close
limbah-1
Ilustrasi: perilaku membuang limbah industri tekstil langsung ke sungai di Pekalongan dikeluhkan oleh warga

Kajen, Wartadesa. – Setiap pelaku industri wajib memenuhi ijin lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKP UKL) dan penyediaan instalasi pengelolaan limbah (IPAL). Demikian disampaikan oleh Asip Kholbihi, Bupati Pekalongan menjawab pertanyaan anggota dewan terkait persoalan limbah tekstil di Kota Santri dalam rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu.

Menurut Asip Kholbihi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri dan Ketentuan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah, setiap industri wajib mememenuhi ijin lingkungan berupa UKP UKL dan IPAL.

Rapat paripurna Bupati dengan DPRD Kabupaten Pekalongan membahas arah kebijakan rencana pembangunan industri di Kabupaten Pekalongan tahun 2018-2038 disusun berbasis pada potensi industri unggulan daerah.

Bupati menyebut sedikitnya ada empat jenis industri yang menjadi arah kebijakan rencana pembangunan industri di Kabupaten Pekalongan. Di antaranya pertama industri tekstil dan produk tekstil, kedua industri kerajinan, ketiga industri pengelohan berbasis pertanian dan perkebunan dan keempat industri pengeolahan ikan.

“Tentu tidak hanya empat jenis industri saja, pemerintah tetap mengakomodir industri lain yang potensial dan merupakan potensi daerah,” kata Bupati Asip Kholbihi.

Terkait penanganan limbah di Kabupaten Pekalongan, sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan meminta agar usaha pencucian jins yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk tidak diterbitkan ijin usahanya. Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi C, Heri Triyono Sabdo dalam audiensi dengan warga Desa Karangsari Kecamatan Bojong di ruang rapat dewan. Senin (23/04).

“Jika belum ada IPAL, jangan dikasih izinnya. Sebelum izin keluar kan ada kajian di lapangan terlebih dahulu,” ujar Heri menjawab tuntutan warga.

Permasalahan limbah di Desa Karangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan merupakan permasalahan lama yang tidak juga terselesaikan.  Bahkan Pemkab telah menganggarkan Rp. 8 miliar untuk pembuatan IPAL Komunal yang kemudian dana tersebut tidak terserap lantaran ditolak oleh warga.

Buruknya kesadaran pengusaha Pekalongan dalam mengelola limbah tekstil, sering dikeluhkan oleh warga. Seperti beberapa kasus di wilayah  Karangsari Bojong, Pegaden Tengah Wonopringgo dan beberapa daerah lain.

Limbah cair tekstil cucian jins di Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, J  yang langsung dibuang ke sungai tanpa olah terlebih dahulu, dikeluhkan oleh warga setempat.

Ahad (24/9) sebuah fanspage media lokal Pekalongan mengunggah keluhan warga bernama Achsan Wonopringgo. Dia mengeluhkan sungai di Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo yang tercemar limbah cucian jins. “Pk Asip Kholbihi tlg sungai Desa Pegaden Tengah, Wonopringgo di pantau pak.sudah parah benar.tercemar limbah cucian jeans.mereka lgsung membuang ke sungai tnpa melakukan proses.” Tulis admin fanspage tersebut.

Permasalahan lainnya, keberadaan IPAL Komunal masih belum dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku industri rumahan di Kecamatan Tirto, khususnya Desa Tegaldowo.

Menurut Kabid  Pencegahan dan Pengawasan Lingkungan Dinas Perkim LH Kabupaten Pekalongan, Ir Yarochim, IPAL Komunal di beberapa tempat fungsinya masih kurang dioptimalkan. Seperti di Desa Tegaldowo Tirto.

Menurut Yarochim, hal tersebut dikarenakan kesadaran pengusaha untuk pengolahan limbah masih rendah. Sebenarnya pihak dinas sudah melakukan sosialisasi. Hanya saja masyarakat cenderung berpikir beban produksi akan semakin bertambah dengan adanya IPAL.

Kesadaran warga akan bahaya limbah industri tekstil sebetulnya sudah bagus. Beberapa kali warga melakukan aksi demo menolak ulah pengusaha yang membuang limbah tekstil langsung ke sungai. Diperlukan kesungguhan dari pemerintah setempat untuk menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri dan Ketentuan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah, setiap industri wajib mememenhi ijin lingkungan berupa UKP UKL dan IPAL. (Eva Abdullah, disusun dari berbagai sumber)

 

Terkait
Pengusaha di deadline 3 bulan untuk bangun IPAL

Pekalongan Kota, Wartadesa. - Pengusaha yang menghasilkan limbah di Kota Pekalongan ditenggat selama tiga bulan untuk membangun Instalasi Pengolah Air Read more

Air disekelilingmu layak minum? Cek dengan teh

Kajen, Wartadesa. - Permasalahan limbah cair batik dan tekstile (temasuk pencucian jins) di Kabupaten dan Kota Pekalongan dan permasalahan genangan Read more

Penegakan hukum dan kesadaran lemah, Kali Loji penuh sampah dan limbah

Pekalongan Kota, Wartadesa. - Kali Loji penuh sampah rumah tangga dan limbah industri. Berkali-kali berbagai komunitas peduli membersihkan kali, tak Read more

Baru 40 persen industri di Pekalongan yang mengolah limbah

Pekalongan, Wartadesa. - Minim kesadaran pelaku industri di Pekalongan dalam mengolah limbah industri. Hingga saat ini baru 40 persen limbah Read more

Tags : IPALlimbahtekstil