Kesehatan Arsip — Laman 2 dari 46

BPJS/KIS Mendadak Nonaktif, Pasien di Puskesmas Kandangserang Mengeluh Kesulitan Biaya Berobat

by buono on Maret 3, 2026 Kesehatan bpjs non aktif Kandangserang

PEKALONGAN, WartaDesa – Sejumlah warga di wilayah Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, mengeluhkan status kepesertaan BPJS Kesehatan/Kartu Indonesia Sehat (KIS) mereka yang tiba-tiba tidak aktif. Hal ini baru diketahui warga saat mereka hendak mengakses layanan pengobatan di Puskesmas Kandangserang, Selasa (3/3/2026).

Meskipun kabar mengenai penonaktifan jaminan kesehatan di Kabupaten Pekalongan disebut-sebut sudah diumumkan sejak lama, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak warga yang buta informasi. Mereka baru terkejut saat petugas puskesmas menyatakan kartu mereka tidak bisa digunakan.

Satu Keluarga Terdampak, Biaya Lab Jadi Beban

Kondisi ini dialami oleh salah satu warga yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku seluruh anggota keluarganya kini tidak lagi memiliki jaminan kesehatan yang aktif.

“Saya, suami, dan kedua anak saya semuanya tidak aktif. Kami baru tahu saat periksa hari ini,” tuturnya dengan nada kecewa.

Ia menjelaskan, meski biaya pemeriksaan umum di Puskesmas hanya dibanderol Rp10.000, namun biaya penunjang lainnya seperti cek laboratorium jauh dari kata murah bagi masyarakat kecil.

“Kalau cuma periksa biasa mungkin masih sanggup. Tapi kalau harus cek darah untuk gejala tifus atau Demam Berdarah (DBD), biayanya bisa sampai ratusan ribu rupiah. Itu sangat berat bagi kami yang kurang mampu,” tambahnya.

Prosedur Pengaktifan Dinilai Menyulitkan Orang Sakit

Pihak Puskesmas Kandangserang dikabarkan telah memberikan arahan agar warga yang kartunya nonaktif segera mengurus kembali kepesertaan ke kantor BPJS Kesehatan. Namun, prosedur ini dinilai tidak manusiawi bagi warga yang sedang didera penyakit.

Warga merasa keberatan jika dalam kondisi tubuh yang lemah, mereka harus menempuh perjalanan jauh ke kantor BPJS, lalu kembali lagi ke puskesmas untuk melakukan konfirmasi ulang.

“Pasien harus mengurus sendiri ke kantor BPJS, lalu balik lagi ke sini. Saat sedang sakit, tentu sangat merepotkan. Kenapa kami baru tahu tidak aktif justru pas mau berobat?” keluhnya.

Harapan Warga: Sosialisasi Masif dan Solusi Cepat

Atas kejadian ini, masyarakat Kandangserang mendesak Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan pihak BPJS Kesehatan untuk:

Melakukan sosialisasi masif: Memberikan informasi yang merata hingga ke tingkat desa sebelum kartu dinonaktifkan.
Mempermudah prosedur: Menyediakan solusi cepat di lokasi (puskesmas) bagi pasien darurat agar tetap bisa terlayani tanpa harus bolak-balik mengurus administrasi ke pusat kota.

Hingga berita ini diturunkan, warga berharap ada kebijakan diskresi dari pemerintah daerah agar masyarakat kecil tidak kehilangan hak dasarnya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.***

(Andi Purwandi/WartaDesa)

selengkapnya

Kesehatan Pendidikan

Perkuat Peran Perawat, FIKes UMPP Gelar Kuliah Umum Pengendalian Penyakit Tidak Menular

by buono on Februari 24, 2026 Kesehatan Pendidikan Pekalongan umpp

PEKALONGAN, Warta Desa – Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit jantung hingga saat ini masih menjadi tantangan serius dalam sistem kesehatan di Indonesia. Menjawab kondisi tersebut, Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKes) Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) melalui Program Studi Sarjana Keperawatan menggelar kuliah umum bertema Upaya Promosi Kesehatan: Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular pada 23 Februari 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Teater Lantai 7 Gedung Rektorat UMPP ini diikuti oleh mahasiswa Sarjana Keperawatan semester 2 hingga semester 4. Acara tersebut menghadirkan Ns. Muhammad Khoiruddin, S.Kep., M.Kes sebagai narasumber utama untuk memberikan wawasan strategis mengenai peran perawat di lapangan.

Dalam pemaparannya, narasumber menegaskan bahwa pengendalian PTM memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi ini menempatkan upaya promotif dan preventif sebagai fondasi utama melalui edukasi kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta deteksi dini terhadap faktor risiko. Beliau menjelaskan bahwa perawat memiliki peran strategis tidak hanya dalam aspek perawatan pasien di rumah sakit, tetapi juga sebagai edukator dan penggerak promosi kesehatan secara langsung di tengah masyarakat.

Selain fokus pada pencegahan, aspek kuratif dan rehabilitatif juga menjadi bagian penting dalam memastikan pasien memperoleh penanganan yang optimal sekaligus mempertahankan kualitas hidup secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, perawat diharapkan mampu mendampingi pasien dalam jangka panjang guna meminimalisir dampak buruk dari penyakit yang diderita.

Mahasiswa tampak antusias mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan gambaran nyata mengenai implementasi peran profesional perawat di berbagai lini pelayanan kesehatan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga didorong untuk mampu mengaplikasikan ilmu dalam praktik pelayanan kesehatan yang nyata. Kuliah umum ini menjadi wujud nyata komitmen FIKes UMPP dalam mencetak perawat yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing, serta berkontribusi aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (Dafina Zafa)

selengkapnya

Kesehatan Pendidikan

Perkuat Daya Saing Global, Prodi Pendidikan Jasmani UMPP Hadirkan Pendidikan Olahraga Berbasis Karakter

by buono on Februari 13, 2026 Kesehatan Pendidikan penjas umpp

WARTA DESA, PEKALONGAN – Program Studi Pendidikan Jasmani Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) terus menunjukkan taringnya sebagai salah satu pusat pendidikan olahraga unggulan di Jawa Tengah. Dengan visi besar untuk memperkuat daya saing global, prodi ini hadir dengan pendekatan yang unik, yakni mengedepankan pendidikan olahraga berbasis karakter. Komitmen ini bukan sekadar slogan, melainkan diwujudkan melalui penguatan mutu akademik yang sistematis, perluasan jejaring kolaborasi internasional, serta penyediaan dukungan fasilitas pembelajaran yang sangat memadai bagi seluruh mahasiswa.

Salah satu bukti nyata dari kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Jasmani UMPP adalah raihan akreditasi dengan predikat “Baik Sekali” dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. Capaian prestisius ini menjadi indikator kuat bahwa seluruh proses belajar mengajar, kurikulum, hingga tata kelola program studi telah memenuhi standar mutu nasional yang ketat. Predikat ini sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat dan calon mahasiswa bahwa pendidikan yang mereka tempuh di UMPP memiliki legitimasi kualitas yang diakui secara luas di dunia kependidikan.

Dalam implementasi kurikulumnya, Prodi Pendidikan Jasmani UMPP memiliki ciri khas yang membedakannya dengan institusi lain. Mereka secara cerdas mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan ke dalam setiap aspek pembelajaran kebugaran jasmani. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk membentuk profil lulusan yang tidak hanya unggul secara fisik dan memiliki kecerdasan akademik yang mumpuni, tetapi juga dibekali dengan karakter yang kuat serta integritas moral yang tinggi. Mahasiswa dididik untuk menjadi pendidik olahraga yang tidak hanya terampil di lapangan, tetapi juga mampu menjadi teladan yang baik bagi masyarakat.

Guna menjawab tantangan di era globalisasi, penguatan wawasan internasional menjadi agenda rutin yang dijalankan oleh program studi. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kerja sama lintas negara, seperti program visit study ke berbagai perguruan tinggi ternama di Malaysia. Selain itu, penyelenggaraan International Short Course yang melibatkan partisipasi aktif mahasiswa dari luar negeri menjadi ruang pertukaran ilmu pengetahuan sekaligus pengalaman lintas budaya yang sangat berharga. Melalui program-program internasional ini, mahasiswa Pendidikan Jasmani UMPP diharapkan memiliki kepercayaan diri untuk berkarier di kancah global dan memahami standar industri olahraga internasional.

Suasana akademik di lingkungan kampus UMPP sendiri dibangun dengan atmosfer yang sangat dinamis dan inklusif. Hal ini didukung oleh berbagai kegiatan kemahasiswaan yang aktif serta layanan pengembangan diri yang memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa di luar jam kuliah. Untuk menunjang proses akademik secara optimal, universitas menyediakan fasilitas lengkap mulai dari Laboratorium Pendidikan Jasmani, perpustakaan dengan koleksi literatur olahraga yang kaya, hingga sistem e-learning yang mutakhir. Bahkan, UMPP juga menghadirkan Unit Layanan Disabilitas sebagai bentuk nyata dari komitmen mereka terhadap pendidikan inklusif bagi semua kalangan.

Melalui berbagai penguatan strategis di segala lini, Prodi Pendidikan Jasmani UMPP bertekad untuk terus mencetak lulusan yang kompeten, adaptif terhadap perkembangan teknologi olahraga, dan siap memberikan kontribusi nyata. Baik di dunia pendidikan sebagai guru olahraga yang berkarakter, maupun di sektor industri olahraga yang semakin berkembang pesat, lulusan UMPP dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang membawa perubahan positif bagi bangsa. (Davina Zafa)

selengkapnya

Bencana Kesehatan Layanan Publik

Warga Tirto “Ngamuk” di Tengah Banjir: Tuntut Camat Mundur dan Kecam Pernyataan Wakil Bupati

by buono on Februari 9, 2026 Bencana Kesehatan Layanan Publik aksi massa Demo Tirto

PEKALONGAN, WARTA DESA. – Suasana di halaman Kantor Kecamatan Tirto memanas hari ini, Senin (9/2/2026). Ratusan warga dari Desa Karangjompo, Tegaldowo, dan Mulyorejo nekat menerjang genangan air yang masih merendam wilayah tersebut untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

Aksi ini dipicu oleh keputusasaan warga yang telah terjebak banjir selama lebih dari 23 hari tanpa penanganan yang memadai dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Statistik “Kaji” Wakil Bupati Picu Amarah

Kemarahan massa semakin tersulut menyusul pernyataan Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, di media massa yang menyebut bahwa bencana di Pekalongan Utara masih akan “dikaji”. Pernyataan ini dianggap sebagai penghinaan bagi warga yang tengah bertaruh nyawa di tengah banjir.

“Pernyataan bahwa bencana ini akan ‘dikaji’ itu artinya tidak ada perhatian serius. Pemerintah seolah enggan menetapkan status darurat bencana padahal nyawa warga sudah jadi taruhan!” tegas salah satu koordinator aksi di lokasi.

Kekecewaan warga semakin lengkap karena Bupati Fadia Arafiq dan Sekda memilih tidak hadir menemui massa, yang memicu tudingan bahwa pejabat daerah hanya peduli saat butuh suara di masa pemilihan.

7 Tuntutan Utama Massa Aksi

Dalam audiensi yang berlangsung emosional, warga menyampaikan poin-poin tuntutan yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah:

Pembangunan Rumah Pompa Permanen: Sebagai solusi jangka panjang banjir.
Perbaikan Alat: Memastikan seluruh infrastruktur penyedot air berfungsi maksimal.
Penguatan Tanggul Sengkarang: Memperbaiki titik-titik tanggul yang rawan jebol dan membahayakan pemukiman.
Posko Darurat: Penyediaan posko kesehatan dan logistik yang layak bagi pengungsi.
Bahan Bakar Pompa: Warga mengecam adanya mobil pompa yang mangkrak tidak jalan hanya karena tidak ada anggaran bahan bakar.
Camat Tirto Mundur: Massa menuntut Camat Tirto meletakkan jabatan karena dinilai acuh tak acuh dan gagal berkomunikasi dengan warga selama bencana.
Surat Pernyataan Kesepakatan: Warga menolak sekadar diskusi dan menuntut dokumen tertulis yang sah atas kesepakatan hari ini.

Duka yang Terabaikan

Warga mengingatkan bahwa kelalaian pemerintah telah memakan korban jiwa, yakni seorang lansia meninggal di pengungsian Dupantex dan seorang relawan yang gugur diduga karena kelelahan. Selain itu, sektor ekonomi batik dan konveksi dilaporkan rugi hingga miliaran rupiah, sementara pendidikan anak-anak lumpuh total.

Hingga siang ini, warga masih bertahan di lokasi dan mendesak agar ada hitam di atas putih terkait tuntutan mereka sebelum membubarkan diri. ***

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Buono

selengkapnya

Bencana Kesehatan Layanan Publik

Bupati Tak Muncul, Warga Tirto Kecewa Berat: “Kalau Mau Pilihan Saja Fotonya Dipajang”

by buono on Februari 9, 2026 Bencana Kesehatan Layanan Publik banjir Demo Tirto

PEKALONGAN, Warta Desa – Suasana audiensi di Kantor Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Senin (09/02/2026) berlangsung panas dan penuh emosi. Ratusan warga dari Desa Karangjompo, Tegaldowo, dan Mulyorejo yang telah 23 hari terendam banjir meluapkan kekecewaannya lantaran Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, dan Sekretaris Daerah (Sekda) tidak hadir menemui massa aksi.

Ketidakhadiran pimpinan daerah ini dinilai sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap penderitaan warga yang wilayahnya kini berubah menjadi lautan air.

Kritik Pedas untuk DPRD dan Camat

Dalam audiensi yang terekam oleh pewarta Warta Desa, Andi Purwandi, salah seorang perwakilan warga Desa Mulyorejo menyampaikan orasi yang menggetarkan. Ia menyentil anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang dianggap hanya datang saat membutuhkan suara.

“Selama ini DPRD jarang ke Desa Mulyorejo. Hanya kalau mau pilihan (Pemilu) saja fotonya dikeluarkan. Tapi sampai sekarang belum pernah datang melihat kami yang jemur (kebanjiran),” cetus warga tersebut di hadapan pejabat kecamatan.

Kritik tajam juga diarahkan kepada Camat Tirto yang baru. Warga menilai sang Camat bersikap acuh tak acuh dan tidak pernah berkomunikasi atau turun langsung memantau kondisi warga yang terdampak banjir. Bahkan, warga secara terang-terangan meminta agar Camat tersebut mundur jika tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Dampak Ekonomi Miliaran dan Pendidikan Lumpuh

Selain masalah kesehatan, warga memaparkan dampak ekonomi yang sangat masif. Sektor industri rumah tangga yang menjadi napas ekonomi warga Tirto kini mati total.

Ekonomi: Kerugian pengusaha batik dan konveksi ditaksir mencapai miliaran rupiah karena produksi terhenti selama 22-23 hari.
Pendidikan: Anak-anak sekolah sudah tidak bisa belajar di gedung sekolah selama lebih dari tiga minggu.
Kesehatan: Banyak lansia dan anak-anak yang mulai jatuh sakit, termasuk cucu salah satu orator yang dikabarkan sudah sakit selama satu minggu akibat lingkungan yang kotor dan lembap.

Tuntut Perbaikan Tanggul dan Status Darurat

Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki tanggul di sisi utara Pantura arah Desa Mulyorejo yang kondisinya kritis. Debit air yang deras dikhawatirkan akan menjebol tanggul dan memperparah bencana.

“Kalau memang Bupati atau ASN tidak percaya, suruh tidur di sana satu malam saja. Biar mereka menyaksikan dan menikmati sendiri kehidupan kami di tengah banjir,” tantang warga dengan nada emosional.

Hingga berita ini diturunkan, massa masih menuntut kepastian langkah konkret dari pemerintah kabupaten, termasuk penetapan Status Darurat Bencana agar penanganan bisa dilakukan secara menyeluruh dan memadai, mengingat sebelumnya telah jatuh korban jiwa baik dari kalangan lansia di pengungsian maupun relawan. ***

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Buono

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Warga Keluhkan Dugaan Pungutan Imunisasi Bayi Rp100 Ribu di Wilayah Puskesmas Doro 1, Begini Klarifikasi Kapus

by buono on Februari 9, 2026 Kesehatan Layanan Publik puskesmas doro 1 vaksin vaksin bayar

DORO, WARTA DESA. – Program imunisasi dasar nasional yang seharusnya dapat diakses secara gratis oleh masyarakat, kini menjadi tanda tanya bagi salah seorang warga di wilayah Doro. Seorang narasumber yang merupakan orang tua bayi melaporkan adanya tarikan biaya sebesar Rp100.000 saat sang anak menerima vaksin BCG dari tenaga kesehatan.

Berdasarkan keterangan narasumber, kejadian ini bermula saat ia hendak melakukan imunisasi Hepatitis B (HB 0) untuk anaknya di Puskesmas Doro 1. Namun, pihak Puskesmas menyatakan bahwa stok vaksin tersebut sedang kosong dan mengarahkan warga untuk menghubungi bidan desa.

“Waktu di lokasi lama (Wopi), semua vaksin gratis tanpa syarat. Tapi di sini, saat ke Puskesmas Doro 1 dibilang HB 0 tidak ada, lalu disuruh hubungi bidan desa,” ujar narasumber yang enggan disebutkan identitasnya.

Kondisi semakin membingungkan saat pelaksanaan vaksin BCG pada tanggal 29 Januari lalu. Karena bidan desa yang bersangkutan sedang cuti, pelayanan diberikan oleh bidan pengganti yang datang langsung ke rumah warga. Setelah proses vaksinasi selesai, narasumber menanyakan perihal biaya administratif atau transportasi, dan secara mengejutkan diminta membayar sebesar Rp100.000.

“Saat saya tanya berapa, bidannya menjawab 100 ribu rupiah. Saya bingung, apakah sekarang vaksin memang bayar? Ataukah itu uang ganti bensin? Padahal setahu saya ini program pemerintah,” tambahnya.

Menanggapi keluhan dan permintaan informasi tersebut, Kepala Puskesmas Doro 1 memberikan klarifikasi resmi mengenai prosedur dan status biaya pelayanan imunisasi tersebut. Pihak Puskesmas menegaskan bahwa pada dasarnya seluruh imunisasi dasar merupakan program pemerintah yang diberikan secara gratis di fasilitas kesehatan seperti Posyandu atau Puskesmas.

Terkait adanya pungutan sebesar Rp100.000, Kepala Puskesmas menjelaskan bahwa biaya tersebut kemungkinan merupakan biaya transportasi untuk bidan yang melakukan kunjungan di luar jam kerja. Hal tersebut dinyatakan sebagai kesepakatan pribadi antara bidan dengan keluarga pasien yang dikunjungi, mengingat Puskesmas sendiri tidak memiliki aturan resmi mengenai tarif transport kunjungan petugas ke rumah atau homecare untuk pemberian vaksin.

Mengenai kendala ketersediaan stok vaksin yang sempat dialami warga, manajemen Puskesmas menerangkan bahwa ketersediaan vaksin sangat bergantung pada distribusi atau dropping dari Dinas Kesehatan sesuai dengan jumlah sasaran dan ketersediaan di bagian farmasi. Jika stok di Puskesmas kosong, informasi tersebut akan disampaikan kepada masyarakat melalui bidan yang bertugas di Posyandu.

Pihak Puskesmas juga menyarankan jika pasien menghendaki imunisasi sesuai jadwal di tengah kekosongan stok, warga dapat dirujuk ke praktek dokter spesialis anak. Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat mendapatkan kepastian hukum bahwa vaksin program pemerintah tetap gratis jika diakses melalui prosedur resmi di fasilitas kesehatan pemerintah, sementara layanan kunjungan rumah bersifat kesepakatan personal antara petugas dan warga. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Kesehatan Pendidikan

Mahasiswa Apoteker UMPP Perdalam Ilmu Kolaborasi di RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang

by buono on Januari 28, 2026 Kesehatan Pendidikan rsud krmt wongsonegoro umpp

Semarang, Warta Desa, 28 Januari 2026 – Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Apoteker (PKPA) Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) baru saja menyelesaikan praktik lapangan yang berfokus pada kerja sama antar tenaga kesehatan. Kegiatan yang dikenal dengan istilah Interprofessional Collaboration (IPC) ini dilaksanakan di Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro, Semarang. Dalam kegiatan tersebut, para calon apoteker ini berkesempatan belajar langsung bersama dr. Wim Khairu Taqwim, Sp.B, untuk memahami bagaimana berbagai profesi di rumah sakit bekerja bersama demi kesembuhan pasien.

Pembelajaran kolaborasi ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya terpaku pada peran apoteker saja, tetapi juga memahami keterkaitan tugas mereka dengan profesi dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Melalui diskusi intensif, mahasiswa diajak melihat bagaimana pelayanan medis yang aman dan efektif sangat bergantung pada komunikasi yang baik antarpetugas. dr. Wim Khairu Taqwim menjelaskan secara detail peran dokter bedah mulai dari diagnosis hingga tindakan medis, sembari menekankan bahwa setiap keputusan klinis harus diambil secara terpadu demi keselamatan pasien.

Selama berada di rumah sakit, para mahasiswa PKPA UMPP ditantang untuk membahas berbagai kasus nyata yang sering ditemui di lapangan. Mereka belajar cara memberikan rekomendasi obat yang tepat, mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat, serta mendukung efektivitas pengobatan melalui perspektif farmasi. Pengalaman praktik langsung ini menjadi sangat berharga karena memberikan gambaran nyata yang tidak mungkin didapatkan hanya dengan membaca teori di dalam ruang kelas kampus.

Selain mengasah kemampuan teknis, kegiatan ini juga melatih mental para mahasiswa untuk berani menyampaikan pendapat secara profesional dan menghargai batas kewenangan profesi lain. Hal ini menjadi bekal krusial bagi mereka sebelum terjun sepenuhnya ke dunia kerja sebagai apoteker klinis yang andal dalam tim medis. Dengan adanya praktik di RSUD KRMT Wongsonegoro ini, UMPP membuktikan komitmennya dalam mencetak tenaga kesehatan yang kompeten dan siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas. ***

Pewarta: Davina Zafa

Editor: Buono

selengkapnya

Kesehatan Pendidikan

METFORMIN ATAU GLIMEPIRID? MENIMBANG EFEKTIVITAS DAN NILAI BIAYA TERAPI DIABETES

by buono on Januari 27, 2026 Kesehatan Pendidikan

Oleh: Rizky Indah Pratiwi

Diabetes melitus tipe 2 merupakan salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia. Prevalensinya terus meningkat seiring perubahan gaya hidup, urbanisasi, dan penuaan populasi. Di tengah beban penyakit yang tinggi, persoalan terapi diabetes tidak hanya menyangkut efektivitas klinis, tetapi juga efisiensi biaya dan dampaknya terhadap kualitas hidup pasien. Dalam konteks inilah perbandingan antara dua obat antidiabetik oral yang paling sering digunakan—metformin dan glimepirid—menjadi relevan untuk dibahas melalui pendekatan cost-utility analysis (CUA).

Metformin selama ini direkomendasikan sebagai terapi lini pertama diabetes tipe 2. Obat ini bekerja dengan meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan produksi glukosa di hati. Di sisi lain, glimepirid, golongan sulfonilurea, bekerja dengan merangsang sekresi insulin dari pankreas. Keduanya efektif menurunkan kadar glukosa darah, tetapi memiliki profil manfaat, risiko, dan biaya yang berbeda. Perbedaan inilah yang menentukan nilai utilitas terapi bagi pasien dan sistem kesehatan.

Dalam praktik klinis, efektivitas sering kali menjadi fokus utama. Namun, efektivitas semata tidak cukup. Terapi yang efektif tetapi mahal atau menurunkan kualitas hidup pasien akan membebani sistem kesehatan, terutama dalam skema pembiayaan publik seperti BPJS Kesehatan. Di sinilah CUA menjadi alat penting karena tidak hanya menghitung biaya dan hasil klinis, tetapi juga mengaitkannya dengan kualitas hidup pasien, biasanya dalam satuan quality-adjusted life years (QALYs).Metformin memiliki sejumlah keunggulan dalam perspektif utilitas. Selain efektif menurunkan HbA1c, metformin relatif aman, tidak menyebabkan kenaikan berat badan, dan memiliki risiko hipoglikemia yang rendah. Efek samping yang paling sering muncul bersifat gastrointestinal dan umumnya dapat ditoleransi. Dari sisi biaya, metformin termasuk obat generik dengan harga terjangkau, sehingga memberikan nilai ekonomi yang baik bagi pasien maupun sistem kesehatan.

Sebaliknya, glimepirid juga efektif menurunkan kadar glukosa darah, bahkan dalam beberapa kasus menunjukkan penurunan yang lebih cepat. Namun, risiko hipoglikemia dan peningkatan berat badan menjadi catatan penting. Hipoglikemia bukan hanya persoalan klinis, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup pasien, produktivitas kerja, dan potensi biaya tambahan akibat kunjungan medis atau rawat inap. Dalam kerangka CUA, faktor-faktor ini dapat menurunkan nilai utilitas glimepirid meskipun biaya obatnya relatif rendah.

Perbandingan biaya antara metformin dan glimepirid sering kali tampak sederhana jika hanya melihat harga obat. Namun, analisis yang lebih komprehensif menunjukkan bahwa biaya terapi diabetes mencakup lebih dari sekadar obat. Biaya pemeriksaan laboratorium, penanganan efek samping, komplikasi jangka panjang, hingga kehilangan produktivitas akibat gangguan kesehatan harus diperhitungkan. Dari sudut pandang ini, terapi yang menurunkan risiko komplikasi dan mempertahankan kualitas hidup pasien memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Pendekatan CUA membantu pembuat kebijakan dan tenaga kesehatan mengambil keputusan yang lebih rasional. Dalam banyak studi, metformin menunjukkan rasio biaya-utilitas yang lebih baik dibandingkan sulfonilurea, terutama ketika mempertimbangkan outcome jangka panjang. Hal ini menjelaskan mengapa metformin tetap menjadi tulang punggung terapi diabetes tipe 2 di berbagai pedoman klinis internasional. Namun, penting dicatat bahwa CUA bukan alat untuk menyeragamkan terapi. Setiap pasien memiliki kondisi klinis, toleransi obat, dan kebutuhan yang berbeda. Pada pasien tertentu, glimepirid tetap memiliki tempat, terutama jika metformin tidak ditoleransi atau kontraindikasi. Di sinilah peran klinisi menjadi krusial dalam menyeimbangkan bukti ilmiah, preferensi pasien, dan keterbatasan sumber daya. Dalam konteks sistem kesehatan nasional, diskusi tentang metformin dan glimepirid juga berkaitan erat dengan keberlanjutan pembiayaan. Diabetes adalah penyakit kronis yang memerlukan terapi jangka panjang. Tanpa strategi pemilihan obat yang berbasis nilai, beban biaya akan terus meningkat dan berpotensi mengganggu stabilitas sistem kesehatan. Oleh karena itu, integrasi hasil CUA ke dalam kebijakan formularium dan panduan terapi menjadi langkah yang semakin penting.

Pada akhirnya, pertanyaan “metformin atau glimepirid?” bukan sekadar soal mana yang lebih kuat menurunkan gula darah. Pertanyaan yang lebih penting adalah: terapi mana yang memberikan manfaat paling besar dengan biaya yang paling rasional, sekaligus menjaga kualitas hidup pasien. Dalam era keterbatasan sumber daya, pendekatan berbasis cost-utility bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Dengan menimbang efektivitas, risiko, dan nilai biaya secara seimbang, pengelolaan diabetes dapat menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan pasien. ***

Penulis adalah Mahasiswi Program Doktor Ilmu Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

selengkapnya

Kesehatan Pendidikan

Dalami Kolaborasi Antarprofesi, Mahasiswa Apoteker UMPP Belajar Bareng Dokter Spesialis di RSUD Kartini

by buono on Januari 27, 2026 Kesehatan Pendidikan rsud kartini umpp

PEKALONGAN, WARTA DESA – Sejumlah peserta Program Pendidikan Profesi Apoteker (PKPA) Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) mengikuti kegiatan Interprofessional Collaboration (IPC) langsung di RSUD Kartini. Dalam kegiatan ini, para mahasiswa berkesempatan mendalami praktik pelayanan kesehatan berbasis kolaborasi bersama dokter Spesialis Penyakit Dalam sebagai bagian dari pembelajaran lapangan untuk memperkuat pemahaman terhadap praktik pelayanan kesehatan. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa dilatih mengembangkan kompetensi farmasi klinis dengan melibatkan berbagai perspektif tenaga kesehatan guna menganalisis permasalahan secara komprehensif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Narasumber kegiatan, Rizqi Aulia Rachim, menekankan bahwa penerapan IPC memiliki peran krusial dalam menjaga keselamatan pasien di rumah sakit. Menurutnya, kolaborasi yang efektif antarprofesi dapat menghasilkan perawatan yang lebih optimal, menurunkan risiko medication error, serta menciptakan komunikasi yang terbuka dan saling menghargai peran masing-masing tenaga medis. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi yang baik sangat penting karena dapat menghasilkan sistem perawatan yang jauh lebih efisien bagi pasien.

Kegiatan ini juga memberikan pengalaman praktik langsung bagi mahasiswa sebagai calon apoteker dalam menjalankan peran klinis mereka. Mahasiswa belajar memberikan rekomendasi pengobatan berbasis bukti kepada dokter agar terapi yang diberikan lebih sinergis. Selain itu, mereka mendalami peran apoteker dalam memberikan konseling serta edukasi kepada pasien terkait pengobatan yang dijalani demi meningkatkan kepatuhan terapi. Melalui pengalaman kolaborasi lintas profesi di RSUD Kartini ini, mahasiswa PKPA UMPP diharapkan semakin siap menjadi apoteker yang kompeten, komunikatif, dan profesional di dunia kerja.

(Davina Zafa)

selengkapnya

Kesehatan Opini

EKSPLORASI BAHAN ALAM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU: KELOR, PEGAGAN, DAN JINTAN HITAM

by buono on Januari 27, 2026 Kesehatan Opini kelor kesehatan

Oleh: Apt. Fajrul Fhalaq Baso.,S.Farm.,M.Farm

Beberapa tahun terakhir, minat masyarakat terhadap bahan alam sebagai penunjang kesehatan terus meningkat. Di tengah tantangan penyakit kronis, tingginya biaya layanan kesehatan, serta kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan, bahan alam kembali dipandang sebagai alternatif yang menjanjikan. Namun, pemanfaatan bahan alam tidak cukup hanya dilandasi oleh tradisi atau tren, tetapi memerlukan kerangka berpikir yang kokoh agar tidak terjebak pada klaim berlebihan. Di sinilah perspektif filsafat ilmu menjadi relevan.

Filsafat ilmu membantu kita memahami bagaimana pengetahuan tentang bahan alam dibangun, divalidasi, dan dimanfaatkan. Tiga pilar utamanya yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang menjadi lensa penting untuk menilai secara utuh eksplorasi bahan alam dalam konteks kesehatan. Melalui pendekatan ini, Daun kelor, herba pegagan, dan jintan hitam tidak hanya dipahami sebagai tanaman obat, tetapi sebagai objek ilmiah yang harus dikaji secara rasional dan bertanggung jawab.

Dari Aspek ontologi, pertanyaan mendasar yang diajukan adalah: Apa hakikat bahan alam dalam konteks kesehatan? Daun kelor, herba pegagan, dan jintan hitam bukan sekadar tumbuhan, melainkan entitas biologis yang mengandung senyawa aktif dengan potensi farmakologis. Dalam ilmu farmasi, keberadaan senyawa bioaktif mempunyai aktivitas sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan imunomodulator menjadi dasar untuk menilai potensi terapeutiknya. Pendekatan ontologis menempatkan bahan alam sebagai bagian dari sistem biologis yang kompleks, bukan sebagai “obat ajaib” yang berdiri sendiri. Ontologi juga mengingatkan bahwa bahan alam memiliki keterbatasan. Kandungan senyawa aktif dapat bervariasi tergantung varietas, lingkungan tumbuh, dan proses pengolahan. Kesadaran ini penting agar masyarakat tidak memandang bahan alam secara simplistis, melainkan sebagai objek ilmiah yang memerlukan pemahaman mendalam.

Aspek epistemologi kemudian menjawab pertanyaan: Bagaimana pengetahuan tentang bahan alam diperoleh dan diuji kebenarannya? Dalam konteks kesehatan modern, pengetahuan tidak lagi cukup bersandar pada pengalaman turun-temurun, tetapi harus diperkuat melalui penelitian ilmiah yang sistematis, mulai dari riset dasar, uji laboratorium/uji praklinik, produksi hingga uji klinik. Banyak penelitian mutakhir telah mengkaji potensi daun kelor dalam pengendalian penyakit metabolik, herba pegagan dalam kesehatan saraf dan penyembuhan luka, serta jintan hitam dalam modulasi sistem imun. Namun, epistemologi juga mengajarkan sikap kritis. Tidak semua hasil penelitian dapat langsung digeneralisasi. Perbedaan metode, dosis, dan populasi penelitian menuntut kehati-hatian dalam menarik kesimpulan. Di sinilah peran tenaga kefarmasian menjadi strategis, yaitu menerjemahkan hasil riset menjadi informasi yang akurat, rasional, dan mudah dipahami masyarakat. Epistemologi yang baik mencegah terjadinya disinformasi kesehatan yang sering muncul dalam promosi produk herbal.

Aspek ketiga, aksiologi, berbicara tentang nilai dan tujuan dari pemanfaatan bahan alam. Untuk apa pengetahuan ini digunakan, dan siapa yang diuntungkan? Dalam perspektif kesehatan berkelanjutan, eksplorasi daun kelor, herba pegagan, dan jintan hitam seharusnya diarahkan pada kemaslahatan publik, bukan semata kepentingan komersial. Pemanfaatan yang tepat dapat mendukung upaya promotif dan preventif, mengurangi ketergantungan pada obat impor, serta memperkuat sistem kesehatan berbasis komunitas. Aksiologi juga berkaitan dengan etika. Penggunaan bahan alam harus mempertimbangkan aspek keamanan, keadilan akses, dan kelestarian lingkungan. Eksploitasi berlebihan tanpa memperhatikan keberlanjutan justru akan merugikan generasi mendatang. Dalam hal ini, prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab sosial menjadi nilai yang tidak terpisahkan dari praktik farmasi bahan alam.

Dari sudut pandang farmasi, integrasi ketiga aspek filsafat ilmu tersebut sangat penting. Farmasi tidak hanya berbicara tentang formulasi dan khasiat, tetapi juga tentang rasionalitas penggunaan obat. Bahan alam yang dieksplorasi tanpa kerangka ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang jelas berisiko menimbulkan kesalahan penggunaan dan harapan yang tidak realistis di masyarakat. Lebih jauh, pendekatan filsafat ilmu membantu menjembatani ilmu pengetahuan dan kebutuhan nyata masyarakat. Tanaman kelor yang mudah dibudidayakan, pegagan yang tumbuh luas, serta jintan hitam yang telah lama dikenal lintas budaya, memiliki potensi besar jika dikembangkan dengan pendekatan ilmiah yang beretika. Pemanfaatannya dapat menjadi bagian dari strategi kesehatan berkelanjutan yang mengedepankan pencegahan, kemandirian, dan pemberdayaan.

Pada akhirnya, eksplorasi bahan alam bukan sekadar persoalan “alami” atau “modern”, akan tetapi ini adalah persoalan cara berpikir. Filsafat ilmu mengajarkan bahwa ilmu yang baik adalah ilmu yang memahami hakikat objeknya, menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, serta diarahkan untuk kemanfaatan manusia. Dalam kerangka inilah kelor, pegagan, dan jintan hitam menemukan maknanya, bukan hanya sebagai tanaman obat, tetapi sebagai bagian dari ikhtiar ilmiah menuju kesehatan yang berkelanjutan dan bermartabat. ***

Penulis adalah Mahasiswa Doktor Ilmu Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dosen D-III Farmasi STIKes Salewangang Maros

selengkapnya

Kesehatan

Angka Pernikahan Anak di Batang Melonjak: Pentingnya Remaja Pahami Risiko dan Jaga Batas Pergaulan

Inspiratif! SD Muhammadiyah Bligo 01 Launching Layanan Kesehatan Mandiri untuk Motivasi Siswa Jadi Dokter

Potensi Food Loss dan Food Waste di Kota Pekalongan

Asah Kompetensi di Puskesmas, Mahasiswa Profesi Apoteker UMPP Mulai PKL di Kabupaten Pemalang

Diserbu Ribuan Lalat, Warga Jambangan Desak Pemilik Kandang Ayam Jaga Kebersihan Lingkungan

Darurat Tramadol di Tegal: Dari Pemicu Tawuran Remaja Hingga Desakan Tameng Regulasi P4GN

BPJS/KIS Mendadak Nonaktif, Pasien di Puskesmas Kandangserang Mengeluh Kesulitan Biaya Berobat

Satu Keluarga Terdampak, Biaya Lab Jadi Beban

Prosedur Pengaktifan Dinilai Menyulitkan Orang Sakit

Harapan Warga: Sosialisasi Masif dan Solusi Cepat

Perkuat Peran Perawat, FIKes UMPP Gelar Kuliah Umum Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Perkuat Daya Saing Global, Prodi Pendidikan Jasmani UMPP Hadirkan Pendidikan Olahraga Berbasis Karakter

Warga Tirto “Ngamuk” di Tengah Banjir: Tuntut Camat Mundur dan Kecam Pernyataan Wakil Bupati

Statistik “Kaji” Wakil Bupati Picu Amarah

7 Tuntutan Utama Massa Aksi

Duka yang Terabaikan

Bupati Tak Muncul, Warga Tirto Kecewa Berat: “Kalau Mau Pilihan Saja Fotonya Dipajang”

Kritik Pedas untuk DPRD dan Camat

Dampak Ekonomi Miliaran dan Pendidikan Lumpuh

Tuntut Perbaikan Tanggul dan Status Darurat

Warga Keluhkan Dugaan Pungutan Imunisasi Bayi Rp100 Ribu di Wilayah Puskesmas Doro 1, Begini Klarifikasi Kapus

Mahasiswa Apoteker UMPP Perdalam Ilmu Kolaborasi di RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang

METFORMIN ATAU GLIMEPIRID? MENIMBANG EFEKTIVITAS DAN NILAI BIAYA TERAPI DIABETES

Dalami Kolaborasi Antarprofesi, Mahasiswa Apoteker UMPP Belajar Bareng Dokter Spesialis di RSUD Kartini

EKSPLORASI BAHAN ALAM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU: KELOR, PEGAGAN, DAN JINTAN HITAM