close
karangsari

Bojong, Wartadesa. –  Sabtu (13/05) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan di fasilitatori oleh Muspika Kecamatan Bojong, bertemu di Balaidesa Karangsari sekitar pukul 20.00 wib, agenda tersebut juga dihadiri oleh perangkatdesa.

Ddari informasi yang diperoleh, pertemuan mereka dalam rangka membahas kasus yang mendera sang Kepaladesa.

“Pertemuan ini merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Pekalongan atas laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan Kepaladesa Karangsari yang dilaporan BPD Karangsari,” demikian di katakan Plt Camat Bojong, Abdul Qoyum,  ketika di wawancarai paska pertemuan tersebut.

Qoyum menambahkan, “Ada beberapa point  yang yang harus segera dipenuhi dan harus disampaikan ke Bupati, di antaranya Camat Bojong harus memberi teguran kepada Kades, dan itu sudah kami lakukan teguran pertama, kedua, juga teguran kepada Kepaladesa supaya bekerja sesuai tupoksinya, kordinasi, dan melaksanan fungsi lembaga sesuai tupoksi dan porsinya,” ucap Qoyum.

Qoyum juga menambahkan, Kepaladesa jangan serampangan dalam  penggunaan dana bantuan dari manapun, baik dari APBD, APBN maupun Provinsi, karena pengawasan tidak hanya inspektorat  saja. Masyarakat juga  bisa mengawasinya, pahami dulu juknis dan tupoksi penggunaanya, amanat, dan taati aturan yang terkait dengan penggunaan dana,” tutup Qoyum.

Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangsari yang diwakili oleh Riyatno, Sekretaris BPD, membenarkan adanya pertemuan tersebut.

“Pertemuan Malam ini (Sabtu malam) sebagai tindak lanjut atas Rekomendasi LHP Inspektorat Kabupaten Pekalongan yang dibuat oleh Bpk.Abdul Qoyum Selaku PLT Camat Bojong  sebagai langkah Penyelesaian Pada Kasus ADD Tahap Pertama Tahun 2016 setelah melalui dua kali teguran yang diberikan Oleh PLT camat Bojong kepada Kepala Desa karangsari.” Ujar Riyatno.

Riyatno menambahkan,  “Dari beberapa Point yang harus dilaksanakan oleh Kepala desa Karangsari dalam hal Penyelesaian ADD Tahap Pertama Tahun 2016 yang diduga telah diselewengkan. Kami, BPD  desa Karangsari hanya menerima dan menyetujui satu point saja, yaitu Surat Pernyataan Kepala Desa dan Bendahara Desa yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Ditandatangani sebagai Saksi diantaranya Bapak Abdul Qoyyum SH ( PLT camat Bojong ) Bapak I Wayan Suwandi ( Kapolsek Bojong ),  Bapak Kapten Nurhan ( Danramil Bojong ),  Bapak Bambang Kustriyono ( Ketua BPD ).” Lanjutnya.

Riyatno menyatakan bahwa pihaknya selaku BPD tidak setuju beberapa point karena tidak sesuai dengan keinginan warga.  “Untuk beberapa Point yang lain belum bisa kita terima dan kita setujui dikarenakan belum sesuai”

Riyatno berharap agar berita acara yang dilaporkan kepada Bupati maupun Inspektorat dilakukan sebenar-benarnya, “Apabila kegiatan malam hari ini dibuatkan Berita Acara sebagai dasar laporan tindak lanjut rekomendasi yang akan dilaporkan Ke Bupati cq.Inspektorat hendaknya dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan hasil Pertemuan pada malam hari ini, supaya tidak menjadi eembodohan buat kita bersama.” Tuturnya.

“Kita BPD Desa Karangsari berharap ini bisa menjadi pembelajaran buat kita bersama. Supaya kedepan Pemerintah Desa bisa bekerja lebih tanggung jawab lagi dan amanah dalam mengelola Keuangan desa sehingga  tidak ada yang di korupsi demi kemajuan dan pembangunan Desa Karangsari yang lebih baik lagi.” Pungkasnya. (Eva Abdullah)

Berita terkait:

BPD Karangsari penuhi panggilan Inspektorat

Kades Karangsari di Polisikan?

Beredar spanduk tuntut Kades Karangsari mundur

Warga Karangsari sepakat turunkan spanduk ‘turunkan Kades’

Tags : ADDDDKarangsariKorupsi