupaten,” ungkapnya.

Yunara menghawatirkan jika terlaksananya pembangunan TPA di Mekarsari warganya akan menjadi pemulung. ”Lingkungan itu sangat mempengaruhi sikologis manusia, ketika ada sumber dari pada itu ya masyarakat kami akan jadi pemulung, mau tidak mau akan jadi pemulung karena akan terbawa oleh lingkungannya itu sendiri,” ujarnya. (Buono)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan

DLH Cianjur Ditengat 3 Bulan, Tindaklanjuti Laporan Warga Terkait Penolakan TPAS Cianjur

by buono on Desember 23, 2022 Layanan Publik Lingkungan Cianjur tolak tpas cikalongkulon tpas

Cianjur, Wartadesa. – Laporan warga Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terkait penolakan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) dalam kanal Lapor, akan ditindak-lanjuti oleh pejabat terkait. Mereka mempunyai waktu tiga bulan, menangani penolakan warga tersebut.

Kami mendapatkan kiriman tangkapan layar disposisi dari kanal Lapor kepada Pemkab dan Dinas Lingkungan Hidup Cianjur, pada 19 Desember 2022 lalu. Berikut tangkapan layarnya,

Tangkapan layar tindaklanjut laporan warga Desa Mekarsari, Cikalongkulon, Cianjur pada kanal lapor.go.id

Namun hingga, Jum’at (23/12/2022) belum ada petugas dari DLH setempat untuk melakukan mediasi atau sosialisasi lanjutan dengan warga. “Untuk tanggapan surat penolakan (TPAS) belum ada pak. Cuma diem-diem, tim sukses itu bikin gerakan” tutur salah seorang warga yang tidak mau ditulis identitasnya.

Terkait salinan hasil kajian analisis dampak lingkungan (AMDAL) TPAS, warga juga mengungkapkan, belum mendapat salinannya dari DLH maupun Pemkab Cianjur. “Hingga saat ini, warga belum mendapat salinan kajian AMDAL. Kami juga bingung, harus minta kemana salinan tersebut,” lanjutnya.

Diungkapkan oleh warga Desa Mekarsari bahwa tindaklanjut dari aduan tersebut, maksimal tiga bulan. “Iya, tengat waktu tiga bulan. Info nilai proyek pembangunan TPAS senilai Rp103 miliar,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) yang bakal dilakukan di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mendapat penolakan warga. Pasalnya lokasi pembangunan berjarak lebih kurang 500 meter dari permukiman warga. Bahkan di tengah-tengah permukiman.

Rencana pembangunan TPAS disosialisasikan pada Selasa, (13/12/22) di balaidesa setempat ditolak warga, karena berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan warga. Penolakan warga juga dilakukan dengan mengirim ke kanal lapor.go.id pada Rabu (14/12/2022). (.*.)

Berita Terkait : https://www.wartadesa.net/tpas-bakal-dibangun-di-tengah-tengah-permukiman-warga-desa-mekarsari-lapor/

selengkapnya

Layanan Publik

Mobil Damkar Terperosok di Kandangserang, Akses Jalan Rawan Kembali Disorot

Titik Terang Jembatan Kedungpatangewu: Tim Provinsi Turun Survei, Pemdes Berharap Mimpi Puluhan Tahun Segera Terwujud

Meniti ‘Napas’ di Atas Sengkedan Bambu: Jembatan Darurat Kedungpatangewu dan Janji Manis yang Tak Kunjung Menyeberang

Kursi Kosong dan Ruang Pelayanan yang Sepi di Desa Dadirejo

Musim Kemarau Tiba, Bau Menyengat Limbah Cucian Jins Kembali Resahkan Warga Pegaden Tengah Pekalongan

Dampak Kemarau Panjang, Warga Wonopringgo ‘Serbu’ Bantuan 5.000 Liter Air Bersih

Air Keruh dan Bikin Gatal, Puluhan Ibu-Ibu Demo PDAM Tirtayasa Pekalongan

Sekda Pekalongan Angkat Bicara Soal Pabrik Sepatu yang Diblokir Warga

16 Perusahaan di Kota Pekalongan Belum Berikan THR

Tiga Bulan Sudah Kendal Alami krisis Air

Kiprah Komunitas Perindu Dalane Alus Rejekine Mulus Asal Lebakbarang

Banjir Kepung Perkotaan Pemalang

Bertahun-tahun Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Dua Desa Perbaiki Jalan Secara Swadaya

Lokasi Calon TPAS Desa Mekarsari Dipasang Tenda Satpam, Ada Apa?

Tolak TPAS Mekarsari, Warga Kirim Surat ke Presiden

DLH Cianjur Ditengat 3 Bulan, Tindaklanjuti Laporan Warga Terkait Penolakan TPAS Cianjur