close

Kesehatan

KesehatanLayanan Publik

Hati-hati! Beredar makanan dengan bahan pengawet

bahan pengawet

Batang, Wartadesa. – Makanan berbahan pengawet masih saja ditemukan beredar di masyarakat. Rhodamin (pewarna tekstil) dan borak digunakan para pedagang untuk mengawetkan dagangannya. Sidak yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Batang bersama Satpol PP dan pihak kepolisian mendapati  pewarna kimia dan borak yang dicampur dalam bahan makanan di Pasar Batang, Selasa (14/05).

Keterangan dari Riza Zakia, Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinkes Batang menyebut bahwa pihaknya melakukan uji sampel pada empat agar-agar warna merah, hijau, teri nasi dan cumi kering. Hasilnya empat sampel agar-agar warna merah mengandung rhodamin level 1 dan 2 gritnya.

Sedang pada sampel agar-agar warna hijau negatif rhodamin dan metanil yelow.  “Dari empat sempel ager – ager warna merah menggunkan pewarna rhodamin sekitar level 1 dan 2 gritnya. Yang warna hijau negatif rhodhamin dan metanil yelow. Walaupun ditemukan sedikit namun sangat sangat berpengaruh pada kesehatan,” tutur Riza Zakia.

Pada sampel teri nasi, positif mengandung formalin dengan grit 2, sementara untuk cumi-cumi kering negatif mengandung formalin.

Riza Zakia menambahkan, bahan kimia rhodamin dan metanil yelow jika dikonsumsi secara terus-menerus akan meracuni tubuh. “Rhodamin dan metanil yelow bukan pewarna makanan, apabila dikonsumsi oleh manusia secara terus menerus akan meracuni tubuh kita, dan menyebabkan penyakit kanker,” lanjutnya.

Menurut Riza, temuan tersebut nantinya akan dibawa ke rapat satgas makanan dan obat-obatan ilegal.  “Nanti akan ada tindakan dari satgas makanan dan obat – obatan berupa pembinaan dan penegakan hukum, dan ini bisa kita limpahkan ke penegak hukum,” tuturnya.

Mengenali makanan yang mengandung zat berbahaya

Ciri makanan berformalin

  • Mi basah berformalin: Tidak lengket, lebih mengilap, tidak rusak sampai dua hari pada suhu kamar, dan bertahan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es (10 derajat celsius).
  • Tahu berformalin: Teksturnya terlampau keras, kenyal tetapi tidak padat. Tidak rusak sampai 3 hari dalam suhu kamar dan bisa tahan 15 hari dalam kulkas.
  • Ikan berformalin: Warna insang merah tua tidak cemerlang, bukan merah segar, dan warna daging ikan putih bersih. Tidak rusak sampai 3 hari pada suhu kamar.
  • Ikan asin berformalin: Bersih cerah dan tidak berbau khas ikan asin. Tidak dihinggapi lalat di area berlalat, tidak rusak sampai lebih dari 1 bulan pada suhu 25 derajat celsius.
  • Bakso berformalin: Teksturnya sangat kenyal, tidak rusak sampai 2 hari pada suhu kamar.
  • Ayam berformalin: Teksturnya kencang, tidak disukai lalat, tidak rusak sampai 2 hari pada suhu kamar.

Ciri makanan mengandung boraks:

  • Mi basah: Teksturnya kental, lebih mengilat, tidak lengket, dan tidak cepat putus.
  • Bakso: Teksturnya sangat kental, warna tidak kecoklatan seperti penggunaan daging, tetapi lebih cenderung keputihan.
  • Snack: Misalnya lontong, teksturnya sangat kenyal, berasa tajam, sangat gurih, dan memberikan rasa getir.
  • Kerupuk: Teksturnya renyah dan bisa menimbulkan rasa getir.

Ciri makanan menggunakan pewarna rhodamin B dan methanyl yellow:

  • Warnanya mencolok
  • Cerah mengilap
  • Warnanya tidak homogen (ada yang menggumpal)
  • Ada sedikit rasa pahit
  • Muncul rasa gatal di tenggorokan setelah mengonsumsinya

( WD  dengan berbagai sumber)

selengkapnya
KesehatanLayanan PublikLingkunganSosial Budaya

Warga perlu menginisiasi gerakan politik

SAM_3168
  • Diskusi Nobar Film Sexy Killers

Kajen, Wartadesa. – Dibutuhkan gerakan politik yang diinisiasi, diusung oleh warga guna memperjuangkan dan menyuarakan suara warga. Menurut Ribut Achwandi, budayawan dari Kota Pekalongan, warga perlu menginisiasi gerakan politik tersebut dengan cara mengusung tokoh warga sekitar yang dikenal untuk “nyemplung” dalam “comberan” politik.

“Setelah menonton film Sexy Killers, yang kita butuhkan sekarang atau beberapa tahun mendatang, adalah bagaimana generasi Y maupun generazi Z (milenial) menggerakkan warga untuk mengusung tokoh yang merepresentasikan warga. Mereka berkumpul untuk kemudian memilih tokoh yang akan diusung, setelah bersepakat, galang saweran … misal Rp. 10 ribu, tidak boleh lebih dari nominal tersebut. Warga yang bersepakat seluruhnya berdonasi secara sukarela. Hasilnya digunakan untuk mendaftarkan tokoh yang diusung pada salah satu partai politik, untuk merepresentasikan suara warga.”

Ribut yang juga merupakan akademisi perguruan tinggi di Pekalongan tersebut mengungkapkan dalam diskusi gelaran nonton bareng film Sexy Killers di PhomRak Cafe seberang SMA Negeri 1 Kajen, Senin (22/04) malam. Menurutnya, oligarki politik sejak berpuluh-puluh tahun, hingga saat ini, perlu menumbuhkan kesadaran warga untuk turut terjun kegelanggang politik praktis, memperjuangkan kepentingan warga akar rumput.

Ribut Achwandi memantik acara diskusi pada acara nonton bareng film Sexy Killers di Kajen, Senin (22/04) malam. Foto: Wartadesa

“Hiruk-pikuk pemilu serentak tidak mendidik warga untuk tahu visi, misi calon wakil rakyat. Bahkan hampir tidak ada caleg (calon legislatif) yang mensosialisasikan visi-misi mereka ketika mereka berkampanye. Kita hanya dijejali dengan gambar-gambar caleg di sepanjang jalan, tanpa tahu apa yang mereka perjuangkan,” lanjut Ribut.

Budayawan yang tinggal di Landungsari, Kota Pekalongan tersebut mengungkapkan bahwa gelaran pemilu legislatif terkooptasi (tertutup) oleh perdebatan panas calon presiden dan calon wakil presiden yang berimbas pada warga.

Imam, peserta diskusi asal Desa Sinangoh Prendeng, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan membenarkan bahwa film Sexy Killers yang mengungkap bisnis korporasi tambang batubara, perkebunan kelapa sawit, PLTU maupun turunannya, tidak memperhatikan konservasi alam.

Pemuda yang sempat bekerja di salah satu perusahaan tambang batubara di Kalimantan tersebut menceritakan bagaimana perusahaan batubara beroperasi sejak awal hingga mengolah fosil bumi Indonesia.

“Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan tambang batubara di Kalimantan. Jadi, untuk mendapatkan batubara, awalnya bukit atau hutan digunduli dengan cara dibakar. Pembakaran hutan ini, tentu saja mematikan kehidupan ekosistem yang ada. Binatang dan makhluk hidup lainnya tentu terdampak, termasuk manusia.” Ujarnya.

Setelah hutan gundul, lanjut Imam, tanah yang ada dipermukaan diambil. “Seharusnya tanah yang diambil untuk mendapatkan batubara, disimpan (tanahnya), setelah tambang habis, tanah dikembalikan kembali dan volume tanah ditambah sesuai dengan jumlah batubara yang dikeruk. Namun hal tersebut tidak dilakukan, itulah yang terjadi, alam rusak lantaran tambang tersebut,” tuturnya.

Apa yang kita lihat dalam film Sexy Killers, ditingkat lokal, Pekalongan juga terjadi. “Di Pekalongan saat ini kan marak tambang galian C, apakah tambang galian C disekitar kita tersebut telah memperhatikan kelestarian lingkungan? Saya tidak tahu, lanjut Imam retoris.

Sementara Dudi, mahasiswa Yogya asal Kedungwuni mengungkapkan pengalamannya bagaimana warga Kulonprogo berdaya, menolak tambang pasir besi. Menurutnya inisiasi gerakan warga perlu ditumbuhkan, “pengalaman turut mendampingi warga Kulonprogo membuat saya membangun sebuah komunitas di Jogja yang memberikan literasi bagi warga,” ungkapnya.

Dudi menilai bahwa oligarki politik saat ini tentu membutuhkan terobosan bagi generasi milenial –entah lima tahun atau berpuluh tahun mendatang– untuk terjun ke dunia politik yang baik dan benar. “Butuh dorongan kaum milenial untuk terjun ke dunia politik saat ini yang seperti comberan. Mereka harus benar-benar bertekat meluruskan politik saat ini. Walaupun anggapan umum saat ini politik itu kotor, setidaknya perlu dicoba untuk terjun dan memperjuangkan kepentingan warga.” ujarnya.

Gambarannya, ketika ada kucing yang kecemplung ke comberan yang kotor, terus ada orang yang turun ke comberan tersebut kemudian menyelamatkan kucing. Yang kotor hanya kakinya saja, namun kucingnya telah selamat. Ujar Duni menggambarkan, “ketika kaum muda berpolitik dengan tujuan yang baik dan benar. Mereka harus siap untuk dicap “kotor” dan tidak dipercaya. Tapi buktikan kiprahnya, bahwa mereka menyuarakan warga,” lanjutnya.

Dalam diskusi yang dihadiri oleh lebih dari tiga puluh peserta tersebut, terungkap bahwa politik indonesia saat ini, bahkan ditahun-tahun berikutnya akan tetap dikuasi oleh oligarki dan korporasi (baca: pemodal). Pun ditingkatan lokal.

Namun ada beragam cara untuk tetap bisa berkontribusi dan menyuarakan suara warga. Setidaknya jadi ketua RT atau RW yang baik dan benar, memperjuangkan kepentingan warga. Atau dengan menginisiasi komunitas yang berkontribusi dan membemberdayakan warga.

Menurut Najmul Ula, mahasiswa Prodi Ilmu Politik FIS Unnes asal Pekalongan yang juga menjadi moderator acara, saat rekannya, Aghnia Ananda, pemilik PhomRak Cafe mempunyai ide untuk menggelar acara nonton bareng dan diskusi film garapan Watchdog, dia tertarik. Bersama rekan-rekannya, disepakati acara digelar di lapak rekan Aghnia Ananda, di Jalan Mandurorejo Kajen.

“Acara ini diluar dugaan, antusiasme peserta dari Pekalongan begitu tinggi. Ekspektasi kita, sepuluh peserta saja sudah cukup. Yang hadir saat ini lebih dari target. Ini menunjukkan bahwa kaum muda Pekalongan tertarik dengan gerakan literasi,” ujar Najmul.

Gelaran yang dimulai dengan pemutaran film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono pukul 19.30 WIB dilanjutkan dengan diskusi dengan pemantik Ribut Achyadi hingga pukul 00.00 WIB dinihari. (WD)

selengkapnya
KesehatanSosial Budaya

Duh! Banyak calon pengantin yang positif hamil saat PP test positif

ilustrasi pp positif

Kajen, Wartadesa. – Sedikitnya 306 calon pengantin (catin) pada tahun 2018, positif hamil saat menjalani PP test positif. Data tersebut merupakan sebagian dari total 7.529 calon pengantin yang diperiksa. Dari data tersebut, peringkat pertama catin PP test positif yakni Kecamatan Paninggaran, disusul Kecamatan Kesesi dan Kecamatan Wiradesa.

Demikian disampaikan oleh Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pekalongan, dr Ida Sulistiani, dalam Rapat Koordinasi Upaya Penurunan Bayi BBLR, Balita Gizi Kurang, Balita Gizi Buruk, dan Stunting Melalui ‘Gen Pesat’ (Gerakan Pemuda Siaga Sehat) di Aula Dinkes setempat, beberapa waktu lalu.

Menurut dr. Ida, seharunya semua calon penantin yang diperiksa PP test-nya negatif, lantaran kehamilan yang tidak dikehendaki dapat mempengaruhi janin dan ibu. Selain itu juga melanggar norma agama.

Selain permasalahan kehamilan sebelum penikahan. Permasalahan lainnya yakni masih tingginya usia pernikahan dini di Kota Santri. Ida menyebut, tahun 2017 jumlah pernikahan dini di Kabupaten Pekalongan sebanyak 2.024 dari total 9.044 jumlah perkawinan, atau sebanyak 22,38 persen.

Dari data tersebut, sebanyak lima pernikahan usia dibawah 16 tahun, 394 pernikahan usia 16 tahun, 754 pernikahan usia 17 tahun dan sebanyak 871 pernikahan usia 18 tahun.  Menurut Ida, pernikahan tesebut tidak ideal, karena usia ideal pernikahan yakni laki-laki berumur 25 tahun dan perempuan berusia 20 tahun.

Hal tersebut menjadikan Kota Santri menduduki peringkat ketiga pada pernikahan dini, rangking satu Kabupaten Grobogan dan selanjutnya Kabupaten Brebes.

Tingginya angka pernikahan dini, dan beragam persoalan kesehatan anak, balita dan ibu hamil tersebut Dinkes menelurkan progran Gen Pesat (Gerakan Pemuda Siaga Sehat) untuk menekan bayi BBLR, balita gizi kurang, balita gizi buruk, dan stunting.

Ida menyebut Gen Pesat adalah suatu wadah gerakan pemberdayaan para pemuda/pemudi yang peduli akan kesehatan. Gerakan ini diharapkan mampu menjadi pelopor kesehatan di masyarakat, menggerakkan pemuda agar peduli dengan kesehatan. (WD)

selengkapnya
KesehatanLayanan PublikSosial Budaya

Penyumbatan usus, Dwi Putra Rafiansyah butuh uluran tangan untuk biaya operasi

butuh bantuan operasi

Pemalang, Wartadesa. –  Dwi Putra Rafiansah, balita berusia tiga tahun, putra kedua pasangan Rosihin dan Fatimah, warga Desa Mojo Rt. 05/03, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang mengalami penyumbatan usus. Pasangan keluarga tidak mampu ini kebingungan dengan biaya operasi yang harus dijalani putranya yang mencapai Rp. 20 juta.

Penuturan orang tua Dwi Putra Rafiansah, awalnya anaknya sakit perut dan mencret. Oleh Rosihin dan Fatimah, anaknya dibawa ke Puskesmas higga akhirnya dirujuk ke rumah sakit.

Saat dirawat di Rumah Sakit Ananda, bocah tersebut kondisinya semakin memburuk. Hasil pemeriksaan dokter, terjadi penyumbatan usus dan harus masuk ICU untuk melakukan operasi dengan biaya Rp. 20 juta.

Pasangan Rosihin dan Fatimah ketika membawa putranya ke rumah sakit menggunakan jalur umum, lantaran tidak memiliki BPJS. Saat ini orang tua Dwi Putra sudah mengurus BPJS dan aktif 14 hari kedepan.

Rosihin mengaku bingung dengan besarnya biaya operasi yang harus ditanggungnya, sementara jika menunggu kartu BPJS aktif, mereka harus menunggu 14 hari lagi.

“Saya bingung mas, saya ingin anak saya sembuh, kasian dia mas untuk ICU dan operasi, pihak RS minta DP (uang muka) untuk tindakan itu (operasi). Kami uang dari mana, motor sudah terjual untuk DP awal,”ungkap ibunda Dwi Putra  kepada Respek Peduli melalui pesawat telephon.

Respek Peduli mengetuk hati orang baik untuk menyalurkan sebagian rejekinya demi kesembuhan Dwi Putra. Untuk Donasi bisa disalurkan melalui  BCA dengan nomor rekening 4060851366  atas nama Anggi Fadli Fani. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi IG @respek_peduli atau melalui WhatsApp 087771838123. (Eky Diantara)

selengkapnya
KesehatanLayanan Publik

Lima warga Karanganyar Bantarbolang terkena lumpuh layu

lumpuhlayu

Pemalang, Wartadesa. – Lima warga Desa Karanganyar, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang menderita lumpuh layu. Mereka berasal dari keluarga yang berbeda.

Lima penderita lumpuh layu tersebut, empat orang merupakan anak dari pasangan Kamari dan Suinah, petani desa setempat.  Anak-anak bernama Dul mukmin (38), Susi susanti (36), Paridah (34) dan Rinjanah (32).

Satu orang warga lainnya yang juga menderita lumpuh layu bernama Suganda, kelimanya diketahui menderita lumpuh layu sejak lahir.

Kelima warga yang terkena lumpuh layu tersebut mendapat sejumlah bantuan berupa sembako, perlengkapan sholat, perlengkapan mandi, selimut, baju, handuk, kasur dan bantal diberikan oleh Kapolres Pemalang dan Ketua Bhayangkari Cabang Pemalang dalam kunjungannya tersebut. Jum’at (15/03).

“Apa yang kami lakukan ini adalah sebagai wujud kepedulian kami terhadap sesama, semoga keluarga selalu diberikan kekuatan dan kesehatan untuk merawat anak-anak,” ucap Kapolres Pemalang.

Ungkapan terima kasih setinggi-tingginya pun tak henti-hentinya diutarakan Kamari atas kepedulian Kapolres Pemalang dan Ketua Bhayangkari Cabang Pemalang.

“Terima kasih Ketua Bhayangkari Cabang Pemalang atas waktu luangnya untuk mengunjungi kami,” ungkap Kamari. (WD)

selengkapnya
KesehatanLayanan Publik

Enam warga Krasak Ageng Sragi terkena DBD

gejala-demam-berdarah

Sragi, Wartadesa. –  Enam warga di Desa Krasak Ageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan terkena demam Berdarah (DBD). Kasus yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti  tersebut terjadi dalam satu minggu terakhir ini.

Agus Bastian, warga setempat mengungkapkan bahwa di desanya saat ini sudah ada enam anak yang terjangkit DBD. “Sudah ada enam anak dalam satu RW (rukun warga) Desa Krasak Ageng, Sragi masuk rumah sakit karena terjangkit DBD,” ujarnya Sabtu (16/03).

Agus menambahkan keenam warga tersebut berada di Rt. 01, 02 RW 10 Desa Krasak Ageng. Keenamnya sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Keenam warga yang terjangkit DBD tersebut bernama Natan (8), David (15), Jonet (14), Reza (12), Vatia (2), dan Izah (17).

Terkait dengan berjangkitnya penyakit DBD, Agus Bastian mengungkapkan bahwa warga setempat meminta pihak Puskesmas untuk melakukan penyemprotan atau fogging. “Kami berharap agar pihak terkait, khususnya Puskesmas Sragi 2 melakukan fogging ke desa kami, mengingat jumlah korban yang terkena DBD sudah banyak,” harapnya.

Sementara itu, pihak Puskesmas Sragi 2 maupun Puskesmas Sragi 1 yang kami hubungi melalui pesawat telepon belum bisa diminta keterangannya, lantaran dua nomor telepon yang kami hubungi bernada sibuk. (WD)

 

selengkapnya
KesehatanLingkungan

Zero Kantong Plastik di Kota Santri, Bisakah?

bupati pekalongan di unikal

Kota Pekalongan, Wartadesa. – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mewacanakan program zero kantong plastik. Program tersebut mengarah Kota Santri Bebas Sampah pada Tahun 2025. Program zero kantong plastik ini diungkapkan oleh Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi dalam dialog interaktif dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, M. Basui Hadimuljono bersama Sosiologi UI, Imam Pradodjo saat meresmikan Rusun Mahasiswa Unikal, Sabtu (23/02) kemarin.

“Saya akan instruksikan pada jajaran Pemkab Pekalongan untuk segera mengatasi permasalah sampah melalui program zero kantong plastik,” ujar Asip Kholbihi.

Upaya Pemkab Pekalongan untuk mewujudkan Pekalongan bebas dari kantong plastik dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengurangan Sampah Melalui Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman di Destinasi Ekowisata Petungkriyono.

Upaya lainnya, yakni dengan menerbitkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Pekalongan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Perbub Nomor 19 Tahun 2017 lebih fokus pada pengaturan pengurangan sampah melalui pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di destinasi ekowisata Petungkriyono.

Dalam peraturan tersebut, stageholder (pihak-pihak yang terkait) diharapkan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dengan kantong plastik ramah lingkungan yang organik dan mudah teruraikan. Selain itu, upaya pengurangan sampah dengan pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah (3R–Reuse, Reduce, dan Recycle).

Sasaran pengurangan sampah melalui pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di destinasi ekowisata Petungkriyono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, antara lain:
1. Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pariwisata dan lingkungan hidup;
2. pelaku usaha pariwisata;
3. wisatawan; dan
4. masyarakat sekitar destinasi ekowisata Petungkriyono.

Pada Perbub Nomor 44 Tahun 2018 fokus pada kebijkan dan strategi penggelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Perbub tersebut merupakan turunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734).

Kebijakan pelarangan kantong plastik di sejumlah daerah, menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pelarangan tersebut menyulitkan konsumen yang berbelanja di toko modern. “Untuk menghindari pemakaian kantong plastik, yang diperlukan itu pengurangan. Tidak bisa langsung dihilangkan begitu saja,” kata Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta dilansir dari Tirto, Jumat (23/11/2018).

Dukungan ritel pada pengurangan sampah plastik ini dilakukan dengan penerapan plastik ramah lingkungan sekali pakai yang harganya lebih mahal ketimbang plastik yang biasa digunakan oleh warga sehari-hari.

Lewat kebijakan ini, siapa saja yang hendak pakai kantong plastik untuk membawa belanjaan dikenakan biaya tambahan. Namun, lantaran banyak faktor, kebijakan ini akhirnya tidak diterapkan lagi.

Sejumlah daerah yang sejauh ini sudah menerapkan pelarangan kantong plastik ialah Banjarmasin dan Balikpapan, Bandung dan beberapa daerah lain.

Dikutip dari Tempo, Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, memberlakukan larangan penggunaan kantong plastik mulai 3 Juli 2018.
Larangan ini termasuk untuk kantong plastik berbayar di pusat perbelanjaan modern, seperti pasar swalayan, mal, serta gerai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai landasan hukum, Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Dilihat dari dua Perbub Pekalongan yang ada, hingga saat ini belum ada payung hukum pelarangan penggunaan plastik maupun upaya penggunaan plastik ramah lingkungan di Kota Santri.

Bila Pemkab Pekalongan serius dan berkomitmen untuk mewujudkan zero kantong plastik, tentu payung hukum tersebut musti diterbitkan terlebih dahulu. Selain itu, kebijakan pelarangan plastik perlu diikuti dengan upaya pengurangan plastik dari hulu.

Muharram dari Greenpeace mengatakan kebijakan pelarangan plastik tentu perlu diikuti dengan upaya pengurangan plastik di hulu. Menurut Muharram, dikutip dari BBC Indonesia, penanganan plastik lebih baik jika dimulai dari pihak-pihak atau sektor yang punya pengaruh besar, pemerintah dan sektor swasta.

Pemerintah, ujar Muharram, perlu mengeluarkan regulasi yang fokus pada masalah reduksi atau pengurangan suplai plastik karena produksi meningkat tiap tahun.

“Ketika kita hanya bicara plastik yang sudah jadi sampah, tapi keran produksinya tidak kita stop, kita tidak batasi ketersediaan plastik di pasar, tentu akan sulit untuk menyelesaikannya (masalah plastik),” ujar Muharram dikutip dari BBC Indonesia, Kamis (21/02/2019).

Dan ini tidak hanya perusahaan kantung plastik tapi juga berbagai produsen makanan dan minuman kemasan.

Hasil audit merek yang dilakukan Greenpeace pada Oktober 2018 di sejumlah kegiatan bersih-bersih pantai, ditemukan banyak sampah plastik berasal dari produk kemasan.

Misalnya, mereka menemukan kemasan produk-produk dari Santos, P&G dan Wings di Pantai Kuk Cituis (Tangerang); sampah produk dari Danone, Dettol, Unilever di Pantai Mertasari (Bali); dan Indofood, Unilever, Wings di Pantai Pandansari (Yogyakarta).

Greenpeace mengatakan pemerintah harus terus mendorong perusahaan swasta untuk menjalankan tanggung jawab mereka, yang dikenal dengan istilah extended producer responsibility (EPR) sebagaimana tercantum di undang-undang pengelolaan sampah.

Dengan EPR, setiap perusahaan diminta untuk mengelola sampah dari produk-produk yang mereka hasilkan, terutama yang sulit terurai di alam.

“Karena kita tahu sebenernya di undang-undang kita semangat untuk menjalankan EPR itu ada, tapi realisasinya masih sangat jauh dari ideal,” kata Muharram.

Menurut Muharram, pihak swasta inilah perusahaan-perusahaan yang punya resource dan mereka inilah yang memproduksi dan menyediakan plastik-plastik yang beredar di masyarakat.

Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan aturan terkait EPR (extended producer responsibility) akan dimasukan dalam Permen Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen – yang menyasar tiga sektor, yaitu manufaktur, perusahaan retail, dan industri jasa makanan dan minuman, hotel, restoran, dan kafe.

Pada permen itu, kata Vivien, produsen diminta punya perencanaan untuk mendesain ulang kemasan agar tidak menggunakan plastik sekali pakai. Selain itu, mereka diminta mengembangkan sistem “take back” atau mengambil kembali kemasan produk yang sudah menjadi sampah.

Aturan turunan terkait EPR ini memang sedang disiapkan, tapi sayangnya tidak mengikat dan tidak memuat sanksi. “Nggak ada paksa memaksa, memang nggak pakai sanksi. Kalau sanksi itu terhadap perilaku, seperti membuang sampah sembarangan, mengelola TPA secara open dumping,” kata Vivien.

Pemerintah, kata Vivien, serius mengolah dan pengawasan sampah dengan menyiapkan regulasi, sarana dan prasarana dan bekerja sama dengan masyarakat peduli sampah.

Sebelumnya, sudah ada regulasi sampah, yakni UU No. 18/2008 soal Pengelolaan Sampah melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Sampah Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

”Masih banyak pola pikir tangani sampah dengan kumpul, angkut, buang, tanpa dikelola lebih lanjut hingga jadi sulit,” kata Vivien, pekan lalu dilansir dari Mongabay Indonesia.

Dalam UU Pengelolaan Sampah, kata Vivien, juga mengatur soal tempat pembuangan akhir (TPA), sekaligus sanksi. Kalau TPA menimbulkan pencemaran, bahkan korban jiwa maka pengelola dapat dipidana.

KLHK, kata Vivien, mendorong aturan di pemerintah pusat ditindaklanjuti daerah. (WD-dirangkum dengan berbagai sumber)

selengkapnya
KesehatanLayanan PublikLingkunganSosial Budaya

Komunitas Sapu Lidi kenalkan bahaya sampah kepada siswa SDN1 Kepatihan

sosialisasi sampah

Wiradesa, Wartadesa. – Ratusan siswa-siswi SD Negeri 1 Kepatihan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan antusias mengikuti sosialisasi bahaya sampah bagi lingkungan. Mereka berkomitmen dan berjanji untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya.

Gelaran acara yang dilakukan oleh relawan Mata Garuda wilayah Pekalongan ini menggandeng Komunitas Sapu Lidi Pekalongan untuk memberikan pendidikan lingkungan hidup sejak dini kepada para siswa.

Baca : Mata Garuda Gugah Siswa Untuk Tidak Takut Bermimpi

Imam Nur Huda, pegiat Komunitas Sapu Lidi Pekalongan mengungkapkan bahwa kegiatan yang diikuti oleh 134 siswa-siswi SDN1 Kepatihan ini memantik dan mengajak siswa untuk sejak dini mulai sadar dan peduli kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.

“Kegiatan Massive Action ini diselenggarakan oleh Alumni penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang tergabung dalam Mata Garuda Pekalongan, mengajak  anak-anak sejak dini mulai sadar dan peduli kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarang. Menuju Indonesia 2030 bebas sampah.” Ujar pria yang sering dipanggil Kang Hoed ini.

Imam memperkenalkan jenis-jenis sampah yang harus diketahui agar siswa bijak mengelola sampah. Menurutnya, sampah terbagi menjadi tiga yakni sampah organik yang bisa terurai secara alamiah, sampah anorganik yang sulit terurai dan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Menurut Imam, pengenalan sampah sejak dini merupakan bagian penting dalam pendidikan lingkungan kepada siswa. “Dengan mengenalkan jenis-jenis sampah, siswa anak memahami bahwa sampah bisa diuraikan maupun didaur ulang, sementara sampah yang masuk dalam sampah bahan berbahaya dan beracun harus melalui penanganan khusus,” lanjutnya.

Melalui perhelatan tersebut, Imam mengajak siswa untuk peduli kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah sesuai dengan pengelompokannya, sampah organik, anorganik dan sampah berbahaya. (WD)

selengkapnya
KesehatanLingkunganPendidikan

Mata Garuda gugah siswa untuk tidak takut bermimpi

lpdp

Wiradesa, Wartadesa. – Setiap orang berhak untuk memiliki impian atau cita-cita dalam hidupnya. Pun, tak terkecuali bagi kalangan keluarga tidak mampu. Tercapai atau tidaknya sebuah cita-cita, bergantung pada usaha dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Dibutuhkan perjuangan ekstra keras, pantang menyerah. Ada harga yang harus dibayar oleh siapapun untuk mewujudkan sebuah mimpi.

Membagikan dan memotivasi agar siapa saja mau bermimpi, kini dilakoni oleh Nur Puji Lestari, Koordinator wilayah Pekalongan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui program Mata Garuda. Dia bersama empat relawan dari 11 relawan yang ada di Pekalongan, Sabtu (23/02) berbagi pengalaman dan motivasi kepada siswa-siswi SD Negeri 1 Kepatihan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

Menurut Puji Lestari, siapapun berhak untuk bermimpi dan mewujudkan mimpinya, meski dia berasal dari kalangan tidak mampu, “Kami memberikan motivasi kepada anak-anak SDN1 Kepatihan untuk fokus ke cita-cita. Jangan berhenti untuk bermimpi, jangan karena keterbatasan (miskin) terus berhenti untuk mewujudkan cita-cita,” tuturnya.

Penerima beasiswa LPDP Kementrian Keuangan ini mengaku bahwa dirinya berasal dari keluarga tidak mampu, namun ia berhasil mewujudkan cita-citanya. “Saya balik ke Pekalongan, untuk memberikan motivasi kepada warga Pekalongan. Khususnya kalangan keluarga kurang mampu untuk meraih cita-cita. Karena saya pun berhasil meraih cita-cita meski berasal dari keluarga tidak mampu,” lanjutnya.

Tidak hanya menggelorakan dan memotivasi siswa untuk bermimpi, menurut Puji, ada tiga agenda yang diusung saat ini di SDN1 Kepatihan, “Pertama kami memotivasi siswa untuk bermimpi, yang kedua, kami memperkenalkan bahaya penggunaan sampah plastik. Pengenalan tentang sampah plastik dan dampaknya bagi lingkungan, dan yang ketiga, kami mengajak bagaimana meminimalisir penggunaan sampah plastik,” tuturnya.

“Kami mengajak siswa maupun warga untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Akibat sampah plastik ini bisa membahayakan lingkungan, bahkan hewan pun bisa mati lantaran sampah plastik ini. Sayangilah lingkungan, rawat dengan baik untuk anak cucu kita nanti,” harap Puji.

Puji juga mengajak siswa untuk melakukan gaya hidup hemat dan sehat, “anak-anak bisa dilatih untuk membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Tidak jajan sembarangan, apalagi makanan dengan warna yang mencolok, ini berbahaya bagi anak.  Tentunya orang tua bisa menyediakan makanan dan minuman yang sehat yang dibawa dari rumah, untuk anak-anak mereka,” paparnya.

Selepas kegiatan motivasi dan sosialisasi sampah bareng Komunitas Sapu Lidi Pekalongan, siswa diajak untuk menempelkan cita-cita di pohon cita-cita. “Mereka menuliskan cita-cita mereka dalam lembaran kertas kemudian ditempel di pohon cita-cita. Sekaligus pembuatan video testimoni (pernyataan) apa yang akan mereka (siswa) lakukan jika menjadi presiden,” pungkas Puji Lestari. (WD)

selengkapnya
Dana DesaEkonomiKesehatanLayanan PublikOpini WargaSosial Budaya

Tentang PKH, Pemerintah Desa dan Pendamping PKH

Peserta-PKH-di-Ciamis-Terima-19-Juta-Per-Tahun

Realita di desa, Pendamping PKH belum meyentuh ini. Sehingga bantuan PKH tak lebih hanya tambahan uang belanja dari pemerintah untuk kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan bayi, seperti popok kertas, susu formula dan kosmetik si ibu dan kebutuhan konsumtif lainnya. Bahkan didapati dana bantuan PKH habis untuk pembelian kendaraan bermotor yang bukan untuk kegiatan produktif.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Program yang sangat luar biasa ini, sayangnya terciderai dengan data awal pada Basis Data Terpadu ( BDT ) yang ternyata sangat jauh dari sempurna. Banyak terjadi protes-protes di masyarakat karena nyata penerima kadang lebih mampu dari yang tak menerima. Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki data dari pihak desa. Karena riil warga miskin masih banyak yang belum masuk di Basis Data Terpadu kementrian sosial.

Hampir semua Kepala Desa saat ini dibuat kalang kabut oleh program ini. Setiap saat dan kesempatan banyak warga protes mengapa dirinya yang jauh lebih miskin tak mendapatkan bantuan. Ditambah rule model pendampingan Petugas Pendamping PKH yang terlalu Letterbook dalam menerapkan kebijakan tanpa melihat Kondisi Riil di desa, juga sering tak melibatkan Pemerintah Desa dalam setiap kegiatan PKH.

Perlu diketahui bersama, Program PKH bertujuan sangat luas. Tak hanya mengentaskan kesejahteraan penerima program dengan memberi stimulan pendanaan untuk kecukupan pemenuhan Biaya Pendidikan, Kesehatan serta Makanan Tambahan saja. Namun bertujuan merubah Perilaku Diri dan Sosial Penerima Program guna meningkatkan Kemampuan Diri untuk menyelesaikan permasalahan yang disandangnya.

Setelah Permasalahan dasar biaya Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Gizi secara marathon dibina. Kepekaan Sosial terhadap Masyarakat dan Lingkungan sekitar juga harusnya turut diberdayakan. Tanggungjawab besar pada Pendamping PKH yang selama ini mendampingi KPM PKH di setiap desa.

Selama ini Pendamping PKH hanya bersifat penelusuran data calon penerima dan menyalurkan bantuan. Seluruh kegiatan dilakukan secara tertutup inklusif. Padahal bila mau melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait untuk mengkoneksikan dengan program program yang ada di desa akan sangat luar biasa.

Ingat !. Penerima bantuan apapun, akan patuh kepada pemberi Program. Cenderung abai dan Antipati kepada pihak lain. Bila saja Pendamping PKH mau mengarahkan PKM PKH untuk mengikuti kegiatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di desa, mereka para penerima manfaat akan mematuhinya.

Bila bisa bersinergi dengan desa. Peluang peningkatan kapasitas penerima PKH bisa lebih ditingkatkan. Dengan menggali MINAT DAN BAKAT dari peserta PKH. Bisa melalui Pelatihan Pelatihan yang diambilkan dari Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat dengan pendanaan dari Dana Desa.

Harapannya PKH bisa lebih maksimal. Bisa bersinergi dengan desa, bisa menjadi Mitra TP PKK . Disuluh tentang kebersihan lingkungan, disuluh tentang kepekaan sosial, disuluh tentang kemandirian ekonomi dll.

Banyak program Pemerintah yang bisa disandingkan dengan pola pembinaan terintegrasi semisal :

  1. Laki laki pada Keluarga Penerima PKH tidak boleh merokok.
  2. Ibu Hamil di Penerima PKH harus periksa rutin ke Tenaga Kesehatan.
  3. Bayi baru Lahir di Keluarga Penerima PKH harus ASI EKSKLUSIF.
  4. Lingkungan Rumah Penerima PKH harus bersih dan sehat.
  5. Wajib Periksa JENTIK MANDIRI pada Rumah penerima PKH.
  6. Wanita penerima PKH harus aktif di PKK
  7. Dan banyak lainnya.

Selama ini pembinaan yang dilakukan bersifat tertutup. Selama saya menjadi kepala desa tak pernah diminta utk menyambut atau mengisi. Yang ternyata mungkin dilatar belakangi kekwatiran ada pengaruh negatif dari desa kepada kebijakan PKH di desa.

Padahal banyak yang bisa disinergikan di PKH dengan KENYATAAN BAWAH SADAR, bahwa seseorang akan lebih patuh pada Pemberi bantuan. Penerima PKH akan patuh pada Pemberi dalam hal ini Pendamping PKH.

Realita di desa Pendamping PKH belum meyentuh ini. Sehingga bantuan PKH tak lebih hanya TAMBAHAN UANG BELANJA dari Pemerintah utk kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan bayi, seperti Pampers, Susu Formula dan Kosmetik si Ibu dan kebutuhan konsumtif lainnya. Bahkan didapati dana bantuan PKH habis untuk pembelian kendaraan bermotor yang bukan untuk kegiatan produktif.

Bila Pendampingan Kemandirian Terintegrasi ini bisa dilaksanakan. Bukan mustahil akan lahir disetiap Desa Kader Kader lulusan PKH yang tidak saja Lulus Kesejahteraan namun Lulus untuk menjadi Pemicu/kader Perubahan di Lingkungan desanya Masing masing. (Ari Saridjo)

Artikel ini merupakan opini dengan judul PROGRAM KELUARGA HARAPAN yang kami ambil dari laman http://www.kedungjaran.com/2019/01/program-keluarga-harapan.html Opini merupakan pendapat penulis dalam laman tersebut yang bersifat subyektif.

selengkapnya