Kesehatan Arsip — Laman 2 dari 46

Hukum & Kriminal Kesehatan Layanan Publik

Diserbu Ribuan Lalat, Warga Jambangan Desak Pemilik Kandang Ayam Jaga Kebersihan Lingkungan

by buono on April 19, 2026 Hukum & Kriminal Kesehatan Layanan Publik ayam batursari lalat

PEKALONGAN, WARTADESA. – Warga Dukuh Jambangan, Desa Batursari, Kecamatan Talun, akhirnya bernapas lega setelah keluhan mereka terkait serbuan lalat yang meresahkan mendapat respons. Ribuan lalat yang diduga berasal dari kandang ayam petelur di lingkungan mereka kini menjadi sorotan tajam setelah warga melaporkan gangguan tersebut pada Jumat (17/4/2026).

Keresahan warga dipicu oleh populasi sekitar 9.000 ekor ayam milik Harjo yang kotorannya jarang dibersihkan. Akibatnya, pemukiman warga dikepung lalat hingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan lingkungan.

Merespons kondisi tersebut, Kapolsek Talun, Heru Santoso, bersama jajaran kepolisian dan Kepala Desa Batursari, Titik Sumarlin, turun langsung ke lokasi untuk memfasilitasi mediasi antara warga dan pemilik kandang.

Dalam pertemuan yang digelar di rumah salah satu warga bernama Subiyanto alias Kasbek, terungkap bahwa sumber utama masalah adalah keterlambatan pembersihan kotoran ayam yang memicu ledakan populasi lalat.

Warga Beri Peringatan Keras

Meski mediasi berakhir dengan kesepakatan musyawarah, warga Jambangan memberikan catatan tegas. Pasalnya, persoalan serupa ternyata pernah terjadi pada Desember 2025 lalu.

Warga menegaskan tidak berniat menghalangi orang mencari rezeki melalui usaha peternakan. Namun, mereka menuntut hak atas lingkungan yang bersih dan sehat dipenuhi. Jika gangguan lalat kembali terulang di masa mendatang, warga tidak segan-segan meminta agar usaha kandang ayam tersebut ditutup permanen.

Pemilik Kandang Janji Benahi Kebersihan

Menanggapi tuntutan warga, pemilik kandang menyatakan kesanggupannya untuk melakukan pembenahan total, di antaranya:

Pembersihan Rutin: Menjamin pembersihan kotoran ayam setiap empat hari hingga maksimal satu minggu sekali.
Tambah Personel: Menambah dua karyawan khusus yang fokus menangani kebersihan kandang.
Penyemprotan: Melakukan penyemprotan obat pembasmi lalat secara berkala di area peternakan.

Kapolsek Talun, Heru Santoso, menegaskan bahwa kehadiran petugas bertujuan untuk memastikan aspirasi masyarakat didengar dan dicarikan jalan keluar secara dialogis guna menjaga kondusifitas wilayah.

Warga kini berharap komitmen yang tertuang dalam kesepakatan tersebut benar-benar dijalankan, sehingga kenyamanan di Dukuh Jambangan tidak lagi terusik oleh bau dan serbuan lalat. (,*.)

selengkapnya

Hukum & Kriminal Kesehatan

Darurat Tramadol di Tegal: Dari Pemicu Tawuran Remaja Hingga Desakan Tameng Regulasi P4GN

by buono on April 15, 2026 Hukum & Kriminal Kesehatan tawuran Tegal tramadol

TEGAL, WARTADESA. – Peredaran obat keras jenis tramadol di kalangan remaja Kabupaten Tegal telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Bukan sekadar masalah penyalahgunaan obat, fenomena ini kini bertransformasi menjadi pemicu utama aksi kriminalitas jalanan dan tawuran, yang mendorong DPRD Kabupaten Tegal untuk mempercepat pembentukan payung hukum khusus.

Tramadol: “Modal” Berani di Balik Aksi Tawuran

Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, Bagus Sakti Maulana, menyoroti kaitan erat antara konsumsi tramadol dengan meningkatnya agresivitas remaja. Dalam banyak kasus, obat keras ini dikonsumsi sebagai “penghilang rasa takut” sebelum mereka turun ke jalan untuk terlibat tawuran.

“Biasanya sebelum tawuran mereka mengonsumsi tramadol. Ini yang membuat perilaku mereka jadi di luar kendali. Kondisi ini sangat memprihatinkan,” ungkap Bagus, Selasa (14/4/2026). Ia menekankan bahwa para remaja ini sering kali merupakan korban dari ketidaktahuan, keretakan keluarga, serta lingkungan sosial yang tidak sehat.

Mengenal Tramadol dan Risiko Fatal bagi Tubuh

Secara medis, tramadol adalah analgesik opioid yang diperuntukkan bagi pereda nyeri tingkat sedang hingga berat. Sebagai obat kategori Daftar G (Obat Keras), penggunaannya wajib melalui resep dokter. Namun, penggunaan secara ilegal dan berlebihan membawa dampak destruktif bagi kesehatan:

Kerusakan Saraf dan Mental: Memicu euforia berlebihan, kecemasan ekstrem, halusinasi, hingga kejang-kejang.
Kegagalan Organ Vital: Penggunaan jangka panjang merusak fungsi jantung, ginjal, dan hati secara permanen.
Depresi Pernapasan: Dalam dosis tinggi, tramadol memperlambat fungsi paru-paru yang dapat berujung pada koma atau kematian.
Kerusakan Otak: Merusak kognisi dan emosi, yang pada akhirnya menghancurkan potensi masa depan generasi muda.

Langkah Legislatif: Menyiapkan Perda P4GN

Menyikapi kekosongan regulasi, DPRD Kabupaten Tegal tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Regulasi ini dimaksudkan sebagai tameng hukum untuk menahan laju peredaran obat terlarang yang kian masif.

Meskipun usulan ini sempat tertunda pada 2024, DPRD kini memastikan P4GN masuk dalam prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Penanganan ini nantinya akan melibatkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, hingga Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memperkuat aspek rehabilitasi selain penegakan hukum.

Pengawasan Ketat di Wilayah Perbatasan

Senada dengan langkah di Kabupaten, Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Mengingat pola peredaran yang kian tersembunyi, pengawasan berbasis data dan laporan masyarakat menjadi kunci utama.

Kepala Satpol PP Kota Tegal, Budio Pradibto, menambahkan bahwa meskipun warung-warung yang diduga menjual obat ilegal mulai menghilang dari pandangan publik, pihaknya justru mengintensifkan pengawasan lapangan. Operasi rutin dan insidental terus dilakukan guna memastikan ruang gerak pengedar obat keras semakin sempit.

Penyelamatan generasi muda dari jeratan tramadol dan narkotika dinilai sebagai investasi krusial menuju visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah daerah didesak untuk bersikap tegas dan tidak terjebak dalam kaku birokrasi demi melindungi masa depan anak bangsa dari kerusakan permanen akibat obat keras. (Redaksi)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Medan Ekstrem dan Jalan Rusak Warnai Perjuangan Petugas PMI Antar Jenazah ke Trajumas

by buono on April 13, 2026 Kesehatan Layanan Publik Jembatan Rusak Kandangserang PMI trajumas

Kandangserang, Pekalongan, Warta Desa. — Dedikasi tanpa batas kembali ditunjukkan oleh petugas Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pekalongan. Dalam sebuah misi kemanusiaan baru-baru ini, petugas harus berjibaku melawan medan ekstrem demi mengantarkan jenazah menuju Desa Trajumas, Kecamatan Kandangserang.

Bukan sekadar jarak, tantangan utama yang dihadapi adalah infrastruktur jalan yang rusak parah serta kondisi geografis yang didominasi tanjakan dan turunan curam.

Akses Terputus: Jembatan Rusak dan Jalan Berlubang

Kondisi jalur penghubung antara Desa Sukoharjo dan Desa Trajumas dilaporkan sangat memprihatinkan. Berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi kendala di lapangan:

Jalan Utama Rusak Parah: Aspal yang mengelupas meninggalkan lubang dalam dan kondisi jalan yang licin, terutama saat diguyur hujan.
Lumpuhnya Jembatan Kali Jamban: Jembatan vital ini merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan Sukoharjo dan Trajumas. Saat ini, kondisinya dianggap tidak lagi layak dan membahayakan keselamatan pelintas.
Upaya Swadaya Terbatas: Meski warga sempat bergotong-royong memperbaiki jalan secara mandiri, keterbatasan dana membuat hasil perbaikan tidak bertahan lama.

Harapan Warga dan Keselamatan Pelajar

Keluhan mengenai buruknya akses jalan ini bukan tanpa alasan. Selain menghambat layanan darurat seperti ambulans PMI, jalur ini merupakan urat nadi bagi aktivitas pendidikan di wilayah tersebut.

“Kami berharap pemerintah segera membangun jalan dan jembatan ini dengan layak. Jalur ini setiap hari dilalui siswa-siswi kami untuk berangkat dan pulang sekolah,” ujar Ridho, salah satu perangkat Desa Trajumas.

Ia menekankan bahwa perbaikan infrastruktur harus segera dilakukan secara konkret oleh pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan di masa depan.

Urgensi Infrastruktur Layak

Peristiwa pengantaran jenazah oleh PMI ini menjadi pengingat nyata bahwa infrastruktur yang memadai adalah kebutuhan mendasar, bukan sekadar fasilitas penunjang. Bagi warga Trajumas, jalan yang layak adalah soal keselamatan, akses kesehatan, dan masa depan generasi muda.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Desa Trajumas masih menaruh harapan besar agar dinas terkait segera turun tangan melakukan perbaikan menyeluruh pada akses jalan dan Jembatan Kali Jamban. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Kesehatan Lingkungan

LAPORAN WARGA: Aktivitas Galian C di Sumur Jomblang Bogo Dikeluhkan, Beroperasi Hingga Malam di Jam Ibadah

by buono on April 13, 2026 Kesehatan Lingkungan galian C sumurjomblangbogo

PEKALONGAN, Warta Desa. – Redaksi menerima laporan dari warga terkait aktivitas pertambangan Galian C di Desa Sumur Jomblang Bogo, Kecamatan Bojong, Pekalongan yang dinilai semakin meresahkan. Berdasarkan informasi yang dikirimkan, operasional tambang tersebut dianggap tidak mengenal waktu dan mengganggu kenyamanan warga sekitar, terutama di jam-jam ibadah.

Menurut keterangan warga, pada Senin, 13 April 2026, aktivitas pengerjaan dan lalu lalang armada galian terpantau masih beroperasi hingga pukul 18.00 WIB. Kondisi ini disebut bukan pertama kalinya terjadi, melainkan sudah sering berlangsung pada hari-hari sebelumnya.

Polusi Debu di Lingkungan Ibadah

Warga mengeluhkan dampak polusi debu yang ditimbulkan oleh truk-truk pengangkut material. Hal yang paling disayangkan adalah saat warga mulai berbondong-bondong menuju tempat ibadah (mushola), armada tambang masih aktif melintas.

“Warga harus menikmati polusi debu dari truk yang lewat tepat di sebelah mushola di saat waktu ibadah,” ujar seorang warga dalam pesan tertulisnya.

Desakan Penertiban

Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta pihak-pihak terkait untuk segera turun tangan melakukan penertiban. Warga berharap ada kedisiplinan dari pengelola galian agar menghormati waktu lingkungan dan menjaga kebersihan udara, demi kenyamanan bersama.

Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu respon nyata dari pihak berwenang untuk meninjau jam operasional galian tersebut agar lebih tertib dan tidak mengganggu aktivitas sosial keagamaan di desa setempat. (Redaksi)

Catatan: Berita ini disusun berdasarkan kiriman informasi langsung dari warga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Dilema Peninggian Jalan Kota Pekalongan: Bebas Rob, Tapi Sulit Air Bersih

by buono on April 4, 2026 Kesehatan Layanan Publik air bersih cor beton Kota Pekalongan

PEKALONGAN, Warta Desa. – Proyek peninggian jalan lingkungan di wilayah Pekalongan Utara yang bertujuan untuk mengatasi banjir rob, kini justru memicu persoalan baru bagi masyarakat. Meski jalanan menjadi lebih tinggi, warga di Kelurahan Panjang Baru dan Panjang Wetan mengeluhkan dampak teknis yang menghambat akses air bersih dan sanitasi.

Berikut adalah laporan mendalam mengenai dampak proyek tersebut.

Dilema Peninggian Jalan: Bebas Rob, Tapi Sulit Air Bersih

Pemerintah Kota Pekalongan gencar melakukan betonisasi (cor) jalan di kampung-kampung untuk memastikan akses transportasi warga tidak terendam air pasang. Namun, peninggian jalan yang mencapai satu meter lebih ini dinilai kurang mempertimbangkan infrastruktur bawah tanah.

1. Akses Air Pamsimas Terhambat

Warga melaporkan bahwa aliran air dari Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) menjadi tidak lancar. Selain itu, posisi jalan yang kini jauh lebih tinggi dari lantai rumah warga menyebabkan risiko air mengalir langsung masuk ke dalam hunian saat hujan deras atau pasang tinggi.

2. PDAM Batalkan Pemasangan Baru

Dampak paling signifikan dirasakan oleh calon pelanggan PDAM. Pihak PDAM dilaporkan membatalkan sejumlah permohonan pemasangan sambungan baru.

Alasannya: Ketebalan cor jalan yang mencapai satu meter menyulitkan petugas untuk melakukan penggalian pipa.
Kendala Teknis: Biaya dan tenaga yang dibutuhkan untuk membongkar beton sedalam itu dianggap tidak efisien dan berisiko merusak struktur jalan yang baru dibangun.

Ancaman Jangka Panjang: Saluran Air yang Terkubur

Warga di Panjang Baru dan Panjang Wetan merasa khawatir dengan pemeliharaan infrastruktur di masa depan. Saluran air atau drainase yang kini berada jauh di bawah tumpukan material cor beton menjadi mustahil untuk dicek atau dibersihkan.

“Untuk jangka panjang sangat susah. Saluran air sudah terpendam cor-coran jalan setinggi satu meter lebih. Pengecekan saluran terkendala karena aksesnya tertutup total oleh beton,” ungkap salah seorang warga setempat.

Potensi Meluas ke Wilayah Lain

Keluhan ini bukan hanya sekadar masalah lokal di dua kelurahan tersebut. Warga memperingatkan bahwa jika pola pembangunan ini terus berlanjut tanpa koordinasi lintas instansi (antara pihak pekerjaan umum dan penyedia layanan air), wilayah lain di Kota Pekalongan akan mengalami nasib serupa.

Harapan Warga Kepada Pemerintah

Masyarakat meminta adanya evaluasi terkait teknis peninggian jalan. Beberapa poin yang diharapkan antara lain:

Koordinasi Lintas Sektor: Adanya sinkronisasi antara proyek jalan dengan instalasi pipa PDAM/Pamsimas sebelum pembetonan dilakukan.
Lubang Kontrol (Manhole): Penyediaan akses atau titik kontrol di sepanjang jalan yang dicor agar pembersihan saluran air tetap bisa dilakukan.
Solusi Drainase Rumah: Bantuan atau arahan teknis bagi warga yang rumahnya kini berada di bawah level jalan agar tidak menjadi “kolam” saat hujan.

Pembangunan memang ditujukan untuk kesejahteraan, namun tanpa perencanaan yang integratif, solusi untuk satu masalah (rob) justru melahirkan masalah baru bagi keberlangsungan hidup warga sehari-hari. (Redaksi)

selengkapnya

Berita Desa Kesehatan Layanan Publik

BPJS PBI Hanya Diaktifkan Tiga Bulan, Warga Desa Semut Kebingungan

by buono on April 4, 2026 Berita Desa Kesehatan Layanan Publik bpjs pbi Pekalongan semut Wonokerto

PEKALONGAN, Warta Desa. – Seorang warga Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, mengeluhkan sistem verifikasi data kemiskinan setelah kartu BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) miliknya dinonaktifkan secara sepihak.

Keluhan ini mencuat lantaran jaminan kesehatan tersebut sangat dibutuhkan untuk pengobatan sang buah hati yang menderita penyakit kronis. Berikut adalah laporan selengkapnya.

Hanya Diaktifkan Tiga Bulan, Warga Desa Semut Kebingungan

Nasib malang menimpa salah satu warga Desa Semut yang kini harus berjuang demi kesembuhan anaknya. Sang anak didiagnosis menderita kista di saluran empedu dan diwajibkan menjalani kontrol rutin ke RSUP Dr. Kariadi, Semarang. Namun, langkah pengobatan tersebut terganjal oleh status kepesertaan BPJS PBI yang tiba-tiba nonaktif.

Saat melakukan konfirmasi ke Dinas Sosial (Dinsos) setempat, warga tersebut mendapatkan jawaban yang kurang memuaskan. BPJS miliknya hanya bisa diaktifkan kembali untuk jangka waktu tiga bulan saja.

Kendala Klasik: Masalah Data Desil

Alasan yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial adalah terkait pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial. Warga tersebut dinyatakan masuk dalam kategori Desil 6, yang menurut sistem diklasifikasikan sebagai keluarga mampu.

“Alasan Dinsos hanya bisa mengaktifkan tiga bulan karena saya masuk Desil 6, tergolong rakyat mampu. Padahal kenyataannya, rumah saja masih menumpang orang tua,” ungkap warga tersebut dalam curhatannya.

Kondisi Ekonomi Riil vs Data Sistem

Meski tercatat sebagai warga mampu dalam data desil, kondisi ekonomi riil keluarga ini berbanding terbalik:

Status Tempat Tinggal: Belum memiliki rumah pribadi (menumpang orang tua).
Pekerjaan: Buruh borongan konveksi.
Penghasilan: Tidak menentu, sangat bergantung pada ketersediaan orderan jahitan.

Keluarga berharap ada peninjauan ulang terhadap status desil tersebut. Mengingat biaya pengobatan kista saluran empedu dan transportasi rutin Pekalongan–Semarang sangat besar, kepesertaan BPJS PBI yang permanen menjadi satu-satunya tumpuan harapan mereka.

Pentingnya Akurasi Data Kemiskinan

Kasus ini menambah daftar panjang warga yang “terlempar” dari sistem bantuan sosial akibat ketidakakuratan data di lapangan. Warga berharap Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Sosial dapat memberikan solusi jangka panjang, bukan sekadar aktivasi sementara, agar proses penyembuhan sang anak tidak terhenti di tengah jalan.

Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, redaksi terus berupaya mengonfirmasi pihak terkait mengenai prosedur pengajuan sanggahan data desil bagi warga yang merasa tidak mampu namun tercatat mampu dalam sistem. (Redaksi)

selengkapnya

Kesehatan

BPJS/KIS Mendadak Nonaktif, Pasien di Puskesmas Kandangserang Mengeluh Kesulitan Biaya Berobat

by buono on Maret 3, 2026 Kesehatan bpjs non aktif Kandangserang

PEKALONGAN, WartaDesa – Sejumlah warga di wilayah Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, mengeluhkan status kepesertaan BPJS Kesehatan/Kartu Indonesia Sehat (KIS) mereka yang tiba-tiba tidak aktif. Hal ini baru diketahui warga saat mereka hendak mengakses layanan pengobatan di Puskesmas Kandangserang, Selasa (3/3/2026).

Meskipun kabar mengenai penonaktifan jaminan kesehatan di Kabupaten Pekalongan disebut-sebut sudah diumumkan sejak lama, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak warga yang buta informasi. Mereka baru terkejut saat petugas puskesmas menyatakan kartu mereka tidak bisa digunakan.

Satu Keluarga Terdampak, Biaya Lab Jadi Beban

Kondisi ini dialami oleh salah satu warga yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku seluruh anggota keluarganya kini tidak lagi memiliki jaminan kesehatan yang aktif.

“Saya, suami, dan kedua anak saya semuanya tidak aktif. Kami baru tahu saat periksa hari ini,” tuturnya dengan nada kecewa.

Ia menjelaskan, meski biaya pemeriksaan umum di Puskesmas hanya dibanderol Rp10.000, namun biaya penunjang lainnya seperti cek laboratorium jauh dari kata murah bagi masyarakat kecil.

“Kalau cuma periksa biasa mungkin masih sanggup. Tapi kalau harus cek darah untuk gejala tifus atau Demam Berdarah (DBD), biayanya bisa sampai ratusan ribu rupiah. Itu sangat berat bagi kami yang kurang mampu,” tambahnya.

Prosedur Pengaktifan Dinilai Menyulitkan Orang Sakit

Pihak Puskesmas Kandangserang dikabarkan telah memberikan arahan agar warga yang kartunya nonaktif segera mengurus kembali kepesertaan ke kantor BPJS Kesehatan. Namun, prosedur ini dinilai tidak manusiawi bagi warga yang sedang didera penyakit.

Warga merasa keberatan jika dalam kondisi tubuh yang lemah, mereka harus menempuh perjalanan jauh ke kantor BPJS, lalu kembali lagi ke puskesmas untuk melakukan konfirmasi ulang.

“Pasien harus mengurus sendiri ke kantor BPJS, lalu balik lagi ke sini. Saat sedang sakit, tentu sangat merepotkan. Kenapa kami baru tahu tidak aktif justru pas mau berobat?” keluhnya.

Harapan Warga: Sosialisasi Masif dan Solusi Cepat

Atas kejadian ini, masyarakat Kandangserang mendesak Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan pihak BPJS Kesehatan untuk:

Melakukan sosialisasi masif: Memberikan informasi yang merata hingga ke tingkat desa sebelum kartu dinonaktifkan.
Mempermudah prosedur: Menyediakan solusi cepat di lokasi (puskesmas) bagi pasien darurat agar tetap bisa terlayani tanpa harus bolak-balik mengurus administrasi ke pusat kota.

Hingga berita ini diturunkan, warga berharap ada kebijakan diskresi dari pemerintah daerah agar masyarakat kecil tidak kehilangan hak dasarnya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.***

(Andi Purwandi/WartaDesa)

selengkapnya

Kesehatan Pendidikan

Perkuat Peran Perawat, FIKes UMPP Gelar Kuliah Umum Pengendalian Penyakit Tidak Menular

by buono on Februari 24, 2026 Kesehatan Pendidikan Pekalongan umpp

PEKALONGAN, Warta Desa – Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit jantung hingga saat ini masih menjadi tantangan serius dalam sistem kesehatan di Indonesia. Menjawab kondisi tersebut, Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKes) Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) melalui Program Studi Sarjana Keperawatan menggelar kuliah umum bertema Upaya Promosi Kesehatan: Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular pada 23 Februari 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Teater Lantai 7 Gedung Rektorat UMPP ini diikuti oleh mahasiswa Sarjana Keperawatan semester 2 hingga semester 4. Acara tersebut menghadirkan Ns. Muhammad Khoiruddin, S.Kep., M.Kes sebagai narasumber utama untuk memberikan wawasan strategis mengenai peran perawat di lapangan.

Dalam pemaparannya, narasumber menegaskan bahwa pengendalian PTM memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi ini menempatkan upaya promotif dan preventif sebagai fondasi utama melalui edukasi kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta deteksi dini terhadap faktor risiko. Beliau menjelaskan bahwa perawat memiliki peran strategis tidak hanya dalam aspek perawatan pasien di rumah sakit, tetapi juga sebagai edukator dan penggerak promosi kesehatan secara langsung di tengah masyarakat.

Selain fokus pada pencegahan, aspek kuratif dan rehabilitatif juga menjadi bagian penting dalam memastikan pasien memperoleh penanganan yang optimal sekaligus mempertahankan kualitas hidup secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, perawat diharapkan mampu mendampingi pasien dalam jangka panjang guna meminimalisir dampak buruk dari penyakit yang diderita.

Mahasiswa tampak antusias mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan gambaran nyata mengenai implementasi peran profesional perawat di berbagai lini pelayanan kesehatan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga didorong untuk mampu mengaplikasikan ilmu dalam praktik pelayanan kesehatan yang nyata. Kuliah umum ini menjadi wujud nyata komitmen FIKes UMPP dalam mencetak perawat yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing, serta berkontribusi aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (Dafina Zafa)

selengkapnya

Kesehatan Pendidikan

Perkuat Daya Saing Global, Prodi Pendidikan Jasmani UMPP Hadirkan Pendidikan Olahraga Berbasis Karakter

by buono on Februari 13, 2026 Kesehatan Pendidikan penjas umpp

WARTA DESA, PEKALONGAN – Program Studi Pendidikan Jasmani Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) terus menunjukkan taringnya sebagai salah satu pusat pendidikan olahraga unggulan di Jawa Tengah. Dengan visi besar untuk memperkuat daya saing global, prodi ini hadir dengan pendekatan yang unik, yakni mengedepankan pendidikan olahraga berbasis karakter. Komitmen ini bukan sekadar slogan, melainkan diwujudkan melalui penguatan mutu akademik yang sistematis, perluasan jejaring kolaborasi internasional, serta penyediaan dukungan fasilitas pembelajaran yang sangat memadai bagi seluruh mahasiswa.

Salah satu bukti nyata dari kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Jasmani UMPP adalah raihan akreditasi dengan predikat “Baik Sekali” dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. Capaian prestisius ini menjadi indikator kuat bahwa seluruh proses belajar mengajar, kurikulum, hingga tata kelola program studi telah memenuhi standar mutu nasional yang ketat. Predikat ini sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat dan calon mahasiswa bahwa pendidikan yang mereka tempuh di UMPP memiliki legitimasi kualitas yang diakui secara luas di dunia kependidikan.

Dalam implementasi kurikulumnya, Prodi Pendidikan Jasmani UMPP memiliki ciri khas yang membedakannya dengan institusi lain. Mereka secara cerdas mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan ke dalam setiap aspek pembelajaran kebugaran jasmani. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk membentuk profil lulusan yang tidak hanya unggul secara fisik dan memiliki kecerdasan akademik yang mumpuni, tetapi juga dibekali dengan karakter yang kuat serta integritas moral yang tinggi. Mahasiswa dididik untuk menjadi pendidik olahraga yang tidak hanya terampil di lapangan, tetapi juga mampu menjadi teladan yang baik bagi masyarakat.

Guna menjawab tantangan di era globalisasi, penguatan wawasan internasional menjadi agenda rutin yang dijalankan oleh program studi. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kerja sama lintas negara, seperti program visit study ke berbagai perguruan tinggi ternama di Malaysia. Selain itu, penyelenggaraan International Short Course yang melibatkan partisipasi aktif mahasiswa dari luar negeri menjadi ruang pertukaran ilmu pengetahuan sekaligus pengalaman lintas budaya yang sangat berharga. Melalui program-program internasional ini, mahasiswa Pendidikan Jasmani UMPP diharapkan memiliki kepercayaan diri untuk berkarier di kancah global dan memahami standar industri olahraga internasional.

Suasana akademik di lingkungan kampus UMPP sendiri dibangun dengan atmosfer yang sangat dinamis dan inklusif. Hal ini didukung oleh berbagai kegiatan kemahasiswaan yang aktif serta layanan pengembangan diri yang memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa di luar jam kuliah. Untuk menunjang proses akademik secara optimal, universitas menyediakan fasilitas lengkap mulai dari Laboratorium Pendidikan Jasmani, perpustakaan dengan koleksi literatur olahraga yang kaya, hingga sistem e-learning yang mutakhir. Bahkan, UMPP juga menghadirkan Unit Layanan Disabilitas sebagai bentuk nyata dari komitmen mereka terhadap pendidikan inklusif bagi semua kalangan.

Melalui berbagai penguatan strategis di segala lini, Prodi Pendidikan Jasmani UMPP bertekad untuk terus mencetak lulusan yang kompeten, adaptif terhadap perkembangan teknologi olahraga, dan siap memberikan kontribusi nyata. Baik di dunia pendidikan sebagai guru olahraga yang berkarakter, maupun di sektor industri olahraga yang semakin berkembang pesat, lulusan UMPP dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang membawa perubahan positif bagi bangsa. (Davina Zafa)

selengkapnya

Bencana Kesehatan Layanan Publik

Warga Tirto “Ngamuk” di Tengah Banjir: Tuntut Camat Mundur dan Kecam Pernyataan Wakil Bupati

by buono on Februari 9, 2026 Bencana Kesehatan Layanan Publik aksi massa Demo Tirto

PEKALONGAN, WARTA DESA. – Suasana di halaman Kantor Kecamatan Tirto memanas hari ini, Senin (9/2/2026). Ratusan warga dari Desa Karangjompo, Tegaldowo, dan Mulyorejo nekat menerjang genangan air yang masih merendam wilayah tersebut untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

Aksi ini dipicu oleh keputusasaan warga yang telah terjebak banjir selama lebih dari 23 hari tanpa penanganan yang memadai dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Statistik “Kaji” Wakil Bupati Picu Amarah

Kemarahan massa semakin tersulut menyusul pernyataan Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, di media massa yang menyebut bahwa bencana di Pekalongan Utara masih akan “dikaji”. Pernyataan ini dianggap sebagai penghinaan bagi warga yang tengah bertaruh nyawa di tengah banjir.

“Pernyataan bahwa bencana ini akan ‘dikaji’ itu artinya tidak ada perhatian serius. Pemerintah seolah enggan menetapkan status darurat bencana padahal nyawa warga sudah jadi taruhan!” tegas salah satu koordinator aksi di lokasi.

Kekecewaan warga semakin lengkap karena Bupati Fadia Arafiq dan Sekda memilih tidak hadir menemui massa, yang memicu tudingan bahwa pejabat daerah hanya peduli saat butuh suara di masa pemilihan.

7 Tuntutan Utama Massa Aksi

Dalam audiensi yang berlangsung emosional, warga menyampaikan poin-poin tuntutan yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah:

Pembangunan Rumah Pompa Permanen: Sebagai solusi jangka panjang banjir.
Perbaikan Alat: Memastikan seluruh infrastruktur penyedot air berfungsi maksimal.
Penguatan Tanggul Sengkarang: Memperbaiki titik-titik tanggul yang rawan jebol dan membahayakan pemukiman.
Posko Darurat: Penyediaan posko kesehatan dan logistik yang layak bagi pengungsi.
Bahan Bakar Pompa: Warga mengecam adanya mobil pompa yang mangkrak tidak jalan hanya karena tidak ada anggaran bahan bakar.
Camat Tirto Mundur: Massa menuntut Camat Tirto meletakkan jabatan karena dinilai acuh tak acuh dan gagal berkomunikasi dengan warga selama bencana.
Surat Pernyataan Kesepakatan: Warga menolak sekadar diskusi dan menuntut dokumen tertulis yang sah atas kesepakatan hari ini.

Duka yang Terabaikan

Warga mengingatkan bahwa kelalaian pemerintah telah memakan korban jiwa, yakni seorang lansia meninggal di pengungsian Dupantex dan seorang relawan yang gugur diduga karena kelelahan. Selain itu, sektor ekonomi batik dan konveksi dilaporkan rugi hingga miliaran rupiah, sementara pendidikan anak-anak lumpuh total.

Hingga siang ini, warga masih bertahan di lokasi dan mendesak agar ada hitam di atas putih terkait tuntutan mereka sebelum membubarkan diri. ***

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Buono

selengkapnya