16 ribu warga kota santri belum dapat cetak ektp

dikdukcapil ektp Layanan Publik by buono on Maret 11, 2020 add comment 2050 views

Kajen, Wartadesa. – Sebanyak 16 ribu warga Kota Santri belum mendapatkan cetak e-KTP, selama ini mereka masih menggunakan surat keterangan pengganti KTP. Sementara 10 ribu warga lainnya belum melakukan perekaman e-KTP. Selain itu pelayanan akta kelahiran di Dindukcapil Kabupaten Pekalongan masih rendah. Demikian disampaikan Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi saat mengambil sumpah dan melantik Abdul Baqi sebagai Kepala Dindukcapil dan 18 pejabat fungsional di aula lantai 1 Setda, Selasa (10/03).

“Kita melantik yang paling pokok kepala Disdukcapil dari yang lama ke Pak Abdul Baqi. Saya harapkan segera menuntaskan persoalan yang ada di sana,” ujar Asip.

Asip melanjutkan “Suket jumlahnya masih sekitar 10 ribu hingga 20 ribu. Woro-woro untuk segera diganti dengan KTP. Blangko KTP hari ini aman karena masih ada sekitar 9 ribu, yang ini nanti untuk Suket tadi,” ujarnya.

Persoalan kedua, ujar Asip, Dindukcapil masih rendah dalam pelayanan akta kelahiran. “Nanti dibuat pola bekerja sama dengan kepala desa dan camat, Puskesmas, dan bidan desa agar bayi yang baru lahir bisa mendapatkan akta kelahiran,” kata dia.

Ke depan, kata Bupati, Pemkab juga akan membuat ‘warning card’ atau kartu peringatan. “Kartu ini untuk memberi tanda bagi kehamilan. Misalnya jika diberi kartu warna hijau silahkan hamil lagi, kalau diberi kartu merah pasangan suami istri agar hati-hati karena biasanya ada faktor risiko tinggi kehamilan. Jika diberi kartu kuning, silahkan mau hamil lagi atau tidak tergantung dari moodnya masing-masing. Nanti akan ada ‘warning card’ untuk mendeteksi ibu yang baru melahirkan,” ujarnya.

Persoalan ketiga adalah masih ada sekitar 10.003 warga yang belum melakukan Perekaman e KTP, atau sekitar 1,44 persen dari 697.044 wajib KTP. “Warga yang belum melakukan perekaman agar diupayakan untuk melakukan perekaman. Ini biasanya karena merantau atau boro, di kebun atau sawah, dan faktor lainnya,” tutur Asip.

Asip meminta agar Kepala Dindukcapil yang baru mencari kiat yang jitu untuk menyelesaikan beragam persoalan tersebut. “Dicari kiat khusus agar seluruh warga Kabupaten Pekalongan yang sudah mempunyai hak untuk memegang KTP bisa memiliki KTP. Karena sekarang KTP sangat penting. Semua bermula dari situ. Nasib kita semua ini tergantung dari KTP. Kerjasama dengan desa dan kecamatan serta sosialisasi ke sekolah-sekolahan terutama SMA dan SMK agar anak yang sudah 17 tahun bisa melakukan perekaman,” jelasnya.

Ditandaskan, seluruh warga dokumen kependudukannya harus lengkap. Termasuk pemkab mendorong proses istbat nikah, yakni proses nikah yang belum tercatat atau belum mempunyai akta nikah. (Eva Abdullah)